Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan tarif Puskesmas selama ini belum mengacu pada suatu hasil analisis tingkat kernampuan & kemauan masyarakat dan biaya satuan pelayanan. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati dengan biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan & kemauan masyarakat membayar, maka dilakukanlah suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II Cirebon yang secara pusposif dipilih mewakili daerah yang kumuh dan miskin dengan tingkat penghasilan masyarakat yang rendah. Penelitian ini merupakan analisis diskriptif dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dihitung dari total biaya Puskesmas biaya satuan untuk BP adalah Rp.7.488,77, KIA/KB adalah Rp.18.666,86, Imunisasi adalah Rp.1.789,98 dan Laboratorium adalah Rp.2.654,94. Sedangkan kalau dihitung dari biaya operasional & pemeliharaan (tanpa Annualized Fixed Cost + gaji) biaya satuan untuk BP Rp.6.251,40, KIA/KB Rp.15.038,71, Imunisasi Rp.836,21 dan Laboratorium Rp.943,14. Mengenai kemampuan masyarakat, pengeluaran bukan makan sebesar Rp.123.959,83, pengeluaran bukan makanan tanpa pasta sebesar Rp.120.326,00, dan pengeluaran non esensial sebesar Rp.31.648,93. Dilihat dari 5% pengeluaran bukan makanan, kemampuan masyarakat adalah Rp.6.197.99. Kemauan masyarakat pada pengandaian sakit rata-rata adalah Rp.995,83 dan pengandaian periksa KIA rata-rata sebesar Rp.813,21. Titik temu dengan kemampuan berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp.800,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat. Sedangkan kemauan masyarakat dilihat dari pengandaian peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas rata-rata sebesar Rp.1844,00, titik temu dengan kemampuan masyarakat berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp.1000,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat. Tarif Rp.800,00 ini ternyata merupakan tarif maksimal di Puskesmas Pesisir. Tarif dapat ditingkatkan menjadi Rp.1000,00 asakkan kualitas pelayanan ditingkatkan tetapi dengan tetap menyingkirkan sebagian masyarakat. Masyarakat yang tersingkir perlu didukung dengan program Kartu Sehat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemenntah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam menetapkan tarif pelayanan di Puskesmas.

---

The Analysis of Health Care Fee Viewed from the Level of Peoples Affordability in The Job Area of Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II CirebonThe determining of health care fee has not so far been referred to the result of analyzing the level of affordability/ability and people's willingness to pay and the unit cost of service. To find are wether the current fee has approached the unit cost of health service and the affordability and willingness of the people, the research on the health care fee is conducted in the area of Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II Cirebon, which is purposively selected to represent the vile and poor people with their very low income.

This research is a descriptive analysis using cross sectional design. The research points out that the unit cost of BP, KIAIKB, Immunization and laboratory are respectively Rp.7.488,77, Rp.18.666,86, Rp.1.789,98, Rp.2.654,94 counted from the total cost of the Puskesmas. On the other hand, if it is counted from the operational cost and maintenance (without Annualized Fixed Cost t salaries), the unit cost of BP, KIAIKB, Immunization and laboratory are Rp.6.251,40, Rp.15.038,71, Rp.836,21, Rp. 943,14 respectively. Concerning to the people's affordability, they spend Rp.123.959,83 for their non food need, Rp.120.326,00 for non food excluding their need for entertainment, and Rp.31,648,93 for the essential need. Viewed from 5% of the non food budget, the affordability is Rp.6.197,99.

The people's willingness to pay for health care service in ill condition is Rp.995,83 at the average and Rp.813,21 for KIA examination, The meeting point with the affordability based upon the non essential budget is at the value Rp.800,00 by rejecting 28% of the people. Mean while, the people's willingness viewed from the condition that the quality of health services is improved is Rp.1.844,00 at the average. The meeting point with the affordability based upon the non essential budget is at the value of Rp.1000,00 by rejecting 28% of the people. The health care fee as much as Rp.800,00 proved to be maximum in Puskesmas Pesisir. This fee can be amounted to Rp.1000,00 provided that the quality of health service is improved. Nevertheless, a number of the people are kept to be rejected. The rejected people are necessarily supported with the program of Health card (Kartu Sehat). The result of the research can be a consideration for the local goverment in determining the health care fee in Puskesmas."

"Analisis tarif Puskesmas ditinjau dari tingkat kemampuan masyarakat bertujuan untuk mendapatkan gambaran berapa tarif puskesmas yang realistis untuk suatu wilayah kerja tertentu dengan mempertimbangkan biaya satuan dan kemampuan serta kemauan masyarakat di wilayah kerja tersebut. Tarif' yang berlaku sekarang untuk suatu daerah tingkat II diberlakukan sama. Satu tahun sebalumnya berlaku sama untuk suatu daerah tingkat I. Penelitian dilakukan secara purposive di wilayah kerja Puskesmas Kalitanjung, Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang merupakan salah satu wilayah kerja lapisan masyarakat perkotaan golongan menengah. Analisis Biaya Puskesma menggunakan data tahun anggaran:1995/1996, sedangkan kemampuan dan kemauan masyarakat dilakukan dengan cara survei. Sampel adalah rumah tangga yang berada dalam radius satu kilometer dari Puskesmas. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian analisis biaya dideskripsikan dalam biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya satuan 5 program yaitu BP, KIAIKB, Kesehatan Gigi, imunisasi dan Laboratorium. Hasil survei kemampuan dan kemauan masyarakat dideskripsikan melalui analisis persentase masyarakat yang "tersingkir" pada tarif tertentu. Hasil temuan dalam penelitian antara lain: Tarif Puskesmas BP/KIA - KB sebesar Rp. 800,- yang baru diberlakukan bulan Oktober 1996 berada di bawah biaya satuan dan di bawah kemampuan masyarakat Kemauan membayar masyarakat meningkat, kalau kualitas pelayanan di tingkatkan. Dengan hasil terscebut kiranya tarif Puskesmas yang realistis harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat setempat, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan dasar dapat dicapai. Peraturan Daerah Tingkat II mengenai tarif Puskesmas yang akan datang sebaiknya berlaku secara regional sesuai dengan kelompok lapisan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, dengan mengacu pada kemampuan dan kemauan masyarakatnya. Dengan demikian dapat terjadi lebih dari satu pola tarif Puskesmas dalam satu Daerah Tingkat II.

---

The objective of analyzing Puskesmas health care fee viewed from the level of people's affordability is to obtain the description on realistic fee in certain area with regard to the unit cost and the affordability and willingness of the people to pay for the fees in that area. The current fee of all Puskesmas throughout Dati II is applied the same. In the previous year, the fee was applied the same too for the Puskesmas in Dati I. The research is conducted purposively in the area of Puskesmas Kalitanjung, Kotamdya Dati II Cirebon, which is one of the municipals' areas of the middle class. The analysis of Puskesmas cost used in the research is taken from the fiscal year of 19951 1996, while the affordability and willingness of the people is obtained by doing a survey. The sample of the research are the households live approximately one kilometer from the Puskesmas. The tool of the research is in the form of questionnaires, the data gathering of which is carried out through interviews. The results of the cost analysis is described in the operational cost and maintenance and the unit cost at 5 programs i.e. BP, KIA/KB, Tooth care, Immunization, and Laboratory.

The result of surveying the affordability and willingness of the people is described by means of the analysis of percentage of individuals "rejected" at a certain fee. One of the findings of the research is as the following. The health care fee at Puskesmas BP/KIA-KB as much as Rp 800.-, which was set in October 1996, is below the unit cost and is also below the people's affordability. The people's willingness to pay for the fees increases when the quality of health service is improved. Based upon the finding, the realistic Puskesmas health care fee should be adjusted to the affordability and willingness of local people so that the even distribution of health service can be achieved. The regulation of the local government on the Puskesmas health care fee in the future time had better be applied regionally in accordance with the classification of people in the area of the Puskesmas considering the affordability and willingness of the to pay for the fees. Thus, there can be more than one structure of Puskesmas health care fees in a Dati II."

"Biaya pelayanan kesehatan di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat akibat adanya krisis ekonomi yang terus berlanjut sehingga merupakan beban pembiayaan kesehatan bagi pemerintah daerah, hal ini berdampak pada puskesmas.Sementara itu belum diketahui biaya satuan pelayanan Balai Pengobatan di Puskesmas Lemah Abang II. Padahal ini perlu dilihat sebagai salah satu altenatif mobilisasi dana untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional maupun pemeliharaannya dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, Pemilihan Puskesmas Lemah Abang sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu dari 5 Puskesmas dengan kunjungan terbanyak di Kabupaten Bekasi, salah satu puskesmas yang berada antara wilayah industri dan pertanian. Sedangkan Pemilihan unit Balai Pengobatan adalah unit yang paling banyak kunjungannya.Penelitian ditakukan untuk mengetahui biaya total, biaya satuan aktual, dan normatif, CRR ATP/WTP dan tarif pesaing setara Metode penelitian yang digunakan studi kasus dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan metode analisis biaya yang digunakan Activity Based Costing. Untuk survei ATP/WTP sampel yang digunakan sampel 66 orang pengunjung pelayanan Balai Pengobatan digunakan Activity Based Costing. Untuk survei ATP/WTP sampel yang digunakan sampel 66 orang pengunjung pelayanan Balai Pengobatan.Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa biaya satuan aktual pelayanan pengobatan di BP di Puskesmas Lemah Abang II adalah Rp 16.175,5 Biaya satuan aktual pengobatan tanpa AIC Rp 15.032,3 Biaya satuan pengobatan tanpa AIC dan gaji Rp 7.912,6 Sedangkan biaya satuan normatif adalah Rp 15.633,4Perhitungan dan tarif yang berlaku saat ini ternyata hanya mencapai 15,5 % Cost Recovery Rate (CRR) artinya yarif yang berlaku saat ini masih jauh dibawah total biaya Puskesmas. 'Dari berbagai penelitian sejenis di berbagai wilayah Jawa Barat terlihat Biaya yang paling besar adalah biaya operasional. Komponen biaya yang terbesar adalah gaji yang diikuti dengan biaya obat-obatan.Mengenai ATP/WTP didapatkan basil bahwa ATP pengunjung Balai Pengobatan di wilayah Puskesmas Lemah Abang II menyatakan 100 % mampu membayar sebesar Rp 5.000,- padahal tarif yang berlaku Rp 2.500,- Hal ini berarti bahwa ATP lebih besar dari WTP sehingga peluang untuk menaikkan tarif masih ada Sedangkan tarif pesaing setara semuanya berada diatas tarif pengobatan di BP Puskesmas Lemah Abang II.Dari hasil simulasi tarif berdasarkan biaya satuan aktual dan normatif, ATPIWT,.CRR dan tarif pesaing setara didapatkan usulan tarif pengobatan di Balai Pengobatan sebesar Rp 7,500 setiap kunjungan. Sedangkan CRR dapat ditingkatkan dari masyarakat yang mampu sedangkan bagi yang miskin ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk kartu sehat. Dalam meningkatkan tarif harus diperhatikan tarif pesaing setara agar peningkatan tarif tidak mengganggu utilisasi dari PKM Lemah Abang IIDari basil tersebut disarankan bagi Puskesmas melakukan pengendalian biaya (cost containment) dan efisiensi biaya operasional, meningkatkan jangkauan pelayanan pengobatan di Balai Pengobatan dan mengoptimalkan penggunaan laboratorium. Untuk mendapatkan tarif pelayanan kesehatan secara menyeluruh perlu dilakukan analisis tarif pada unit pelayanan yang lain.

---

Cost of health services in Indonesia is more increases time to time caused by economic crisis and still going up to now. The economic crisis is burdening the government for health financing.

Meanwhile not knowing unit cost for health services this research is carried out in Public Health Center Lemah Abang II in Bekasi region. Bekasi Regional Government has to try alternative to mobilize the public funds to fulfilled operational and maintenance cost to give quality health services. This PHC which have been selected purposively and among five PHC who had been many patient. Selection sample this PHC Lemah Abang II because located between agricultural area and industrial area. Clinical treatment is area of this research.

Moreover to find out total cost clinical treatment , actual unit cost and normative unit cost with tool coat analysis called Activity Based Costing. It is also aimed knowing the illustration of ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of patient PHC considering the competitors tariff as the basis of the suggest tariff. For survey ATPIWTP take proportional sample amount 66 persons who has take among the patient PHC Lemah Abang II

Result of the research can figured that unit cost clinical treatment Rp 16,175,5 , unit cost without depreciation Rp 15.032,3 and unit cost without depreciation and salary Rp 7,912,6. Even though normative unit cost Rp 15.633,4 .

The tariff and unit cost has been found only reached 15,5 % Cost Recovery Rate it means that tariff government rule is far below unit cost .From the other many researcher in West Java found that operational cost the biggest coat from total cost. Cost component who have biggest contribution was salary, behind that its cost of medicine.

Based on ATP/WTP figured that patient on PHC Lemah Abang II declared 100 % able to pay health treatment Rp5.000; it means ATP patient more higher than tariff who had point out amount Rp 2.500, . This issue can give opportunity to increased tariff. On the other hand services from time to time undergo the increasing cost. In line with autonomy district make the Regional s, especially those who are dealing with the health service financing are bearing greater responsibilities. Bekasi Regional Government has to try mobilized the public funds for raising income collected from the society to cover their health service

The tariff of Public Health Center Lemah Abang II should be viewed as one alternative to increase the income of PHC to cover operational and maintenance cost so that it can give more quality services. However in the welfare policy the public goods services should be finance collectively through the government subsidy collected from the society it self.

From the tariff simulation on unit cost, ATPfWTP, CRR and considering the competitor tariff , the suggested tariff for clinical tariff is Rp 7.500,- per visit, With tariff 93,9 % of the society can afford it and 6,1 % cannot afford it so that they need to be subsidized. One way of giving the subsidy is providing them with the health cards. Tariffs other than the clinic production unit should refer to the unit cost which have been calculated in this research 2001

We suggested that the price charged by PHC Lemah Abang II must be based on unit cost health services and for more accurate the research from the other unit health services must be done. So that this research must be follow up with another research."

"Tingginya kunjungan pasien bayar karcis pada Balai Pengobatan Anak yang mencapai 8.744 kunjungan pada tahun 2001 merupakan peluang bagi Puskesmas Selabatu untuk meningkatkan pendapatan fungsionalnya melalui penyesuaian tarif, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pada BP Anak. Akan tetapi karena program kesehatan anak merupakan program yang mempunyai kontribusi terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat, maka besarnya tarif yang akan diberlakukan harus berdasarkan pada besarnya biaya satuan pelayanan serta mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi untuk penyesuaian tarif tersebut adalah belum adanya informasi yang tepat tentang besarnya biaya satuan pelayanan khususnya pada Balai Pengobatan Anak, serta tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis tarif pelayanan pada Balai Pengobatan Anak serta mengukur tingkat kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat sehingga di peroleh informasi yang tepat utuk penyesuaian tarif yang rasional.Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Pengumpulan data biaya BP Anak dengan menggunakan data sekunder, sedangkan untuk data ATP/WTP masyarakat menggunakan data primer yang didapat dari wawancara langsung dengan rumah tangga terpilih. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution. Kemudian untuk analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif dengan menggunakan kurva ATP untuk memperkirakan besarnya penurunan utilisasi bila tarif dinaikkan.Hasil penelitian menunjnkkan bahwa biaya satuan aktual dengan investasi sebesar Rp. 4.442, biaya satuan tanpa investasi Rp.4.019, serta biaya satuan tanpa investasi dan gaji Rp. 2.559, dengan Cost Recovery Rate sebesar 24,68 %. Sedangkan biaya satuan normative sebesar Rp. 4.459 .Kenaikan tarif dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, yang direkomendasikan pada BP Anak adalah untuk pemeriksaan oleh Dokter umum sebesar Rp 4.500,- dengan konsekuensi masyarakat tersingkir dari pelayanan sebesar 3 %. Sedangkan tarif untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak adalah Rp 4.500,- ke atas dengan catatan untuk jasa medisnya dilakukan perhitungan kembali .Dengan hasil tersebut disarankan bagi Puskesmas untuk mengusulkan kenaikan tarif kepada pengambil keputusan secara bertahap, dan untuk pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Anak dibuka pada hari - hari tertentu, sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu diupayakan dengan pemberian kartu sehat.

---

The high patient visit who reaches 8.744 in 2001 that paid by the ticket for the Children Medicine Hall of the opportunity income through the cost level, by aim to branch up the service quality to the community, specially the medicine service to the children.

But the healthy program for the children showed the program that had the contribution for the high and low grade of the healthy community, so it's the big level that will be done must be base on the big maintenance the multi service of participant to consider the ability level and willingness to pay to the healthy service . While a problem which is stood before for the cost adaptation that is : it's not available the information which is exact about the big one of multi service, specially for the Children Medicine Hall, also the ability level and willingness to pay for community to the healthy service. So the public aim from research to analysis the cost of maintenance of the Children Medicine Hall so the ability level and willingness to pay from community so far as it's gained the information to get the exact to the rational cost adoption.

This research showed the descriptive by the cross sectional design. The data collection only the Children Medicine Hall by using the secondary data, while for ATP/WTP community data uses the primer data that was gained from the direct interview with the selected house hold. The multi cost amount of service was obtained from the cost analysis by double distribution method, and then the cost analysis was branched up through the cost simulation by using curve ATP to think the big run down utilization if the cost was gotten an rise.

The result research showed that the multi actual cost with the big infestation as much as Rp 4.442,- , the multi maintenance without infestation as much as Rp 4.019; also the multi cost out of infestation and salary as much as Rp 2.559,- by the cost recovery rate as much as 24,68 % , while the multi normative cost as much as Rp 4.459,

The cost rise with consideration the ability level and willingness to pay the community that was recommended for the Children Medicine Hall was for checking up by the public doctor as much as Rp 4.500 ,- with consequence the community to get isolated from service as much as 3 % . While the cost for checking up by the specialist doctor as much as over of Rp 4.500,- with notice for the doctor incentive by doing the recounting.

By the result was suggested for Public Health Centre to propose the cost rise up taking a decision in every phase, and to check up by the specialist doctor of children in the certain days was opened in exact days, while the community was not able to be effort by giving the healthy card."

"PENDAHULUANLatar Belakang PenelitianKeberhasilan pembangunan kesehatan sangat berperan dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas. Upaya peningkatan kualitas SDM ini harus dilakukan, dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi. Penduduk yang sehat akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk.Salah satu misi yang ditetapkan dalam pembangunan kesehatan Indonesia adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Hal ini mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk mencapai nisi tersebut perlu didukung oleh berbagai sumber daya, diantaranya ketersediaan dana atau biaya yang cukup.Untuk menghasilkan suatu produk ( out put ) diperlukan sejumlah input. Biaya adalah nilai clari sejumlah input ( faktor produksi ) yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk ( out put ). Out put atau produk bisa berupa barang atas jasa pelayanan Salah satu sarana kesehatan milik pemerirtah yang menghasilkan produk berupa jasa pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, dimana jasa pelayanan kesehatan yang ada berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, radiologi dan lain-lain. Agar dapat menghasikan pelayanan tersebut, diperlukan sejumlah input antara lain fasilitas gedung, alat, obat, tenaga medis, serta input lainnya yang secara langsung digunakan oleh pasien, maupun yang secara tidak langsung menunjang kelancaran kegiatan seperti tenaga non medis, listrik, air, dan tenaga kebersihan.Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat pendidikan dan pendapatan rnasyarakat, ternyata mempunyai pengaruh pada meningkatnya demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain terjadi peningkatan secara kuantitatif, juga terjadi peningkatan demand secara kualitatif, yaitu meningkatnya permintaan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih canggih dan bermutu. Hal ini disebabkan karena dengan makin meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka makin meningkat jumlah penduduk usia lebih tua, sehingga jumlah penderita penyakit kardiovaskuter dan penyakit kronik degerenatif juga meningkat.Peningkatan demand masyarakat terhadap suatu produk, akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sejumlah faktor produksi, diantaranya peningkatan kebutuhan akan biaya. Demikian pula fenomena yang terjadi pada pelayanan kesehatan Kebutuhan pembiayaan kesehatan terus meningkat. Dan ini menjadi beban tersendiri, terutama bagi sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.Permasalahan pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit timbul karena adanya underfinancial, karena pemerintah menentukan tarif yang rendah bahkan gratis untuk beberapa pelayanan kesehatan. Kondisi demikian sebagian besar terjadi pada rumah sakit pemerintah pada beberapa negara berkembang, termasuk di Indonesia dimana tarif yang ditetapkan masih berada di bawah biaya satuan. Selain itu terjadi pula inefficiency ( ketidakefisienan dalam alokasi dana), dimana untuk dapat mempertahankan tarif yang rendah maka pemerlntah perlu mengeluarkan subsidi yang sangat besar di bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya permasalahan lain yang timbul dari kegiatan pembiayaan kesehatan adalah terjadinya inequites ( ketidakmerataan ), penetapan tarif yang sama mengakibatkan subsidi yang dikeluarkan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang relatif lebih mampu."

"Setiap tahun 12 juta anak di dunia meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Sekitar 70% meninggal karena pnemounia, diare, campak, malaria dan malnutrisi, serta seringkali merupakan kombinasi dari keadaan penyakit tersebut diatas. Di Indonesia penyebab utama kematian bayi dan balita adalah Tetanus Neonatorum (TN) 19,3%, gangguan perinatal 18,4%, diare 15,5%, pnemounia 12,4% dan difteri pertusis, campak 9,4% (SKRT 1995).Pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu balita Sakit) adalah suatu pendekatan keterpaduan tatalaksana balita sakit yang memadukan pelayanan promotif, preventif dan kuratif pada lima penyakit penyebab utama kematian pada bayi dan balita di negara berkembang yaitu: pneumonia, diare, malaria, campak dan malnutrisi.Pelaksanaan pendekatan MTBS sudah dilaksanakan sejak tahun 1997, dan dimulai di Jawa Timur pada dua kabupaten sebagai daerah percontohan yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Tulungagung. Suatu pendekatan baru yang diharapkan dalam pelaksanaan dan hasilnya akan lebih baik dari pada yang sebelumnya.Pendekatan MTBS diharapkan dapat memberikan kualitas penanganan terhadap balita sakit yang lebih baik, sehingga efektivitas penanganan penyakit pada balita dapat dilihat dari kemampuan petugas dimulai dari penilaian (Anamnesa dan pemeriksaan), menentukan klasifikasi (pengelompokan penyakit) dan menentukan tindakan dan pengobatan. Efektifitas dari penanganan penyakit pada balita sakit, pada penelitian ini tidak dilihat dari outcome-nya yang berupa kesembuhan.Penelitian ini merupakan suatu evaluasi ekonomi kesehatan, dengan menggunakan metode "Cost Efectivenes Analysis" terhadap Puskesmas yang melaksanakan pendekatan MTBS dan Non MTBS dengan judul "Analisis Biaya Pengobatan Kasus Penanganan Penyakit Pnemonia dan Diare di Puskesmas MTBS dan Non MTBS, di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur Tahun 2001."Dengan tujuan mendapatkan gambaran alternatif terbaik dari kegiatan pelaksanaan pendekatan MTBS di Puskesmas Krian dan Puskesmas Sidoarjo, dengan membandingkan biaya satuan dengan cakupan kedua altematif tersebut.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penangan balita sakit dengan pendekatan MTBS yang dilaksanakan di Puskesmas Krian merupakan alternatif yang paling cost efektif ditinjau dari segi biaya pengobatan, dibandingkan dengan Puskesmas Non MTBS yaitu Puskesmas Sidoarjo.Dari hasil penelitian ini disarankan pendekatan MTBS perlu dikembangkan ke unit pelayanan kesehatan yang lain, yang belum melaksanakan dan disosialisaikan kepada legislatif, eksekutif / pemda, untuk mendapat dukungan dalam pencarian dana/anggaran agar penanganan balita sakit lebih cost effective.

---

Cost Treatment in Case Handling Pneumonia and Diarrhea diseases in IMCI Health Center and non IMCI Health Center, Sidoarjo District, East Java Province, 2001Every year, 12 millions children die before they reach the age of 5 (five). Around 70 % of children pass away because of pneumonia, diarrhea, measles, malaria, malnutrition, and it is often because of combination of those diseases. In Indonesia, the main cause of infant and under-five children mortality is Tetanus Neonatorum (TN) 19,3 %, prenatal disorder 18.4 %, diarrhea 15.5 %, pneumonia and difteri pertusis 12.4 %, and measles 9.4 % (SKRT 1995).

IMCI approach (Integrated Management of Childhood Illness) is an approach of managing integrity of childhood illness that combines promotive, preventive, and curative services in 5 (five) main cause diseases of infant and under-five children mortality in the developing countries, they are: pneumonia, diarrhea, malaria, measles, and malnutrition.

The implementation of IMCI approach has been conducted since 1997, and in East Java, it is conducted in 2 (two) Districts as model region; Sidoarjo District and Tulungagung District. A new approach is looked forward to have better implementation and output than the previous approach.

IMCI approach is expected to be able to give a better quality handling on childhood illness, so that the effectiveness of handling disease on under-five children can be seen from workers' capabilities starting from evaluation (Anamnesis and examination), determining classification (diagnosis), and determining actions and medical treatment. In this study, effectiveness of handling diseases on childhood illness cannot be seen from its outcome that is in the form of recovery.

Cost Analysis Disease toward Health Center conducting IMCI and non IMCI approach by its title "Cost Treatment in Case Handling Analysis Pneumonia and Diarrhea diseases in Health IMCI Center and non IMCI Health Center, Sidoarjo District. East Java Province, 2001" with its purpose to be able to get best alternative description from implementation activities both in Krian and Sidoarjo by comparing unit costs with both alternative coverage.

The result of this study shows that the handling of childhood illness by using IMCI approach conducted in Krian Health Center is the most effective alternative cost reviewed from medical treatment cost, comparing with non IMCI Health Center which is Sidoarjo Health Center.

From the result of this study is advised that IMCI approach is needed to be developed in other health units that have not implemented and associated to legislative, executive 1 local government, in order to obtain support in achieving fund budget so that the handling of childhood illness can be more effective. This study is a health economy evaluation by using method."

"Dilakukan studi untuk melihat bagaimana gambaran pembiayaan operasional puskesmas tahun 2010-2012 serta gambaran pelaksanaan BOK dan pengaruhnya terhadap cakupan pelayanan kesehatan dasar terpilih. Dari hasil studi sumbersumber pembiayaan puskesmas berasal dari Dana rutin operasional Puskesmas, Retribusi, Jamkesda, Askes sosial, Jamkesmas, dan BOK. Pembiayaan operasional puskesmas bergeser ke sumber pembiayaan APBN dengan proporsi 10% pada tahun 2010 menjadi 73% di tahun 2012. Program BOK secara administratif sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dengan beberapa kelemahan. Program BOK menambah motivasi kerja pegawai puskesmas, meningkatkan intensitas kegiatan promotif dan preventif dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar, namun fluktuatif pada beberapa indikator yang disebabkan : keterlambatan proses pencairan anggaran, mekanisme keuangan yang rumit, kwalitas SDM puskesmas dan prilaku masyarakat.

---

Conducted a study to see how the picture of health centers operational financing of the years 2010-2012 olso BOK program implementation and its effect on selected basic health care coverage. From the study health centers funding sources came from the operational routine health centers funds, Retribution, Jamkesda, Askes, Jamkesmas, and BOK. health centers operational financing shifted to a APBN financing source with the proportion of 10% in 2010 to 73% in 2012. BOK program has been implemented administratively according with the technical guidance implementation wit some flaws. BOK add to motivation program employee health centers, increase the intensity of promotive and preventive activities and improve basic health care coverage, but some indicators fluctuate caused by: delays in disbursement process, complicated financial mechanisms, quality of human resources health centers and the behavior of the community."

"ABSTRAKAsuransi Kesehatan ialah suatu sistem dalam pembiayaan kesehatan dimana dilakukan pengelolaan dana yang berasal dari iuran teratur peserta untuk membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan peserta.Dalam pelaksanaannya Asuransi Kesehatan Pemerintah yang dikelola oleh PT (Persero) Askes dikenal ketentuan paket tarif perawatan untuk rawat jalan maupun rawat nginap di rumah sakit yang ditunjuk.Rumah Sakit Kepolisian Pusat adalah fasilitas kesehatan ABRI yang mengikuti program pelayanan Askes. Sebagai Rumah Sakit ABRI maka pelayanan Askes disini juga dimanfaatkan oleh peserta Askes yang berasal dari mantan pejabat ABRI yaitu para Purnawirawan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya selisih tarif untuk rawat nginap purnawirawan sehubungan dengan adanya perbedaan-perbedaan ketentuan antara lain tarif rumah sakit dibandingkan ketentuan tarif Askes.Dengan dilakukan penelitian ini maka diketahuilah faktor-faktor yang berhubungan dengan selisih tarif tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey analitik yang merupakan Cross-Sectional Study pada periode satu tahun (1992).Dengan bantuan Analisis Statistik Parametrik dan Non Parametrik maka 3 variabel karakteristik pasien rawat nginap (purnawirawan) yang diduga secara teoritis berhubungan dengan terjadinya selisih tarif perawatan terbukti mempunyai hubungan yang bermakna secara statistik.Penelitian ini menyimpulkan bahwa selisih tarif rawat nginap Purnawirawan berhubungan dengan golongan Kepangkatan yang menentukan kelas perawatan, Kelengkapan Administrasi Tagihan Askes dan Jenis Pelayanan Medik.Disarankan agar Rumah Sakit Kepolisian Pusat dapat mengambil langkah kebijaksanaan melalui instansi terkait secara berjenjang untuk mengusulkan kenaikan tarif Paket Askes, mengupayakan pengakuan PT. Askes terhadap ketentuan akomodasi kelas perawatan Purnawirawan seperti di Rumah Sakit Pemerintah lainnya, menetapkan petugas khusus dalam pelayanan administrasi Askes untuk menjamin kelengkapan berkas tagihan dan tetap menjaga mutu pelayanan medik paket Askes walaupun tarifnya jauh di bawah tarif rumah sakit.

---

ABSTRACT

The health insurance is the system of funding health where performed fund management which come from regular premium of participants for funding health care that needed the participants.

In its realization, government health insurance that performed by Health Insurance Ltd. (PT. Askes) known certainty set of health services rate for ambulatory services and inpatient services in hospital which indicated.

The Central Indonesian National Police Hospital (Rumah Sakit Kepolisian Pusat) is health care facility of Indonesian Armed Forces which follows health insurance program. As Indonesian Armed Force Hospital, so health insurance treatment here, it is also made use of participants who come from ex position of Indonesian Armed Forces Officers (Purnawirawan). This research is aimed to know how big the difference of rate for inpatient services of Purnawirawan relating to any difference of certainty like hospital rate compared with certainty of health insurance rate.

By making this research, so we know the factors that related to that the difference of rate.

A kind of this research is analytical survey research that forms Cross-Sectional Study in one period (1992).

By helping statistic parametric analyze and non parametric, so any 3 variables characteristic of inpatient services (Purnawirawan) who expected theoritically that related to any difference of treatment rate have signify relation statistically.

This research summarizes that the difference rate of inpatient services of Purnawirawan related to the group of rank that determine the treatment class accommodation, administration supplements of health insurance claim and a kind of medical care.

Suggested that the Rumah Sakit Kepolisian Pusat can take wisdom step through connected instance gradually for suggestion of set of rate increase of health insurance, strive for acknowledgement PT. Askes about certainty of treatment class accommodation of Purnawirawan like another government hospital, determine specific official in health insurance administration for guarantee a file of claim supplement and firmly to keep the quality assurance of medical care of set of health insurance although its rate is cheaper than hospital."

"ABSTRAKRSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah sakit tipe B pendidikan yang selain mempunyai fungsi sosio-ekonomi juga mernpunyai fungsi sebagai fasilitas pendidikan. Sebagai RSU Daerah Propinsi Jawa Tengah mempunyai beban untuk memasukkan Pendapatan Asli Daerah. Kajian tarif PERDA 8/1991 dengan tarif paket ASKES berdasarkan SKB Menkes No. 12O3/Menkes/SKB/XII/1993 - Mendagri No. 440/4689/PUOD untuk layanan/tindakan yang lama memperlihatkan kesenjangan besarnya tarif sehingga dapat diketahui total "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT PERSERO ASURANSI KESEHATAN INDONESIA (PT. ASKES) dalam satu tahun anggaran. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES dalam satu tahun karena adanya kesenjangan tarif dan upaya menyusun rencana usaha untuk penanggulangan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES dalam satu tahun karena adanya kesenjangan tarif dan upaya menyusun rencana usaha untuk penanggulangan tersebut. Dengan melakukan kajian ini dapatlah dibuat rencana usaha untuk memperkecil sampai meniadakan "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES yang cenderung tiap tahun naik. Dari kajian ini ke dalam dapat memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajer rumah sakit untuk melakukan cost containment dan mengambil keputusan perlunya penentuan tarif berdasarkan hasil analisa biaya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data sekunder yang dapat dihimpun antara tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1994/1995 sesuai tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua jenis tarif paket atau non paket adalah di bawah tarif PERDA No. 811991 yang masih berlaku, sehingga pendapatan dari pendapatan rawat jalan peserta ASKES 1993 (33,3%), 1994 (34,0%), sedang rawat inap 1993 (19,6%), 1994 (21,5%) mempakan besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi ke PT ASKES untuk tahun 1993 (10,8%), 1994 (8,62%) dari total pendapatan. Tarif PERDA yang berlaku ditentukan belum dengan analisa biaya, dengan besar tujuan "subsidi" kepada golongan ekonomi lemah/kelas III sesuai dengan fungsi RSUD Dr. Moewardi Surakarta sosio-ekonomi, sehingga dengan RSUD Dr. Moewardi Surakarta "mensubsidi" PT ASKES, maka terjadi subsidi ganda dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Cost containment merupakan langkah awal yang dilaksanakan di RSUD Dr. Moewradi yaitu pada pembelian alat kesehatan dan bahan habis pakai dicari produk yang harganya lebih murah, tanpa mengurangi mutu pelayanan. Penyesuaian tarif ASKES yang berlaku sekarang ini dengan tarif PERDA yang masih berlaku merupakan langkah yang perlu. Untuk menutupi subsidi tersebut, sistem budget satu tahun untuk pelayanan RSUD Dr. Moewardi Surakarta terhadap penderita peserta ASKES dapat juga dipakai PT ASKES dapat memberikan tambahan dana tiap triwulan sebesar "subsidi" RSUD Dr. Moewardi ke PT ASKES.

---

ABSTRACTRSUD Dr. Moewardi Surakarta is provincial - referral type B hospital of centralJava province, it has track to get original provincial income. It is also a teaching hospital. There for this hospital has service and teaching functions.The study of the fares of PERDA 8/1991 and the package fare of ASKES based on SKB Menkes No. 1203/Menkes/ SKB/XII/1993. Mendagri No. 440/4689/PUOD for the same service or action showed a fare. That gap in a year represent subsidy of RSUD Dr. Moewardi to PT ASKES. The purpose of the study was not to get infonnation about theamount of annual subsidy of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to PT. ASKES to make a plan to contain it. There fore efforts to minimize and then to gradually erase the subsidy of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to PT ASKES could be planned. This plan gave steps to the hospital manager to contain cost and to make a decision of fixing fare based on the result of cost analysis.the hospital manager to contain cost and to make a decision of fixing fare based on theresult of cost analysis.The study was a descriptive one. As it is, it could not inter causality. Thesecondary data needed than was collected in 199111992 to 1994/1995 matched with the budget year. The result of the study showed that almost all kinds of fares, both package or non package, were consistently lower than the fare of PERDA No. 8/1991 the income from out patients care of the ASKES members in 1993 was 33,3%, ad in 1994 was 34,0%, and from patient care in 1993 was 19,6% and in 1994 was 21,5%. The amount of the "subsidy" of RSUD Dr. Moewardi to PT. ASKES in the year in 1993 was 10,8%, and in 1994 was 8,62% from the total of income.The PERDA fare has been decided without cost analysis, with the purpose tosubsidize the lower economy class /3rd class , caused .. double subsidy" from RSUD Dr. Moewardi Surakarta to ASKES patients. Cost containment was the first step that had been done in RSUD Dr. Moewardi Surakarta where the hospital looked for cheaper price when buying medical instrument without decreases quality services. To pay the "subsidy. , annual budget system for the treatment of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to ASKES patients can be used. Another alternatives is to ask PT ASKES to match the charge differences.References: 49 (1973- 1995)."

"ABSTRAKTelah dilakukan perubahan tarif kamar rawat inap dan jumlah tempat tidur di RSU Islam Kustati sebagai kebijakan pembenahan awal rumah sakit. Kebijakan awal ini sebagai usaha manajerial untuk membenahi problema karena RSU Islam Kustati memerlukan dana besar untuk pengembangan/pemeliharaan rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan/gaji karyawan dan meningkatkan kemampuan/wawasan profesional kaaryawan rumah sakit.Penelitian ini merupakan penelitian observasional lapangan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Islam Kustati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian dapat dipenuhi yaitu :* Pendapatan meningkat* Tingkat penggunaan tempat tidur lebih baik.

---

ABSTRACT

A study was conducted to see the effect of changing the charge for room and beds as an effort to improve the Kustati General Islamic Hospital. This is a managerial effort to overcome the financial problem needed for the hospital development/maintenance, for racing staffs income and for improvement of professional ability. This research is a field operational research which is conducted in Kustati General Islamic Hospital. The result of the research showed improvement in hospital income better use of beds.

Since hospital is a complicated organization, the management needs adequate of knowledge and understanding, it is suggested that managing hospital should not be based on speculation, but based on factors which influence how to much patients would buy.

The cost factors and its elements, cost inflation, and cost containment should be use on the basis of patients and should be used on follow up of further improvement of The Kustati General Islamic Hospital."