Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masih ada perbedaan pandangan mengenai kedudukan Humas di kalangan pemerintahan. Di Departemen Pekerjaan Umum, kedudukan Humas setingkat dengan Bagian (eselan III). Kedudukan ini mempengan.rhi mekanisme kerja Bagian Hubungan Masyarakat. Dilatarbelakangi kenyataan ini, penulis mencoba menggambarkan kedudukan dan mekanisme kerja Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Pekerjaan Umum, baik dalam menjalankan kegiatan komunikasi eksternal maupun komunikasi internal. Idealnya, kedudukan Humas harus sedekat mungkin dengan pimpinan puncak sebuah organisasi, sehingga mendukung terlaksananya kegiatan kehumasan secara optimal. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa kedudukan Bagian Humas Departemen Pekerjaan Umum berdampak pada tidak optimalnya kegiatankegiatan yang dilakukannya. Unjuk kerja terganggu karena keterbatasan anggaran untuk menyediakan saran dan prasarana yang memadai, serta akses ke bagian lain. Penerbitan jumal intern yang ditargetkan menjadi jembatan informasi bagi karyawan tidak dapat dipenuhi karena penyebarannya tidak dapat dilakukan secara merata. Berikan informasi yang lengkap dan mendalam kepada pihak media massa pun terhambat karena sebagian besar nara sumber memiliki posisi yang lebih tinggi daripada Bagian Humas. Melihat kenyataan ini, disarankan untuk menempatkan Humas pada kedudukan yang lebih strategis yakni selingkat Biro (Eselon II) dengan kemampuan melakukan komunikasi vertikal, horisontal, maupun diagonal secara lebih fleksibel."

"Rumah sakit adalah organisasi pelayanan kesehatan yang padat karya dan daya dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang terbesar adalah perawat yang memberikan pelayanan keperawatan secara terus menerus selama 24 jam. Sehingga baik buruknya rumah sakit sering dinilai dari penampilan kerja tenaga keperawatannya. Oleh karena itu perawat perlu meningkatkan kemampuan profesionalnya secara terus menerus baik secara individual maupun kelompok. Dalam memberikan pelayanan keperawatan diperlukan rekaman pekerjaan agar kesinambungannya dapat terpelihara dan selalu bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas semua tindakan profesionalisme yang dilakukannya. Untuk itu perlu adanya pemantauan dan pembinaan secara terus menerus guna menjaga dan meningkatkan kualitas kerja tenaga keperawatannya. Mengingat bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah kota Dumai belum pernah dilakukan penelitian terhadap kinerja perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan, serta dengan mengacu kepada penelitian sebelumnya di tempat lain. Maka perlu dilakukan penelitian agar diperolehnya informasi bagaimana hubungan antara karakteristik perawat dan iklim kerja dengan kinerja perawat dalam pedokumentasian asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah kota Dumai. Penelitian ini menggunakan rancangan Cross Sectional, dengan Sampel penelitian adalah seluruh perawat pelaksana sebanyak 43 orang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pelaksana perawatan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan "Skala Likert" untuk dimensi iklim kerja, sedangkan untuk kinerja menggunakan cheklist (daftar tilik), yang kemudian dilakukan analisis data menggunakan Kai Kuadrat dan t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (67,54%) perawat memiliki kinerja cukup dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. Berdasarkan uji statistik diperoleh ada hubungan yang bermakna antara status perkawinan dengan kinerja perawat pelaksana (p<0,05) dan adanya perbedaan yang bermakna rata-rata iklim kerja dimensi tanggung jawab dan kejelasan organisasi dengan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di RSUD Kota Dumai (p<0,05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan antara status perkawinan, ikiim kerja dimensi tanggung jawab dan kejelasan organisasi dengan kinerja perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. Untuk meningkatkan kinerja perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan perlu kiranya dilakukan pelatihan (on the job training) bagi perawat pelaksana serta membuat uraian dan pembagian tugas perawat pelaksana pada setiap shift sehingga setiap tugas dapat saling berkoordinasi dalam dalam memberikan asuhan keperawatan dan pendokumentasiannya kepada pasien.

---

Hospital is a health care organization that characterizes with intensive human and capital resources, It has human and capital intensive care continuously for 24 hours. Frequently, the image of hospital can be shown from the work performance of its nurses. Therefore, nurses need to maintain continuously their professional capability individually and in the team. In delivering their nursing care, they need to record every activity, so that its continuity can be kept and nurses will always be responsible for everything they do in their professional conduct.

In order to enhance the quality of work the nurses, the hospital needs a continuous monitoring and capacity building. Considering that Dumai City General Hospital has not ever been conducted the study about the performance of nurses related to the nursing care documentation. The study is necessary to do in order to gain the information about the relationship between characteristics of nurses, working climate, and the performance of nurse in nursing care documentation in Dumai City General Hospital.

The study used cross sectional research design with population sample was all operational nurses (43 nurses) in the hospital who had tasks and responsibility as operational nurse employee. Data collecting that conducted were Likert-Scale questionnaire for working climate dimension, and checklist for performance of nurse dimension. Afterward the data was analyzed by using chi-square and t-test.

The result of the study showed that majority of the nurses (67.54%) was sufficient in conducting nursing care documentation. According to statistical test found that there was significant relationship between marital status and nurse's performance (p<0.05) and also there was significant difference between the average of dimension of responsibility, dimension of organization clarity, and nurse's performance in conducting nursing care in Dumai City General Hospital (p<0.05).

This study concluded that there was significant relationship between marital status, working climate, dimension of responsibility, dimension of organization clarity, and nurse's performance in conducting nursing care in Dumai City General Hospital. In order to maintain the performance of nurse in conducting nursing care documentation, it needs to conduct on the job training and to make job description for the operational nurse, and the division of authority among nurses in each shift so that every task they do can be coordinated well in delivering nursing care and documentation to the patient as well."

"Direktorat Jenderal Perlindungan HAM merupakan organisasi publik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakari akuntabilitas kinerja instansinya. Menurut Ilyas (2002:65) menjalankan suatu akuntabilitas berarti mengoperasionalkan tiga komponen penting dari kinerja, yaitu tujuan, ukuran dan penilalan. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku kerja pegawai. Melalui ukuran kinerja, maka akan diketahui apakah kinerja yang diharapkan telah dapat dicapai. Oleh karena itu diperlukan suatu penilalan kinerja secara reguler yang dikaitkan dengan tujuan kinerja setiap pegawai.Sebagai organisasi pemerintah yang baru dibentuk tahun 2000, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang ada satu sama lain masih memiliki dinamika penyesuaian yang tinggi terhadap hubungan antar pegawai serta tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing. Sedangkan organisasi yang dijalankan telah dituntut untuk dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, guna melayani kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pembayar pajak.Proses peleburan dalam bentuk penyatuan dan penyamaan persepsi sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat. Diperlukan waktu yang panjang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa memiliki, kesadaran profesi dan tanggungjawab yang sungguh-sungguh untuk mencapai kinerja tinggi dari masing-masing individu sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat kontraproduktif. Pengaruh kepemimpinan dan komunikasi, dipandang menempati posisi yang sangat strategis terhadap pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perlindungan HAM secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh karena kedua hal tersebut, yaitu kepemimpinan dan komunikasi dalam praktek sehari-hari menjadi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. Kepemimpinan merupakan tambahan pengaruh yang memiliki dan mengatasi kepatuhan mekanis pada pengarahan rutin organisasi. Kepemimpinan terjadi jika seorang individu dapat mendorong orang lain mengerjakan sesuatu atas dasar kemauannya sendiri dan bukan mengerjakannya karena wajib atau takut akan konsekuensi ketidakpatuhan. Kualitas kepemimpinan inilah yang dalam berbagai bentuk memperlihatkan perbedaan antara organisasi yang efektif dari yang tidak efektif.Menurut Kartini (1986:85) komunikasi pada dasarnya merupakan bentuk hubungan antar individu yang dilakukan oleh setidaknya dua orang dan akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Aubrey (1986:3) mengatakan bahwa selama berinteraksi dengan orang lain, terjadi pertukaran ide dan perasaan-perasaan, penyaringan informasi, pembuatan rencana dan pemecahan masalah. Sedangkan partisipasi dalam komunikasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi masing-masing individu.Kepemimpinan dan komunikasi sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM akan diteliti secara deskriptif dan eksplanatif sebagai sebuah Iangkah penting untuk mengetahui kekuatan, mengenali kelemahan, memanfaatkan kesempatan atau peluang dan mengantisipasi berbagai ancaman yang dihadapi oleh organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan tujuan individual yang bekerja di dalamnya. Dari hasil analisis masing-masing faktor tersebut maka akan diketahui apa saja yang dapat dan harus dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja pegawai.Objek penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah organisasi publik, yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai populasi penelitian lapangan adalah pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang berjumlah 1 73 orang, dengan sampel penelitian sejumlah 104 orang.Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:1. Terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.2. Terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.Terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan komunikasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM."

"Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Departemen Hukum Dan HAM RI yang mempunyai tugas di bidang peraturan perundang-undang, dimana tugas dan fungsinya yang sangat strategis karena negara hukum yang demokratis peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik, belum pernah melakukan pengukuran kinerja dari berbagai aspek. Pengukuran yang dilakukan hanya menyangkut aspek keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), sedangkan untuk aspek yang lainnya belum pernah diukur. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard yang mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang berjumlah 187 orang, dan pelanggan dari seluruh instansi pemerintah yaitu Departemen dan Lembaga Non Departemen yang membuat Undang-Undang, sebagai sampelnya dari pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang¬undangan diambil secara acak sebanyak 110 responden, sedangkan dan pelanggan diambil 10 Departemen/lembaga non Departemen perdepartemen diambil 5 orang sehingga sampelnya menjadi 50 orang sebagai responden, serta 4 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Dit Jen PP yaitu satu orang sekretaris, satu orang Direktur dan 2 orang Kasub Dit pada Direktorat Jenderal Peraturan Perudang-undangan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 47, dan basil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,92 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi memperoleh penilaian baik yaitu dengan skor 11, kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan indikator inovasi, operasi dan layanan setelah RUU menjadi UU memperoleh penilaian baik dengan skor 12, , kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh penilaian baik dengan skor 20 dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapan keuangan memperoleh skor 4 berarti baik dengan tingkat penyerapan anggaran hanya mencapai 81,24%. Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Dit Jen PP berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pada komponen kepuasan pegawai, internalisasi visi misi, dan kemampuan sistem informasi agar di prioritaskan karena untuk kemampuan sistem informasi hanya memperoleh penilaian cukup baik. Selain itu pada aspek lainnya juga perlu diperhatikan, misalnya pada konsistensi pelaksanaan proses bisnis internal yang telah ditetapkan dan peningkatan tingkat layanan dan kepuasan pelanggan, serta kinerja keuangan juga supaya ditingkatkan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tetapi efektif dan efisien sehingga program kerja Dit Jeri PP dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga kinerja Direktirat Jenderal Peraturamn Perundang-undangan menjadi sangat baik.

---

Directorate General of Legalization is one of technical implementation units in Department of Law and-Human Rights whose duty is in the field of legalization. Its duty is very strategic because Indonesia is a democratic country and the law has a role to accomplish government policies and legitimize the public policies. Directorate General of Legalization has never done complete performance measurement. The performance is only measured through financial aspect and performance accountability, while the other aspects of performance have never been measured yet.

In this research, the author tries to measure performance using Balance Scorecard approach that measures performance from four perspectives, which are learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.

The population in this research are 187 employees from Directorate General of Legalization, and customers from all government organizations (Department and non-Department) who formulate laws. The sample taken from employees are 110 respondents. The sample taken from customers are 5 respondents from each Department/non-Department whose total is 50 respondents. This research also take 4 samples who are experts I officials at Directorate General of Legalization consist of I secretary, 1 director, and 2 heads of sub-directorate.

The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Legalization measured with Balance Scorecard is good with total score is 47, and the result of score measurement to whole aspects is 3.92 and it can be categorized as good performance.

The details of this measurement are as follow. The learning and growth performance measured with employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability has good score (score 11). The internal business process performance measured with indicators of innovation, operational and service after the drafts become laws has good score (score 12). The customer performance measured with 5 indicators which are tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy has good score (score 20). The financial performance measured with indicator of finance accomplishments also has good score (score 4) and the level of budget accomplishment is 81.24%.

The efforts to improve the performance of Directorate General of Legalization should be remain continually so the level of performance can achieve better/the best conditions, mainly to aspects of learning and growth which are components of employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability that only has sufficient score. Besides that, the other aspects should be paid more attention, for examples the consistency of current internal business process implementation, the improvement of service quality and customer's satisfaction, and also the financial performance should be improved so the allocated budget can be used optimally, effectively, and efficiently. By doing that, the work program of Directorate General of Legalization can be implemented as planned and its performance can be improved to the best."

"ABSTRAKGejala penurunan kinerja perusahaan selama lima tahun terakhir, dari keadaan perusahaan sehat sekali menjadi sehat, dapat disebabkan antara lain oleh lemahnya sistem pengawasan. Dengan alasan bahwa pengawasan mempunyai fungsi untuk menjamin agar organisasi mencapai tujuannya, termasuk mengendalikan kegiatan agar sesuai rencana dan melakukan korekasi yang diperlukan, maka sistem pengawasan dalam suatu perusahaan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap knerja perusahaan.Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh manajemen, dimana mencerminkan tingkat kesebatan perusahaan dalam satu periode tertentu.Antara sistem pengawasan dan knerja perusahaan diduga berkorelasi cukup kuat, sehingga jika sistem pengawasan baik dan tepat, berpengaruh baik pula terhadap knerja perusahaan.Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara tidak berstruktur dimana pedoman wawancara digunakan sebagai alat wawancara dan kuesioner.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian asosiatif yang bertumpu pada analisis kualitatif dan ditunjang dengan perhitungan - perhitungan kuantitatif yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan tolok ukur yang tegas dan pasti sebagai dasar analisis.Bertolak dari hasil analisis dua sisi kinerja dan sistem pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Kinerja Perusahaan. Dari sisi kinerja telah terjadi fluktuasi, hal ini diawali:Pada tahun 1988, keadaan perusahaan tidak sehat. Kurun waktu tahun 1989 ski 1991, terjadi loncatan dari tidak sehat menjadi sebat sekali.Kurun waktu tahun 1990 ski 1992, terjadi arcs balik kondisi perusahaan dari sehat sekali menjadi sehat saja. b. Sistem Pengawasan Perusahaan. Dari sisi sistem pengawasan, dari hasil analisis sistem dan penilaian unsurnya, menunjukkan bahwa sistem yang ada kurang baik, sedang hubungannya dengan kinerja perusahaan menunjukan angka sebesar 0,975407, dalam Tabel Guilford menempati rentang nilai antara 0,9 ski 1 yang berarti nyata, kuat dan positip.Kesimpulannya akibat pelaksanaan sistem pengawasan yang kurang baik, mendorang adanya kecenderungan tingkat kinerja perusahaan yang kurang baik juga."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap Kinerja Departemen Agama Dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah : (1) Kinerja Kebijakan dalam Penyelenggaraan dan Pembinaan haji (2) Susunan Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (3) Menetapkan Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .(4) Hubungan Pembinaan calon Haji Terhadap ketahanan Nasional .Analisis Kinerja Departemen Agama Dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional yang diangkat 4 (Empat) hal pokok, yakni : Penyelenggaraan dan Pembinaan Haji, Susunan organisasi, Biaya penyelenggaran Ibadah haji dan Hubungan Haji dan ketahanan nasional.Hasil Penelitian menemukan (1) Bisnis haji masih dilakukan secara terselebung berkaitan dengan latar belakang sosial budaya jemaah haji ,yakni sifatnya paternalistik berpendidikan rendah dan kencenderungan beragama secara formalistik .(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 secara Yuridis Formal menjadi landasan hukun penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang ditetapkan sebagai tugas nasional berdas.arkan asas keadilan pemerintah sebagai organisasi Birokrasi.(3) Ongkos naik -haji (ONH) selalu mengalami kenaikan tetapi tidak mengurangi minat masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah haji.(4) Haji mempunyai aspek dimensi religius dalam pelaksanaannya bersangkut paut dengan aspek-aspek non religius yang dapat menjamin ketmanan, keselamatan ,kelancaran dan terlalcsananya ibadah haji sesuai ketentuan Agama.

---

This research is an evaluation of performance of the Department of Religious Affairs of the National Stability Perspective-based Pilgrimage Management. The Problems of this Thesis are : (1) The Performance of Policies on The Pilgrimage Management and Establishment; (2) Organizational Structure of the Pilgrimage Service Management; (3) Determinations of the Pilgrimage Service Cost; (4) Relations of the Candidate Pilgrim Establishment with the National Stability.

Analysis of Performance of the Department of Religious Affairs of the National Stability Perspective-based Pilgrimage Management arises 4 (four) key subject matters, namely: Pilgrim Management and Establishment, Organizational Structure, Pilgrimage Service Cost, and Relations of the Pilgrims with the National Stability.

Research results find that (1) Pilgrimage is still Managed in "non-Transparent" manner related to socio-cultural characteristics of the pilgrimage members, that is, paternalistic, lower educational background and formalistic religious bias, (2) the Act ("Undang-Undang") No. 17 of 1999 formally and judicially forms a legal basis of the National Pilgrimage Service Management which is determined as the national duty according to the government principles of justice as a bureaucratic organizations, (3) Pilgrimage Fase is always increasing, on the one hand, but it does not reduce the interests of Muslim community to attend the pilgrimage service, on the other hand, (4) Pilgrim has an aspect of religious dimension which is, in its Management, related to any other non-religious aspects that may ensure security, safety, smooth operations of the pilgrimage service conforming to the religious comarnmandment.

Kinerja Departemen Agama dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional ( Studi Kasus Pada Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah Departeman Agama Republik Indonesia )"

"Perubahan status bentuk badan usaha menjadi PT PLN (Persero) pada tahun 1994 merupakan upaya agar BUMN pada Departemen Pertambangan dan Energi tersebut dapat efisien dan meningkat produktivitas kinerjanya. Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan agar visi dan misi dilakukan dalam rangka kebijaksanaan swastanisasi PT PLN (Persero) tersebut dapat tercapai.Menurut ES.Savas (1987), strategi keberhasilan kebijaksanaan swastanisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu :(1) Load Shedding, (2) Limited Government Arrangement, (3) User Charges, (4) Competition.Berdasarkan teori diatas dengan mengkaitkan kondisi BUMN PLN di Indonesia, penelitian memperlihatkan bahwa korporatisasi dengan menghilangkan hambatan birokrasi pemerintah merupakan salah satu solusi. Penyempurnaan sistem tarif agar lebih mempertimbangkan biaya yang rill disamping perlunya pranata hukum yang mengatur campurtangan pemerintah serta mengatur persaingan dengan swasta juga harus dilakukan.Analisis kuantitatif dengan membandingkan kinerja PT PLN (Persero) dan kinerja Perusahaan UMUM PLN dalam time series analisis mulai periode 1992 sampai dengan 1996, menunjukkan bahwa kinerja PT PLN (Persero) kurang menggembirakan. Hal ini mendukung analisis kualitatif diatas.Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap salah satu Komisaris PT.PLN (Persero) juga menunjukkan hasil yang mendukung analisis diatas bahwa besarnya beban misi sosial melalui sistem tarif yang seragam, sistem kompetisi yang tidak transparan serta campurtangan berlebihan dari pemerintah perlu disempurnakan untuk mendukung keberhasilan kebijaksanaan tersebut.Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan swastanisasi berupaya agar PLN menjadi lebih efisien merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah guna memperbaiki kinerja Perseroan melalui penerapan manajemen yang profesional dengan didukung SDM yang handal, pendelegasian wewenang serta pranata hukum yang menyangkut campur tangan pemerintah serta persaingan dengan swasta untuk memperoleh efisiensi."

"Ada masalah pencapaian target program kesehatan yang masih rendah, tingkat disiplin kerja Staf yang belum baik, inisiatif staf yang kurang, penyelesaian pekerjaan yang lambat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, yang kesemuanya memberikan petunjuk sementara adanya penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat: yang rendah. Untuk meningkatkan pencapaian kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat terlebih dahulu harus diketahui factor-faktor yang mempengaruhi penampilan kerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat. Banyak faktor yang mempengaruhi penampilan kerja, seperti karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi dan lingkungan. O1eh karena penelitian ini dilakukan terbatas pada Staf kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, dimana karakteristik organisasi, karakteristik pekerjaan dan lingkuagan kerja hampir sama ; maka pada penelitian ini hanya akan dilihat karakteristik individu. Dari karakteristik individu ini yang akan dilihat pengaruhnya terhadap penampilan kerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat adalah motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi Staf atas pekerjaannya . Untuk itu perlu diketahui gambaran penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, pengaruh antara motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat masing-masing terhadap penampilan kerjanya, kemudian pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi Staf Dinas Kesahatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya secara bersama-sama terhadap penampilan kerjanya. Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian berupa studi deskriptif korelasional dengan pendekatan secara cross-sectional. Populasi adalah seluruh Staf pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, yaitu seluruh pejabat esolon IV dan V yang telah bekerja lebih dari enam bulan. Dengan mengambil seluruh populasi sebagai obyek penelitian, dilakukan pengambilan data primer tentang motivasi kerja, kemampuan kerja, persepsi Staf atas pekerjaannya serta penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat ; dengan instrumen berupa kuesioner dan data sekunder tentang karakteristik responden. Analisa data memakai metode statistik non parametrik untuk melihat hubungan dan tingkat keeratan hubungan antara motivasi kerja, kerampuan kerja, dan persepsi Staf Dimas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya masing-masing dengan penampilan kerjanya, dilanjutkan dengan analisa korelasi dan regressi ganda untuk melihat pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya baik masing-masing maupun secara bersama-sama terhadap penampilan kerjanya. Gambaran tentang penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat didapatkan dengan analisa deskriptif dari data-data tentang penampilan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat atas pekerjaannya baik masing-masing maupun secara bersama-sama terhadap penampilan kerjanya. Motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf atas pekerjaannya masing-masing mempunyai korelasi positif terhadap penampilan kerjanya dan secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 57,51 % sedangkan 42,48% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Diantara ketiga variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya adalah motivasi kerja, kemudian persepsi staf atas pekerjaannya dan yang terakhir adalah kemampuan kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada beberapa saran yang direkomendasikan yaitu penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat yang rendah perlu ditingkatkan melalui peningkatan motivasi kerja, kemampuan kerja dan persepsi staf atas pekerjaannya disamping itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor lain terhadap penampilan kerja dalam skala yang lebih luas."

"IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebuah Perguruan Tinggi Islam berstatus negeri di bawah Departemen Agama. Kampus IAIN menempati lahan seluas 18 Ha, terdiri atas kampus I (7Ha), kampus II (4 Ha) dan perumahan (7Ha). Kini memiliki 13.146 mahasiswa S1, S2 dan S3, 365 dosen tetap, 342 dosen tidak tetap dan 358 pegawai administrasi.Pegawai administrasi di IAIN sebagaimana layaknya pegawai negeri mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1974 yang dalam implementasinya dijabarkan lebih lanjut oleh PP No.30 tahun 1980 dan KMA No.400 tahun 1984 tentang status IAIN serta Keputusan Rektor No.28 tahun 1983 tentang Job Description.Dalam pelaksanaan tugas di lapangan banyak hal yang dijumpai ketidak sesuaian antara konsep peraturan dengan implementasi sehingga tidak diperoleh hasil optimal. Permasalahan yang ada adalah lemahnya kinerja pegawai administrasi yang disebabkan oleh kurangnya dorongan motivasi kerja dan kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Sebab dengan motivasi kerja yang tinggi dari lingkungan kerja yang kondusif akan diperoleh kinerja yang baik dan produktifitas yang tinggi.Ketiga aspek inilah yaitu kinerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja yang menjadi sasaran penelitian yang mencoba diukur pengaruh ketiga variabel tersebut dengan konstelasi: Hubungan Motivasi Kerja (variabel Xl) dan Lingkungan Kerja (X2) terhadap Kinerja (Y).Penelitian mengunakan metode survai dengan analisis statistik deskriptif eksploratif. Uji coba dilakukan pada 32 orang pegawai dan pada saat penelitian dilakukan pada 80 orang responden pegawai golongan II, III dan IV sebagai sampel Disproportionate Random Sampling dan tidak bermaksud untuk generalisasi. Data dijaring dengan menggunakan kuesioner menurut keadaan yang sebenarnya, dan setelah itu data ditabulasi dan diolah menggunakan komputer program SPSS versi 10.01.Hasil uji analisis korelasi dan regresi menunjukkan ada hubungan yang kuat dan positif antara variabel Xl dengan variabel Y (0.56) dan variabel X2 dengan variabel Y (0.53). Sedangkan pengaruh variabel Xl terhadap Y (0.54) dan variabel X2 terhadap Y (0.28) dan jika secara bersama pengaruh variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y (0.42 dan 0.22). Dari variabel bebas tersebut yang mempunyai hubungan paling kuat terhadap variabel terikat (kinerja) adalah motivasi kerja."

"Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji hubungan antara Motivasi Kerja, Komunikasi Interpersonal dengan Keinovativan Kerja Karyawan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.Penelitian menggunakan metode survei di Kantor Pusat PT. Barito Pacific Timber Tbk Jakarta dengan menggunakan 75 responden sebagai sampel dan diseleksi dengan menggunakan simple random sampling. Data penelitian dikumpulkan menggunakan instrumen yg mengukur Keinovatifan Kerja Karyawan, Motivasi Kerja dan Komunikasi Interpersonal. Uji validitas butir dengan koefisien product moment dari Pierson dan uji reliabilitas dgn koefisien Alpha Cronbach. Adapun analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi jamakHasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:Pertama, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara Motivasi Kerja dengan Keinovatifan Kerja Karyawan adalah positif dan teruji benar. Motivasi Kerja memberikan kontribusi yang cukup besar dan secara konsisten berhubungan searah dengan Keinovatifan Kerja Karyawan. Kontribusi tersebut dapat diukur melalui dorongan instrinsik yang ada pada dirinya, dorongan ekstrinsik yang mempengaruhi dirinya dan dorongan untuk mendapat penghargaan, Dengan demikian makin tinggi Motivasi Kerja Karyawan makin tinggi pula Keinovatifan Kerja Karyawan.Kedua, seiring dengan temuan tersebut, juga ditemukan bahwa hubungan antara Komunikasi Interpersonal dengan Keinovatifan Kerja Karyawan adalah positif dan teruji benar. Komunikasi Interpersonal terbukti dapat memberikan kontribusi cukup besar dan secara konsisten berhubungan searah dengan Keinovatifan Kerja Karyawan. Kontribusi tersebut dapat diukur melalui kemampuan meyakinkan, kemampuan menjalin hubungan, kemampuan menerima perubahan dan kemampuan mengontrol diri. Dengan demikian makin tinggi Komunikasi interpersonal , maka makin tinggi pula Keinovatifan Kerja Karyawan.Ketiga, penelitian juga menemukan bahwa hubungan antara Motivasi Kerja dan Komunikasi interpersonal secara bersama-sama dengan Keinovatifan Kerja Karyawan adalah positif dan teruji benar. Motivasi Kerja dan Komunikasi Interpersonal secara bersama-sama terbukti memberikan kontribusi cukup besar terhadap Keinovatifan Kerja Karyawan, sedangkan kontribusi sisanya ditentukan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.Implikasi dari hasil penelitian adalah Keinovatifan Kerja Karyawan dapat ditingkatkan dengan upaya melakukan peningkatkan Motivasi Kerja dan peningkatan Komunikasi Interpersonal.

---

The objective of this research are to investigate the relationship between work motivation, interpersonal communication with the inovativeness of job employee.

The study was conducted using a survey method at PT. Barito Pacific Timber Tbk Jakarta with n = 75 selected randomly. The data was analyzed using simple regression and multiple regression.

The research reveals that there are positive correlation between:

First. work motivation and the inovativeness of job employee.

Second, interpersonal communication and the inovativeness of job employee. Third, the research moreover found a positive correlation between work motivation and interpersonal communication with the inovativeness of job employee."