Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Faktor penentu yang berhubungan dengan terjadinya pembengkakan restitusi dan jumlah pemohon yang tidak prosedural dari tahun ke tahun antara lain adalah adanya persepsi masyarakat Polri terhadap citra Rumkitpus Polri RS Sukanto yang kurang baik yaitu adanya stigma negatif terhadap rumah sakit tersebut. Untuk mengetahui hubungan antara citra Rumkitpus Poiri RS. Sukanto dan pengajuan restitusi diantara anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya, telah dilakukan penelitian kros seksional dan penelitian kualitatit terhadap 190 orang sampel anggota Polri di Jakarta. Sampel diambil secara proportional stratified random sampling. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data tentang persepsi terhadap citra dan pengetahuan tentang restitusi, sedangkan data tentang restitusi lainnya diperoleh dari studi literatur. Teknik analisis yang digunakan adalah : uji chi square, menghitung odds ratio dengan confidence interval 95 %, uji korelasi Spearman's rho dan analisis regresi logistik dari program SPSS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (56,8 %) memiliki persepsi terhadap citra yang baik dan sebanyak 43,2 % responden memberikan persepsi buruk terhadap citra Rumkitpus Polri RS. Sukanto. Sebagian besar responden (64,7 %) tahu tentang restitusi. Sebanyak 117 orang (61,6 %) responden pernah mengajukan restitusi dan sebagian besar (86,3 %) diantaranya tidak prosedural. Dana yang dikeluarkan untuk membayar restitusi pada setiap tahunnya cenderung meningkat. Terdapat hubungan yang bermakna (p < 0,05) antara kepangkatan dengan citra p= 0,012; OR= 0,23. Hubungan tersebut menunjukkan korelasi positif dan bermakna, dimana r= 0, 182; p= 0,012. Variabel citra berhubungan bermakna dengan restitusi, dimana p= 0,038; OR= 0,784. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan nilai p= 0,046; OR= 0,146: CI 95% 0,048-0,274.Terdapat perbedaan persepsi terhadap citra Rumkitpus Polri RS Sukanto di kalangan anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya berdasarkan kepangkatan dan terdapat hubungan antara citra Rumkitpus Poiri RS Sukanto dan pengajuan restitusi diantara anggota Polri kesatuan Markas Besar dan Polda Metro Jaya.Disarankan konsisten dan tegas dalam menerapkan ketentuan pangajuan restitusi dan meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki tingkat kecocokan, memperbaiki tingkat kedekatan serta perbaikan manajemen rumah sakit.Daftar Pustaka : 26 (1983-2003)

---

Relation Between Image of Rumkitpus Polri Rs. Sukanto and Proffering of Restitution Among Member Police Unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya of Year 2003Determinant related to the happening of improvement of applicant amount and restitution which not procedural from year to year for. Example is the existence of perception of Polri to image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto un favorable that is existence of negative stigma to hospital. To know relation among image of Rumkipus Polri of RS Sukanto and proffering of restitution among Police member unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya, have been conducted by research of sectional kros and research qualitative to 190 people of sampel Police member in Jakarta. Sample taken by proportional sampling random stratified. Questioner used to get data about perception to knowledge and image about restitution, while data about other restitution obtained from literature study. Analysis technique the used is : test of chi square, calculating ratio odds with international confidence 95%, correlation test of Spearman?s analysis and rho of regression logistics of program of SPSS.

Result of research indicate that most responder ( 56,8%) owning perception to good image and counted 43,2% responder give ugly perception to image of Rumkitpus Polri of RS. Sukanto. Most responder ( 64,7%) knowing about restitution. Counted 117 people ( 61,6%) responder have raised restitution and most ( 86,3%) among others [do] not procedural. Fund released to pay for restitution in each its year tend to increase. There are relation having meaning of (p < 0,05) among rank with image of p= 0,012; OR= 0,23. The relation show positive correlation and have a meaning of, where r= 0, 182; p= 0,012. image variable correlate to have a meaning of with restitution, where p= 0,038; OR= 0,784. Result of analysis of regression logistics show value of p= 0,046; OR= 0,146: Cl 95% 0,048 - 0,274.

There are difference of perception to image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto among Police member Unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya pursuant to rank and there are relation among image of Rumkitpus Polri of RS Sukanto and proffering of restitution among Police member unity of Headquarter and of Polda Metro Jaya.

Is suggested by consistence and coherent in applying rule of proffering of restitution and improve the quality of service, improve storey of agreement, improve contiguity storey and also repair of hospital management.

Bibliography : 26 ( 1983-2003)"

"Kebugaran jasmani merupakan unsur yang penting bagi anggota Polri termasuk anggota reserse agar selalu dalam kondisi siap untuk menjalankan tugasnya (mission ready).Kapasitas aerobik merupakan salah satu tolok ukur utama dari Kebugaran jasmani (De Vries,1986) maupun Kapasitas kerja (Astrand, 1977).Dari berbagai data yang ada tampak bahwa beban kerja anggota Polri di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya cukup berat, dan diestimasikan bahwa tingkat kebugarannya kurang dengan segala resiko kesehatan yang dapat timbul.Tujuan penelitian ini adalah secara umum untuk melihat gambaran epidemiologis mengenai kapasitas aerobik anggota Polri di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya sedangkan tujuan khusus adalah1) Untuk mengetahui tingkat Kebugaran jasmani anggota Polri Direktorat Reserse Polda Metro Jaya2) Untuk melihat distribusi dari berbagai variabel antara lain variabel dependen Kapasitas aerobik, variabel independen a.l Komposisi tubuh, Kadar hemoglobin, Latihan Kebugaran jasmani, Pengetahuan tentang Kebugaran jasmani, Pandangan tentang Kebugaran jasmani dan kaitannya dengan produktifitas kerja serta Kebiasaan merokok, termasuk beberapa variabel lain yang ingin diamati .3) Untuk melihat hubungan satu persatu dan secara serempak antara 6 variabel independen dengan variabel dependen yaitu Kapasitas aerobik.Jenis penelitian ini adalah penelitian cross sectional dengan pendekatan korelasional, sampel adalah anggota reserse pria dari Direktorat Reserse Polda Metro Jaya .Penelitian ini dilakukan di Polda Metro Jaya ,Jakarta Raya pada bulan November sampai Desember, 1996.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas aerobik dari sampel anggota Polri Direktorat Reserse Polda Metro Jaya sesuai metode A.strand yang bernilai kurang sampai kurang sekali adalah 85.71 % sedangkan selebihnya yaitu Cukup 11.42 % , Baik 2.85 %.Hubungan dari 6 variabel independen secara satu persatu yang bermakna hanya ada 2 yaitu Komposisi tubuh (p 0.0001<0.1 ) dan Kadar Hemoglobin (p: 0.03 <0.1)Dalam analisa multivariat dengan menggunakan metode multi regresi linier maka dari keenarn variabel yang dimasukkan secara bersama-sama dan setelah dilakukan metoda backward maka didapat persamaan sebagai model adalah :y =45.646 -1.071 XI (lemak) + 1.178X2 (nilai pandangan ) dengan nilai keeratan hubungan R square: 0.253 , C.L : 90%.Saran dari penelitian adalah berkaitan dengan penyuluhan tentang masalah Gizi kerja ,kemudian mengenai Pandangan terhadap Kebugaran jasmani. Selain itu terbuka berbagai peluang untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai Kapasitas aerobik khususnya bagi anggota Reserse Polri dengan rancangan penelitian yang lebih akurat dan jangkauan yang lebih luas. Dimasa datang disarankan pula lebih dioptimalisasikannya status kesehatan maupun kebugaran jasmani anggota Polri dalam pernbinaan karier seorang anggota Polri .Sebagai saran lain adalah suatu pemikiran mengenai kemungkinan perlunya penambahan personil reserse baik secara kualitas dan kuantitas khususnya di Polda Metro Jaya mengingat beban kerja yang ada,kemudian perlu dibuat suatu paket program latihan kebugaran jasmani yang dapat dilakukan sendiri oleh anggota reserse dikala mereka mempunyai waktu luang.Daftar Kepustakaan : 42 (1953-1996)

---

Aerobic Capacity Feature and its Related Factors of Policemen in the Crime Investigation Directorate of the Metro Jaya Regional Police 1996Physical fitness is an important component a policeman, especially a crime investigator, should have in order to stay mission ready in carrying out his task.

Aerobic capacity is one of the main parameters of physical fitness (De Vries, 1986) as well as physical work capacity (Astrand , 1977 ).

From the collected data it is obvious that the workload of Police crime investigators is heavy while it is estimated that their physical fitness is not that good with all its health risk.

The general purpose of this study is to see the epidemiologic feature of the aerobic capacity of the Policemen in the Crime Investigation Directorate of The Metro Jaya Regional Police and the specific purpose are:

1) To see the physical fitness level of the crime investigators in the Crime Investigation Directorate of The Metro Jaya Regional Police in 1996.

2) To see the distribution of various variables such as:

- The dependent variable i.e.: aerobic capacity

- The independent variables i.e.: Body composition, Hemoglobin concentration, physical fitness exercises, knowledge about physical fitness, perception on physical fitness and its relation with work productivity, smoking habit, and some other variables that are important to see.

3) To see the correlation between the above six independent variables with aerobic capacity the dependent variable, individually and simultaneously.

The design of this research is cross sectional with correlational approach, the samples are the police investigators in Crime Investigation Directorate of Metro Jaya Regional Police. This research is carried out in Jakarta Metropolitan Regional Police on November to Desember 1996.

Results of this study showed that the aerobic capacity levels of the 70 samples are: 85.71 % are low, 11.42 % are average, and 2.85 % are in good condition. In bivariate analysis two variables out of six are statistically significant, which are: the Body composition (p:0.0001 <0.1) and the Hemoglobin concentration (p: 0.03 <0.1). In linear multi regression of the 6 variables using the backward method we get a model equation:

y = 45.646 -1.071 X 1 (Body composition) + 1.178 X2 (Perception of Physical fitness).'

y = Aerobic capacity, R square = 0.253 , C.L 90 %

Based on this research there are some suggestions to improve the Aerobic Capacity condition of the police investigators in Crime Investigation Directorate of Metro Jaya Regional Police:

1. It is necessary to carry out a programmed to promote The importance of nutrition for work performance and The Right Perception of Physical fitness and its relation with productivity.

2. Further research on aerobic capacity of police criminal investigator with more accurate design and larger population should be done in the near figure.

3. It is necessary as well to optimize the role of health and physical status in career management of the personnel in general.

4. It is necessary to improve the quantity and quality especially of the crime.. investigators in Crime Investigation Directorate of Metro Jaya Regional Police because of their heavy work load.

5. It is necessary to design a Physical fitness training program, which could be done by the Crime Investigators on their own, when they have time.

References : 42 (1953-1996)"

"Berbagai permasalahan dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri masih terjadi. Pada tahun 2017, dari 33 Polda yang menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri, terdapat 8 Polda dan 1 Satker Mabes Polri yang masih ditemukan adanya penyimpangan. Namun demikian, Polda Metro Jaya justru mendapatkan penghargaan dari Kapolri atas prestasinya dalam menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya tahun 2018 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan Polda Metro Jaya dapat menjadi role model bagi Polda-polda lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur secara tegas tentang penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri. Peraturan yang ada menggariskan bahwa prinsip yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri adalah bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) yang selaras dengan prinsip merit. Terdapat celah-celah yang berpotensi kecurangan dalam mekanisme tiap metode seleksi hingga penentuan kelulusan akhir sehingga berpotensi merit system tidak terimplementasi dengan baik. Namun demikian, Polda Metro Jaya dapat menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri tahun 2018 berdasarkan merit system. Faktor utama yang menentukan keberhasilan Polda Metro Jaya adalah faktor Kapolda selaku Ketua Panitia Daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri dengan berbasis merit system.

---

Various problems in the recruitment and selection process of non-commissioned officer still occur. In 2017, of the 33 Regional Police Offices (Polda) that held national police recruitment and selection process, there were 8 Regional Police Offices and 1 National Police Headquarters Work Unit where  irregularities were still found. Nevertheless, Polda  Metro Jaya instead received an award from The Chief of Indonesian Police for its achievements in holding the 2017 national police recruitment and selection process.

The purpose of this study is to analyze the implementation of merit systems in the recruitment and selection process of Non-commissioned  Police Officer held by Polda Metro Jaya in 2018 as well as the factors that influenced them, with the expectation that Polda Metro Jaya could become a role model  for other Regional Police Offices. The study uses an approach post-positivist. Data collections are done by document studis and in-depth interviews which the data analysis then were carried out.

The results showed that there was no Kapolri Regulation that explicitly regulated the implementation of merit systems in the process of recruitment and selection of National Police. The existing regulations outline that the principles used in the National Police recruitment and selection process are clean, transparent, accountable and humane (BETAH) that are in line with the principle of merit. There are potential loopholes in the mechanism of each selection method which determine the final graduation  with the result that the potential merit system is not implemented properly.

Nevertheless, Metro Jaya Regional Police could still hold the 2018 National Police commission recruitment and selection process based on the merit system. The main factor that determines the success of Polda Metro Jaya is Chief of Regional Police as the Chairperson of the Regional Committee who has a high commitment to administer Non-commissioned  Police Officer recruitment and selection process with a merit-based system."

"Tesis ini membahas mengenai analisis implementasi program “AREA” sebagai bentuk affirmative action dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri Polda Metro Jaya di wilayah Kepulauan Seribu. Penurunan rekrutmen bintara Polri Polda Metro Jaya di wilayah Kepulauan Seribu, membuat biro SDM Polda Metro Jaya membuat sebuah program dengan tujuan dapat menjadi jembatan bagi putera-puteri di wilayah Kepulauan Seribu dapat terakomodir sebagai bagian dari personil Polri. Hal ini didasarkan pada nilai keadilan sosial yang diupayakan untuk dipenuhi dalam sebuah praktik manajemen SDM publik. Fakta yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, hasil dari rekrutmen dan seleksi di wilayah Kepulauan Seribu tidak memiliki putera-puteri yang berhasil lolos menjadi personil Polri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan memfokuskan penelitian dalam sejak tahun 2016-2018 dimana program “AREA” pertama kali di laksanakan. Teori yang digunakan dalam tesis ini yaitu teori implementasi program, dan model kesesuaian program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan ada ketidaksesuaian di 3 unsur yaitu pelaksana (biro SDM Polda Metro Jaya), program “AREA” dan pemanfaat (pemuda-pemudi Kepulauan Seribu). Selain itu pelaksanaan implementasi program “AREA” memiliki bebebrapa faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi , dan struktur organisasi yang dimana ke-4 faktor tersebut menyebabkan bentuk tindakan affirmative action yang dilakukan melalui program “AREA” belum dapat dikatakan sebagai jembatan bagi nilai keadilan sosial dalam praktik manajemen sumber daya manusia publik seperti instasi Polri.

---

This thesis analyze the implementation of 'AREA' program as affirmative action form in the bintara Polri recruitment process and selection in the Polda Metro Jaya at Kepulauan Seribu region. The decreasing of Bintara Polri recruitment in the Polda Metro Jaya at Kepulauan Seribu region, made the Human Resources Bureau of Polda Metro Jaya make a program that has the aim to bridging Kepulauan Seribu sons and daughters to be able to join as Polri personnel. This is based on the social justice value that is sought to be fulfilled in a public Human Resources management practice. The fact that occurred in the last 2 years, the results of recruitment and selection in the Kepulauan Seribu region did not have sons and daughters who managed to qualify as Polri personnel. In this study, the authors used qualitative methods, focusing on research in 2016-2018 where the 'AREA' program was first implemented. The theory used in this thesis is the program implementation theory and program suitability model. The results showed that the  program impementation had not been implemented properly because there were incompability in 3 elements, which are the executor (Polda Metro Jaya Human Resources bureau), the 'AREA' program and the beneficiaries (Kepulauan Seribu sons and daughters). In addition, the implementation of the 'AREA' program has several factors that influence its implementation, which are communication, resources, disposition, and organizational structure. This 4 factors cause the affirmative action form that carried out through the 'AREA' program can not be called yet as a bridging to social justice value in public Human Resources management practice like Polri agency."

"Tesis ini tentang pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri setelah Iepas dari ABRI. Perhatian utama tesis ini adalah pada proses penyidikan dengan fokus menyangkut corak pelayanan hukum bagi anggota Polri sesuai dengan sistem peradilan umum sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Dalam kajian tesis ini pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri akan terwujud sesuai dengan KUHAP dan KUHP, apabila perangkat hukumnya memadai dan diorganisasikan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri yang dilaksanakan saat ini masih terdapat adanya ketidak pastian hukum, terutama dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka anggota Polri.Hasil penelitian menunjukkan:1. Tindakan penangkapan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh Provost tanpa Surat perintah penangkapan,2. Tindakan penahanan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada awalnya di Iakukan oleh Provost tanpa surat perintah penahanan3. Tindakan penahanan terhadap anggota Polri pada awalnya dilakukan oleh Provost, kemudian dilimpahkan kepada fungsi Reserse.4. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan tidak didampingi oleh penasehat hukum.Implikasi kajian tesis ini adalah perlunya penjabaran yang Iebih jelas dan tegas terhadap pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri berkaitan dengan pelaksanaan sistem peradilan umum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana."

"Pemberlakuan sistem peradilan umum merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Polri. Sebagai hal baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan Tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi sistem peradilan umum diterapkan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Dalam penulisan tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengamatan terlibat, wawancara, dan penelitian dokumen. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dan terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sistem peradilan umum bagi anggota Polri telah diimplementasikan melalui penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.Implementasi ketentuan ini juga diikuti dengan perubahan pola penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri. Dalam kenyataannya, penyidikan yang dilakukan belum dapat mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam menyelesaikan laporan/ pengaduan masyarakat yang terbukti dari masih rendahnya tingkat penyelesaian perkara.Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan antara lain adalah faktor pengorganisasian yang dilakukan terhadap tim penyidik; ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri; kebijakan pimpinan; dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri. Dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana, diperlukan adanya organisasi penyidik yang khusus bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Selain itu, diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.Daftar Kepustakaan : 43 buku dan 14 dokumen, kurun waktu tahun 1969-2002."

"ABSTRAKSI Bersamaan dengan program pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dan seluruh wilayah Nusantara, khusus di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya banyak terjadi berbagai jenis kejahatan. Padahal, "beban yang besar dan korban yang fatal akibat kejahatan jelas merupakan ancaman dan hambatan bagi usaha pembangunan yang ingin mendekatkan kesejahteraan umat manusia" (Soedjono, 1983: 5). Berdasarkan pengamatan, laju kriminalitas cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan masih rendahnya perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan (Mabes Polri, 1983, Soejarwo, 1985, Sanusi, 1987, Suara Pembaruan, 1988). Reserse sebagai pengemban fungsi melaksanakan tugas pokok Polri di bidang "represif justisiil"; pemberantasan kriminalitas. Reserse berperan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sehingga pelaku dapat dituntut dan mendapat putusan Pengadilan (Soesilo, 1976), masih terdapat kelemahan (Soedjarwo, 1983, Soesetio, 1983. Suara Karya, 15 Juni 1989). Oleh karena itu Polri dalam program kerja memprioritaskan peningkatan fungsi reserse, di samping fungsi lain (Sanusi, 1986). Bila dikaji mengenai tugas reserse dan kegunaan kreativitas yang dikatakan Rahardjo (1968) dan Sanusi (1987c) bahwa reserse adalah sebagai juru tafsir dan transformator hukum, Sebagai penegak hukum "jalanan" yang bersifat telanjang memiliki risiko yang cukup tinggi, pekerjaannya berkualitas ganda bahkan majemuk dan kedudukannya dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana pada pos terdepan sebagai pemburu kejahatan yang tidak mengenal menyerah meskipun masalah yang dihadapi lebih banyak di luar batas-batas yang sudah dikenal. Sedang kegunaan kreativitas dalam hal ini dikatakan Sanusi (1987c) dan Lantang Harahap (1987) kreativitas berguna untuk mengantisipasi kemajuan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan untuk menemukan cara-cara baru yang lebih tepat dan cepat dalam mengatasi masalah-masalah peningkatan kualitas tindak pidana. Disamping dapat mendorong semangat kerja keras, memberikan kesukaan dan kepuasan, mendorong semangat juang dan ketahanan untuk tidak berhenti berjuang, mencambuk untuk mencapai tujuan serta merupakan sarana mengembangkan kepribadian dan memotivasi perbaikan-perbaikan kualitas dan kuantitas hidup. Muncullah dugaan ada hubungan yang positif antara kemampuan berpikir kreatif, sikap kreatif dan keberhasilan tugas bintara reserse. Sebagai konsekuensi logis dari dugaan tersebut maka dalam peningkatan fungsi reserse seyogyanya mencakup aspek kemampuan berpikir kreatif dan sikap kreatif para petugas, baik melalui program pendidikan, penempatan maupun pengalaman (lama tugas). Karena ketiga faktor tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap proses pengembangan kreativitas sebagaimana dikatakan Utami Munandar (1984) bila ditinjau dari segi pendidikan bakat kreatif dapat dipupuk dan dikembangkan, tetapi bakat itu dapat pula terhambat dan tidak terwujud. Demikian pula Selo Soemardjan mengatakan bahwa timbul dan tumbuhnya kreativitas dan selanjutnya berkembang suatu kreasi yang diciptakan oleh individu tidak dapat luput dari pengaruh kebudayaan serta pengaruh masyarakat di mans individu itu hidup dan bekerja (1983). Campbell pun mengatakan bahwa orang-orang kreatif biasanya sudah lama hidup dalam lingkungan orang-orang yang dapat menjadi contoh (1986). Ungkapan ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan kreativitas melalui pendidikan, penempatan maupun lama tugas terhadap pengembangan kreativitas bukan dengan sendirinya akan terwujud tetapi diperlukan suatu kondisi yang secara sadar mengarah kepada peningkatan kreativitas. Di lingkungan Polri selama ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai kreativitas hubungannya dengan keberhasilan tugas, tingkat pendidikan, penempatan dan lama tugas bintara reserse. Maka dapat dikatakan penelitian ini sebagai pendahuluan dalam rangka penjajagan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif dan sikap kreatif tidak ada hubungan dengan keberhasilan tugas, tingkat pendidikan dan lama tugas. Namun pada kemampuan berpikir kreatif maupun sikap kreatif terdapat perbedaan antara bintara reserse dan sabhara. Di mana kemampuan berpikir kreatif bintara reserse lebih tinggi daripada bintara sabhara, tetapi pada sikap kreatif (sementara) bintara reserse lebih rendah daripada bintara sabhara. "

"ABSTRAKBerbelitnya sistem birokrasi yang ditetapkan oleh Polri dalam pengumaanSIM, STNK, dan BPKP (SSB) menimbulkan citra negatif di mata masyarakat yangakhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian danmenyebabkan masyarakat enggan bersentuhan langsung dengan kepolisian.Menyadari buruknya reputasi kepolisian inilah yang pada akhirnya melatar belakangiPolri untuk segera kembali membangun trust building yang dijabarkan dalamprogram reformasi birokrasi 2005-2010 yang bertujuan untuk memberikan pelayananyang cepat, transparan dan akuntabel.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi PoldaMetro Jaya dalam menjalankan program transparansi pelayanan SSB melalui NineSteps of Strategic Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatankualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara rnendalam denganresponden terpilih. Metode analisa data dilakukan dengan dengan menelaah seluruhdata yang didapat dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dianalisa dandibandingkan dengan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Selainmelakukan wawancara, peneliti juga melakukan survey mengenai transparansipelayanan SSB kepada masyarakat selaku stakeholder, melalui kuesioner.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa strategi komuuikasi padapelayanan SSB Polda Metro Jaya menerapkan kerangka Nine Steps yakni denganstrategi proactive, meliputi action strategies dan communication strategies, yangditujukan kepada internal dan eksternal publik Polda Metro Jaya.. Selain itu, hasilkuesioner juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengetahui adanya sosialisasiprogram transparansi tersebut, dan perubahan seperti apa yang dirasakan olehmasyarakat selaku pengguna jasa.

---

AbstractComplicated bureaucracy established by the Police in handling driver'slicense, vehicle registration, and certificate of ownership (SIM/ STNK/BPKP - SSB)has led to a negative image in the eyes of the public. This negative image ultimatelyreduces the level of public confidence in the institution and has caused a publicreluctance to come into contact with the police. Realizing its poor reputation theIndonesian Police urged to immediately re-establish its trustworthiness to the public.This program is outlined in the 2005-2010 bureaucratic reform programs that aim toprovide fast transparent and accountable service.The purpose of this study was to determine how Polda Metro Jaya strategizeits communication program for the SSB service transparency through the Nine Stepsof Strategic Public Relations. This research was conducted with a qualitativeapproach, through in-depth interviews with selected respondents. The data was thenanalyzed by reviewing all the data obtained from various sources, then analyzed andcompared with the theories used as the research reference. Additional& this studyalso accommodated a survey on transparency SSB, through questionnairesdistributed to the community as stakeholder.The findings suggested that the communication strategy for SSB services inPolda Metro Jaya is adapting to the Nine Steps framework through proactivestrategies, including action strategies and communication strategies, aimed to PoldaMetro Jaya's internal and external public. In addition, the questionnaire alsosuggested how the community is aware of such transparency socialization program,and how the perceive the changes as service user."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara ethical workplace climate, organizational identification, leader-member-exchange (LMX), team-member exchange, dan organizational citizenship behavior (OCB), di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Data dikumpulkan melalui survey terhadap 687 responden yang merupakan anggota polisi lalu lintas di Jakarta. Analisis data dan pengujian model penelitian dilakukan dengan menggunakan Smart PLS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa organizational identification memediasi hubungan positif antara ethical workplaceclimate dan OCB secara penuh. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa LMX memoderasi pengaruh langsung ethical workplace climate terhadap organizational identification, dan LMX juga memoderasi pengaruh langsung ethical workplace climate terhadap organizational identification, serta pengaruh tidak langsung ethical workplace climate terhadap OCB melalui organizational identification. Namun, efek langsung dari ethical workplace climate pada OCB, dan efek moderasi TMX pada efek langsung dari organizational identification pada OCB, ditemukan tidak signifikan. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi praktis dan teoritis yang bermanfaat bagi kepolisian untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan ethical workplace climate, OCB, LMX, dan organizational identification mereka.

---

This research paper examines the relationships among ethical workplace climate, organizational identification, leader-member exchange (LMX), team-member exchange, and organizational citizenship behavior (OCB) in Indonesian National Police. Data was collected through a survey of 687 respondents who are members of the traffic police in Jakarta The researcher used SmartPLS to test this research model. These findings showed that organizational identification fully mediates the positive relationship between an ethical workplace climate and OCB. Data analysis also showed that LMX moderates the direct effect of the ethical workplace climate on organizational identification. LMX also moderates the direct effect of ethical workplace climate on organizational identification and the indirect effect on OCB via organizational identification. However, the direct effect of the ethical work climate on OCB, and the moderating effect of TMX on the direct effect of organizational identification on OCB, was found not significant. The researcher hopes that these studies could provide practical and theoretical implications for police to develop effective strategies to maintain or even improve their ethical climate, OCB, LMX, and organizational identification. "