Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan penduduk kota Jakarta meningkat sebesar 3,08 %. Berdasarkan analisis bahwa perldraan pertumbuhan jaringan utilitas di bawah tanah meningkat sebesar 72,75 % pada Repelita VII berarti beban BKJS sebagai satu-satunya badan yang mempunyai tanggung jawab koordinasi dan pengeluaran perijinan untuk penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta semakin bertambah berat. Tujuan penelitian ini adalah menelaah kebijaksanaan program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta ditinjau dari aspek kelembagaan dan manajemen termasuk pemilaran mengenai keterlibatan peran serta swasta untuk program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah di wilayah DKI Jakarta. Untuk melihat kinerja (performance) BKJS selama ini pelaksanaan program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah, telah dilakukan survey di wilayah kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan jumlah responden sebanyak 428 orang yang tersebar di 9 Kecamatan. Target populasi lainnya yang diwawancara adalah instansi terkait yang mempunyai program penanaman jaringan utilitas dan aparat Pemda DKI lainnya termasuk aparat BKJS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya program penanaman jaringan utilitas di bawah tanah harus dilakukan secara profesional, tidak merugikan wasyarakat dan pemborong yang melaksanakan penanaman harus mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan oleh BKJS. Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa eksistensi BKJS didalam mengeluarkan ijin penanaman (IPJS) masih diragukan oleh instansi lainnya terbukti masih diperlukan survey ulang oleh instansi lainnya walaupun Surat ijin sudah dikeluarkan oleh BKJS. Kesimpulan dari studi ini adalah perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan BKJS termasuk pola manajemennya sehingga operasional BKJS lebih efisien. Untuk itu peran serta swasta memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan Daerah Manfaat Jalan (DMJ) sebagai tempat terkumpulnya semua jaringan utilitas di bawah tanah."

"Program Peningkatan Kualitas Permukiman dilaksanakan tahun 2018-2022 pada 220 RW Kumuh dari total 445 RW Kumuh di DKI Jakarta yang berupa penataan fisik melalui peningkatan jalan lingkungan, trotoar, drainase lingkungan, penerangan jalan umum, septictank komunal, IPAL komunal, penghijauan, dan persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak program terhadap harga tanah di DKI Jakarta serta menguji hubungan spasial dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah khususnya di lokasi Transit Oriented Development Dukuh Atas dan Istora Senayan. Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga tanah sedangkan variable independennya merupakan dummy treatment RW kumuh yang mendapatkan program dengan memasukkan variabel kontrol yang relevan. Data yang digunakan adalah level RW Kumuh serta sub sampel RW tidak kumuh di DKI Jakarta. Dengan menggunakan metode Staggered Difference in Differences didapatkan bahwa nilai pertumbuhan harga tanah pada lokasi penataan memiliki tingkat signifikansi yang lemah dan dapat meningkatkan harga tanah rata-rata hanya sebesar Rp. 68.919,-/m2 dibandingkan dengan RW yang tidak mendapatkan program peningkatan kualitas permukiman. Sementara itu pada analisis spasial menambahkan variable penjelas antara lain tingkat kekumuhan, kepadatan penduduk, aksesibilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, ruang publik dan daerah rawan banjir. Dengan menggunakan metode Spatial Durbin Mode diperoleh bahwa faktor-faktor yangmempunyai hubungan spasial dalam mempengaruhi harga tanah secara langsung dan tidak langsung yaitu kepadatan penduduk, tingkat kekumuhan, fasilitas pendidikan, ruang publik dan rawan banjir. Selain itu, penelitian ini juga mengukur harga tanah dalam klaster RW dengan menggunakan metode LISA (Local Indicator Spatial Asociation) serta mengkaji pengelompokan spasial yang signifikan di sekitar wilayah pengamatan.

---

The Urban Settlement Quality Improvement Program was implemented in 220 slum areas (RW) out of a total of 445 slum areas in DKI Jakarta from 2018 to 2022. The program focused on physical design through improving environmental roads, sidewalks, environmental drainage, public street lighting, communal septic tanks, communal wastewater treatment plants (IPAL), greening, and waste management. This study aims to measure the impact of the program on land prices in DKI Jakarta, particularly in the transit-oriented development locations in Dukuh Atas and Istora Senayan, as well as spatial factors affecting land prices. The dependent variable used in this study is land price, while the independent variables include a dummy treatment for slum RWs that received the program with the inclusion of relevant control variables. The data used include slum RW levels and sub-samples of non-slum RWs in DKI Jakarta. Using the Staggered Difference in Differences method, it was found that the increase in land prices in the developing areas had considerably weak statistical significance and only increased the average land price by Rp. 68,919 per square meter compared to RWs that did not receive the settlement quality improvement program. The spatial analysis added explanatory variables such as slum level, population density, accessibility, health facilities, educational institutions, shopping malls, public spaces and flood-prone areas. Using Durbin spatial model method, it was found that direct and indirect factors affecting land prices are population density, slum level, educational institutions, public spaces and flood-prone areas. In addition, this study measured land prices in RW clusters using the Local Indicator Spatial Association (LISA) method and examined the significant spatial clustering around the observation area."

"Studi tentang keluarga perkotaan (urban family) mulai menarik perhatian para ahli sosiologi sejak pertengahan abad ke 19. Ada beberapa sebab yang mendorong perkembangan torsebut. Darongan utama terletak pada perkembangan kehidupan social baik di Eropa maupun di Amerika yang sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan besar dengan pertumbuhan industri moderen. Pada saat itu proses industrialisasi dan urbanisasi berlangsung sangat cepat. Sistem kelas sosial masih, berperan sementara struktur sosial yang baru mulai berkembang. Hubungan-hubungan keluarga sangat berpengaruh pada keadaan ini. Hak, kewajiban dan tanggung jawab individu terhadap keluarga dan masyarakat, terutama masyarakat yang mendasarkan ikatannya pada hubungan-hubungan primer, mulai dipertanyakan dan tertantang, demikian,juga sebaliknya. Dalam periode abad ke 19 kebanyakan studi dalam bidang ini terutama menekankan pada perkembangan pranata keluarga. Pada saat itu banyak teori-teori tentang sistem keluarga diperkenalkan. Namun pada pertengahan abad ke 19 dan permulaan abad ke 20, studi tentang keluarga beralih tekanan, yaitu tidak lagi pada pengkajian tentang perkembangan pranata keluarga, tetapi menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial dikaitkan dengan perubahan-perubahan keluarga. Ada 2 orang tokoh yang dianggap oleh Nisbet sebagai pelopor dalam analisa perubahan keluarga, yaitu Frederic Le Play (1806-1882) dan Frederich Engels (1820-1895). Le Play dengan tulisannya yang tersohor Les Ouvier Europeans (The European Workers) - 1855, dianggap mewakili pandangan konservatif yaitu pandangan yang bersifat menentang ide-ide yang terkandung dalam dua revolusi besar, yaitu industrialisme dan revolusi Perancis, seperti demokrasi, teknologi dan sekularisasi serta sebaliknya mempertahankan etas tradisi, khususnya tradisi abad pertengahan`'. Le Play sangat cemas menyaksikan makin hilangnya kekuasaan dan wibawa keluarga, gereja dan kerukunan hidup. Sebaliknya is bereaksi sangat keras terhadap gejala yang disebutnya efek otomisasi (atomizing effect), karena desakan-desakan teknologi, industrialisasi dan pembagian kerja?"

"Terjadinya perbedaan dari distribusi pendapatan antar daerah dan distribusi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah merupakan satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi selama bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah satu dengan yang lain. Dilakukannya satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah masih belum mampu memperkecil adanya ketimpangan tersebut, dimana terlihat adanya perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita dan infrastruktur di daerah yang disebabkan karena minimnya pengeluaran pembangunan di daerah.Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi daerah melalui Indeks Williamson, faktor-faktor yang dianalisa tersebut adalah PDRB, Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran daerah untuk Pembangunan selama masa sebelum dan sesudah krisis.Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data 30 propinsi di Indonesia tahun 1989-2003, dengan variabel terikat adalah ketimpangan daerah (yang diukur dengan Indeks Williamson) dan variabel bebas berupa pendapatan per kapita, pengeluaran daerah dan Dummy Krisis untuk pembangunan. Pendugaan dilakukan dengan metode ordinary Least Square (OLS).Dari hasil analisa ditemukan bahwa terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah disebabkan oleh tingginya pendapatan perkapita DKI Jakarta yang menyebabkan ketimpangan di Pulau Jawa dan tingginya pendapatan perkapita di Kalimantan Timur yang menyebabkan ketimpangan di luar Pulau Jawa.Interprestasi analisa model regresi menunjukan bahwa ketimpangan daerah dengan melihat faktor migas dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah pada saat 2 tahun sebelumnya dan terjadinya krisis ekonomi. Sedangkan ketimpangan daerah tanpa melihat faktor migas dipengaruhi oleh pendapatan perkapita daerah dan pengeluaran pemerintah.Kebijakan terhadap peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah daerah khusus untuk daerah-daerah miskin atau daerah yang tidak kaya dengan migas akan memperkecil ketimpangan antar daerah sebab hasil penelitian melihat bahwa pengeluaran pemerintah lebih banyak dialokasikan kepada daerah kaya (DKI Jakarta) dan daerah kaya migas (Kalimantan Timur dan Riau)."

"Pembangunan kota yang memiliki kepadatan tinggi dikalim sebagai bentuk perkotaan yang sesuai untuk membangun modal sosial. akan tetapi, hubungan antar keduanya belum banyak diinvestigasi secara empiris, sehingga terjadi berbagai hasil yang berlawanan di literatur. Studi ini bertujuan untuk menganalisa peranan bentuk fisik perkotaan terhadap pembentukan modal sosial dengan menggunakan kasus kota metropolitan di Indonesia. Riset ini juga merupakan studi yang pertama kali menganalisa hubungan bentuk perkotaan dengan modal sosial di Indonesia dengan menggunakan Regresi Logistik Multilevel.Hasil empiris menunjukkan bahwa individu yang tinggal di wilayah padat memiliki kemungkinan untuk lebih tidak mengenal tetangganya, lebih tidak mempercayai orang lain dan kurang aktif dalam kegiatan masyarakat. Sedangkan, konektivitas jalan memiliki hubungan yang positif dengan tingkat bridging trust akan tetapi justru memiliki jaringan sosial (social network) yang lebih rendah. Selain itu, keberadaan berbagai fasilitas publik ternyata sama sekali tidak berhubungan dengan pembentukan modal sosial. Dengan data agregat, studi ini belum bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik. Akan tetapi, para pembuat kebijakan perlu memikirkan peranan bentuk perkotaan terhadap pembentukan modal sosial.

---

High-density urban development is claimed as a suitable urban form in enhancing social capital. However, the relationship between those two variables has not been well empirically explored, leading to the emergence of competing results in the literature. This study aimed to investigate the role of urban physical arrangement or urban form in the social capital formation using Indonesian metropolitan cities as a case study. This research was also the first empirical study to investigate the association between urban form and social capital in Indonesia. The multilevel logistic regression was used to investigate the association between the urban form and several indicators of social capital.The findings revealed that individuals in high residential density areas were less likely to know their neighbours, had lower levels of bridging trust, and less involved in the communitys activities. Meanwhile, street connectivity appeared to have a positive association with bridging trust but negatively related to social networks. Moreover, the land use mix did not seem to be significantly associated with any social capital variables. However, the aggregated data of urban form limited our ability of the present study to provide specific policy recommendations. Nonetheless, this study would still suggest that urban planners and policy makers should be mindful to consider that urban form features might influence the development of social capital."

"Sejak diperkenalkan penggunaan media pembayaran elektronis terus berkembang, namun proprosi uang tunai masih dominan digunakan dalam pembayaran transaksi rumah tangga di Indonesia. Besarnya penggunaan uang tunai, disamping kurang efisien juga berdampak terhadap aktivitas transaksi ekonomi yang tidak tercatat shadow economy. Peningkatan efisiensi transaksi pembayaran telah menarik peneliti dan pembuat kebijakan mengkaji dan mendorong konsumen rumah tangga lebih banyak menggunakan media pembayaran elektronis dibandingkan dengan media pembayaran uang tunai less cash society. Studi ini menganalisis keputusan rumah tangga dalam memilih media pembayaran untuk bertransaksi, dengan perhatian utama pada dua hal. Pertama, mengkaji pengaruh persepsi rumah tangga terhadap atribut kemudahan identifikasi transaksi anonymity terkait besarnya penggunaan media pembayaran uang tunai. Kedua, mengkaji dan mengidentifikasi pengaruh atribut yang melekat pada media pembayaran seperti keamanan, kemudahan, biaya, reward, dan acceptance terhadap keputusan rumah tangga dalam menggunakan media pembayaran elektronis serta bagaimana proses pengambilan keputusan pilihan rumah tangga tersebut dilakukan. Studi ini menggunakan data hasil survei terhadap rumah tangga perkotaan di dua provinsi yang dianggap mewakili wilayah dengan penggunaan media elektronis tertinggi di Indonesia. Hasil pengumpulan data diolah dan dianalisa untuk melihat faktor yang berpengaruh terhadap pilihan media pembayaran dengan menggunakan model pilihan diskrit. Metode ordered logit, digunakan untuk mengetahui perubahan kategori bertingkat kelompok pengguna uang tunai. Sedangkan metode nested logit, dipilih untuk mengkaji dampak atribut terhadap pilihan penggunaan media pembayaran elektronis dan proses pengambilan keputusan rumah tangga. Hasil studi pertama menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemudahan teridentifikasinya transaksi media pembayaran akan berpengaruh terhadap besarnya penggunaan uang tunai. Namun, pada kelompok rumah tangga dengan kelas pendapatan tertentu menengah, kemudahan identifikasi transaksi diperlukan untuk memonitor pengeluaran budget control. Selain itu, pembayaran upah dengan uang tunai dan tipe transaksi bulanan akan meningkatkan penggunaan uang tunai lebih besar. Dari faktor sosial ekonomi, penggunaan uang tunai dalam jumlah besar dipengaruhi oleh pendidikan kepala rumah tangga yang rendah, tingkat pendapatan, jumlah anggota rumah tangga yang banyak, dan kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Sedangkan hasil studi kedua memperlihatkan bahwa keamanan, biaya, reward, dan acceptance secara signifikan memengaruhi probabilitas penggunaan media pembayaran elektronis. Selain itu, hasil estimasi marginal effect menunjukkan perubahan persepsi atribut media pembayaran yang memiliki pengaruh besar adalah tingkat keamanan, pemberian reward, dan biaya. Dapat juga dicatat bahwa rumah tangga pengguna kartu debit dan transfer kredit sangat sensitif terhadap perubahan tingkat persepsi atribut keamanan, biaya, dan acceptance; sedangkan rumah tangga pengguna kartu kredit relatif sensitif terhadap perubahan persepsi atribut reward. Estimasi juga menghasilkan nilai koefisien inclusive value sebesar 0,661 yang menunjukkan proses keputusan rumah tangga dalam menggunakan media pembayaran bersifat bertahap dan membuktikan adanya korelasi di antara media pembayaran elektronis. Kebijakan untuk mendorong penggunaan media pembayaran elektronis dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan rumah tangga tentang kualitas atribut media pembayaran melalui pendidikan dan pemberian informasi. Selain itu, peningkatan kualitas atribut media pembayaran dengan memanfaatkan berbagai fitur teknologi dan efisiensi transaksi juga diperlukan. Dari sisi karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, faktor usia, pendidikan, pendapatan, dan status kepala rumah tangga bekerja, memiliki probabilitas tinggi untuk menggunakan setiap media pembayaran elektronis lebih banyak. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembayarna elektronis lebih segmented pada kelompok berpendidikan dan berpendapatan tinggi serta usia produktif. Kebijakan yang dapat diambil harus tepat sasaran pada target kelompok tersebut.

---

Although in recent years the use of electronic payment media has been growing rapidly in the world and have impacts on economic efficiency, the use of cash for economic transactions is still dominant. Existing studies focused on the macro impact of such transaction in developed countries. However, the studies on the payment method use are relatively limited. This is mainly due to the data limitation at the individual level. Various micro studies to identify the socio economic factors on the choice of cash usage have been attempted, but the focuses to identify the effects of media attribute payments are still limited. This study attempts to analyze household's decision associated with preference of cash and electronic payments using data of 936 urban households in six municipalities in Jakarta and East Java, focusing on the effect of payment system characteristics on the preferred payment method. Discrete choice model is employed as the household's decision can be assumed to follow a sequential process.The use of cash still represents the dominant role in the payment transaction. Cash payment has unique attributes compared to other payment media as it relates to the unidentified transaction factor. This study examines the impacts of the perception of the media attributes of specific payment transactions, specifically the ease of the payment media identification and the effects of characteristics of domestic cash transactions on the amount of use of cash in Indonesia. The study shows that an ordered logit model has been able to explain the factors that influence the magnitude of the use of cash. The results estimation shows that perceptions of the ease of transaction identification on medium of payment will affect the magnitude of the use of cash. In households with middle income class, the ease of transaction identification is required to monitor the expenditure budget control . In addition, the payment of wages in cash and monthly transaction type will magnify the cash usage. Based on the findings in this study, the electronic payment media needs to be utilized on payroll systems and routine household transactions. The amount of cash usage is also influenced by the behavior of cash withdrawal and the amount of money held by households. This findings show that the holding the money is intended for transaction purposes.Thus, to reduce the use of cash, a policy that can be implemented is to build the awareness to reduce the level of households 39 perceptions of the ease of identification of the payment media. In addition, the provision of information related to transaction monitoring can be more precisely implemented. Efforts from the authority to monitor transactions can be done discretely, where the data recording of transactions is carried out as part of the process of filling the transaction order. This procedure is expected to make households feel more comfortable doing transactions. To accommodate the needs of monitoring of transactions by households budget control ,a recording facility providing payment transactions could be one of the viable options for households.The use of payment via electronic payment methods, such as credit transfers, debit cards, credit cards, e money e banking, has several advantages compared to cash payment method. It is due to the reasons that electronic payment methods have time efficiency, lower cost of cash handling and cash management as well as lower security risk. The estimation results indicate that the use of the payment is determined by a variety of variables. Based on the estimation of the nested logit models, it can be shown that security, cost, reward and acceptance significantly affect the probability use of electronic payment methods. In addition, the marginal effect estimation result indicates that the payment method attributes have major influence on the level of security, reward and transaction costs. It should be noted that debit card and credit transfer users are the most sentitive to a change in unit of security, cost and acceptance, and credit card users are more likely affected by the changes in reward. In terms of socio economic characteristics of households, age, education, income, and employment status of household heads have increased the probability to use more electronic payment methods with various result. The ease of access to banking significantly affects the use of all electronic payment methods. These variations may imply that policymakers are required to apply different strategies in different attribute of payment methods and social economics characteristics. The estimation result also indicate that the use model of payment methods is made via sequential decision a nested model , as the inclusive value showed the coefficient of 0.661, which remained consistent with utility maximization framework. This implies that one payment method is more likely to compete with another payment method of the same electronics payments than the payment methods of cash payment alternative. In conclusion, this study confirms attributes that are influential to further induce household's use of electronic payment methods."

"Kota Pangkal Pinang di Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi daerah hinterland berupa industri ekstraktif, pertanian, dan agroindustri dengan komoditas utamanya berupa timah. Namun performa infrastruktur transportasi yang ada masih kurang mampu mendukung kegiatan distribusi sehingga menempatkan Kota Pangkal Pinang berada pada Kuadran III yang termasuk ke dalam kota - kota yang skor performa infrastruktur transportasinya berada pada kelas menengah kebawah di Indonesia. Sehingga Pengembangan Pelabuhan mampu memberikan dampak social dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan instrument berupa kuisoner dalam 4 tahapan dan dianalisa menggunakan SPSS dan teknik Relative Importance Index untuk mengurutkan dampak dari yang terbesar hingga yang terkecil.

---

Pangkal Pinang in Bangka Belitung province is one of the provinces in Indonesia which has the potential of hinterland areas such as extractive industries, agriculture and agro-industry with primary commodities such as tin. However, the performance of the existing transport infrastructure is still less able to support distribution activities thus putting Pangkal Pinang located in Quadrant III belonging to the city - the city transport infrastructure performance scores are in the middle class in Indonesia. Port Development thus able to provide social and economic impact. This study uses the instrument in the form of questionnaires in four stages and analyzed using SPSS and techniques Relative Importance Index to sort the impact from the largest to the smallest."

"City branding merupakan strategi pemasaran pariwisata yang dapat memberikan identitas kota agar dapat bersaing untuk mendatangkan wisatawan dan investor. Dalam membangun city branding Kepulauan Seribu, Pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Kepulauan Seribu melaksanakan suatu kampanye public relations. Tulisan ini membahas bagaimana kondisi city branding Kepulauan Seribu dan bagaimana strategi kampanye public relations Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun city branding Kepulauan Seribu, serta peran kampanye terhadap city branding Kepulauan Seribu. Hasil analisis menunjukkan Sudin Parekraf Kepulauan Seribu menerapkan strategi kampanye public relations dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan kampanye yang meliputi pameran pariwisata, festival musik, event olahraga, ajang pemilihan duta wisata, dan publikasi online. Kampanye tersebut berperan dalam membangun city branding Kepulauan Seribu karena memenuhi dua kriteria city branding, yakni attributes (menunjukkan karakter Kepulauan Seribu) dan ambassadorship (menginspirasi masyarakat untuk berwisata ke Kepulauan Seribu).

---

City branding is a tourism marketing strategy that can provide a city identity so that it can compete to bring in tourists and investors. In building the city branding for Kepulauan Seribu, the provincial government of DKI Jakarta through Kepulauan Seribu Tourism and Creative Economy Sub-Department conducted a public relations campaign. This paper discusses the condition of the city branding of Kepulauan Seribu and how the public relations campaign strategy of DKI Jakarta Provincial Government in building the city branding of Kepulauan Seribu, as well as the role of the public relations campaign on the city branding of Kepulauan Seribu. The result shows that Kepulauan Seribu Tourism and Creative Economy Sub-Department implements public relations campaign strategy by holding various campaign activities including tourism exhibitions, music festivals, sports events, tourism ambassador events, and online publications. The campaign plays a role in building the city branding of Kepulauan Seribu because it fulfills two city branding criteria, namely attributes (showing the character of Kepulauan Seribu) and ambassadorship (inspiring people to travel to Kepulauan Seribu)."