Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu masalah pokok yang sering dibahas dewasa ini adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Semua orang mengetahui akan pentingnya SDM yang bermutu tinggi, mengingat SDM yang bermutu tinggi. dapat memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi. Masih kurangnya SDM yang bermutu tinggi di Indonesia maka Sumber Daya Manusia yang bermutu tinggi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).Tenaga kerja terdidik tingkat tinggi merupakan faktor utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Yang perlu diperhatikan dengan -meningkataya jumlah tenaga kerja tersebut adalah Cara penggunaan atau pemanfaatan dalam pasar tenaga kerja. Secara umum dalam ilmu ekonomi dinyatakan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja akan disesuaikan secara otomatis dengan mekanisme pasar.Tenaga kerja itu sendiri tidak selalu homogen, faktor pendidikanlah yang banyak memberikan variasi sehingga tercipta tenaga kerja terdidik, sehingga terjadi `perubahan kualitatif dalam pasar tenaga kerja. Penyesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik tingkat tinggi akan menjadi sulit karena adanya interaksi antara peningkatan pendidikan dan perubahan struktural pasar tenaga kerja. Kecenderungan ini akan semakin terlihat jelas dengan adanya kemajuan teknologi dimasa akan datang sehingga penyesuaian atas pennintaan dan penawaran tenaga kerja semakin sulit. Dalam hal ini sering muncul keadaan dimana tingkat penggunaan tenaga."

"Sebagai salah satu faktor produksi, keberadaan tenaga kerja sangat penting dalam menentukan besaran output yang dapat di produksi. Walaupun sejalan dengan perkembangan tehnologi yang semakin maju, namun tetap diperlukan adanya tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan beraneka jenis barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Khususnya bila ditinjau secara mikro, komposisi penduduk yang bekerja dalam struktur kependudukan secara umum sangat penting khususnya dalam melihat distribusi output yang tercipta di tingkat nasional. Karena kurang berartilah kiranya apabila output nasional meningkat tetapi di lain pihak juga bertambah banyak jumlah penduduk non produktif yang harus menerima bagian dari total output tersebut. Indonesia termasuk dalam negara yang mempunyai populasi penduduk yang besar. Sejalan dengan hal tersebut, banyak pula penduduk yang terkategori sebagai angkatan kerja. Namur banyak dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun tidak terserap dalam lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri. Tersedianya kelebihan tenaga kerja ini diantisipasi oleh pemerintah, yang salah satunya adalah dengan mengatur suatu bentuk ekspor jasa tenaga kerja ke luar negeri. Namun tenaga kerja yang lebih banyak berkecimpung dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini adalah berasal dari masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sehingga pada negara tujuan, mereka lebih banyak mengisi lowongan yang ada pada sektor informal. Yang mana tingkat upah pada sektor tersebut lebih rendah dari yang tersedia pada sektor formal. Padahal peluang kerja baik untuk sektor formal maupun informal keduanya banyak didapati pada pasar kerja internasional. Walaupun demikian upaya penempatan TKI terampil untuk mengisi lapangan kerja formal sesuai dengan pangsa pasar yang ada. Disamping dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah di dalam negeri, dengan keberadaan TKI ini juga memberikan masukan devisa yang bermanfaat dalain ketersediaan mata uang asing di dalam negeri yang akan digunakan sebagai alat transaksi dalam interaksi di tingkat internasional. Penerimaan devisa negara melalui TKI ini tentunya tidak terlepas dari berapa besar jumlah TKI yang beroperasi di luar negeri. Sementara baik penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI itu sendiri diperkirakan juga dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan motivasi individu untuk ikut serta dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini. Hal-hal tersebut diantaranya adalah rasio gaji antara bekerja di dalam negeri dengan menjadi TKl di luar negeri, alokasi anggaran pemerintah terhadap program ini dan besarnya biaya untuk mulai beroperasi sebagai TKI. Dengan melakukan analisis terhadap variabel-variabel tersebut dengan menggunakan metode regresi dalam ilmu statistik, maka dapat di perkirakan bagaimana kepekaan penerimaan devisa dari TKI dan jumlah TKI terhadap perubahan rasio gaji, alokasi anggaran pemerintah dan biaya akses. Disamping itu bila diperhatikan dari sembilan tahun observasi yang dilakukan, maka baik plot data penerimaan devisa dari TKI maupun plot data jumlah TKI akan membentuk suatu pola tertentu yang dapat diwakili oleh suatu persamaan matematis (juga diperoleh dengan metode regresi). Sehingga dapat diduga kemungkinan besarnya penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI pada masa yang akan datang (atau pada suatu waktu tertentu). Sehingga bagi pengambil kebijakan akan mempunyai alternatif pertimbangan yang lebih komfrehensif. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterlekatan moral dalam transaksi pasar Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Indonesia, menggunakan tipologi perilaku moral dalam pasar Beckert (2005). Berbeda dari penelitian sebelumnya tentang tenaga kerja Tiongkok yang cenderung menggunakan perspektif ekonomi, penelitian ini menggunakan perspektif moral yang lebih sosiologis dalam menjelaskan tanggungjawab sosial dalam transaksi pasar. Penelitian ini berkontribusi dalam kebaruan metode melalui pendekatan digital dalam proses pengumpulan data kualitatif, termasuk wawancara online, data Twiter, dan data media online yang diproses menggunakan perangkat lunak NVIVO. Textual Network Analysis (TNA) dan Social Network Analysis (SNA) digunakan sebagai teknik analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pasar tenaga kerja asal Tiongkok adalah trojan terhadap pemerintah Indonesia dan masyarakat, terutama pekerja lokal. Studi ini juga mengungkap jaringan pejabat pemerintah dalam diskursus terkait transaksi TKA Tiongkok. Dalam waktu yang bersamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi hasil pasar berhubungan dengan sejauh mana moral merekat dalam pasar. Dalam hal trojan, semakin tidak melekat moral dalam pasar, maka tiingkatan trojan yang dialami semakin parah.

---

The research aims to analyze the moral embeddedness of the labor market using the typology of moral behavior in market exchange by Beckert (2005). In contrast to previous studies on Chinese migrant workers that use the economic perspective, this study applies the moral perspective that is more sociological and discusses the social responsibility of market actions. This study contributes to methodological novelty through a digital approach to the qualitative data collection process, including online interviews, Twitter data, and online news media, then processed using Nvivo software. Textual Network Analysis (TNA) and Social Network Analysis (SNA) are used to analyze the moral embeddedness of labour market transactions of Chinese migrant workers. This study shows that Chinese labor market transactions are a trojan to the Indonesian government and society, particularly local workers. This study also reveals the networks of government officials in the discourse of Chinese worker transactions. At the same time, the findings show that efficiency in market outcomes is related to what extent markets are more or less embedded. In terms of trojan, if the moral market is less embedded, trojan's implication will be more harmful."

"Program pemerintah mengenai pengiriman Tenaga Kerja Wanita Indonesia ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata persoalan ketenagakerjaan yaitu untuk mengatasi pengangguran, mendatangkan devisa negara, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika program tersebut hanya menyangkut masalah ketenagakerjaan tentu tidak membawa dampak atau pengaruh lain dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam kenyataannya, kebijakan pengiriman tenaga kerja wanita ke Saudi Arabia yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru mengorbankan tenaga kerja wanita itu sendiri? Karena itu masalah pengiriman TKW ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata masalah tenaga kerja atau ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan politik.Dalam penelitian ini ingin meneliti mengenai kepentingan-kepentingan politik, hubungan kekuasaan dibalik kegiatan ekonomi yaitu pengiriman TKW ke Saudi Arabia. Bagaimana politik birokrasi (hubungan kekuasaan dan kepentingan politik) antara elit strategis, pemerintah kedua negara, militer, korporasi yang kaya, majikan, serta organisasi lainnya dalam hal pengiriman TKW Indonesia ke Saudi Arabia?Korporatisme diartikan sebagai suatu pendekatan yang menekankan hubungan antara negara dan kepentingan kelompok dalam masyarakat, dimana negara mempunyai hak kuasa terhadap masyarakat, seperti dalam bidang bisnis, finansial, organisasi buruh, yang mencakup individu atau kelompok yang dikooptasi atau dikuasai. Korporatisme negara cenderung menekankan pada otoritas rejim, seperti rejim militer. Negara memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengontrol kelompok kepentingan yang ada. Negara memberikan monopoli kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu kelompok elit.Jenis penelitian yang dipakai adalah eksplanatif dengan mencari pola-pola fenomena sosial, sikap, perilaku, hubungan sosial, proses sosial dan struktur sosial. Dalam penelitian ini akan digambarkan kebijakan pemerintah, dan dampak yang ditimbulkan dari pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia ke Saudi Arabia, dengan unit analisa negara dalam hal ini pemerintahan pada masa Orde Baru. Dengan mengunakan teknik wawancara dan studi dokumen, data kemudian diinterpretasi dan ditarik implikasi teorinya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemerintah mengenai pengiriman tenaga kerja wanita ke Saudi Arabia mengorbankan tenaga kerja wanita itu sendiri. Pengiriman TKW ke Saudi Arabia bukanlah semata-mata masalah tenaga kerja atau ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan politik, yang didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan politik, dan hubungan kekuasaan. Kebijakan politik birokrasi (hubungan kekuasaan dan kepentingan politik) antara elit strategis, pemerintah kedua negara, militer, korporasi yang kaya, majikan, serta organisasi lainnya dalam hal pengiriman TKW Indonesia ke Saudi Arabia tersebut mengesampingkan kepentingan TKW itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah lebih mementingkan kepentingannya sendiri yang didominasi oleh kepentingan elit yaitu birokrat, militer, dan para pengusaha. Birokrasi dijadikan alat untuk mengkooptasi masyarakat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.Sehingga dapat diambil kesimpulan kebijakan mengenai pengiriman TKW ke Saudi Arabia cenderung negara sentris bukan masyarakat sentris. Ini terbukti dengan munculnya banyak kasus-kasus yang menimpa TKW yang bekerja di Saudi Arabia."

"DKI Jakarta province have the potential of sufficient resources sector secondary and tertiary sector. This resource has a great opportunity to be developed to increase the income of the province DKI Jakarta tertiary sector...."

"ABSTRAKJika diperhatikan karakteristik pengangguran menurut kelompok umur, sebesar 69 persen penganguran adalah berusia muda (15-29 tahun) di tahun 2010, angka tersebut meningkat menjadi 75 persen di tahun 2014. Lebih lanjut, apabila ditinjau dari segi tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa lebih dari separuh jumlah pengangguran adalah terdidik (berpendidikan SMA ke atas). Tingkat pengangguran terbuka angkatan kerja terdidik yang konsisten tinggi adalah yang berpendidikan Sekolah Kejuruan (SMK). Lulusan SMK yang diharapkan siap memasuki pasar kerja, dengan dibekali keterampilan khusus, namun justru TPT nya memperlihatkan paling tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan tinggi lainnya.Tujuan umum kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran lulusan SMK di pasar kerja melalui tracer study di provinsi/wilayah terpilih. Selain itu, secara khusus studi ini ingin mengetahui:1. Alasan menunda untuk memperoleh pekerjaan setelah lulus (menganggur)2. Keinginan untuk melanjutkan studi3. Karakteristik sosial ekonomi keluarga siswa SMK4. Lama mencari pekerjaan (job search)5. Persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan6. Jenis pekerjaan dan lapangan pekerjaan setelah lulus SMK7. Upah/penghasilan setelah lulus SMK8. Kepuasan dalam pekerjaan9. Mobilitas pekerjaan dalam 1 tahun terakhir10. Harapan dan motivasi lulusan SMK tentang dunia kerjaKajian ini menggunakan dua tahapan, yaitu Pertama, mengolah data sekunder yang bersumber dari data BPS yaitu Sakernas tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang dapat menggambarkan kondisi, pola dan kecenderungan lulusan SMK tersebut dalam pasar kerja. Selain melakukan analisis data sekunder, dilakukan pula kajian tentang kondisi SMK, ketenagakerjaan dan peluang kerja dari berbagai kajian lain yang pernah dilakukan. Kedua, penelitian juga dilakukan dengan survei lapangan terhadap lulusan SMK dengan menggunakan cara penelusuran lulusan SMK tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Survei dilakukan dengan penyebaran angket melalui PT. Pos Indonesia yang dikirimkan ke BKK yang dipilih. Cara ini dilakukan mengingat bahwa jumlah lulusan SMK cukup besar dan tersebar di berbagai daerah serta keterbatasan waktu penelitian. Adapun angket tersebut berisi tentang pertanyaan yang menyangkut identitas lulusan, asal SMK, program studi, kegiatan yang dilakukan serta jenis, status pekerjaan, lapangan kerja, jam kerja dan upah serta lamanya tenggang waktu dari lulus sekolah sampai memperoleh pekerjaan.Hasil kajian menemukan beberapa fakta sebagai berikut:Sebagian besar lulusan SMK yang menjadi responden lulus tahun 2015. Menurut jenis kelamin, sebagian besar alumni SMK yang berpartisipasi dalam survei ini adalah perempuan (63%). Sebagian besar lulusan SMK yang menjadi responden berusia antara 19-21 tahun, namun ada juga yang berusia 23-25 tahun.Bidang keahlian lulusan SMK sebagian besar adalah bisnis manajemen (51,9%) disusul dari dari bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi (16,1%) dan pariwisata (13,2%), sisanya dari bidang keahlian lainnya. Lulusan SMK dari bidang keahlian bisnis dan manajemen, kesehatan, pariwisata, seni pertunjukan sebagian besar adalah perempuan (di atas 50%), namun untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa dan teknologi dan informasi didominasi laki-laki. Program keahlian lulusan SMK yang berpartisipasi dalam survei ini berasal dari 32 program keahlian dengan rincian sebagai berikut: 24,8% berasal dari program keahlian Keuangan, 16,2% berasal dari Teknik Komputer Dan Informatika, dan 15,2% dari Administrasi, sisanya tersebar pada program keahlian lainya. Lulusan SMK yang berstatus sebagai angkatan kerja sebanyak 1.198 orang (88,02%) berstatus bekerja dan 63 (11,98%) berstatus sebagai penganggur terbuka. Lebih banyak penganggur laki-laki dibandingkan dengan perempuan.Semakin muda tahun kelulusannya semakin tinggi persentase mereka yang berstatus sebagai penganggur. Dari 63 lulusan tahun 2016, mereka yang bekerja sebesar 50 (79,37%) dan yang menganggur sebanyak 13 orang (20,63%). Makin lama tahun kelulusan makin mengecil persentase mereka yangberstatus sebagai penganggur. Rata-rata lama mencari kerja adalah 5,6 bulan dengan maksimum lama mencari kerja 36 bulan. Para lulusan SMK ini sebagian besar baru mencari kerja selama 1-3 bulan, sedangkan lainya lebih lama dari 3 bulan. Jika diperhatikan dari tahun lulusan, maka sebagian besar pencari kerja merupakan lulusan pada tahun-tahun yang terakhir. Tenaga usaha penjualan dan tenaga usaha jasa mendominasi jenis pekerjaan para lulusan SMK. Diperkirakan karena jenis pekerjaan inilah yang tersedia dengan relatif banyak dan lebih mudah dimasuki mereka. Lapangan usahanya adalah sebagian besar terutama di bidang perdagangan besar dan eceran;reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.Sementara, status pekerjaan para lulusan SMK ini sebagian besar adalah buruh/karyawan/ pegawai yang bekerja secara penuh waktu. Mereka umumnya mendapatkan upah/penghasilan dibawah 4 juta rupiah. Sangat sedikit yang berpenghasilan di atas 4 juta rupiah per bulan."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan fleksibilitas pasar kerja dalam bentuk alih daya tenaga kerja (outsourcing) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi dewasa ini membawa banyak dampak negatif, seperti ketidakpastian hubungan kerja, ketidakstabilan pemberian upah, dan ketiadaan jenjang karir dalam bekerja. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, alih-alih menjadi suatu forum penyelesaian masalah ketenagakerjaan, terkadang malah memunculkan masalah baru dalam usaha penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini disusun adalah untuk menjelaskan pengaturan dan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit; menganalisis penerapan dan permasalahan fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia dewasa ini; serta menjelaskan peran dan permasalahan yang dihadapi Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial awak mobil tangki Pertamina. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, didukung dengan wawancara kepada informan. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Lembaga Kerja Sama Tripartit telah tertuang secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005. Namun, Lembaga Kerja Sama Tripartit masih menemui berbagai permasalahan dalam menghadapi dampak negatif kebijakan fleksibilitas pasar kerja, khususnya yang terjadi dalam kasus awak mobil tangki Pertamina.

---

This research is motivated by the policy of labor market flexibility in the form of outsourcing and fixed-time employment agreements (PKWT) which are currently occurring with many negative impacts, such as the uncertainty of employment relationships, instability of wages, and absence of career paths at work. The Tripartite Cooperation Institution (LKS), instead of being a forum for the resolution of labor problems, sometimes even raises new problems in efforts to resolve industrial relations disputes. The purpose of this research is compiled to explain the arrangements and roles of the Tripartite Cooperation Institution; analyze the application and problems of labor market flexibility in Indonesia today; as well as explaining the roles and problems faced by the Tripartite Cooperation Institution in resolving industrial relations dispute cases for Pertamina tanker crews. The research method used in this research is the juridical-normative method using secondary data through literature study, supported by interviews with informants. The form of this research is descriptive analysis and data processing is done qualitatively. The results of this study indicate that the arrangements for the Tripartite Cooperation Institution have been completely contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2005. However, the Tripartite Cooperation Institution still faces various problems in dealing with the negative impact of the labor market flexibility policy, especially in the case of Pertamina’s tank car crews."