Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRumah sakit tidak dapat terhindar dari keadaan piutang karena sifat layanannya yang harus segera diberikan serta tidak sedikit yang bersifat 'menyelamatkan hidup', namun setelah phase ini dilewati ternyata timbul masalah piutang.Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan manajemen piutang Rumah Sakit Mekar Sari, sehingga pengabdiannya dibidang layanan kesehatan dapat semakin meningkat.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan pemecahan masalah, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu identifikasi masalah, uji coba pemecahan masalah dan mengevaluasi hasil coba. Dari penelitian di dapatkan belum adanya sistem dan prosedur penanggulangan piutang serta tidak adanya petugas yang khusus menangani masalah piutang pasien rawat inap perorangan. Pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan membuat sistem dan prosedur penanganan piutang pasien rawat inap perorangan sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bagian keuangan. Hasil uji coba menunjukkan periode rawat merupakan phase dan proses yang menentukan. Penagihan berkala setiap dua hari dan peresepan obat-obatan non life saving dapat menurunkan piutang pasien rawat inap perorangan.Saran yang diajukan ialah menyempurnakan sistem prosedur penanganan piutang pasien perorangan, mengupayakan terseleksinya pasien yang kurang mampu dan memperkecil piutang yang tidak dapat ditagih.

---

ABSTRACT

Due to its nature of services, hospital is oftenly in debt condition. Such condition is difficult to avoid as the first priority of service is to save the patiens' life, but the impact is that the debt problems occurred afterwards.

The goal of this research is to improve the hospital debt management of Mekar Sari Hospital, so that a better and improved dedication of health service could be achieved.

This research is case study using the problem solving approach which consists of three stages: problem identification, try out of the problem solving and evaluation. This research finds out that a system and procedure are not yet available to overcome the debt problems and there is no special staff who is in charged for this problem especially for the in patient division. The problem solving used is by applying a system and procedure to solve the debt problems and to improve the quality and quantity if the human resources in finance department. The result of the try out shows that the period during the patients are hospitalized is the most determining factor and phase. Charging the patients regularly every two days including the non live saving medicine could reduce the debt of patients to the hospital.

The suggestion proposed is to complete the system and procedure of debt problem solving for the in patient division, and to select the poor patients and to reduce the debts which cannot be charged to the patients."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian.

---

This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed."

"Perjanjian Pengikatan Jual beli yang didalamnya terdapat pemberian kuasa yang dasar pemindahan hak atas tanah, termasuk kuasa karena akta perjanjian pengikatan jual beli tidak boleh dibuat untuk pelunasan hutang piutang. kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan melarang pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.Dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui azas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan juga meliputi pemberian kuasa tetapi penegakan azas kebebasan berkontrak termasuk perjanjian pemberian kuasa, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang ialah penyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalmnya terdapat kuasa untuk pelunasan hutang piutang, adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menggangu usaha penertiban status dan pengunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.yang menjadi pokok permasalahan para pihak telah melakukan perbuatan hukum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.untuk menjawab permasalah hukum kasus yang dimaksud dilakukan penelitian perpustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaanya berkenaan dengan permasalahan yang ada.dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa akta perjanjian pengikatan jual bell yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang melalui putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum.

---

A Binding Agreementon Sale-Purchase in which there is a transfer of authority on the transfer of land ownership, including authority occurred due to the Binding Agreement on Sale-Purchase should not be made and intended to settle any debt-loan affairs (particularly to payback a loan). An authority which essentially is a transfer of right of land ownership is an authority that hands over a right Co the receiver to control and use the land, as well as do legal conducts that is according to the law only possible done by the right owner, while at the same tim also prohibits the Agrarian officials to serve the settlement of the status of land ownership right which uses the binding Agreement on sale-purchase, in which there is an authority letter as the evidennce material of the right transfer of the land mentioned. Along with the progress of the law concerning agreement, the principle of freedom in making any contract which is in accordance to the law has been approved under the regulation of the Article 1338 of the Book of Civil Law. The freedom of making a contract that is developed also comprises the grant of authority, under the condition that it should not contradict with the positive law. The deed of the binding agreement on sale-purchase in which there is an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs is considered as violation on the law that regulates the grant of authority, since it commits a transfer of land ownership secretly by using the binding agreement on sale-purchase, which contains the authority for the debt-loan settlement. Thus it is considered as a conduct that bothers the efforts for status settlement and land usage, the reason of which it should be prevented immediately. The main problem to be addressed here is that the parties concerned have conducted a legal conduct in form of the making of a binding agreement deed on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs that is later cancelled by the court. In order to answer the problem mentioned, the writer applies a library study, specifically conducted by analyzing legal theories as well as their implementation regarding the problems mentioned. The outcome shows that the deed of a binding agreement on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs, is cancelled by the court's decree for the sake of law."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh asset tangibility terhadap leverage dan debt maturity di emerging markets dengan menggunakan metode regresi data panel. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pemisahan sampel berdasarkan kondisi institusional yang terkait dengan collateral. Hasil studi menunjukan bahwa pada perusahaan non finansial dan non utilitas di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand pada tahun 2002-2011, asset tangibility memiliki pengaruh terhadap leverage dan debt maturity. Studi ini juga menemukan bahwa pengaruh asset tangibility terhadap leverage berbeda pada setiap kelompok negara, seperti pada negara dengan peraturan collateral lebih sederhana, hubungan antara variabel tersebut lebih kuat. Hal ini juga berlaku pada pengaruh asset tangibility terhadap debt maturity.

---

This study aims to analyze the impact of asset tangibility towards leverage and debt maturity in emerging markets by using panel data regression. In addition, this study also split the sample based on institutional environment in each country related to collateral. This study finds that in non financial and non utilities firms in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand in 2002-2011, asset tangibility affects leverage and debt maturity. This study also finds that the impact of asset tangibility towards leverage varies across countries, such that in countries with fewer restrictions on collateral, the relationship between these variables is much tighter. This also applies to the impact of asset tangibility towards debt maturity."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap tingkat Cost of Debt pada perusahaan terbuka (non keuangan) di Indonesia pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas Dewan Komisaris pada perusahaan terbuka di Indonesia terbukti berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat cost of debt perusahaan, sedangkan untuk tingkat efektifitas Komite Audit terbukti tidak berpengaruh secara signifikan. Melalui hasil yang diperoleh sangat disarankan bagi perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia untuk lebih memperhatikan dan serius dalam perihal penerapan Corporate Governance, dimana terbukti dapat membantu dalam menurunkan cost yang timbul akibat pendanaan dari luar.

---

This study aims to examines the influence between Board of Commisioners and Audit Committee effectiveness against cost of debt level on Indonesia public company (non financial industry) in 2010. The findings indicate that Board of Commisioners effectiveness level on Indonesia public company are negatively related to cost of debt, meanwhile the Audit Committee effectiveness are not. Thus, the results strongly suggest that sound corporate governance practices work favorably to lower the cost of external debt financing."

"Skripsi ini menyajikan analisis pengaruh dari kesempatan investasi dan rasio hutang terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Analisis dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan non keuangan pada Bursa Efek Indonesia yang melakukan pembayaran dividen kas secara konsisten selama periode 2009-2010. Penelitian ini menggunakan dividend payout ratio sebagai variabel dari kebijakan dividen. Pengujian empiris yang dilakukan menemukan bahwa kesempatan investasi yang dinyatakan dengan Tobin's Q ratio memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahan. Untuk rasio hutang yang dinyatakan dalam debt to equity ratio memiliki pengaruh negatif yang juga tidak signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Sedangkan rasio hutang yang dinyatakan dalam debt maturity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan.

---

This thesis analyses the effect of investment opportunities and debt ratio on firm's dividend payout policy. The objects of analysis are listed firms on Indonesia Stock Exchange who made cash dividend consistently during period 2009-2010.

This research uses dividend payout ratio as a variable for firm's dividend payout policy. Empirical test in this research shows that investment opportunity, which is represented by Tobin's Q ratio has no significant influence on firm's dividend payout policy. Debt ratio that is represented by debt to equity ratio has no significant influence on firm's dividend payout policy. While debt ratio that is represented by debt maturity has positif and significant influence on firm's dividend payout policy."

"Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun sayangnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021, hakim tetap mengabsahkan salinan akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 yang tidak memiliki irah-irah tersebut. Selain itu adanya tindakan kreditur yang melakukan sita jaminan yang didasarkan atas salinan tersebut, bahkan dalam akta tersebut juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai jaminan. Mengingat bahwa suatu akta pengakuan hutang merupakan pengakuan sepihak dari debitur karena telah berhutang kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan tidak boleh mencantumkan persyaratan-persyaratan lain, maka akta ini seharusnya dapat menjadi bias perihal kepastian jumlah hutangnya dikarenakan cicilan dari yang telah dilakukan oleh debitur yang wanprestasi. Kedua masalah inilah yang diangkat dalam tesis ini, antara lain; kekuatan hukum eksekutorial dalam akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 dan kedudukan hukum klausul denda dan bunga dalam akta pengakuan hutang 71 tahun 2018 berdasarkan studi putusan Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021. Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah doktrinal. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam akta pengakuan hutang tersebut dan pencantuman klausul dan denda yang menjadikan akta pengakuan hutang ini tidak murni dan membuat seolah-olah hanya sebagai surat sanggup atau perjanjian hutang piutang. Adapun saran yang diberikan antara lain pemahaman yang lebih jeli dari hakim terhadap keabsahan suatu surat pengakuan hutang murni dengan melihat faktor formil dan materiil.

---

Grosse deed of acknowledgment of Debt aims to guarantee legal certainty for creditors in the event of default by the debtor. The specificity of the deed of acknowledgment of Debt grosse compared to other deeds is that the “For the sake of JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD” has executorial power like a court decision. This executive power is also explained in article 224 of the Herzien Inlandsch Regulation (HIR) and Article 1 point 11 in the Notary Office Law. But unfortunately, the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021, the judge still validated the debt acknowledgment deed No. 71 of 2018 which does not have these title. Apart from that, there was an action by the creditor who carried out a confiscation guarantee based on these constraints, even the deed did not provide provisions regarding collateral. Given that a deed of acknowledgment of debt is a unilateral acknowledgment of the debtor because he owes a certain amount to the creditor and cannot include other conditions, this deed should be biased regarding the certainty of the amount of his debt due to installments made by the default debtor. These two issues are raised in this thesis, among others; executorial legal force in the deed of acknowledgment of debt no 71 of 2018 and the legal status of fines and interest clauses in the deed of acknowledgment of debt 71 of 2018 based on the study of the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021. The research method applied in this thesis is doctrinal. The results of this study are that there is no executorial power in the debt acknowledgment deed and the inclusion of clauses and fines that make the debt acknowledgment deed impure and make it appear as if it is only a promissory note or receivables agreement. The advice given includes a more observant understanding from the judge on the validity of a pure debt acknowledgment by looking at formal and material factors."

"Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat.Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif."

"ABSTRAKProfesi PPAT Sementara ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara diberikan wewenangan oleh negara. PPAT Sementara dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Namun dalam prakteknya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara. Dan dalam penulisan tesis ini, penulis mengangkat salah satu contoh kasus penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara yang berkaitan dengan Akta Jual Beli Tanah beserta bangunannya sebagai landasan dari Perjanjian Hutang Piutang dengan pihak lain.Sehingga di dalam tesis ini penulis menyimpulkan ke dalam dua pokok permasalahan, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Jual Beli yang diduga palsu yang dibuat oleh PPAT Sementara dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap para pihak dalam memutus perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 / PDT.G / 2012 / PT.TK, apakah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Jual Beli Tanah yang diduga palsu yang dibuat oleh PPAT Sementara dan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap para pihak dalam memutus perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 / PDT.G / 2012 / PT.TK, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau belum.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan metode analisis datanya adalah dengan analisis kualitatif.

---

ABSTRACTWhile PPAT profession exists in order to help the people in Indonesia, in carrying out its duties PPAT While wewenangan given by the state. PPAT While in performing his obligation to act honestly, thoroughly, independently and impartially and safeguard the interests of the parties concerned. However, in practice a lot of abuses committed by PPAT meantime. And in the writing of this thesis, the author raised one example in cases of corruption committed by PPAT While relating to the Deed of Sale and Purchase of Land along the building as a cornerstone of Debt Agreements with other parties.Hence, in this thesis the authors conclude into two main issues, namely how the legal protection for the injured party to the Sale and Purchase Agreements allegedly false made by PPAT meantime and how the legal considerations of the judge to the parties in deciding the case the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 17 PDT.G 2012 PT.TK, whether in accordance with the applicable legislation.This thesis aims to determine the depth of the legal protection to the aggrieved party to the Deed of Sale and Purchase of Land allegedly false made by PPAT meantime and to learn in depth about the legal considerations of the judge to the parties in deciding the case the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 17 PDT.G 2012 PT.TK, is in conformity with the laws in force or not.The research method in this study is a normative legal research methods, in which the legal research done by researching library materials or secondary data based and methods of data analysis is qualitative analysis, namely by examining the data obtained. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan merekomendasikan metode restrukturisasi utang yang tepat untuk penyehatan keuangan perusahaan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian dalam tiga tahun berturut-turut dari tahun 2013-2015.Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perusahaan berada pada industri dengan nilai belanja modal tinggi, yang dipicu oleh adaptasi kemajuan teknologi yang sangat cepat. Untuk pembiayaan belanja modal yang tinggi, perusahaan mengandalkan pembiayaan utang, yang sebagian porsinya dalam mata uang asing USD , sehingga perusahaan mengalami transaction exposure akibat currency risk. Dari analisis rasio keuangan dan financial distress, perusahaan tidak berada pada kondisi kesulitan likuiditas dan masih berada pada level di atas financial distress. Sehingga dari beberapa perbandingan metode restrukturisasi utang seperti metode penjadwalan kembali, penataan kembali, persyaratan kembali, dan kontrak lindung nilai. Kontrak lindung nilai direkomendasikan untuk dapat mengurangi transaction exposure perusahaan.Dari pilihan metode kontrak lindung nilai kontrak forward, pasar uang, dan kontrak opsi. Penggunaan metode lindung nilai kontrak forward dapat dipenuhi oleh ketersediaan kas perusahaan, dan berpotensi untuk mengurangi transaction exposure lebih besar dibandingkan metode lindung nilai lainnya, dari kerugian akibat selisih nilai tukar kurs utang USD perusahaan.

---

ABSTRACTThe objective of this thesis is to recommend the proper method of debt restructuring for the firm PT. Indosat, Tbk because the firm suffered losses in three consecutive years from period of year 2013 2015.From this thesis results, it can be seen that the companies is belong in industry with high capital expenditure spending, which driven by adaptation to rapid technological progress. For high technology spending activities, companies rely on debt financing, which partly is in the portion of foreign currency USD , thus the company suffered due to transaction exposure of currency risk. From the analysis result of financial ratios and financial distress, the company is not in a state of liquidity problems and is at a level above financial distress. Hence from several comparison of debt restructuring methods such as debt reconditoning, debt rescheduling, debt restructuring, and hedging contracts. Hedging contracts is recommended to reduce transaction exposure of the company towards currency riskFrom the several selection of hedging contracts methods such as forward contract, money markets hedge, and options hedge. The use of forward contract hedge could be accommodated by availability of the firm rsquo s cash, and has the biggest potential to reduce transaction exposure compare to other hedge method, from the risk of losses due to the difference in the exchange rate of the firm debt in USD. "