Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"KIP-MKT III yang dilaksanakan di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat merupakan salah satu pilot project program perbaikan kampung yang berpusat pada masyarakat, yang mendudukan masyarakat tidak hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek (pelaku) pembanganan yang terlibat aktif di dalam proses pembangunan. Untuk itu, melalui pelaksanaan peranan Community Development Coordinator (CDC), pemerintah (Suku Dinas Perumahan DKI Jaya) bekerjasama dengan LSM (YIS) menerapkan model intervensi pengembangan masyarakat sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan inisiatif (prakarsa) dan kemampuan (swadaya) masyarakat, sehingga mampu terlibat di dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, ruang lingkup permasalahan tesis ini meliputi bagaimanakah pelaksanaan proses pengembangan masyarakat, hasil yang dicapai dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses tersebut di dalam KIP-MHT III, khususnya pada tahap perencanaan dan pengorganisasian masyarakat.Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif terhadap pelaksanaan kegiatan KIP MHT III Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak berstruktur terhadap pelaksanaan kegiatan serta wawancara tidak berstruktur terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Data yang diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan dan pengorganisasian masyarakat meliputi tahap unfreezing, pemantapan relasi perubahan dan freezing. Pada KIP-MHT IlII kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan sosialisasi program, persiapan sosial dan pengorganisasian masyarakat, yang di dalam pelaksanannnya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan strategi dan teknik tertentu. Adapun strategi dan teknik yang digunakan meliputi strategi therapy pendidikan (education therapy strategy) dan perubahan tingkah laku (behavioral changes strategy), sedangkan teknik yang digunakan meliputi teknik-teknik partisipatif. Dari pelaksanaan kegiatan di atas diperoleh gambaran yang menunjukkan adanya perubahan perubahan pada pandangan, sikap dan perilaku masyarakat terutama menyangkut perubahan kemampuan masyarakat; jangkauan kepentingan; teknologi sosial; teknologi fisik serta organisasi sosial. Hal ini diperoleh dengan cara membandingkan kondisi awal dan kondisi sekarang dari masyarakat lokasi proyek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses pengembangan masyarakat, antara lain menyangkut: kebijakan; kualifikasi CDC; dan kondisi/karakteristik masyarakat Pada umumnya, baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan maupun strategi dan teknik yang digunakan di dalam model intervensi community development yang diterapkan pada KIP-MHT III mencerminkan upaya untuk menumbuhkan prakarsa, swadaya, partisipasi dan kerjasama masyarakat Namun demikian, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang perlu mendapatkan penekanan serta strategi dan teknik tertentu yang perlu mendapatkan perhatian dan modifikasi sesuai dengan obyek-obyek yang dekat dengan masyarakat.Keberhasilan pelaksanaan proses pengembangan masyarakat tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik menyangkut kualifikasi CDC sebagai pendamping pelaksana program, kondisi/karakteristik masyarakat serta yang paling penting adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan prakarsa, swadaya dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat turut serta berperan secara aktif di dalam proses pembangunan.Apabila pemerintah beritikad melaksanakan arahan alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat secara konsekwen, maka harus ada kesamaan persepsi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan tentang konsep dan makna dari konsep pembangunan tersebut. Selain itu diperlukan kesiapan sosial dari berbagai pihak yang terlibat terutama menyangkut kebijakan karena perubahan pendekatan strategi pembangunan ini akan menuntut adanya perubahan terhadap kebijakan dan peranan/perilaku pemerintah/birokrat. Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan dan mekanisme yang mengatur pelaksanaan program pengembangan masyarakat tersebut."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Pengembangan Masyarakat Sebagai Proses dalam Pemberdayaan Masyarakat di Mukim Meuraxa termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini dipandang penting mengingat adanya pergeseran paradigma pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menempatkan Mukim sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong dibawahnya sekaligus menjadi pusat pertumbuhan bagi gampong-gampong tersebut. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dilaksanakan Program Gema Assalam. Dalam proses pengembangan masyarakat ini sangat dibutuhkan peran Fasilitator Mukim sebagai agen perubah (change agent) karena pada dasarnya masyarakat masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam mengembangkan patensi yang ada pada mereka.Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan (library research), wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan dan observasi terhadap objek penelitian di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan antara lain Aparat Pemerintah Provinsi NAD, Aparat Pemerintah Kota Banda Aceh, Aparat Mukim Meuraxa dan gampong di wilayah Mukim Meuraxa, Fasilitator Mukim, tokoh-tokoh dan warga masyarakat Mukim Meuraxa sebagai kelompok sasaran serta Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dan hasil penelitian yang dilaksanakan di Mukim Meuraxa, khususnya Gampong Ulee Lheue dan Deah Glumpang yang dijadikan sebagai sampel, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Gema Assalam telah mencakup seluruh tahapan-tahapan sesuai dengan kebijakan program dan mencerminkan berlangsungnya proses pengembangan masyarakat. Hal ini terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi program pada masyarakat mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang ditunjukkannya pada tahapan-tahapan kegiatan Program Gema Assalam berikutnya. Keadaan ini ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator Mukim dan Fasilitator Gampong yang senantiasa mendampingi masyarakat dengan memberikan bantuan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program. Disamping itu, keberadaan Imuem Mukim dan aparatumya termasuk para keuchik yang cukup kooperatif dalam pelaksanaan program memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs).Pelaksanaan Program Gema Assalam mencakup kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan lembaga pemerintahan mukim. Untuk memudahkan proses pengembangan masyarakat, maka dilakukan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang didasarkan etas kesamaan atau latar belakang mata pencaharian masyarakat tersebut. Seiring dengan pendekatan yang dilakukan oleh Fasilitator Mukim maka selanjutnya mereka mulai memikirkan kegiatan apa yang layak untuk dikembangkan. Dengan terbentuknya pokmas ini maka kegiatan penggalian gagasan (needs assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan program. Disamping itu, dalam pelaksanaan program dilakukan pemantauan baik secara internal oleh masyarakat, Fasilitator Mukim dan aparatur pemerintah maupun secara eksternal yang dilakukan oleh LSM Monitoring dan media massa. Meskipun pelaksanaan kegiatan pada Program Gema Assalam sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat, akan tetapi masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik dari masyarakat, pengelola program maupun LSM monitoring. Kendala-kendala tersebut antara lain menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), perilaku masyarakat, koordinasi antar pengelola program, proses administrasi pengelolaan kegiatan dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi ini maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempumaan untuk pelaksanaan Program Gema Assaiam pada masa mendatang."

"Kemiskinan merupakan permasalahan yang social yang sampai saat ini masih mengundang perhatian banyak pihak. Telah banyak langkah-langkah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan pada konsep-konsep yang telah ada namun gejala kemiskinan masih menunjukkan sosok yang nyata. Berbagai studi dan proyek-proyek telah di laksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan.Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan terutama di daerah perkotaan adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP). Program ini di laksanakan sebagai tindak lanjut dad program penanggulangan kemiskinan yang sudah di laksanakan sebelumnya.Pendekatan yang di laksanakan dalam P2KP adalah penguatan kelembagaan masyarakat sebagai embrio atau pondasi terbentuknya kelembagaan lokal yang dapat berfungsi sebagai lembaga-lembaga perantara untuk dapat menjangkau lembaga formal. Dalam pelaksanaannya sangat di perlukan adanya partisipasi masyarakat. Untuk hal tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui proses partisipasi masyarakat sebagai anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan P2KP.Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi dan wawancara. Tehnik analisa data yang di gunakan adalah teknik analisis induktif di mana teori bukan suatu alat utama untuk memahami masalah tetapi untuk memperkaya wawasan pemahaman terhadap gejala dan kenyataan yang diamati. Dalam hal ini konsep dan teori yang digunakan adalah yang mendukung permasalahan penelitian.Dalam menentukan informan penelitian yang di gunakan adalah teknik purposive yaitu peneliti memilih sendiri informan dengan asumsi informan memahami permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan informasi dan tanggapan terhadap permasalahan yang menjadi tujuan penelitian.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa program P2KP ini pelaksanaannya bertumpu pada kelompok. Dengan kelompok yang ada diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan dapat saling bekerja sama diantara anggota untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini pemeran utama dalam pelaksanaan adalah masyarakat itu sendiri sementara pendamping lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masyaakat.Berdasarkan hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena di perlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Di samping itu terdapat juga beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program yang juga harus mendapat perhatian di antaranya sosialisasi program, kelompok sasaran, pendampingan dan pengawasan serta koordinasi program.Namun demikian jika upaya perbaikan tidak di usahakan maka akan terjadi permasalahan yang lebih serius. Untuk itu di perlukan langkah-langkah perbaikan agar proyek ini dapat di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari proyek penanggulangan kemiskinan ini yaitu masyarakat miskin yang memerlukan bantuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.Pada dasarnya setiap program yang dilaksanakan harus mencapai sasarannya, terlebih bagi program bantuan publik untuk mengentaskan kemiskinan. Harus dipastikan bahwa progam penanggulangan kemiskinan harus menyentuh masyarakat yang menjadi sasarannya. Karena jika program ini salah sasaran maka efektifitas program ini dapat dikatakan minimal dalam hal pencapaian tujuan.Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan tidak lagi hanya pada permasalahan penyediaan dana yang lebih besar untuk program-program yang di tujukan pada masyarakat miskin, yang juga merupakan aspek penting adalah bagaimana sumber daya manusia dapat ditingkatkan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat menanggulangai masalahnya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari berbagai pihak."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap programcommunity development dengan reputasi perusahaan. Pelaku bisnis atauperusahaan saat ini tidak hanya mencari keuntungan guna menjadi yang terdepan.Saat ini perusahaan juga fokus menerapkan program community developmentyang merupakan salah satu strategi perusahaan demi membantu meningkatkanreputasi perusahaan. Melalui community development, perusahaan dituntut untukmenunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Selain itu,dengan adanya community delopment diharapkan dapat membantu pemerintahdalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif dan didukung dengan kuantitatif deskriptif, untuk melihatpenilaian masyarakat terhadap program community development dalammembangun reputasi perusahaan, dengan studi kasus pada perusahaan yangbergerak di bidang infrastruktur yaitu General Electric (GE) yang melaksanakanprogram community development pada pengembangan kegiatan Job Shadow bagisiswa Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta. Reputasi dapat dipandang dari teorireputasi yang dikemukakan oleh Fombrum yang menjelaskan empat sisi reputasikorporat yang perlu ditangani, yaitu credibility, trustworthiness, reliability danresponsibility. Hasil penelitian menunjukkan adanya penilaian yang positif dankeandalan dalam mengemas suatu kegiatan sehingga dapat membantumembangun reputasi perusahaan.

---

ABSTRAK This study was aimed to determine community assessment of a CommunityDevelopment program towards a company's reputation. Gaining profits is not theonly strategy for businessmen and companies to become leaders thesedays.Companies are also currently focusing on implementing the CommunityDevelopment program as one of companies' strategies to help improve theirreputations. Through the Community Development program, companies areexpected to express their concerns towards their surroundings. In addition, thepresence of the Community Development program is expected to assist thegovernment in addressing social welfare issues. A qualitative method supportedby quantitative method to observe the effect of the Community Developmentprogram impact in building a company's reputation. The case study was onGeneral Electric (GE), a company engaged in infrastructures. General Electricimplemented the Community Development program to the Job Shadowdevelopment event for high school students in Yogyakarta. A reputation can beseen from the theory proposed by Fombrum explaining the four sides of acorporate reputation needed to be addressed, such as credibility, trustworthiness,reliability and responsibility. The study results showed a positive assessment inpresenting program in order to help build the company's reputation"

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan ADP Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terhadap kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program telah dilakukan upaya melibatkan warga dampingan dan pemangku kepentingan secara sengaja untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan tersebut dan menyarankan agar komite proyek dapat diberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam pengelolaan program memasuki fase transisi program.

---

The focus of this study is about empowerment effort toward urban poor community in the area of health and economic development held by ADP in Cilincing village of North Jakarta City and to identify supporting and obstacle factor of targeted group?s participation in its community development activities. This research is qualitative descriptive interpretive.

The result of the research showed that in every step of the program, ADP has deliberately involved targeted community and stakeholder to take part in its activities and suggested that bigger role and responsibility given to project committee to manage the program as it enters to transisition phase."

"Populasi masyarakat terasing di seluruh Indonesia sebesar 1,1 juta jiwa atau 214.488 kk (Depsos : 96/97). Masyarakat terasing sendiri, oleh Departemen Sosial R.I (1999: 2) diartikan sebagai "kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum mampu terlibat dalam jaringan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik". Kondisi kehidupan mereka sangat tertinggal dibandingkan masyarakat lain di sekitarnya, dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya pemberadayaan masyarakat terasing bertujuan agar mereka menjadi setara dengan masyarakat di sekitarnya. Namun, sebagaimana juga diakui oleh Departemen Sosial, bahwa hasilnya banyak yang mengalami kekurang berhasilan. Dengan kata lain program yang telah menghabiskan banyak sumber daya berupa biaya, waktu dan tenaga tidak banyak memberikan perubahan pada kehidupan warga masyarakat terasing. Untuk mengurangi tingkat kekurang berhasilan, pemberian pelayanan kepada masyarakat terasing diubah. Melalui Sistem Pemukiman Sosial, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan Metoda Community Development. Dengan metoda ini, warga masyarakat terasing tidak lagi sebagai obyek, namun sebagai subyek dan mitra dalam pelaksanaan kegiatan. Karena merupakan metoda yang tepat dalam upaya pemberdayaan masyarakat terasing, maka perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan metoda tersebut. Untuk tujuan tersebut penulis melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan studi literatur yang berhubungan dengan konsep masyarakat, masyarakat terasing, Pembangunan, Community Development.dan pemberdayaan.
2. Membuat research design untuk menentukan metode penelitian yang akan digunakan Melakukan pengumpulan data dengan tehnik wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.
3. Responden yang dijadikan sumber data primer adalah kepala keluarga warga masyarakat terasing sebanyak 35 orang yang masing-masing mewakili keluarganya, dua orang petugas lapangan, satu orang pejabat Departemen Sosial tingkat propinsi dan satu orang pejabat Departemen Sosial tingkat pusat.

Setelah mengkaji semua informasi, baik yang diperoleh dari hasil kajian dokumentasi maupun wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, diperoleh berbagai kesimpulan, di antaranya :

1. Dilihat dari segi kuantitas, kapasitas pemberdayaan masyarakat terasing sangat kecil. Jumlah yang telah mendapatkan pelayanan selama 20 tahun, sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1998 adalah sebanyak 34.185 kepala keluarga dari populasi sebanyak 214.488 kepala keluarga, atau sebesar 16,41% atau 0,82% setiap tahun. Rendahnya kapasitas pemberdayaan masyarakat terasing tersebut terkait dengan visi pembangunan yang selama ini mengutamakan pertumbuhan dan memberikan perhatian yang kecil kepada pembangunan sosial. Pembangunan masyarakat terasing merupakan bagian dari pembangunan sektor kesejahteraan sosial yang merupakan bagian pembangunan sosial. Kecilnya perhatian terhadap pembangunan sektor sosial, menyebabkan alokasi anggaran untuk sektor inipun kecil.
2. Dilihat dari segi kualitas, pelayanan yang telah diberikan selama ini juga belum mampu memberikan perubahan yang berarti, dalam pengertian kemajuan dan peningkatan mutu kehidupan warga masyarakat terasing.
3. Dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat terasing ToBentong di Desa Bulo-Bulo, setelah memasuki tahun ke lima, juga belum memberikan perubahan yang berarti. Bahkan tingkat hunian rumah yang disediakan di pemukiman sangat rendah dan sebanyak 33 kepala keluarga menyatakan mengundurkan diri dari program setelah masa pemberian jaminan hidup selesai. Masa jaminan hidup lamanya 15 bulan di awal pelaksanaan program. Selain ke 33 kepala keluarga tersebut, 18 kepala keluarga lainnya tidak menetap di lokasi pemukiman karena rumahnya telah rusak total akibat terkena musibah angin kencang. Pada sisi lain, pengadaan sarana dengan biaya yang relatif besar tidak dapat dimanfaatkan oleh warga penghuni pemukiman, seperti jamban keluarga dan bak penampungan air bersih. Lokasi pemukiman yang ada di puncak-puncak perbukitan menyebabkan kesulitan memperoleh air bersih. Karena sumbersumber mata air adanya di sela-sela perbukitan. Dengan demikian terjadi "inefficiency dalam pembiayaan program disamping cermin bahwa dalam proses pelaksanaan program belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.
4. Perubahan yang terlihat adalah makin tingginya frekuensi dan intensitas interaksi masyarakat terasing dengan masyarakat dari desa-desa sekitarnya. Minat orang luar untuk datang ke desa Bulo-Bulo meningkat sejak tahap-tahap pelaksanaan program, karena melihat adanya kegiatan besar, yaitu pembukaan lahan dan pembangunan rumah pemukiman. Kunjungan orang luar semakin meningkat ketika mulai dibangun pasar tradisional dan pasar desa masuk ke dalam jaringan pasar antar desa yang bergiliran setiap lima hari sekali.

Bedasarkan beberapa kesimpulan tersebut, dalam tulisan ini juga diajukan beberapa saran, yakni :

1. Masih besarnya populasi masyarakat terasing secara nasional dan kaitannya dengan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan, mereka sebagai salah satu potensi pembangunan, maka upaya pemberdayaan masyarakat tetap perlu dilanjutkan.
2. Agar penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terasing selanjutnya menerapkan prinsip-prinsip Community Development secara lebih efektif, sehingga pencapaian tujuan dan perolehan hasil semaksimal mungkin.
3. Mengingat bahwa salah satu faktor yang dapat mempercepat kemajuan suatu masyarakat adalah pendidikan, maka sebaiknya dalam setiap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terasing, kegiatan pendidikan formal setingkat SD dan SMP untuk anak usia sekolah dan non formal, seperti Kelompok Belajar dan pemberantasan buta huruf untuk orang dewasa, juga lebih diperhatikan.

"

"Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana proses pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap kemandirian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah dalam tahapan persiapan dilakukan beberapa kegiatan seperti survei wilayah, pemetaan sosial dan pemetaan kebutuhan, perencanaan program serta penyiapan tim pendamping. Tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan antara lain sosialisasi program kepada pemangku kepentingan, penentuan kelompok penerima program, penguatan kelompok dan pelatihan, pembentukan kelembagaan lokal serta perintisan kader lokal. Sedangkan tahap kemandirian dilakukan kegiatan seperti penguatan kelembagaan, studi banding, dan legalisasi/formalisasi lembaga komunitas.

---

This study attempts to describe how the community development process by PT. Tirta Investama, ranging from the preparation phase, the implementation phase and the phase of self-reliance. This study used a qualitative approach.

The results of this study are in the stages of preparation do some activities such as surveying the area, social and needs mapping, program planning and preparation of the team. Implementation phase activities include socialization programs, determining a program, strengthening and training groups, the establishment of local institutions and pioneering local cadres. While independence phase, activities such as institutional strengthening, study tours, and formalization of community agencies."

"Tesis ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian kualitatatif yang dilakukan peneliti terhadap program pengembangan ekonomi masyarakat berupa pendampingan usaha yang diimplementasikan Wahana Visi Indonesia di Area Development Program Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini peneliti berusaha menggambarkan mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan, bagaimana hambatan dan faktor pendukung yang ditemui, serta mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi program setidaknya melalui 5 tahapan, yaitu: rekrutmen, bootcamp, pembuatan kesepakatan, implementasi pendampingan, dan terminasi. Terdapat 4 faktor pendukung yang ditemui, dan 7 faktor penghambat program. Dengan melihat hasil yang didapat, maka perlu dikembangkan sebuah sistem yang mampu mengakomodir pendapat dari dari semua pengusaha lewat pengembangan forum usaha, serta memfasilitasi usaha untuk masuk kedalam pasar yang lebih tinggi.

---

This thesis is a discussion of the results of the qualitative research conducted by researchers on the empowerment program in the form of business assistance, implemented by Wahana Visi Indonesia in Area Development Program Jatinegara, East Jakarta. In this descriptive research the researcher tries to describe the empowerment process carried out, how the obstacles and supporting factors are encountered, and express the efforts made in overcoming them. The results of the study stated that the implementation of the program at least through 5 stages, namely: recruitment, bootcamp, making agreements, implementing assistance, and termination. There are 4 supporting factors encountered, and 7 inhibiting factors for the program. By looking at the results obtained, it is necessary to develop a system that is able to accommodate the opinions of all entrepreneurs through the development of business forums, and facilitate efforts to enter into higher markets."

"ABSTRAKHasil identtfikasi sosial awal yang dilakukan P3M Widuri dengan warga masyarakat Desa Karanggan adalah berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat, antara lain : rendahnya tingkat sosial ekonomi, terbatasnya lahan pekarangan, rendahnya partisipasi dalam program pembangunan. Untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut, maka P3M Widuri bekerjasama dengan pengurus GKP Gunung Putri (sebagai titik masuk) dan pemerintah setempat, menyelenggarakan program-program pemberdayaan. Program-programnya cukup beragam sebagai konsekuensi logis dari beragamnya permasalahan yang ada.Tesis ini mencoba mengkaji secara deskriptif proses pelaksanaan program-program pemberdayaan tersebut dan hasil-hasil yang telah dinikmati oleh warga masyarakat setempat. Apabila dipandang berhasil ataupun kurang berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung atau yang menghambat.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan studi kasus masyarakat Desa Karanggan. Terlebih dahulu dikemukakan proses pelaksanaan program seperti apa adanya, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka konsep yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya variabel-variabel yang dipandang sebagai penentu bagi suatu program pemberdayaan.Permasalahan dan proses pelaksanaan program-programnya didekati dengan perspektif pembangunan sosial dengan strategi pemberdayaan. Bahwa program-program pemberdayaan bermuara pada 3 bidang, yaitu bidang sosial, pemberian informasi, pengetahuan, keterampilan, penciptaan akses, dan partisipasi, Bidang politik : partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Bidang psikologis : meliputi penggalian potensi dan kepecayaan diri. Inti ketiga bidang ini adalah proses pendidikan, sebagai upaya penyadaran diri dan menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan. Program-program tersebut dilaksanakan melalui LSM, yang dalam hal ini adalah P3M Widuri.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan sangat memerlukan peran sosial masyarakat, agar mereka mau berpartisipasi dalam penetapan masalah, perencanaan program dan bertanggungjawab atas program yang diselenggarakan. Hal itu telah dapat dilaksanakan oleh P3M bersama-sama dengan warga masyarakat. Selain itu masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi program, sebab selama proses berlangsungnya program, warga juga sudah berinisiatif dan memprakarsai, mengusulkan program-program lanjutan. Dalam hal ini warga sudah mulai memiliki kepercayaan diri.Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun warga masyarakat sudah disiapkan, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program, sudah mulai menikmati hasil-hasilnya, namun di dalam perencanaan dan pelaksanaan program mandiri belum dapat dicapai, karena masih ada sifat ketergantungan terhadap P3M. Untuk menunjang keberhasllan program pemberdayaan ini masih perlu diimbangi dengan upaya penciptaan akses terhadap organisasi ataupun instansi lain, sebagai perluasan jaringan pemasaran produk. Perlu pula diupayakan pemberian dana bantuan kepada keluarga, agar pinjaman modal melalui Dana Bergulir dapat mencapai sasaran atau tidak menyalahgunakannya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.Masih perlu pula diupayakan perbaikan sikap mental warga agar mau belajar memperbaiki nasib sendiri, tidak pasrah dan apatis, sehingga mampu mandiri atau tidak tergantung pada orang lain ataupun lembaga. Dari semua faktor-faktor tersebut di atas, dan dalam kenyataannya di lapangan, belum lerlihat perbaikan ekonomi rumah tangga secara berarti dan bila dikaitkan dengan tujuan program pemberdayaan, yaitu agar mampu membentuk kelompok usaha bersama, masih belum dapat tercapai. Selama penyelenggaraan program-program pemberdayaan ini, peran yang menonjol dimainkan oleh petugas P3M adalah adalah sebagai guide, enabler, expert mediator, dan fasilitator.

---

"

"Fenornena penduduk miskin yang tinggal di pemukiman kumuh merupakan persoalan global yang terjadi di berbagai belahan dunia terutama di negara - negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari menyatakan sampai pada tahun 2005 di Indonesia terdapat sekitar 4.750 hektar perumahan kumuh yang menjadi tempat tinggal 17,2 juta kepala keluarga (Tempo, 21/07/2005. Sebagai upaya dilakukan untuk mengatasi persoalan ini seperti program perbaikan kampung, pembuatan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana (RS/RSS), pendirian rumah susun dan sebagairtya. Namun hingga saat ini pemukiman kumuh masih menjadi salah satu persoalan krusial di perkotaan dan ironisnya praktek penggusuran tanah diikuti dengan solusi yang memadai masih sering dilakukan untuk mengatasi permasalahan Hasil studi Bandung Institute Governance Studies menyimpulkan terdapat tujuh faktor yang membuat pemukiman kumuh menjadi persoalan yang pelik di Indonesia, yaitu : sulitnya mewujudkan tingkat penyediaan rumah yang layak dan terjangkau; penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang signifikan di perkotaan, rendahnya kemampuan -kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi- kebutulian perumahan; kelompok masyaxakat miskin seringkali hanya mampu mengakses lingkungan kumuh atau pemukiman liar di kota; tingginya harga tanah di perkotaan; sistem pembiayaan perumahan belum memberikan ruang bagi kelompok miskin dan kualitas kelembagaan bidang perumahan yang belum tertata baik (http:/ /www.bigs.or.id).Salah satu pemukiman kumuh yang bermasalah di Jakarta adalah pemukiman Penastanggul di bantaran kali Cipinang. Institut Sosial Jakarta (ISJ) sejak tahun 1989 mencoba melakukan pemberdayaan komunitas (community development) untuk meningkatkan kualitas kehidupan komunitas. Selain itu kegiatan ini juga berangkat dari pemikiran bahwa komunitas tersebut sangat rentan terhadap penggusuran dan berpotensi kehilangan akses terhadap hak- hak dasarnya sebagai warga negara. Dari gambaran di atas, studi ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk dapat menangkap berbagai fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori dan konsep yang relevan. Pada bagian akhir penulis mencoba mengelaborasi apa saja rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan komunitas tersebut.Warga yang tinggal di Penastanggul sebagian besar merupakan pendatang dari luar Jakarta dengan pola migrasi bertingkat yang memanfaatkan hubungan kerabat atau rekan satu daerah yang telah tinggal di kawasan tersebut lebih dulu. Mereka umumnya bekerja pada sektor informal dan karena keterbatasan kempuan ekonomi mereka akhirnya mereka tinggal di kawasan tersebut. Akibat status tanah kawasan pemukiman mereka yang "ilegal" mereka dianggap oleh peraerintah sebagai pemukim liar sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti KTP, akses terhadap listrik, air bersih dan sebagainya. Metode yang dilakukan oleh ISJ dalam proses pemberdayaan di Penastanggul meliputimelakukan integrasi sosial dengan komunitas; melakukan studi komunitas; pembentukan kelompok inti; melakukan pendidikan komunitas untuk mengembangkan kesadaran kritis masyarakat; pengorganisasian komunitas dengan melakukan pertemuan rutin warga untuk mendiskusikan masalah dan mencoba mencari solusinya serta membentuk forum warga; advokasi untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan pemukiman mereka.Pala pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ di Penastanggul menggunakan kombinasi model development of community yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dan menekankan pada pengembangan kekuatan warga melalui proses pendidikan dan pengorganisasian dan development with community yang menekankan kolaborasi warga dengan aktor luar melalui berbagai kegiatan. Secara umum proses pemberdayaan komunitas yang difasilitasi ISJ telah berhasil membawa capaian sesuai dengan rencana awal, kehidupan komunitas Penastanggul jauh lebih baik dibandingkan ketika ISJ pertama kali masuk. Hal ini tampak dalam berkembangnya kesadaran warga alas hak - hak dasar mereka, solidaritas dan aktivitas kolektif untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi seperti ketika melakukan advokasi rencana penggusuran pada tahun 1991 serta mengupayakan pengakuan keberadaan pemuidman mereka maupun dalam pembangunan sarana fisik komunitas. Selain itu capain ini juga tercermin dari peningkatan kualitas kondisi fisik pemukiman seperti tata letak bangunan yang lebih teratur dengan sarana dan prasarana publik yang lebih memadai seperti aliran listrik, saluran air bersih, jalan lingkungan beraspal, dan MCK."