Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pangan, khususnya beras merupakan komoditas yang penting dan strategis, karena merupakan kebutuhan pokok manusia yang hakiki yang setiap saat harus dapat dipenuhi. Kebutuhan pangan perlu diupayakan ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dikonsumsi, dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.Dengan demikian menyerahkan komoditas pangan khususnya beras ke mekanisme pasar adalah kebijakan yang kurang tepat, hal ini sangat terkait dengan ketahanan pangan (food security) rumah tangga.Meskipun harus diakui bahwa mekanisme pasar sendiri tidak mampu berfungsi secara sempurna, tetapi pengalaman empiris membuktikan kegagalan pemerintah memberikan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan kegagalan mekanisme pasar sendiri. Namun demikian, tidak semua intervensi pemerintah memberikan hasil yang negatif terhadap perekonomian. Dalam keadaan tertentu untuk mengurangi dampak buruk kepada perekonomian, diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya.Beberapa permasalahan beras nasional antara lain: (i) luas areal tanaman padi yang cenderung menurun, (ii) subsidi harga input dicabut, (iii) dana penelitian tanaman padi yang terbatas, (iv) kebijakan harga dasar yang semakin tidak efektif karena keterbatasan dana pemerintah, (v) penduduk meningkat, (vi) pendapatan masyarakat meningkat, serta (vii) impor beras yang semakin meningkat akibat peningkatan produksi lebih lambat dari peningkatan konsumsi.Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh kebijakan harga dasar gabah dan kebijakan tarif bea masuk impor terhadap pendapatan petani akibat diserahkannya kebijakan perdagangan beras dari monopoli Bulog ke kebijakan mekanisme pasar.Spesifikasi model dalam penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dan diduga dengan metode Two Stage Least Squares (2 SLS). Menggunakan data sekunder dengan rentang waktu (time series) dari tahun 1971-2002.Keterbatasan utama peneiitian ini adalah melakukan simulasi peramalan hanya dengan variabel harga gabah absolut, luas lahan, volume beras impor, laju inflasi dan nilai kurs serta tidak menentukan kebijakan yang tepat dalam perberasan Indonesia.Hasil pendugaan model adalah sebagai berikut:Bahwa pendapatan usaha tani tanaman padi dipengaruhi secara positif oleh produksi beras domestik, harga beras domestik, harga gabah absolut dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan mekanisme pasar dan kebijakan penerapan tarif bea masuk beras impor.Kebijakan harga dasar gabah yang didekati dengan harga gabah absolut (selisih harga gabah di tingkat produsen dan harga dasar gabah yang ditetapkan oleh pemerintah) berpengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan petani.Penyerahan kebijakan perberasan ke mekanisme pasar akan mengancam petani domestik sebab mereka belum slap berkompetisi dengan petani Iuar negeri yang mempunyal luas lahan pertanian lebih luas serta didukung oleh teknologi yang lebih modern (canggih) dibandingkan dengan petani Indonesia yang sebagian besar petani gurem dan cars bercocok tanam masih bersifat subsisten.Produksi beras domestik dipengaruhi secara positif oleh luas lahan, kebutuhan total beras nasional dan bedakala produksi beras domestik berarti luas lahan, kebutuhan total beras nasional dan bedakala produksi beras domestik berbanding lurus dengan produksi beras domestik.Harga beras domestik dipengaruhi secara positif oleh total konsumsi beras nasional, harga beras impor, laju inflasi umum dan harga beras domestik tahun lalu.Harga beras impor yang berlaku di Indonesia dipengaruhi secara negatif oleh volume beras impor dan secara positif oleh nilai kurs Rupiah terhadap US dollar.Kebutuhan beras secara nasional dipengaruhi secara positif oleh penduduk dan dipengaruhi negatif oleh konsumsi makanan jadi/makanan lain. Dengan demikian total kebutuhan beras secara nasional cenderung meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan konsumsi makanan lain/jadi dapat menjadi barang substitusi dari beras.Hasil simulasi kebijakan dengan menaikkan harga gabah sebesar 17 persen, luas lahan 15 persen, dengan asumsi volume beras impor naik 12 persen, inflasi naik 8 persen serta nilai kurs Rupiah terhadap US$ turun 3 persen pada skenario moderat akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,0589 persen.Ada pun saran dari hasil penelitian ini antara lain:Kebijakan perberasan melalui penetapan tarif bea masuk perlu dibarengi pula dengan penegakan hukum (law enforcement) mengingat wilayah geografis Indonesia yang luas karena kecenderungan terjadi penyelundupan beras ke negara Indonesia sangat besar.Dalam jangka panjang pemerintah perlu memikirkan program pemberian income support to the farmer, yaitu memberikan transfer uang secara Iangsung kepada petani berdasarkan jumlah produksi yang dijual kepada Pemerintah. Seperti model yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Walaupun kebijakan ini merupakan kebijakan yang mahal dari sudut pandang ekonomi, kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan keberpihakan pemerintah kepada petani domestik yang sebagian besar hidup dari bercocok tanam padi.Apabila petani padi tidak diberi perlindungan maka jumiahnya akan semakin berkurang karena tidak mampu bersaing dengan sektor non padi dan sektor industri. Dalam jangka panjang hal tersebut akan meningkatkan ketergantungan impor yang besar sehingga dapat mengganggu ketahanan pangan nasional.Perlindungan tersebut tidak dapat dilakukan secara terus menerus karena dihadapkan dengan berbagai kesepakatan internasional yang telah dibuat dengan WTO (World Trading Organization) seperti di dalam Agreement on Agriculture, Asia Pacific Economic Corporation (APEC) dan Asean Free Trade Association (AFTA)."

"Bulog dan beras ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Keduanya seolah sejoli yang tak terpisahkan. Sejak berdiri pada 1967 sampai saat ini Bulog tak pernah lepas dari tetek bengek urusan beras. Akan tetapi, relasi Bulog dan beras tidak selalu manis. Ada masa pasang, ada saat surut. Secara korporasi bahkan Bulog serasa ditimpa ‘tsunami’ tatkala monopoli impor beras dicabut, penyaluran pasti beras untuk golongan anggaran (PNS, TNI-Polri) ditiadakan, dan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), kredit berbunga rendah, dihentikan. ‘Tsunami’ bagai kiamat berulang ketika outlet penyaluran pasti beras Bulog untuk program Raskin/Rastra diubah menjadi transfer tunai di program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), yang sekarang bernama Program Sembako.Itu salah satu ‘drama’ perubahan kebijakan yang bisa dibaca di buku ini. Akan tetapi, sesuai judulnya, Bulog dan Politik Perberasan, buku ini diniatkan untuk melacak secara mendalam relasi Bulog dan politik beras yang diformulasikan dalam pelbagai kebijakan publik pemerintah dari sejak BUMN ini berdiri hingga kondisi paling mutakhir. Posisi ekonomi-politik beras dalam percaturan politik-ekonomi Indonesia ditelusuri hingga berujung pada pertanyaan: masihkah Bulog harus mengurus beras? Bongkar pasang kebijakan dalam stok beras publik, baik untuk program Raskin/Rastra, beras operasional Bulog maupun cadangan beras pemerintah, dianalisis lewat pendekatan ekonomi-politik.Pembaca disuguhi analisis mendalam sejauhmana komitmen (politik) pemerintah lewat kebijakan perberasan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Bulog. Baik komitmen anggaran maupun dukungan politik lewat regulasi dan kebijakan. Relasi Bulog dan (politik) beras ini bisa menjadi cermin bagaimana sebuah kebijakan publik seharusnya dibuat. Juga diulas mengapa Bulog masih berada di zona nyaman dengan mengandalkan penugasan publik. Padahal, potensi bisnis komersial yang bisa digeluti cukup luas. Lewat kajian terhadap puluhan regulasi juga dielaborasi bagaimana seharusnya Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) berperan, dan seperti apa negara lain merancang tata kelola pangan mereka. Inilah buku pertama yang merangkai titik-titik hulu hingga hilir bagaimana relasi Bulog dan politik perberasan dari era 1970-an hingga saat ini."

"Tarif impor gula di Indonesia merupakan sebuah topik luas yang menarik untuk dibahas tidak hanya karena gula merupakan kebutuhan pokok namun sebagai konsumsi langsung masyarakat namun juga kebutuhan bagi industri. Tarif impor gula menjadi sesuatu yang krusial ketika gula mulai ditataniagakan oleh pemerintah. Awal mula tata niaga tersebut adalah persetujuan dengan IMF setelah krisis untuk pencabutan berbagai macam subsidi sebagai upaya untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah. Dengan perubahan tata niaga yang sepertinya tiba-tiba tersebut, perdagangan gula memasuki era perdagangan bebas secara. Tahapan ini dimulai dengan memutuskan bahwa tarif impor gula berubah dari yang tidaka ada tarif menjadi ada tarif namun diikuti dengan pencabutan hak monopoli impor Bulog. Pada masa Bulog mempunyai hak monopoli impor, tarif gula adalah nol sehingga impor hanya boleh dilakukan oleh Bulog. Dengan demikian dapat dianalogikan bahwa keberadaan Bulog seolah menggantikan peran tarif dalam impor gula. Setelah pencabutan hak monopoli impor Bulog, tarif diberlakukan, stabilisasi harga yang menjadi tujuan awal impor mulai bermasalah. Tarif gula yang seyogyanya ditujukan untuk melindungi industri gula dalam negeri dianggap tidak mampu menjalankan fungsi tersebut. Impor gula tetap masuk deras hingga dianggap mengancam keberlangsungan industri gula nasional. Skripsi ini membahas bagaimana dampak tarif terhadap keseimbangan pasar gula Indonesia. Dampak tarif tersebut dilihat pada pengaruh tarif terhadap luas areal perkebunan tebu, produksi gula lokal, permintaan impor gula, penawaran gula nasional, permintaan gula nasional, dan harga gula nasional. Tarif dianggap dapat menjalankan fungsinya sebagi proteksi jika dapat menurunkan impor dan mendorong kenaikan produksi gula lokal. Model yang digunakan dalam skripsi ini adalah model persamaan simultan (simultaneous equatiion model) untuk kasus keseimbangan pasar. Karena pada persamaan perilaku terjadi identifikasi berlebih (over identified) sehingga metode estimasi yang cocok dan tepat untuk digunakan adalah metode estimasi Two Stage Least Squares (2SLS) dengan penggunaan Instrumental Variabel (NJ Dari hash estimasi model, pembahasan dilanjutkan dengan melakukan simulasi tarif pada berbagai persamaan dengan menggunakan peningkatan nilai tarif yang hasilnya dibandingkan dengan nilai aktualnya."

"RINGKASAN Spesifikasi fungsi tabungan adalah sangat penting karena sejauh ini masih dianggap kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Studi-studi tentang fungsi tabungan selama ini, cenderung mengabaikan hubungan alamiah yang simultan antara tingkat tabungan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mencoba mengakomodasi hubungan yang simultan tersebut, dimana pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tabungan dan selanjutnya tingkat tabungan yang meningkat berdampak memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi seluruh propinsi di Indonesia yang berjumlah 27 propinsi. Untuk memudahkan analisis, propinsi-propinsi tersebut dikelompokkan ke dalam lima wilayah, berdasarkan letak geografisnya. Periode penelitian adalah tahun 1986-1995, yaitu selama 10 tahun. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mencoba menelusuri faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat tabungan dan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah; kedua, bagaimana masing-masing faktor tersebut berpengaruh terhadap tabungan dan pertumbuhan ekonomi; ketiga, bagaimana tentang pergerakan modal antar wilayah, pergerakan penduduk, dan hal-hal spesifik yang ada pada masing-masing wilayah, sehingga bisa disarankan sebagai kebijakan yang dapat ditempuh, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat dalam rangka pemerataan maupun pertumbuhan. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi model persamaan simultan yang dikembangkan oleh Zegeye (1994), yang membentuk dua persamaan dengan dua peubah endogen, yaitu tingkat tabungan dan laju pertumbuhan PDB. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi pada Wilayah Jawa+Bali berpengaruh paling besar pada pembentukan tabungan di wilayah ini, dibandingkan pengaruhnya pada wilayah yang lain. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% akan berdampak meningkatkan tabungan sebesar 1,89% dari PDRB. Dengan demikian, jika pemerintah ingin meningkatkan tabungan doinestik maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada Wilayah Jawa+Bali. Kenaikan pendapatan per kapita riil ternyata berperanan sangat besar dalam upaya meningkatkan tabungan, khususnya pada Wilayah Sulawesi dan Wilayah Lainnya (keduanya identik dengan IBT). Jika pendapatan per kapita rill meningkat sebesar Rp 100.000,00 per tahun, akan meningkatkan tabungan sebesar 11% dari PDRB di Wilayah Sulawesi dan 9,35% pada Wilayah Lainnya. Untuk, maksud pemerataan sekaligus meningkatkan tabungan secara nasional, sebaiknya upaya meningkatkan pendapatan per kapita rill di IBT lebih diprioritaskan. Cara yang dapat ditempuh misalnya dengan mendirikan industri kebutuhan pokok sehari-hari, agar kebutuhan pokok wilayah ini dapat dipenuhi dari produksi sendiri, sehingga nilai tambah yang diciptakan dinikmati penduduk wilayah ini. Besarnya tingkat tabungan domestik secara keseluruhan wilayah, berpengaruh positip pada pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat potensi tabungan yang ada (rata-rata besarnya tabungan untuk seluruh wilayah ± 30% dari PDRB), maka tabungan domestik masih memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi. Sementara, walaupun arus modal asing pada Wilayah Lainnya (Irian, Nusa Tenggara, Timor Timur, dan Maluku; INTIM), Wilayah Kalimantan, dan Sulawesi, mempunyai koefisien lebih besar daripada koefisien tingkat tabungan, namun pengaruh arus modal asing masih relatif kecil, karena besarnya arus modal asing yang masuk hanya sepertujuh dari besarnya rata-rata tabungan domestik. Dengan demikian kebijakan pemupukan modal domestik untuk membiayai pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan menciptakan kondisi yang mendukung upaya tersebut. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Wilayah Lainnya, bukan berarti pertumbuhan tidak perlu dikendalikan, karena jika dilihat dari pengaruh dependency ratio (DR) pada pertumbuhan ekonomi pada ketiga wilayah ini negatip. Antinya, pertumbuhan penduduk yang berasal dari tingkat kelahiran yang tinggi akan meningkatkan dependency ratio dan pengaruhnya negatip pada pertumbuhan ekonomi, sedang pertumbuhan penduduk yang berasal dari migrasi penduduk wilayah lain (khususnya dari Jawa+Bali), tidak meningkatkan angka ketergantungan, karena jumlah penduduk usia produktip justru meningkat, sehingga pengaruhnya positif terhadap pertumbuhan ekonomi."

"Kebijakan pemerintah di bidang produksi dan perdagangan beras terus menjadi kontroversi karena sifat komoditas beras yang sangat terkait dengan stabilitas makroekonomi terutama infkasi, ketahanan pangan, pengangguran dan kemiskinan. Tulisan ini membahas kondisi perberasan dan kebijakan perdagangan beras di Indonesia di tengah iklim liberalisasi saat ini. Data menunjukkan Indonesia mengalami surplus beras dari tahun ke tahun, terutama pada lima tahun terakhir. Pada kenyataannya Indonesia terus melakukan impor beras. Angka resmi yang dikeluarkan sejumlah sumber mengenai jumlah beras yang masuk ke pasar domestik bahkan jauh lebih besar dari angka yang dilaporkan BPS. Pemerintah dinilai tidak konsisten dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan berkaitan larangan import dan penetapan tarif bea masuk import beras. Kelemahan data tampaknya telah menumbulkan kekhawatiran akan jaminan keamanan pangan sehingga impor beras tetap dilakukan di tengah kebijakan yang melarang import. Tingginya marjin ekonomi yang terbentuk dari selisih antara harga beras import dan harga beras domestik kemungkinan besar menjadi alasan dari kuatnya keinginan melakukan import beras, baik oleh Bulog maupun pihak swasta yang menjadi mitra kerja Bulog."

"Skripsi mi mengenai pengukuran kekuatan pasar yang dimiliki oleh BULOG didalam negeri maupun di luar negeri akibat impor beras yang dilakukannya selama kurunwaktu 1970 hingga 1990.Titik perhatian utama adalah apakah BULOG mempunyai kekuatan monopoli didalam negeri dan kekuatan monopsoni di pasar beras dunia. Kekuatan mi ditentukan olehseberapa besar pengaruh impor Indonesia dalam proses pembentukan harga beras di pasardalam negeri dan luar negeri. Dengan diketahuinya kekuatan monopsoni dan monopolimi, akan dapat digunakan sebagai dasar analisa kebijakan di sektor beras untuk masa yangakan datang mengingat akan diberlakukannya perjanjian GATT setelah tahun 1993.Kekuatan Monopo!i yang dimiliki oleh BULOG dalam hal mempengaruhi tingkatharga yang teijadi di pasar dunia mencerminkan bahwa meskipun sudah dikontro! dengan cermat, kebijakan impor yang dilakukan oleh Indonesia selama mi termasuk cukup longgar. Hal mi karena volume impornya merupakan salah satu yang terbesar di pasar dunia yang tipis, terutama saat sebelum tercapainya swasembada beras di tahun 1988. Kecilnya kekuatan monopoli BULOG di dalam negeri menunjukkan bahwaBULOG memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk terlibat dalam tata-niaga beras domestik mengingat terlalu besarnya biaya yang harus ditanggung BULOG bila ia harus terus mempertahankan kekuatan monopo!inya sepanjang waktu. Tetapi bila diperlukan pada suatu waktu tertentu, BULOG akan tetap dapat mempunyai kekuatan monopoli di dalam negeri mengingat kemampuan operasional dan finansialnya.Dalam skripsi mi hipotesa yang diuji adalah bahwa BULOG mempunyai kekuatan monopsoni yang cukup besar di pasar beras dunia tetap kekuatan monopolinya cukuprendah di pasar beras dalam negeri. Pengukuran kekuatan mi di dasarkan pada modifikasi terhadap penelitian Love dan Murniningtyas pada studi kasus gandum Jepang. Persamaan yang digunakan antara lain adalah besar permintaan, stok beras Indonesia dan dunia, harga beras tingkat konsumen di Indonesia, harga beras impor di pasar dunia."

"Ekspor seringkali dinyatakan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi (engine of growth) berdasarkan diantaranya bahwa dengan mengekspor, perdagangan akan meluas, teknologi akan berkembang, dan Skala ekonomis tercapai sehingga produktivitas negara meningkat. Preposisi ini juga didukung adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat bagi negara-negara yang mengubah orientasi kebijakan perdagangannya dan substitusi impor menuju promosi ekspor. Studi empiris mengenai peranan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Selama ini, studi tersebut membentuk analisanya pada bentuk persamaan tunggal dengan mengabaikan adanya kemungkinan masalah simultanitas dalam model. Perbaikan terhadap masalah simultanitas ini kemudian dilakukan oleh model yang dibentuk Khan dan Sagib dengan cara memasukkan unsur permintaan dan penawaran ekspor. Model tersebut merupakan model dasar di skripsi ini dalam menganalisa ekspor, khususnya ekspor non-migas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan metode regresi 2SLS pada kurun waktu pengamatan 1983.I-1997.II. Dan hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa ekspor non-migas secara signifikan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hubungan ini diperkuat oleh hasil pengujian dengan Granger Causality Test yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor non-migas mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. Studi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dalam harga dan nilai tukar untuk mendorong kinerja ekspor non-migas Indonesia harus diperhatikan karena korelasinya dengan penawaran ekspor non-migas tidak sesuai dengan ekspetasi awal. Sebagai kesimpulan akhir, demi mendukung ekspor non-migas, fokus pemerintah harus ditekankan kepada implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dan berusaha untuk terus mempererat hubungan dengan negara mitra dagang Indonesia mengingat besarnya pengaruh luar negeri terhadap permintaan ekspor non-migas Indonesia."

"Model persamaan simultan dalam tesis ini melibatkan 16 variabel yang terdiri dari 14 variabel endogen dan 2 variabel eksogen. Persamaan terdiri dari 13 persamaan tingkah laku dan 1 persamaan identitas. Data diambil dari Laporan Tahunan 26 Balai/Balai Besar POM dan sumber lain yaitu BPS. Proses pengolahan data dilakukan dengan software TSP 43A.Secara keseluruhan, model cukup baik menjelaskan pola pengalokasian anggaran diindikasikan dengan nilai t-statistik, F-statistik, R2 dan Theirs Inequality Coefficient (U-Theil).Simulasi dilakukan untuk melihat apakah kebijakan (diwakili dengn asumsi variabel) berdampak peningkatan efisiensi jumlah anggaran atau justru sebaliknya. Variabel yang disimulasikan adalah pengurangan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, pengurangan jumlah penyebaran informasi, penambahan alat laboratorium serta peningkatan cakupan pengawasan - jumlah sarana termasuk IRTP.Hasil simulasi memberikan gambaran bahwa pengurangan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan serta pengurangan jumlah penyebaran informasi memberikan hasil yang kurang efisien dibandingkan simulasi data awal. Sedangkan penambahan alat laboratorium dapat meningkatkan efisiensi. Sementara pada peningkatan cakupan pengawasan, terjadi efisiensi jumlah anggaran, tetapi dengan peningkatan jumlah sampel dan penurunan alat laboratorium, hal ini akan menyulitkan pelaksanaan fungsi pengujian Balai/Balai Besar POM."