Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) pasca reformasi. Penelitian ini dinilai penting karena belum ada Tesis yang membahas permasalahan ini. Disamping itu penelitian ini bisa memberikan masukan mengenai prospek hubungan TNI dan Polri ke depan dan bisa diketahui juga sebab-sebab konflik antara TNI dan Polri.Tesis ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian pembahasan, yaitu tentang hubungan TNI dan Polri sebelum masa reformasi, realisasi pemisahan TNI dan Polri, serta hubungan TNI dan Polri ke depan.Permasalahan yang ingin dibuktikan oleh Tesis ini adalah mengapa harus ada pemisahan TNI dan Polri, bagaimana dampak dari penetapan TAP MPR-RI No. VI dan VII Tahun 2000 yang berisi realisasi pemisahan TNI dan Polri, dan bagaimana prospek hubungan TNI dan Polri ke depan.Dengan menggunakan empat kerangka teori, yaitu profesionalisme militer, keamanan nasional (National Security), konflik TIN dan Polri, dan hubungan sipil militer. Akhirnya Tesis ini berkesimpulan bahwa pemisahan TNI dan Polri harus dilakukan karena kedua institusi itu mempunyai tugas yang berbeda. Realisasi pemisahan TN1 dan Polri berdampak pada intensitas konflik semakin kentara. Kemudian prospek hubungan antara kedua institusi itu ke depan akan diwarnai banyak bentrokan kalau tidak secepatnya ditetapkan suatu konsep keamanan nasional yang jelas.Bentrokan antara TNI dan Polri lebih dipicu oleh dua hal yaitu perebutan lahan dan persaingan korps organisasi. Hubungan antara tentara dan polisi dilapangan secara intensif dalam berbagai arena bisnis gelap dan menjadi backing dalam jaringan judi togel dan narkoba merupakan wahana yang rawan terjadinya konflik antara keduanya.Dalam rangka membangun hubungan yang ideal antara TNI dan Polri penting kiranya supaya kedua institusi itu mulai untuk mereduksi peran mereka dalam berbagai urusan yang di luar tanggungjawabnya. Dengan berdasar pada politik keamanan yang ada maka pengaturan pemisahan atas tugas pertahanan yang di dalamya TNI sebagai komponen utama dan untuk urusan keamanan umum (kamtibmas) dengan Polri sebagai komponen utamanya perlu diperjelas hubungan dan mekanismenya.

---

After Reformation of Relationship between TNI and POLRI in 2000-2004: Problem and ProspectusThis thesis will discusses of relationship after reformation between Polri and TNI. This research is important because there is no thesis discussed with this problem. Beside that is this research can be included between prospect Polri and TNI in the future and can also known conflict between Polri and TNI.

Classification this thesis as three part discussed, that is about relationship before during Poll and TNI reformation, realized of separation in Path and TNI, and relationship between Polri and TNI in the future.

The problem want to be proofed by this thesis is why must be discrimination in Pohl and TNI, how to impact for TAP MPR-RI No. VI and VII in 2000 decision is realize substance of separation Polri and TNI, and how to the prospect relationship between Polri and TALI in the future.

By the purpose four theoretical framework, that is Military Professionalism, National Security, Conflict of Polri and TNI, and relationship between civil and military, and the end this thesis is conclusion that separation in Polri and TNI must be do it because the job in two institution is the different Realize of separation Polri and TNI will indicated more visible to intensity with the conflict. And then prospect of relationship between two institution for the future will many clash if does not clearly concept of constituent in National Security.

In the draft to build up for ideal relationship between Paid and TNI, maybe this important so that two institution will begin to reduction for their job in the other responsibility. By the basic at character in Security political there is separation function in the security of duty in TNT as primary component and for the General Security of duty (Kamtibmas) by the Polri as primary component must be clearly for mechanism and relationship."

"Lepas dari kontroversi yang ada dan pengertian yang diputuskan oleh mahkamah Konstitusi bahwa Pilkada bukan Pemilu atau sebaliknya, Pilkada tetap merupakan sebuah ajang politik, proses pelembagaan demokratisasi dalam rangka memilih kepala pemerintahan di tingkat regional untuk rnendapatkan legitimasi politik yang kuat dari rakyat. Dalam prosesnya, tenw ada banyak kepentingan - kepentingan politik yang bermain, secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses pemilihan dan kualitas cut-put yang dihasilkan. Tidak terlepas juga purnawirawan TNI dan Polri sebagai salah satu komponen keluarga besar ABRI, yang secara hukum mereka adalah masyarakat sipil yang tidak lagi bertugas di kesatuan dan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, turut menjadi kekayaan keragaman latar belakang pemilih di Indonesia.Pada kegiatan Pilkada Kota Bandar Lampung yang lalu purnawirawan TNI dam Polri yang berdomisili di Kota Bandar Lampung turut memberikan aspirasi politiknya dalam kegiatan tersebut. Perubahan politik internal ABRI tersebut dengan sendirinya juga membawa perubahan pada Purnawirawan baik secara institusi ataupun secara individu sebagai komponen dari Keluarga Besar ABRI, hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat selain hubungan yang ada selama ini secara institusional, juga disebabkan kenyataan yang ada seperti yang dikatakan oleh Brigjen TNI Saurip Kadi dalam Dwi Fungsi dan Penampilan TNI adalah, menyadari bahwa purnawirawan walaupun secara struktural maupun secara institusional tidak punya hubungan dengan lembaga ABRI di era reformasi, namun kenyataannya lingkungan di mana mereka berada tidak terpebaskan dari pengaruh kultur ABRI yang mereka bawa (semasa anggota ABRI aktif), hal ini cukup menggugah perhatian peneliti untuk mengetahui kecenderungan prilaku memilih pumawirawan TNI dan Poin Kota Bandar Lampung pada kegiatan Pilkada Kota Bandar Lampung.Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana cara purnawirawan TNI dan Poin memberikan suaranya pada Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, dan bagaimana purnawirawan TNI dan Poin menyatakan aspirasinya mengenai isu - isu yang dinyatakan para kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta bagaimana pendapat pumawirawan TNI dan Paid terhadap kandidat yang ikut di dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2005.Tujuan dari penelitian ini adalah; mencoba mengetahui dan menganalisis cara purnawirawan TN! dan Polri memberikan suaranya pada Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, kemudian mencoba mengetahui dan menganalisis pumawirawan TNI dan Polri dalam menyatakan aspirasinya mengenai isu - isu yang dinyatakan para kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta mencoba mengetahui dan menganalisa pendapat pumawirawan TNI dan Polri terhadap kandidat yang ikut di dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2005.Metodologi yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma positivisme, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dengan teknik pengumpulan data melalui dua cara yaitu data sekunder dan data primer. Untuk data primer, informasi akan diperoleh melalui wawancara mendalam - in-depth interview, dan dibantu dengan suatu guide interview . Laporan akan dituangkan dalam bentuk naratif. Untuk menjamin keabsahan penelitian, perlu adanya kredibilitas sumber tentang isu - isu yang potensial , hal itu menjamin keotentikan dart informasi yang diperoleh. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dari data ? data kepustakaan baik dari menelusuri studi - studi atau literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini, bernaung didalam ilmu Komunikasi Politik diantaranya Teori Perilaku Pemilih, Persuasi, Propaganda, dan Retorika. Penelitian ini juga menggunakan tradisi penelitian konstruktivis, dan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah kepatuhan akan sebuah kebijakan yang diteruskan dengan suatu perintah adalah merupakan karakteristik kaum militer, adanya sistem komando yang mengharuskan setiap anggota untuk tunduk dan patuh pada perintah atasannya, serta para purnawirawan dalam menentukan suaranya terjadi proses membujuk dan dibujuk didalam perbincangan antara sesama pumawirawan tersebut, dan berdasarkan landasan pandangan yang sudah ada didalam tiap - tiap diri purnawirawan serta informasi yang masing - masing mereka miliki, didalam proses komunikasi interpersonal tersebut terjadi saling bujuk dan memberikan informasi tambahan sebagai referensi untuk direnungkan kemudian oleh para purnawirawan TNI dan Polri. Perhatian purnawirawan TNI dan Polri terhadap isu atau program yang ditawarkan kandidat peserta pemilu, lebih banyak menyoroti isu pendidikan. Agar pandangan mereka terhadap permasalahan yang dihadapi Kota Bandar Lampung ini dapat dijadikan masukan bagi pihak kandidat, dan dijadikan salah satu perhatian atau prioritas dalam program kerja kandidat jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung perode 2005 - 2010, sebagian pumawirawan atau key informan lebih banyak menggunakan jalur hubungan personal antar para purnawirawan, hal ini memperlihatkan solidaritas tinggi dengan sesama purnawirawan.Personal kandidat, bagi purnawirawan TNI dan Polri merupakan seberapa mampu dan sebaik apa tingkat pendidikan yang dimiliki kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung. Selain itu personal kandidat bagi purnawirawan adalah dengan melihat karir yang dimiliki oleh kandidat pada saat mencalonkan diri sebagai kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta tidak pernah bermasalah dengan hukum di negara kita. Penampilan fisik juga menjadi landasan personal kandidat baik atau tidak menurut key informan, seorang calon pemimpin yang baik ia juga harus mempunyai penampilan personal yang baik, adapun pesona personal yang dimaksud adalah penampilan, pembawaan yang segar, rapih dan gagah serta berkharisma. Key informan mengetahui siapa dan bagaimana kandidat atau personal kandidat peserta pilkada Kota Bandar Lampung, mereka mengetahuinya melalui media dan non media, mulai dari surat kabar, selebaran, melalui kegiatan kampanye, sampai pada dimana informasi diperoleh dan orang - orang terdekat key informan seperti istri, anak dan juga teman - teman sesama purnawirawan."

"Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945,maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitudengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yangmemiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI.Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI danbertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun padamasa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom danmandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, danPOLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukantiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanandi Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRIdalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkaitdengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI ? POLRI.Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles EMerriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh JimlyAsshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel PHuntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini padadasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI ?POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitianini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis danyuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian inidilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanandan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran danfungsi TNI ? POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupuntidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untukitu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisikekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkaitdengan peran dan fungsi TNI ? POLRI agar pada masa mendatang dapat berperanoptimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

---

AbstractIn order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), thesustainability of state must be maintained with strong security and national defence. TheInstitutions which have functions and roles of security and defense are the ArmedForces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI wereunited in one institution named ABRI. But now the institution is separated and becametwo autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus,TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on thisbackground, I proposed three issues; how is the different functions of security anddefence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI inthe security and state defence; what is problem related to the separation of thefunctions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussedusing the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors oforganizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state andlevel of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of thestate. The object of this research is basically about legislation that is closely related tothe military - police and security and national defense. Regard to the object of thisstudy, the type of research is a normative juridical approach to the study of historicaland juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is donethrough library research and will be presented in a descriptive-analytical. The resultsshowed that the dichotomized of security and defence function has made regulationswhich is bordering the functions and roles between TNI ? POLRI. Thus regulations areclearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it?s cause several problemduring the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gapin terms of setting the security and national defence related to the role and functions ofthe TNI - POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival ofthe nation and the State of Indonesia."

"Pembahasan tentang TNI dan Polri tentang ?Pertahanan dan Keamanan"telah berlangsung semenjak era Orde Baru dan lebih sering dalam era Reformasisekarang ini.Istilah "keamanan" atau "security" telah menimbulkan kerancuan (seman-tic confusion), pengertian yang berbeda-beda, seperti world security nationalsecurity, homeland security, internal security, industrial security dan sebagainya. Ini sering dikaitkan dengan tugas TNI dan Polri."

"Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum. Anggota TNI dan POLRI dilarang memilih dalam pemilihan umum, sementara UUD 45 menjamin hak untuk memilih dalam pemilihan umum bagi semua warga negara Indonesia (yang sudah berusia 18 tahun atau lebih) dan dalam prinsip hak asasi manusia, hak memilih merupakan hak setiap individu sebagai warga negara. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan sebagai berikut: (a) Mengapa terjadi pelarangan hak untuk memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri? (b) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hak memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum?, (c) Bagaimana persepsi anggota TNI dan Polri dalam menyikapi hak memilih mereka? (d) Bagaimana Hak memilih anggota TNI dan Polri dalam perspektif hak asasi manusia?, dan (e) Apa yang sepatutnya dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam pemenuhan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri pada pemilihan umum?Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan historis dan deskriptif,, dilakukukan dengan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Informan berasal dari anggota TNI, Polri dan masyarakat sipil, sedangkan narasumber dipilih dari dari kalangan TNI dan Polri, peneliti, akademisi, anggota DPR, dan praktisi hak asasi manusia. Janis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan purposive sampling dan wawancara terfokus.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: a) Pembatasan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilihan terjadi mulai pemilu ke-2, yaitu pemilu tahun 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, pemilu 1997 dan pemilu 1999, sebagai konsekuensi atas diangkatnya perwakilan TNI dan Polri dalam legislatif; b) Persepsi masyarakat dan persepsi anggota TNI dan Polri terhadap hak memilih anggota TNI dan Pohi beragam, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan berbagai argumen; c) Dalam perspektif hak asasi manusia bahwa hak memilih anggota TNI dan Polri adalah hak asasi individu TNI dan Polri sebagai warga negara yang harus diberikan. Pembatasan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan UUD 45. Hasil penelitian menyarankan bahwa: a) Perlu merevisi undang-undang yang membatasi hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dan menyiapkan mekanismelperaturan pelaksananya; b) Perlu mempercepat proses reformasi TNI dan Polri; c) Perlu regulasi tegas untuk mencegah pemanfaatan hierarki komando yang mengarahkan orientasi politik anggota TNI.; dan d) perlu diberikan pendidikan politik, demokrasi, hukum dan hak asasi menusia yang balk kepada anggota TNI dan Polri.

---

General elections as a tool for community to provide their political rights to vote and elected which conducted in a direct, general, free, and secret manner. As arranged in article 22E paragraph (1) of National Constitution 1945, article 43 paragraphs (1), (2) and (3) of Human Rights Law 1999, article 25 of International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR). The right to vote and elected as a rights for Indonesia citizens without any discrimination, according to regulation in article 27 paragraph (1) and article 281 paragraph (2) of National Constitution 1945. Although, in Indonesia has law which limitate the right to vote for military and police officials as follows: article 145 of Law No. 12 Year 2003 on General Elections for House of Representative and Regional People's Representative Council, article 102 of Law No. 23 Year 2003 on Regional Government, article 28 paragraph 2 of Law No. 2 Year 2002 of Indonesia Police, article 39 paragraph 4 Law No. 34 Year 2004 on Indonesia Military. Based on that, hoisted questions as follows: (a) why it has restrictions on the right to vote for military and police officials? (b) how the community perceptions on the right to vote for military and police officials? (c) how the military and police officials perceptions in order to response their right to vote? (d) how the right to vote for military and police officials in human rights perspective? (e) what should House of Representative perform as legislative agency and government as executive agency in regulate of the right to vote for military and police officials in general elections?

This research has using qualitative descriptive type which conducted by library and field research. The informants are from military officials, police officials and civil community, subsequently the resources elected from military, police, researchers, academicians, house of representative members, and human rights practitioners. The type of data which used is composed from secondary and primary data which obtained by using sampling purposive and focus interview.

According to this research could be summarized that: a) Limitations of the right vote for military and police officials in general election started from second general elections in 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 and 2004. That limitations as consequence on elected as House of Representative members from military and police officials; b) a variety of community perception on the right to vote for military and police officials, there are some agree and disagree with many reasons; c) diverse military and police view on the right to vote, there are some agree and disagree with many reasons; d) in human rights perspective that the right to vote for military and police officials as individual rights also a citizens that have to given. The limitations of the right to vote for military and police officials aligned with article 22E paragraph (2), article 27 paragraph (1), article 28 paragraph (1) and article 281 paragraph (1) of National Constitution 1945, article 43 paragraph (1), (2) and (3) of Human Rights Law No. 39 Year 1999, and article 25 of 1CCPR. Therefore, it needed efforts to response the right to vote for military and police officials are: a) the right to vote for military and police officials should arranged immediately in a policy which prepared by government; b) to process shortly of military and police reforms and to prepare clear and legal regulations; c) to put attention on welfare from military and police officials; d) should have stern regulations to prevent using of commando hierarchy which deliver to the political orientation for military and police officials; e) to give a good political, democracy, legal and human rights education for military and police officials."

"Pembinaan karakter dalam lingkup tni-polri merupakan hal yang penting untuk dilakukan demi terciptanya bangsa dengan karakter yang baik. Maka dari itu, pendidikan karakter menjadi kunci dasar untuk menghasilkan insan Indonesia yang cakap"