Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAkSuparlan (1988:2, 1994;2) mendefinisikan kebudayaan sebagai :suatu pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai mahluk sosial, melalui pengalaman-pengalamannya; yang isinya adalah perangkat-perangkat model pengetahuan, dan atau sistem makna yang secara selektif digunakan oleh pelakunya untuk memahami dan menginterprestasikan lingkungan yang dihadapinya, dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan rangsangan-rangsangan yang dihadapinya dalam lingkungannya.Manusia dilihat dari konteks tersebut mampu memodifikasi lingkungan atau juga kemauan bebas manusia menentukan pilihan-pilihan terbuka untuk kemajuan manusia. Oleh karena itu, Suparlan (1994:2) tidak memasukkan kelakuan dan hasil kelakuan dalam definisi kebudayaan, tetapi menempatkannya sebagai suatu produk kebudayaan.Perubahan diartikan oleh Suparlan (1998:2) sebagai suatu modifikasi perangkat-perangkat ide dan disetujui secara sosial oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Munculnya suatu perubahan erat hubungannya dengan gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh individu-individu seperti intelektual, pemikir, budayawan atau penulis terhadap kebudayaan yang dianggapnya mengekang atau menghambat kemajuan. Konflik yang muncul akibat dari gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam masyarakat tidak selalu bermakna negatif jika dalam batas-batas tertentu konflik yang muncul akan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap batas-batas wawasan kebudayaan masyarakat tersebut atau memungkinkan masyarakat melihat kehidupan sosialnya sebagai suatu masalah. Perubahan dalam kebudayaan yang diikuti oleh penggantian unsur-unsur lama oleh yang baru secara fungsional dapat diterima oleh unsur-unsur lainnya disebut perubahan melalui substitusi (Lihat Suparlan, 1988:2), Sementara Parsons (1964:210) mendefinisikannya sebagai suatu proses "transferring cathexis from one object, but in addition it involves the capacity to transfer, to 'learn' that the new object can provide gratifications which are more or less equivalent to the old. "Menjelang permulaan abad keduapuluh terjadi suatu perubahan melalui substitusi dalam masyarakat Amerika. Fenomena itu tampak jelas dalam sikap masyarakatnya untuk menerima sistem nilai baru yaitu kebudayaan bisnis, dan mulai meninggalkan sistem nilai dominan Jefferson yang begitu lama dihargai dalam masyarakat Amerika. Diperkirakan fenomena itu lebih tepat muncul setelah Appomattox, tetapi keabsahannya tampak lebih jelas ketika Presiden Coolidge menyatakan bahwa "the business of America is business "Pernyataan Coolidge tersebut di atas mencerminkan suatu "intervensi" politik pemerintah dalam membantu kaum bisnis mengembangkan bisnis mereka di Amerika pasca perang. Dalam arti lain adalah bahwa slogan Pergerakan Progresif itu tidak lain adalah perwujudan kembali gagasan kesatuan politik dan ekonomi Hamilton."

"Laporan tahun ke 7 kerja sama UI-BATAN ini didasarkan pada data statistik dan prestasi belajar para mahasiswa yang terikat dengan Ikatan Dinas, Izin Belajar ataupun mereka yang pernah mendapat Ikatan Dinas dan Beasiswa dari BATAN tetapi prestasi belajarnya menurun ataupun mengundurkan diri sehingga ikatannya diputuskan.Dari data-data yang ada mereka yang terikat dengan BATAN ada 109 orang sedang sisanya masih tetap mengikuti kuliah pada program-program studi Instrumentasi Nuklir dan Proteksi Radiasi. Sejak kerja sama UI-BATAN dijalin tahun 1977 telah dihasilkan 29 sarjana yang bekerja di BATAN dan 4 orang bekerja di UI sebagai tenaga pengajar tetap.Pada akhir tahun pelajaran Juli 1985 diperkirakan akan lulus 40 orang sarjana baru lagi. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan instrumentasi Nuklir dan Proteksi Radiasi ini dilakukan dari dua arah yaitu menyempurnakan peralatan laboratorium tiap tahun,dengan proyek-proyek Departemen Pendidikan maupun usaha-usaha intern. Sedang dari arah lain diusahakan untuk meningkatkan program-programnya yaitu perubahan Kurikula ataupun Silabus dari tiap mata kuliahnya.Pada tahun ajaran 1984//985 dengan menggunakan Dana Proyek Bank Dunia IX Departemen P& K, didatangkan ahli Biofisika dari Universitas GIESSEN yaitu Prof. Lohmann, Dr. Sapper dan Dr. Neubacher secara bergantian akan memberikan kuliah-kuliah Biofisika dan penggunaannya untuk bidang kesehatan.Oleh karena itu program studi Proteksi Radiasi diwajibkan untuk mengikuti pelajaran tersebut agar daya pikirnya lebih meningkat, dan mungkin sekali akan meningkatkan mutu karya sarjananya. Usaha-usaha penyempurnaan program studi Instrumentasi Nuklir juga segera akan dimulai dengan peningkatan ketrampilan bidang elektronika. Beberapa usaha peningkatan mutu pendidikan ini juga mendapat bantuan-bantuan yang cukup konkrit dari BATAN, yaitu di bidang peningkatan staf akademik."

"Perjanjian modal penyertaan merupakan salah satu sumber keuangan bagi koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Sifat dari modal penyertaan sama halnya seperti equity, dimana pemodal juga ikut menanggung resiko dalam setiap keuntungan dan kerugian dari modal yang ditanamkan. Pada praktiknya penulis menemukan adanya perjanjian modal penyertaan dimana resiko bisnis dialihkan sepenuhnya kepada koperasi. Hal ini terdapat pada Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Cipaganti. Dalam perjanjian modal penyertaan tersebut Koperasi Cipaganti menanggung seluruh resiko kerugian yang timbul dari pengelolaan modal dan pemodal memperoleh pembagian keuntungan dalam jumlah tetap setiap bulannya. Pada tahun 2014 Koperasi Cipaganti dinyatakan PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh pemodalnya karena Koperasi Cipaganti gagal untuk membayar pembagian keuntungan yang disepakati dalam perjanjian modal penyertaan antara Koperasi Cipaganti dengan Pemohon PKPU. Dalam tulisan ini penulis akan meneliti keabsahan dari perjanjian modal penyertaan antara Koperasi Cipaganti dengan para Pemohon PKPU dan akibat hukum terhadap PKPU Koperasi Cipaganti dalam hal perjanjian Modal Penyertaan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu bermula dari penelitian atas ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Penelitian akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan kedua penerapan pada peristiwa in concreto. Berdasarkan hasil penelitian penulis Perjanjian Modal Penyertaan pada Koperasi Cipaganti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian modal penyertaan sebagaimana diatur dalam PP No. 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi. Oleh karenanya Perjanjian Modal Penyertaan pada Koperasi Cipaganti batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat adanya kausa yang halal sebagamana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Demikian pula halnya dengan PKPU dan penetapan homologasi pada Koperasi Cipaganti menjadi tidak berkekuatan hukum karena didasarkan pada utang yang timbul dari Perjanjian Modal Penyertaan yang batal demi hukum.

---

Capital subscription agreement is one of the financial resources for cooperations in running and developing their business activities. The characteristic of capital subscription is similar to equity, where the investor bears the risk on every profit and loss from the capital invested. In practice, author finds there is a capital subscription agreement where the business risk is fully handed over to the cooperation. This matter is found in Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Cipaganti. In this capital subscription agreement, Cipaganti Cooperation bears all the risk of loss from the capital management and the investor gains profit on fixed amount every month.

In 2014, Cipaganti Cooperation declared under the status of Suspension of Payment (PKPU) by the Commercial Court at District Court of Jakarta Pusat. The petition of PKPU was submitted by its investors due to Cipaganti Cooperation's failure to pay the profit sharing that has been agreed on the capital subscription agreement between Cipaganti Cooperation and PKPU's applicant.

In this thesis, author will review the validity of capital subscription agreement between Cipaganti Cooperation and the PKPU's applicants and the legal consequences toward the PKPU of Cipaganti cooperation in terms of capital subscription agreement mentioned is invalid and is not lawfully binding. The research method that will be used in this thesis is empirical normative legal research begins from research on provision of written applicable law which imposed on the legal event in concreto in the community. The research will be conducted in two stages: the study of applicable normative law and the application on events in concerto.

Based on the result of author's research, the capital subscription agreement of Cipaganti Cooperation contradicts the provisions and requirements of capital subscription agreement as written in Law No. 17 of 2012 on Cooperation and Governing Regulation No. 33 of 1998 concerning the Capital Subscription in Cooperation. Therefore, the capital subscription agreement of Cipaganti cooperation is null and void for not meeting the requirement of the legal cause as written in Clause 1320 of Indonesian Civil Code. Similarly with the PKPU and the ratification of settlement agreement of Cipaganti Cooperation become unbinding under Indonesian law since it is based on the debt arrised from the capital subscription agreement that is null and void."

"ABSTRAKImplementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah (Quickwins) merupakan strategipemerintah menyelesaikan masalah tingginya kematian ibu dan terbatasnya ketersediaandarah di Indonesia. Sejak diimplementasikan tahun 2015, masih terdapat kesenjanganimplementasi antar kabupaten/kota di Banten. Tesis ini membahas bagaimana dan apa yangterjadi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten Tahun2018 ditinjau dari kemampuan petunjuk teknis dalam Permenkes no 92 tahun 2015menstrukturisasi proses implementasi, mudah-sulitnya masalah teknis untuk dikendalikan,lingkungan eksternal kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam,diskusi kelompok terarah dan telaah dokumen. Kriteria informan penelitian adalah unsurpimpinan dan petugas pengelola kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, DinasKesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Puskesmas, UTD, dan RS.Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 1 dari 8 kabupaten/ kota di Banten yaitu Cilegonyang memiliki nota kesepahaman (MoU) sesuai Permenkes No 92 Tahun 2015. Hal inikarena belum dipahaminya urgensi nota kesepahaman oleh implementor, dan ada benturankepentingan dengan kebijakan lain. Hambatan teknis implementasi adalah kompleksitasstruktur implementor, anggaran untuk rekrutmen donor, mispersepsi di masyarakat, dankesulitan koordinasi akibat fragmentasi organisasi. Dari hasil disimpulkan bahwa adamodifikasi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Bantenmenyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing kabupaten/kota. Perludilakukan monitoring terhadap seberapa jauh modifikasi yang dilakukan, seberapa besarefektivitasnya dan ada tidaknya penyimpangan dari tujuan. Implementasi kebijakan kerjasama pelayanan darah perlu didukung dengan penguatan sistem rujukan dan pelayanankesehatan ibu yang adekuat agar dapat berdampak langsung terhadap penurunan AKI.

---

ABSTRACTThe policy implementation on blood service cooperation (Quickwins) is a governmentstrategy to solve the problem of high maternal mortality and limited blood availability inIndonesia. Since it was implemented in 2015, there are still implementation gaps betweendistricts / cities in Banten. This study discusses how and what happened in theimplementation of blood service cooperation policy in Banten Province in 2018 in terms ofthe ability of technical instructions in Minister of Health Regulation No. 92 of 2015 tostructure the implementation process, tractability of the problems, external policyenvironment, supporting factors and barriers. This research is a qualitative study using indepthinterviews, focus group discussions and document review. The criteria of the researchinformants were elements of the leadership and policy management officers in the Ministryof Health, Banten Provincial Health Office, Cilegon City Health Office, CHC, BTC, andHospital. The study found that only 1 out of 8 regencies / cities in Banten, namely Cilegon,had a memorandum of understanding (MoU) in accordance with Minister of HealthRegulation No. 92 of 2015. This was because the urgency of the MoU was not yetunderstood, and there were conflicts of interest with other policies. Technical barriers toimplementation are the complexity of the implementor structure, the budget for donorrecruitment, misperception in the community, and coordination difficulties due toorganizational fragmentation. The result concluded that there was a modification in theimplementation of the blood service cooperation policy in Banten Province in accordancewith the conditions and capacities of each district / city. It is necessary to monitor how farthe modifications are made, how effective and whether there is a deviation from the goal.The implementation of a blood service cooperation policy needs to be supported bystrengthening the referral system and maternal health services.

---

"

"Kajian bertujuan untuk mereview pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan Uni Eropa (UE) & IFAD selama ini, serta menyusun rekomendasi krbijakan tentang upaya optimalisasi pemanfaatan kerjasama ke depan . Optimalisasi dlm kajian dilihat dlm tataran yg luas, tdk hanya diarahkan pd peningkatan kuantitas , namun juga kualitas kerjasama. . Kuantitas maupun kualitas kerjasama dimonitor menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu kerangka kerjasama siklus proyek , & deklarasi Parsi. Kerjasama dianggap lebih mengarah pd optimalisasi jika mampu memaksimalkan kekuatan & peluang sekaligus meminimalkan kelemahan & ancaman yg ada pd tiap aspek/pendekatan secara bersama-sama. Data kajian diperoleh melalui desk study, penyebaran kuesioner, interview serta hasil seminar & diskusi . Kuesioner di tujukan kpd lembaga donor (diwakili oleh EC Delegation Jakarta & Country Programme Manager IFAD untuk Indonesia) & executing/ implementing agency. Pemilihan responden executing / implementing agency didasarkan pd keterlibatannya secara instansi & personal dlm pelaksanaan proyek - proyek on going UE & IFAD di Indonesia . Data yg terkumpul dialisis menggunakan teknik analisis SWOT untuk mendapatkan faktor keberhasilan & strategi prioritas bagi optimalisasi kerjasama Pemerintah dengan UE & IFAD. Dr hasil analisis, kajian mendapatkan temuan bahwa kerjasama Pemerintah dengan UE & IFAD masih berpotensi utk dioptimalkan ke arah yg diharapkan. Dlm kerjasama Pemerintah dengan UE & IFAD terdapat beberapa kekuatan & peluang & peluang yg dpt diarahkan utk mendukung optimalisasi . Namun di sisi lain terdapat juga beberapa kelemahan & kendala /ancaman yg berpotensi menghambat optimalisasi. Kajian memberikan rekomendasi berupa strategi & rencana tindak utk optimalisasi kerjasama Pemerintah dengan UE & IFAD di masa mendatang. Dlm kerjasama dengan UE, strategi perlu diprioritaskan pd strategi W-O yg mencakup sinkronisasi prosedur, penerapan kriteria kesiapan proyek & perencanaan joint monitoring & evaluation. Dlm kerjasama dengan IFAD, positioning strategi yg dipilih juga W-O yg mencakup perbaikan struktur legal strategi bantuan IFAD dr pendekatan jangka menengah hingga level proyek mengupayakan peningkatan perwakilan representatif IFAD di Indonesia & meningkatkan koordinasi pengelolaan proyek-proyek IFAD."

"ABSTRAKDalam GBHN 1993, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan nasional, pemerintah membimbing, mengarahkan serta menciptakan iklim usaha yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan pemerintah sating mengisi, sating melengkapi dan saling mendukung. Diungkapkan juga keberhasilan pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan. Disamping itu, terdapat ketimpangan sosial yang menuntut usaha sungguh-sungguh untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan dan berkembang yang mengganggu pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Salah satu upaya sungguh-sungguh itu adalah diterbitkannya Pakdes 1988, pemerintah membuka peluang pada masyarakat mendirikan bank bare, dan memberlakukan peraturan lending limit.Maksud Pakdes 1988 untuk memobilisasi dana masyarakat dan menyediakan sumber pembiayaan kegiatan usaha masyarakat. Disamping bank, untuk lebih meningkatkan mobilisasi dana, dibentuk pula lembaga pembiayaan bukan bank dengan Keputusan Menteri Keuangan no.1251 tahun 1988 dan no. 227 tahun 1994 yang berperan untuk meningkatkan pembiayaan kegiatan usaha masyarakat, namun tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan perbankan.Salah satu dari enam jenis lembaga pembiayaan dimaksud adalah mendirikan Perusahaan Modal Ventura berbentuk PT untuk menyertakan modalnya pada perusahaan kecil dan koperasL Di Jawa Barat didirikan PT. Sarana Jabar Ventura(PT.SN). Dalam menyertakan modalnya, PT SN sangat hati-hati dalam menyeleksi talon PPU karena keduanya organisasi bisnis berorieutasi l.aba, beresiko tinggi (high risk), tidak disyaratkan agunan (collateral) dan tidak ditentukan rate bunga seperti yang dilakukan bankOleh karena karakteristik PMV "High Risk", maka penelitian difokuskan untuk menelusuri pelaksanaan kebijaksanaan pembentukan lembaga pembiayaan khususnya PT. SN dalam pembentukan modalnya, seleksi penyertaan modal pada PPU dan sejauh mana dapat meningkatkan usaha kecil dan koperasi.Metodologi penelitian eksploratif-deskriptif mengumpulkan, mempelajari kebijaksanaan dan peraturan pelaksanaannya (public goods), pendapat pare pakar tentang lembaga pembiayaan, modal Ventura, usaha kecillkoperasi, serta laporan kegiatan PT SN dan perkembangan PPU. Kesimpulan penelitian menggambarkan hubungan PT. STV dengan PPU tidak sepenuhnya melaksanakan kebijaksanaan dan peraturan, namun ada penyesuaian kesepakatan situasi dan kondisi PT SN, PPU yang Baling menguntungkan kedua belah pihak Oleh karena itu disarankan adanya penyempurnaan pengaturan institusional (institutional arrangement Bromley,1989) pada tingkat kebijaksanaan."

"Susu merupakan komoditi yangsangat penting artinya, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Perkembangan produksi dan harga susu menunjukkan komoditi yang penting, hal mana ditandai dengan peningkatan jumlah produksi disertai dengan fluktuasi harga yang semakin berarti. Peningkatan produksi susu, tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan Koperasi Primer/KUD Unit Sapi Perah & Susu, peternak dan usaha-usaha dari pemerintah untuk memajukan hal itu.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor Kekuasaan Paksaan dan Kekuasaan Non Paksaan dalam hubungannya dengan konflik, kerja sama dan keberhasilan (penjualan) susu dalam jalur pemasaran dari peternak ke KUD."