Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PERTAMINA sebagai BUMN di bidang Minyak dan Gas Bumi, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan security of supply atau kemampuan menjaga kelancaran penyediaan BBM secara berkesinambungan untuk seluruh Indonesia. Dalam hal ini Direktorat Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri mendapat tugas untuk memantau secara terns menerus, mengkaji berbagai aiternatif dan membuat langkah-langkah antisipasi terhadap perkembangan antara kebutuhan dan penyediaan BBM dari setiap Depot Penampungan yang ada.Permasalahan yang timbul sejak tahun 1989 di Propinsi Riau adalah pada bidang suplai dan distribusi bahan bakar : premium, kerosene dan solar. Hal ini terjadi adalah karena keterbatasan kapasitas dan frekuensi suplai melalui tanker ke Depot Siak. Problem ini hams dapat di antisipasi dan dipecahkan oleh Direktorat PPDN. Depot Dumai menerima BBM dari Kilang Dumai, dan Depot Siak menerima dari Kilang Sei Palming dengan perantaraan tangker.Kapasitas dari jetty yang ada di Depot Siak pada sungai Siak saat ini tidak dapat melayani tangker diatas kapasitas 2200 DWT. Peningkatan frekuensi kapal tangker akan menyebabkan kesibukan pada lalu lintas di Sei Siak, dan akan membahayakan dari segi safety serta kenyamanan lingkungan. Selanjutnya, akan meningkatkan ongkos transportasi melalui taut. Oleh sebab itu, alternatip lain dari transportasi atau pola suplai perlu dipertimbangkan serta diperlukan pemecahan persoalan secara teknis dan ekonomis.Total biaya dari sistim suplai saat ini diperhitungkan dapat mencapai US. 1,194,889,000. pada tahun 201712018. Alternatip usulan yang diajukan untuk pola suplai adalah projek pipanisasi yaitu : Menggunakan tangki timbun Depot Dumai sebagai supply point dengan biaya investasi : U$.100,535,061.000 Pay-Back Period : 6,85 tahun NPV U$.123,295,000 dan IRR : 25,90 %.Dari hasil analisa ekonomi, disarankan bahwa usulan proyek pipanisasi diatas layak untuk penelitian lebih lanjut secara detail."

"ABSTRAKPengembangan sistem informasi yang menangani suplai dan distribusi BBM di PERTAMINA Unit PPDN IV belum dirancang sebagai suatu sistem pendukung keputusan, sehingga belum mampu mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan.Sistem informasi yang baik selalu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan user. Rancangan Sistem Pendukung Keputusan Manajemen Suplai dan Distribusi BBM ini diawali dengan mengajukan questionnaire kepada Kepala Pengadaan PERTAMINA Unit PPDN IV, untuk menggali kebutuhan terhadap informasi yang diharapkan dapat menunjang proses pengambilan keputusan.Rancangan Sistem Pendukung Keputusan ini terdiri dan empat subsistem utama, yaitu :1. Rancangan Sistem Informasi / AplikasiDidahului dengan analisis terhadap sistem informasi pengelolaan suplai dan distribusi BBM yang digunakan saat ini untuk mengetahui kekurangan dan kelemahannya, kemudian membuat diagram arus data dan rancangan integrasi sistem aplikasi suplai dan distribusi BBM.2. Rancangan Tampilan GrafisData dan laporan operasional suplai dan distribusi BBM yang dikumpulkan dari depot/instalasi disusun dalam bentuk tabel, dan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafis untuk memudahkan analisa.3. Rancangan Skenario Pola Suplai dan Distribusi BBMDiawali dengan pengumpulan data karakteristik Instalasi / Depot / Terminal Transit, data actual thruput tiap lokasi, serta pola suplai dan distribusi BBM yang berlaku saat ini, kemudian membuat penggambaran secara grafis skenario pola suplai dan distribusi BBM secara komprehensif pada berbagai kondisi yang mungkin terjadi di lapangan.4. Rancangan Tampilan Sistem Pendukung KeputusanPada dasarnya rancangan tampilan Sistem Pendukung Keputusan ini merupakan gabungan dari rancangan-rancangan yang dibuat sebelumnya, kemudian disusun dalam bentuk tampilan menu untuk memudahkan user dalam menggunakannya.Pembahasan mengenai pemanfaatan Sistem Pendukung Keputusan ini diuraikan dengan mengacu kepada tampilan menu utama dan memberikan contoh penerapan dalam proses pengambilan keputusan pada pengelolaan suplai dan distribusi BBM.Faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) dalam penerapan rancangan Sistem Pendukung Keputusan Manajemen Suplai dan Distribusi BBM tidak terlepas dari keputusan pemakai (user needs) pada saat memanfaatkan sistem ini dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: akurasi data / informasi, ketepatan waktu, kelengkapan informasi, relevansi dengan permasalahan, serta kemudahan dalam penggunaan.

---

ABSTRACTThe development of information systems which handle fuel oil supply and distribution at PERTAMINA Domestic Supply and Marketing Unit IV is not designed yet as a decision support system, so that it's not yet capable to supporting the management in decision-making.A good information system is designed with take notice of user needs. The design of Decision Support System of Fuel Oil Supply and Distribution Management is began with proposed questionnaire to Head of Supply PERTAMINA Domestic Supply and Marketing Unit IV, intend to explore user needs in information which is expected could be supporting decision-making process.Decision Support System design consist of four main subsystems, as follows:1. Information / Application System DesignTo begin with analyzed the existing information systems which handle fuel oil supply and distribution, intend to discover weaknesses and disadvantages, then prepared the Data Flow Diagram and integrated application systems fuel oil supply and distribution.2. Graphics Display DesignThe operational data and reporting of fuel oil supply and distribution which is collected from depots was arranged in table's format and then appeared in graphic?s format, in order to easier in analysis.3. Scenario in Fuel Oil Supply and Distribution Pattern Design To began with data characteristic of depots, actual thruput in each location, and also existing fuel oil supply and distribution pattern collecting, then prepared illustration of scenario in fuel oil supply and distribution pattern graphically in comprehensive way on various conditions which possibly occurred on field.4. Decision Support System Display DesignBasically, Decision Support System Display design represents combination of several designs which prepared previously, then arranged in a menu display to make easy to use.Discussion about utilization of Decision Support System is explained based on main menu display and presented some examples of implementation in decision-making process on management fuel oil supply and distribution.The critical success factors in implementation Decision Support System of Fuel Oil Supply and Distribution Management Design is inseparable with user needs at the moment when use this system in decision-making process, as follows: data / information accuracy, timeliness, information completeness, relevance with the problems, and easy to use.

---

"

"Efisiensi biaya dalam memproduksi suatu produk sangat penting bagi suatu perusahaan atau industri karena dengan demikian akan menciptakan keunggulan kompetitif (competitif advantage) dalam persaingan antar industri di pasar global. Oleh karena itu, pengukuran tingkat efisiensi dalam suatu proses produksi memiliki urgensi yang tinggi dalam suatu perusahan atau industri agar suatu perusahaan atau industri dapat mengetahui apakah mereka telah beroperasi pada suatu tingkat yang efisien.Banyak metoda yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut, Yaitu : Indikator Sederhana (Biaya rata-rata, Indikator produktivlias parsial, Total faktor produktivitas), Operational Research (Data Employment Analysis, Free Disposal Hull), dan Pendekatan Ekonometrik (Regress biaya frontier).Dengan menggunakan Pendekatan ekonometrik regresi fungsi biaya stokastik frontier pengadaan tenaga listrik PLN, selama jangka waktu 1994-2002, terindikasi bahwa masuknya partisipasi pembangkit listrik swasta dalam sistim pengadaan kebutuhan tenaga listrik nasional dengan menyuplai tenaga listriknya ke PLN memiliki pengaruh yang positif dalam struktur dan efisiensi biaya PLN.Dari hasil estimasi maximum likelihood, model yang memasukkan variabel harga pembelian tenaga listrik dari pihak luar ke dalam persamaan fungsi biaya PLN, memiliki nilai yang negatif. Adanya pembelian tenaga listrik dari pihak luar juga membuat elastisitas output PLN menjadi elastic (E > ( II), di mana jika PLN tidak melakukan pembelian tenaga listrik dari pihak luar elastisitas outputnya adalah inelastis (c < 11 ). Dari penurunan Kurva biaya total rata-rata (AC) dan biaya marginal (MC), model yang memasukkan variabel pembelian tenaga listrik dari pihak luar memiliki struktur biaya rata-rata yang jauh lebih rendah dari model yang tidak memasukkan variabel pembelian tenaga listrik dari pihak luar.Dari hasil prediksi x-inefisiensi untuk tiap-tiap wilayah operasional PLN selama periode 1994-2002 menunjukkan bahwa biaya penyediaan tenaga listrik seluruh wilayah operasional PLN dengan adanya pembelian tenaga listrik dari pihak luar melebihi 35.3% dari tingkat minimum frontier. Sedangkan dengan tanpa adanya pembelian tenaga listrik dart pihak luar, biaya pengadaan tenaga listrik seluruh wilayah operasional PLN berada pada 42.8% dari tingkat minimum frontier. Berarti dengan adanya pembelian tenaga listrik dari pihak luar telah memperbaiki efisiensi biaya PLN dengan wilayah operasionalnya secara total."

"Pelaksanaan Kerjasama konsesi air minum DKI Jakarta antara PAM Jaya dan PT. PALYJA dan PT. AETRA, sejalan dengan adanya amandemen Perjanjian Kerjasama pada tahun 2001 Kerjasama sudah diupayakan oleh para pihak untuk lebih transparan melalui mekanisme rebasing untuk program lima tahunan (saat ini sudah dalam pembahasan Rebasing periode 5 tahun ke tiga, 2008-2012). Secara ekonomis, investasi yang ditanamkan oleh konsesioner masih menguntungkan karena adanya mekanisme watercharge/imbalan air yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada konsesioner. Dukungan Pemerintah, utamanya adalah untuk pemenuhan air baku dengan menjaga kualitas air baku, sudah diupayakan pembangunan jaringan (shypon) untuk meningkatkan kehandalan pasokan air baku, serta pengadaan genset di pompa air baku, yang dilakukan oleh PJT II. Tarif air minum kepada masyarakat sesuai dengan formula indeksasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sudah mengakomodir tingkat inflasi. Cakupan pelayanan baru mencapai 49%, berdasarkan Badan Regulator PAM DKI Jakarta tahun 2009. Dari fakta yang ada di lapangan, memang sudah terjadi penurunan kualitas air baku yang berasal dari saluran Tarum Barat karena adanya pencemaran oleh limbah domestik dan industri di beberapa titik di daerah Cibeet dan bekasi serta fluktuasi pasokan air baku terutama menurunnya debit air baku pada saat musim kemarau yang disebabkan karena adanya pendangkalan di beberapa titik sepanjang saluran tarum barat. Terdapat beberapa isu penting yang dihadapi, khususnya wilayah DKI Jakarta, dalam hal pengadaan air bersih untuk masyarakat. Diantara isu penting tersebut adalah pelayanan yang rendah, kebocoran tingkat tinggi, kualitas dan kuantitas air curah yang tidak memenuhi standar, penurunan kualitas lingkungan dan tarif air yang tinggi. Dari isu penting di atas terdapat beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu penambahan air baku, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas lingkungan dan penambahan air minum curah dari Jatiluhur. Berdasarkan perhitungan revenue dan biaya yang telah dilakukan di bab 4 diketahui bahwa harga jual dengan kondisi pendanaan tanpa government support lebih mahal jika dibandingkan dengan harga jual dengan kondisi pendanaan government support. Jika dilihat dari sisi kelayakan proyek dengan parameter IRR, kondisi pendanaan dengan government support lebih kecil dibandingkan dengan kondisi tanpa pendanaan government support. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa IRR dengan government support telah memenuhi asumsi dasar keuangan yang menetapkan target IRR sebesar 16%-18%, artinya proyek ini layak untuk dilanjutkan.

---

The implementation of memorandum of understanding of drinking water concession in DKI Jakarta between PAM Jaya and PT. PALYJA and PT. AETRA, it is parallel to the amendment of Memorandum of Understanding of 2001. This agreement has been managed by parties herein to maintain more transparent rebasing mechanisms for five years program (currently it is under rebassing discussion for 5 years in third term, 2008-2012). Economically, investment by concession parties are profitable because watercharge mechanisms have been paid by first party to concession parties. Government support is very paramount in maintaining standad water in order to preserve the quality of standad water, it has been managed for shypon construction in order to enhance supply superiority on standard water, as well as to procure generators in standard water pumps that have been done by PJT II. Drinking water rate is adjusted to index formula which has been stipulated in the memorandum of understanding that has been accomodated its inflation level. Its service coverage shall reaching to 49%, this figure is based on Regulatory Agency of PAM DKI Jakarta in 2009. From existing facts in field, quality of standar water has been degraded that originated from West Tarum channel because it has been poluted by industrial and domestic wastes in several points such as Cibeet and Bekasi, as well as fluctuation of standard water supply in particular the decreasing standard water debit on dry season, and there are some point which have been shallowed along west tarum channel. There are some important issues in particular for DKI Jakarta in order to supply clean tap water for their society. For example, lesssuperior service, high-level leaking, non-standard water both on quality and quantity, degrading environment quality and higher water rate. There are some proposed solutions from issues mentioned above, such as increasing standard water, enhancing efficiency, increasing environment quality and increasing drinking tap water from Jatiluhur. Based on revenue and cost calculations which has been don on chapter 4, it affirmed that selling price without government support shall be more expensive than it provided with government support. If we look at project feasibility side with IRR parameter, funding from government is smaller than without government support. This condition shows that IRR with government support has fulfilled basic financial assumtion that stipulated its IRR target around approximately 16 to 18%, it means this project is feasible to continue."

"

Berdasarkan RUPTL 2018-2027, pembangkit listrik PLN di Pulau Jawa mengalami defisit pasokan gas mencapai 731 bbtud atau 4,86 mtpa pada tahun 2027. Pasokan gas saat ini dipenuhi dengan mendatangkan LNG dari Terminal LNG Bontang dan Tangguh sehingga fasilitas terminal regasifikasi merupakan komponen utama dalam rangkaian logistik LNG untuk memenuhi pasokan gas ke pembangkit. Pemilihan tipe regasifikasi onshore ataupun offshore merupakan hal penting sebagai dasar untuk mendapatkan biaya regasifikasi terendah pada throughput yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian, studi komparatif terhadap kedua tipe regasifikasi tersebut dilakukan dan didapatkan bahwa, pada rentang throughput 0,11 – 1,46 mtpa, tipe regasifikasi offshore lebih menguntungkan karena menghasilkan biaya regasifikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tipe regasifikasi onshore sedangkan tipe regasifikasi onshore lebih menguntungkan saat rentang throughput 1,46 – 5,03 mtpa dibandingkan dengan tipe regasifikasi offshore. Biaya regasifikasi terendah untuk tipe regasifikasi onshore adalah 0,50 usd/mmbtu (5,03 mtpa) dan 1,92 usd/mmbtu (0,11 mtpa). Sedangkan untuk tipe regasifikasi offshore adalah 0,54 usd/mmbtu (5,04 mtpa) dan 1,60 (0,11 mtpa).

 

Kata kunci: Terminal Regasifikasi LNG, throughput, onshore, offshore, biaya regasifikasi.

 

---

Based on 2018-2027 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), gas-based power plants in Java will experience natural gas shortage of 731 BBTUD, equivalent to 4.86 MTPA in 2027. Nowadays, natural gas supplies for gas power plants in Java are fulfilled from Bontang LNG and Tangguh LNG plants and it requires regasification terminal as the main infrastructure in LNG supply chain. Regasification type selection becomes critical in order to obtain lowest regasification cost at certain throughput. By considering the technical and economic aspects, comparative analysis on both regasification types shows that on the throughput 0.11 - 1.46 MTPA, offshore LNG regasification terminal gives lowest regasification cost compare to onshore LNG regasification while on throughput 1.46 - 5.03 MTPA it shows the opposite. The lowest regasification cost for the onshore is 0.50 USD/mmbtu for 5.03 MTPA and 1.92 USD/mmbtu for 0.11 MTPA. For the offshore, it cost 0.56 USD/mmbtu for 5.03 MTPA and 1.60 USD/mmbtu for 0.11 MTPA.

"

"Laporan ini bertujuan untuk meneliti dan membandingkan aplikasi manajemen rantai suplai oleh IKEA dan Wal-Mart. Laporan ini menganalisa rantai suplai yang diaplikasikan oleh kedua perusahaan, serta ditambahkan oleh penjelasan mengenai strategi terkait rantai suplai kedua perusahaan yang terdiri dari kerjasama, alih daya, pembelian. Selain itu, terdapat beberapa contoh tantangan yang dihadapi oleh kedua perusahaan, solusi yang telah diaplikasikan, juga pendapat cara-cara bagaimana untuk meningkatkan efisiensi rantai suplai kedua perusahaan.

---

The aim of this report is to describe and compare the supply chain management practices applied by IKEA and Wal-Mart. The report starts with the introduction of both companies supply chain activities. Furthermore, this paper explains both companies supply chain strategies including alliances, outsourcing, purchasing. Moreover, there are some examples of challenges faced by both companies and solutions to those problems. At the end of this paper, there are also recommendations for both companies to increase the efficiency of their worldwide supply chain. "

"Pertambahan jumlah penduduk perkotaan yang meningkat berbanding lurus dengan kebutuhan akan hunian. Di tengah sulitnya penyediaan lahan untuk hunian, apartemen menjadi solusi. Suplai air bersih untuk kebutuhan apartemen menjadi perhatian utama bagi para Pengembang. Sumber air permukaan yang semakin menyusut dan ekstraksi air tanah yang berlebihan menjadi faktor untuk mencari alternatif sumber air baku yang murah dan mudah didapat. DKI Jakarta dengan curah hujan 2500-3000mm per tahun memiliki potensi air hujan yang dapat dimanfaatkan. Sistem Rainwater Harvesting digunakan untuk menangkap air hujan. Treatment untuk pengolahan air hujan hingga menjadi air bersih dipilih berdasarkan hasil pengujian kualitas air hujan. Potensi air hujan dapat diketahui dengan analisa hidrologi menggunakan data curah hujan tahunan. Skema pemanfaatan air hujan untuk penggunaan di apartemen disusun berdasarkan jenis kebutuhan,  jumlah volume per kebutuhan, kualitas air hujan serta kriteria kualitas air sesuai dengan standar nasional dan internasional. Hasil riset diketahui bahwa dengan volum panen  air hujan yang tertinggi dapat memasok 13,93% kebutuhan air bersih selama sebulan. Estimasi biaya pemanfaatan air hujan menurut perhitungan diperkirakan, nilai yang diperoleh jika menerapkan skema pemanfaatan adalah Rp 3.794,75 per m3.

---

The increase in urban population increases directly with the need for housing. Amid the difficulty of providing land for housing, the apartment is the solution. Clean water supply for apartment needs is a major concern for developers. The increasingly shrinking source of surface water and excessive extraction of ground water is a factor in finding alternative sources of raw water that are cheap and easy to obtain. DKI Jakarta with 2500-3000mm of rainfall per year has the potential of rainwater that can be utilized. The Rainwater Harvesting system is used to capture rainwater. Treatment for processing rainwater into clean water is chosen based on the results of rainwater quality testing. The potential of rainwater can be known by hydrological analysis using annual rainfall data. The rainwater utilization scheme for use in apartments is arranged based on the type of needs, the amount of volume per requirement, the quality of rainwater and the criteria for water quality in accordance with national and international standards. The research results revealed that the highest volume of rainwater harvest could supply 13.93% of clean water needs for a month. The estimated cost of using rainwater is estimated, the value obtained if applying the utilization scheme is IDR 3,794.75 per m3."

"Infrastructure is one of the efforts to improve services to support the embodiment of the people welfare. Therefore, infrastructure services should be improved in line with the demands of development and better public services...."

"Penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen pelayanan perkotaan (urban services) yang seharusnya menjadi tugas pemerintah kota. Sejak tahun 1990, penyediaan air bersih melalui pipa distribusi di kota Bekasi belum menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi ini mendorong pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama untuk menyediakan air bersih di kawasan perumahan masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut permasalahan penelitian yang akan diangkat adalah membahas peran pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih. Apakah ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan, bagaimana pengaturan pemanfaatan sumber air barsih, dan bagaimana pengelolaan air bersih di setiap kawasan perumahan, mengapa pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama berlanjut sementara di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut.Berkaitan dengan penyediaan pelayanan perkotaan Savas menguraikan ada berbagai bentuk pengaturan. Dari berbagai model pengaturan, tampaknya model mekanisme pasar yang sesuai untuk menganalisis penyediaan air bersih di Kecamatan Rawalumbu. Dalam kerangka manajemen perkotaan, Proud'homme melihat keterlibatan swasta menyediakan pelayanan perkotaan termasuk dalam koordinasi internal. Savas kemudian membedakan bentuk tersebut ke dalam bentuk privatisasi dan kerjasama penyediaan pelayanan perkotaan.Varibel-variabel yang dianalisis adalah tentang bentuk pelayanan, pembiayaan penyediaan prasarana air bersih, tanggung jawab penentuan harga, perolehan hasil penyediaan air bersih, hubungan antara konsumen dan produsen. Untuk memfokuskan penelitian ini saya mengajukan proposisi bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan akan terus berjalan apabila air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat.Penyediaan air bersih akan berfungsi sebagai investasi jangka panjang bila penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan publik. Untuk mengungkapkan masalah penyediaan air bersih di kawasan perumahan saya menggunakan strategi penelitian studi kasus Robert K Yin. Yin mengatakan bahwa metode studi kasus dapat mengungkap masalah di bidang kebijakan publik dan perencanaan kota dan wilayah.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu diprakarsai dan dikelola oleo pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama. Mekanisme pembiayaan penyediaan prasarana air bersih tercakup dalam komponen harga rumah dan lahan. Mereka membentuk unit pengelola air bersih sendiri, sehingga hubungan antara konsumen dan produsen bersifat langsung. Konsumen membayar langsung biaya pemakaian air bersih kepada pengelola perumahan dan penentuan harga air bersih lebih mempertimbangkan biaya operasional. Bukan hasil keputusan politik yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif dan eksekutif.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain tidak ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu. Pengelolaan air bersih cenderung bersifat ekslusif, hanya melayani warga perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama saja. Pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama dapat terus berlangsung karena air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Sementara pengelolaan air bersih di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut karena peraturan pemerintah tidak mendukung. Pada masa mendatang penyediaan air bersih dapat diperluas ke berbagai perumahan di sekitar Kecamatan Rawalumbu apabila ada kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dan pengelola perumahan. Pemerintah Kota Bekasi berfungsi sebagai penyedia air bersih sementara pengelola perumahan berfungsi sebagai pengatur pelayanan air bersih.Daftar kepustakaan: 120 (1967 - 2003)

---

Water Supply At Housing Area Of Rawa Lumbu Sub District of Bekasi Municipality: Case Study at Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama Housing Water supply is one of urban service components municipal government should provide. Distribution of water supply through pipelines in Bekasi municipality, which has not reached all Bekasi communities since 1990, has encouraged the developers of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing to provide water supply for their own housing.

Based on such condition, the research will focus on roles of housing developers in providing water supply. Is there any cooperation the municipal government and the housing developer? How do they manage water supply in their own housing areas? Why is water supply management in Kemang Pratama still continuing and why is it not continuing in Bumi Bekasi Baru?

Concerning urban services providing, Savas described several models of arrangement. Of various models of arrangement, market mechanism model seems to be fit to be used analyze water supply in Rawalumbu Sub-district. In the framework of urban management, Proud'homme sees that involvement of private sector in providing urban services is included internal coordination. Savas distinguishes such model into privatization and cooperation of urban service providing.

Variables to be analyzed are forms of services, water infrastructure financing, price determination accountability, profit gained from water supply, and relationship between costumers and producers. To focus this research, I propose proposition that water supply at housing area will continue provided if that water supply is deemed economic and private goods. Water supply functions to be a long-term investment if water supply becomes a part of public service. To reveal the problem of water supply at housing areas, I use a research strategy of Robert K.Yin's case study. Yin said that case study method could be used to reveal problems in field of public policy and urban and regional planning.

Research results show that water supply was launched and managed by Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing developers. Financing mechanism for supplying water is included in components of house and land price. They formed a unit to manage water supply, resulting in direct relationship between consumers and producers. Costumers pay for water supply directly to housing operator. And the price of water is determined under operational cost consideration. It is not based on a political decision which requiring approval from legislative and executive.

From this research, it can be concluded that there is no cooperation between municipal government and housing developers in providing water supply in Rawalumbu Sub-district. Water supply management trends to be exclusive, supplying only resident of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing. At the latter water supply is continuing because water supply is deemed to be economic and private goods, while at Bumi Bekasi Baru is not continuing because of governmental regulations are not supportive. In the future, the providing of water supply will reach larger areas, including other housings area in Rawalumbu Sub district, if there is cooperation between municipal government of Bekasi and housing developers. The former will function as water supply producer, while the latter will function as arranger the water supply.

The number of references: 120 (1967-2003)"