Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan pemantauan dilapangan, bahwa ada kecenderungan motivasi Para dokter spesialis merawat pasien disuatu rumah sakit atas pertimbangan imbalan finansial disamping aspek pengabdian masyarakat dan dewasa ini di era globalisasi masalah imbalan finansial dipandang sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen suatu organisasi maka pada bulan Mei 1996, Direktur RSVP Dr. Hasan Sadikin membuat kebijakan melalui surat keputusan no. 15A1 DI - 32 1 KU.06.02/ VJ 1996 yang antara lain berisi tentang pemberian imbal jasa ( insentif ) kepada dokter spesialis. Penelitian dilakukan secara "cross sectional" dengan pendekatan kualitatif dan memilih secara acak 45 dokter spesialis (16 % dari total populasi ) sebagai sampel dengan tujuan mengidentifikasi sistem imbal jasa dan mengetahui pandangan dokter spesialis terhadap sistem imbal jasa yang berlaku sekarang. Didalam mengidentifikasi sistem imbal jasa tersebut, peneliti mencari data mengenai BOR kelas Utama, I dan II; penerimaan fungsional kelas utama, I dan II serta faktor SDM dokter spesialis, sedangkan untuk mengetahui pandangan dokter spesialis peneliti mengumpulkan informasi tentang pengetahuan dan pendapat dokter spesialis terhadap sistem imbal jasa tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa BOR kelas utama tahun 1996 ( 56,69 %) menurun dibanding BOR tahun 1996 ( 74,83 % ), BOR kelas I selalu dibawah 60 % sejak tahun 1992 sampai tahun 1996 dan BOR kelas II relatif tidak ada peningkatan yaitu sekitar 65 %. Penerimaan fungsional relatif tetap berkisar 676.000.000.rupiah dari kelas utama, dari kelas I, 980.000.000. rupiah dan dari kelas II, 1.4 milyar rupiah. Sebagian besar dokter spesialis ( 86,66 % ) setuju dengan adanya imbal jasa bagi mereka tetapi 71,11 % diantaranya merasakan ketidak adilan terhadap sistem imbal jasa yang berjalan sekarang dan 51, 11 % dokter spesialis menginginkan adanya pengurangan besarnya potongan jasa medis. Peneliti menyarankan agar dibentuk suatu unit kerja khusus yang melibatkan dokter spesialis dalam membuat sistem imbal jasa dan merubah porsi pembagian jasa medis yang 70 % menjadi 80 % untuk jasa medis dokter spesialis.

---

Working as a pediatrician for years at Hasan Sadikin Provincial Hospital, it is felt that many medical specialists ( OB Gynt, surgeons, pediatricians, neurologist etc ) in this hospital are not quite satisfied with the new regulation on incentives for medical specialists. The regulation was declarated in 1996 through a letter of decree Na I5AIDI-32 I KU.06.021 V/1996 issued by the hospital director. In general it is said that every medical specialist working as a full timer and government employee at the hospital receives Rp 100.000, 1 month incentive; without differentiating whether she or he sent or took care of any single patient.

This study intended to portray and analyze factor related to the incentive system for medical specialists and at once also find out details on the unsatisfactory conditions felt by these specialist using a cross sectional survey design, 45 out of 225 medical specialists (16 % of total medical specialists ) were interviewed. The flow of income from various resources received by the hospital, how, where and what proportion goes to the incentives, were 'described and analyzed. Bed Occupancy Rate (BOR ), the number & qualification of the medical specialists are other 2 factors, beside income, which are theoretically related to the incentive system for medical specialists at Hasan Sadikin Provincial Hospital.

The study found that the BOR at the VIP class tends to decrease from 74.83 % in the year 1995 to 56.69 % in the year 1996; at the first class the BOR is always below 60 % and no improvement at all for BOR at the 3rd class. The hospital income tends to remain unchanged in 1966, with total of Rp 676.000.000,- from VIP class; Rp 980.000.000,- from first class and 1.4 million from the 2nd class inpatient wards. This means that the BOR which is still below the MOH standard of BOR ( 60 % ) and the revenue of the Hasan Sadikin Provincial Hospital must and is necessary to be increased.

Majorly of the medical specialists ( 86.66 % ) agrees that incentives must be arranged through regulation, however; 71.11 % is unsatisfied with the current rule. 51,11 % of them suggests the director to reviset the rule and make changes for more fair deal.

The researcher suggests 1) the director to establish a functional team who will work continuously on this matter; 2) to increase medical incentives for medical specialists who refers to and take care their patients at the Hasan Sadikin Hospital. The latter suggestion in the long run is expected to increase the BOR and the revenue of Hasan Sadikin Hospital."

"Desember 1995 telah diselesaikan master plan RSUP Dr. Hasan Sadikin berdasarkan orientasi program fungsi dengan sasaran pengembangan sampai tahun 2020. Dibagi lima tahap pengembangan dan tahap pertama adalah membangun Instalasi Gawat Darurat, Rawat Intensif, CSSD dan Bedah Sentral yang akan selesai pada tahun 2000.Terjadi perubahan yang mendasar yaitu dengan disatukannya seluruh kegiatan operasi di RSHS dibawah satu manajemen yaitu di Instalasi Bedah Sentral. Karena ada perubahan setting fisik, peningkatan teknologi pelayanan dan perubahan manajemen maka diperlukan pengembangan struktur organisasi Instalasi Bedah Sentral yang baru untuk mengantisipasi hal tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu usulan struktur organisasi yang akan diterapkan pada lnstalasi Bedah Sentral yang baru, agar pelayanan operasi dapat berjalan efektif dan efisien.Penelitian ini dirancang menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan pengembangan model teoritis serta uji konsep dengan melakukan wawancara mendalam guna mendapatkan asupan untuk pengembangan model yang akan diusulkan.Dihasilkan suatu usulan struktur organisasi dengan desain matrix yang mengakomodasikan departemen kelompok produk jasa dan departemen kelompok fungsi.Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah untuk mempersiapkan pengelolaan sarana dan prasarana yang didapat dari dana pinjaman luar negeri yang begitu besar agar instalasi Bedah Sentral dapat berfungsi secara efektif dan efisien.Saran saran yang diusulkan adalah :1. Perlu sosialisasi struktur yang baru ini bila diterima oleh rumah sakit.2. Perlu rekrutmen SDM agar organisasi dapat berjalan.3. Perlunya pelatihan SDM yang akan ditempatkan di Instalasi Bedah Sentral.4. Perlu penilaian kinerja organisasi bila telah dapat dioperasionalkan, dengan maksud mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan organisasi.

---

Analysis of the Development Process of Central Operating Theater Organizational Structure of the Hasan Sadikin Hospital in BandungIn December 1995 a new master plan of the Hasan Sadikin General Hospital was accomplished by the consultant. Based on the functional program orientation, it has a future projection until the year 2020. It contains a five construction phasing, where the first phase is the construction of COT, EU, ICU and CSSD.

According to the master plan there is a fundamental change in the COT management. All surgery services will be united in one building under a central management. To anticipate the physical setting alterations, services technology advancements, and managerial changes, a new organizational structure of the Central Operating Theater should be developed. The goal of the study is to propose a new model of COT organizational structure to be implemented in the new Central Operating Theater, in order to achieve a more effective and efficient surgery services.

This is a qualitative study by developing a theoretical model resulted from literature study and analysis of the existing condition of the Hasan Sadikin Hospital. In-depth interviews were conducted to the Hospital Director and Vice Directors, as well as to the middle ranked managers of the hospital operating rooms. Comments on the theoretical model were analyzed.

A matrix organizational structure of the new COT is proposed to accommodate the problems due to the changes.

Suggestions after completing the study are :

1. it is necessary to perform a socialization of the new structure of COT organization.

2. Recruitment of human resources is required.

3. Training of employees is recommended.

4. Evaluation of COT performance after implementing the new structure is indispensable."

"Persepsi dan pengalaman Kepala SMF terhadap perubahan UPF menjadi SMF di RSHS, merupakan informasi yang relevan untuk digali sebagai masukan guna memperbaiki pelaksanaan kebijaksanaan. Informasi ini terasa penting, karena kebijakan perubahan UPF menjadi SMF berdasarkan S.K. Menkes 983/92, merupakan hal baru dalam rangka penyesuaian organisasi RSHS agar memiliki daya saing organisasi maupun individu dalam menghadapi perubahan lingkungan. strategis seperti globalisasi, liberalisasi jasa kesehatan, beralihnya rumah sakit dari orientasi sosial ke orientasi bisnis, berubahnya RSHS menjadi Rumah Sakit Swadana, dan dijadikannya RSHS sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Jawa Barat, serta dijadikannya RSHS sebagai Rumah Sakit Umum Pendidikan Percontohan di Indonesia.Dalam masalah penelitian, pelaksanaan perubahan UPF menjadi SMF dirasakan sangat sentralistik dan kurang menggali masukan dari bawah. Informasi dari Kepala SMF tentang hal-hal tersebut belum digali secara baik. Untuk itu, perlu informasi sebagai umpan balik pengambil keputusan dalam memperkaya atau memperbaiki pedoman organisasi rumah sakit menurut S.K. Menkes 983/92 maupun petunjuk Dirjen Yanmed 811/93.Metode penelitian bersifat kualitatif dengan studi kasus perubahan UPF menjadi SMF di RSHS dengan subyek penelitian seluruh Kepala SMF di lingkungan RSHS, khususnya persepsi Kepala SMF terhadap perubahan UPF menjadi SMF dan berkaitan dengan beberapa topik utama, seperti Kejelasan Informasi ; Kejelasan Materi.; Komunikasi ; Dampak yang Terjadi dan Harapan-harapan Kepala SMF.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mengetahui perubahan UPF menjadi SMF, tetapi kurang menguasai materi lengkap dari perubahan tersebut, sehingga secara formal perubahan UPF menjadi SMF telah berjalan, dan secara konseptual sangat baik. Hal ini dikarenakan ada pembagian fungsi yang jelas antara SMF dan Instalasi. Akan tetapi, secara operasional belum berjalan lancar, karena belum terkomunikasikan dengan baik, Instalasi belum berfungsi optimal, dan Kepala SMF masih berorientasi sebagai Kepala UPF. Selanjutnya, mayoritas responden menyatakan bahwa sosialisasi perlu ditingkatkan, Depkes dan Depdikbud segera membuat kaji ulang untuk menyusun organisasi RSU Pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu, pemberian otonomi lebih Iuas di tingkat bawah, khususnya menterpadukan SMF, Bagian, dan Instalasi."

"Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ).Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006.Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ).

To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006.

Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD."

"ABSTRAKProgram Pendidikan Dokter Spesialis merupakan integrasi antara pelayanan dan pendidikan. Permasalahan timbul berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dokter spesialis antara Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit terutama berhubungan dengan penentuan biaya pendidikan.. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis besarnya biaya pendidikan di RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan menggunakan metode activity based costing . Didapatkan bahwa sumber biaya meliputi biaya alat dan bahan habis, alat medik, alat non medik, gaji karyawan dan honor karyawan. Hasil perhitungan menggunakan metode activity based costing mendapatkan satuan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.456.181,34 per mahasiswa per tahun.

---

ABSTRACTProgram Pendidikan Dokter Spesialis merupakan integrasi antara pelayanan dan pendidikan. Permasalahan timbul berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dokter spesialis antara Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit terutama berhubungan dengan penentuan biaya pendidikan.. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis besarnya biaya pendidikan di RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan menggunakan metode activity based costing . Didapatkan bahwa sumber biaya meliputi biaya alat dan bahan habis, alat medik, alat non medik, gaji karyawan dan honor karyawan. Hasil perhitungan menggunakan metode activity based costing mendapatkan satuan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.456.181,34 per mahasiswa per tahun."

"Era globalisasi mendatang menuntut adanya peningkatan mutu lulusan fakultas kedokteran negeri dan fakultas kedokteran swasta. Disamping harus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, RSUP Fatmawati sebagai mitra pelaksana pendidikan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti sejak tahun 1969, ditantang untuk memantapkan diri sambil memperbaiki penyelenggaraan pendidikan profesi calon dokter.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif formatif dan studi kasus dengan cara melakukan telaah mendalam, wawancara mendalam, pembagian /pengisian kuesioner dan melakukan observasi di empat (4) Staf Medis Fungsional atau Unit, yakni Unit Bedah, Unit Penyakit Dalam, Unit Kesehatan Anak, dan Unit Kebidanan.Hasil akhir penelitian ini berupa informasi dan pola Kepaniteraan Klinik pendidikan Program Studi Profesi Dokter, yang diharapkan dapat dipakai sebagai acuan pendidikan di sepuluh (10) rumah sakit lainnya yang dipakai sebagai lahan pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.Saran yang diusulkan dapat dipakai sebagai rekomendasi bagi Direktur RSUP Fatmawati dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti serta jajarannya untuk menyempurnakan penyelenggaraan Program Studi Profesi Dokter. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. yang berkecimpung dalam pendidikan kedokteran di negeri yang kita cintai ini.

---

The Analysis of Implementation the Study Program of Medical Doctor Profession of the Faculty of Medicine of Trisakti University in the Fatmawati General Hospital, Cases Study in Four Functional Medical Staff or UnitsThe coming globalization era is going to need the improvement of graduate quality of the state and private FACULTY OF MEDICINE Besides being demanded to improve the service quality to the society, the Fatmawati General Hospital as a partner of the faculty of medicine of Trisakti University to implement the education since 1969 has been being challenged to establish itself while improving the education of medical doctor candidate profession.This was a qualitatively formative research and cases study by doing a carefully examination, interview, questionnaire distribution, and carrying out an observation in the four Functional Medical Staff or Units ( Internal Medicine Unit, Surgery Unit, Pediatrics Unit, Gynecology and Obstetrics Unit). The final result of this research is to obtain the information and pattern of the Education of Study Program of Medical Doctor Profession, which is expected to be practicable or applicable as a reference of education in ten other hospitals which are used as the places of Education of Medical Doctor Profession of the faculty of medicine of Trisakti University.Suggestions proposed can be used as a recommendation for the Director of the Fatmawati General Hospital and Dean of the faculty of medicine of Trisakti University and Staff to improve the implementation of the Study Program of Medical Doctor Profession. Further, this research result is expected to be beneficial for anyone involved in the education of medicine in our beloved country."

"ABSTRAKPengelolaan rumah sakit mernbutuhkan biaya yang cukup besar, terus menerus dan terus meningkat, disisi lain kemampuan sumber dana dari perintah sangat terbatas. Untuk itu pecan serta masyarakat dalam pembiayaan rumah sakit perlu digali dan ditingkatkan. Atas dasar itu pemerintah melakukan terobosan dengan diberlakukannya Keputusan Pemerintah No. 38 tanggal 22 Agusutus 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan. , Masalah dalam penelitian ini dengan memperhatikan data adalah meningkanya jumlah piutang pasien umum rawat imp dan cenderung meningkat setiap tahunnya.Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang manajemen piutang pasien umum rawat imp kelas III berikut permasalahannya. Untuk mendapatkan gambaran tersebut dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal yang berhubungan dengan proses terjadinya piutang pasien umum rawat inap.Metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan semi kualitatif, melalui pengkajian terhadap sistem yang sedang berjalan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah piutang pasien umum rawat inap disebabkan oleh masih lemahnya sistem manajemen piutang pasien umum rawat inap kelas III. Tahapan pra perierimaan yang merupakan tahapan yang penting ternyata belum ada Kegiatan informasi yang seharusnya dilakukan pada tahap tersebut, pada tahap berikutnya juga tidak dilakukan. Informasi biaya belum dapat disampaikan kepada pasien / penanggungjawabnya secara berkala, sehingga pasien / penanggungjawabnya tidak dapat memperkirakan jumlah biaya yang hams disiapkan. Masih ada kegiatan-kegiatan / kebijakan-kebijakan yang belum dikukuhkan dalam : Standar Prosedur Operasional " tertulis, sehingga tidak cukup kuat sebagai bahan acuan apabila ada pihak-pihak yang mempertanyakan legalitas kebijakan tersebut. Kurangnya koordinasi, penyediaan tenaga dan slat juga kurang memadai yang mengganggu kelancaran dalam kegiatan. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan dari setiap tahapan.Penerapan upaya ini diharapkan dapat menekan jumlah piutang pasien umum rawat inap kelas III dan meningkatkan penerimaan rumah sakit.

---

ABSTRACT

Analysis of the System on Account Receivable Procedure for Self-Paid Inpatients in Dr. Hasan Sadikin General Hospital Year 1997/1998Managing a hospital requires a high cost, in which increases from time to time, mean while the goverment's budget is very limited. Therefore, developing and strengthening community participation is a need.

Based on the above situation, the goverment made its moves through the issuance of Decree pf the Goverment No. 38, dated August 22 1991 on Self Financing and Financial Management Procedures. The issue of this research is focusing on the yearly increase of bad for self-paid inpatients.

The objective of the research is to give the general idea on the management of account receivable for class III self-paid in patients with its problems. Enabling to do so, analysis on the internal factors which associated with the process of account receivable for class III self-paid inpatients was carried out Methodology research chosen is in a form of a descriptive through qualitative approach using analysis on the on going system.

The result showed that the increase of account receivable self-paid patients is due to the weakness of the on going system in managing account receivable for self-paid inpatients. The pre admission stage which became an important stage for transaction to occur, has not been developed yet. Information which should be address during this stage and the following stages were unaccomplished. Periodic information on cost of services as self-paid inpatients was not delivered ti the guarantor, therefore, the guarantors was unable to predict the sum of cost need to be prepared. It is also found that there were some procedures I policies that has not yet written in the Standard Operating Procedure, which can not be used as reference of a legal policy. The lack of coordination, human resources, and hardware interferes the smooth implementation of the system.

Elimination of weakness in every stage, The above solutions hopefully with decrease account receivable for class III self-paid inpatients and increases the revenue.

Reference : 28 ( 1977 - 1997 )"

"ABSTRAKPenelitian tesis ini menganalisis mengenai tingkat kinerja dan kepentingan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS dari Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung yang dilihat dari sudut pandang tingkat kinerja atas pelayanan kesehatan dengan menggunakan lima dimensi yaitu Responsiveness, Pyhsical Environment, Accesibility, Availibility of Medical resources and Communication. Metode penelitian yang digunakan adalah Mix Methode Research dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan metode kuisioner menyebarkan kepada 80 pasien BPJS Kesehatan di Instansi Rawat Jalan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kinerja dan kepentingan pasien BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di Instansti Rawat Jalan RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung pada dimensi pelayanan kesehatan yakni Pyhsical Environtment termasuk kedalam kategori kinerja yang rendah dan termasuk kedalam kuadran I atau Attributes that Needs Attention, oleh karena itu dimensi ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara terus menerus agar kinerja pelayanan kesehatan lebih baik lagi dan dapat menjaga ketahanan masyarakat.

---

ABSTRACTResearch of this Thesis is to analysis the performance and interest of patients seen from the point of view client rsquo s performance level on health services provided by hospital by using five dimensions, such as Responsiveness, Physical Environment, Accessibility, Availability of Medical resources and Communication. The research method on this research is Mix Method quantitative and qualitative Using in depth interview method and questionnaire method deploy to 80 patients health BPJS in Outpatient Institution. The results showed that the level of performance and interests of patients BPJS Health to health services in Instance Hospital Outpatient Dr Hasan Sadikin Bandung on the dimensions of health services Physical Environment included into the category of low performance and included into the quadrant I or Attributes that Needs Attention, therefore This dimension needs to be improved and improved continuously in order to better health service performance and can maintain community resilience."

"Masih tingginya preskripsi obat paten yang telah mempunyai generik di salah satu bagian Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin (RSHS) Bandung telah mendorong dilakukannya penelitian Beban Biaya Yang Timbul Akibat Ketidakpatuhan Pemberian Obat Generik Pada Pasien Rawat Inap di RSHS - Bandung Tahun 2001. Biaya ketidak-patuhan pemberian obat generik adalah biaya masyarakat yang tidak perlu yang menjadi ruang lingkup penelitian ini.Penelitian dilakukan selama bulan April sampai Juni 2002 dengan desain Comparative Non Eksperimental Study secara Ex Post Facto terhadap data sekunder pasien rawat inap di RSHS Tahun 2001. Sampel yang diambil sebanyak 323 buah dengan sumber data terdiri dari resep, kartu status, dan rekam medik tahun 2001.Hasil penelitian menyatakan bahwa beban biaya tambahan yang harus ditanggung pasien/keluarga pasien karena ketidak-patuhan pemberian obat generik secara financial mencapai Rp 10,6 juta atau 55,46% dari belanja obat pasien. Variabel lama kerja dokter dan keparahan penyakit ternyata merupakan variabel yang dominan yang mempengaruhi ketidak-patuhan pemberian obat generik.Estimasi biaya ini pada pasien rawat inap selama tahun 2001 mencapai Rp 13 miliar atau sekitar Rp 600 ribu per pasien rawat inap. Disarankan perlunya tambahan materi pengenalan obat generik bagi dokter maupun calon dokter serta melakukan trial klinik obat generik baik di universitas maupun di rumah sakit dengan melibatkan para dokter maupun calon dokter. Saran berikutnya adalah perlunya memberdayakan Permenkes nomor 085/MEN/KES/PER/I/1989 yaitu dengan memberikan penghargaan pada dokter yang patuh memberikan obat generik dan memberikan pembinaan pada dokter yang tidak patuh memberikan obat generik.

---

The heightening of branded medicine prescribing in one department of RSHS - Hasan Sadikin Central Public Hospital motivated the study of Cost Implication of Non-compliance of Generic Medicine Prescribing of Hospital Care Patient in Hasan Sadikin Central Public Hospital - Bandung 2001. The non-compliance cost implication of generic medicine prescribing is a community unnecessary cost that being this study scope.

The study was carried out during April -- June 2002 on Comparative Non Experimental with Ex Post Facto Design to the secondary data of hospital care patients in RSHS - Bandung in 2001. The amount of sample is 323 consist of prescriptions, condition state cards of patient, and medical records.

The result showed that the cost implication bad to be loaded by the patient or their family caused non-compliance of generic medicine prescription financially are Rp 10,6 million or 55,46% from their medicines cost. Physician length of work and severity of disease are dominant variables in influencing of non-compliance generic medicine prescribing.

Estimation of the non-compliance cost on hospital care patient in 2001 reaches Rp 13 billion or about Rp 600 thousand per patient. Suggestion is having addition of genetic medicine introducing to both physicians and their candidates and its clinical trial in universities or hospitals. The further suggestion is law enforcing of Permenkes 085/MEN/KES/PER/I/1989 by giving reward to the doctors compliance generic medicine prescribing and pay attention to the others to establish compliance generic medicines prescribing."