Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Model persamaan simultan dalam tesis ini melibatkan 16 variabel yang terdiri dari 14 variabel endogen dan 2 variabel eksogen. Persamaan terdiri dari 13 persamaan tingkah laku dan 1 persamaan identitas. Data diambil dari Laporan Tahunan 26 Balai/Balai Besar POM dan sumber lain yaitu BPS. Proses pengolahan data dilakukan dengan software TSP 43A.Secara keseluruhan, model cukup baik menjelaskan pola pengalokasian anggaran diindikasikan dengan nilai t-statistik, F-statistik, R2 dan Theirs Inequality Coefficient (U-Theil).Simulasi dilakukan untuk melihat apakah kebijakan (diwakili dengn asumsi variabel) berdampak peningkatan efisiensi jumlah anggaran atau justru sebaliknya. Variabel yang disimulasikan adalah pengurangan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, pengurangan jumlah penyebaran informasi, penambahan alat laboratorium serta peningkatan cakupan pengawasan - jumlah sarana termasuk IRTP.Hasil simulasi memberikan gambaran bahwa pengurangan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan serta pengurangan jumlah penyebaran informasi memberikan hasil yang kurang efisien dibandingkan simulasi data awal. Sedangkan penambahan alat laboratorium dapat meningkatkan efisiensi. Sementara pada peningkatan cakupan pengawasan, terjadi efisiensi jumlah anggaran, tetapi dengan peningkatan jumlah sampel dan penurunan alat laboratorium, hal ini akan menyulitkan pelaksanaan fungsi pengujian Balai/Balai Besar POM."

"Produk-produk yang beredar di masyarakat belum tentu berkualitas baik dan aman bagi kesehatan. Pada satu sisi masyarakat diuntungkan dengan banyaknya pilihan yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan namun di sisi lain kemampuan masyarakat masih belum memadai untuk memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Keadaan itu terus min dan berbagai pertanyaan, keluhan atau pun pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Dalam tahun 2001 tercatat sejumlah 1152 pertanyaan/keluhan telah disampaikan ke Badan POM dalam berbagai aspek.Tidak semua pertanyaan yang masuk tersebut dapat dijawab, tercatat sejumlah 192 (16,67%) yang tidak terjawub. Dari studi di ULPK diketahui bahwa tidak terjawabnya pertanyaan konsumen disebabkan belum tersedianya basis data produk.Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sistem ULPK berupa penyusunan basis data dan peran t hmak program aplikasinya. Hasil yang diperoleh adalah pengembangan basis data pada masing-masing unit teknis yang dapat diakses langsung oleh ULPK melalui jaringan komputer sederhana (peer to peer LAN), Untuk mengambil data tersebut di ULPK dirancang form pengaduan konsumen dengan fasilitas searching, sementara outputnya adalah form informasi produk yang bersifat on screen, tidak dapat diedit oleh ULPK dan hanya digunakan untuk menjawab pengaduan konsumen secara langsung.Dapat disimpulkan disini bahwa. dean upaya pengorganisasian basis data di berbagai unit teknis, ULPK dapat meningkatkan outputnya berapa informasi langsung kepada konsurnen sehingga tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan informasi kepada massyarakat dapat ditingkatkan. Agar sistem ULPK yang telah dikembangkan ini dapat berjalan dengan baik; diperlukan dukungan manajemen berupa Keputusan atau Ketetapan Sekretaris Utama Badan POM yang mewajibkan unit teknis untuk berbagi data/informasi kepada UI.PK. Untuk pengembangan sistem ini di masa mendatang dapat ditingkatkan ke arah aplikasi web yang dapat diakses langsung oleh masyarakat konsumen.

---

The technology advancement enable industries increase their productivity, but in fact there is no guarantee all product is save to be consumed, On site, people can find and choose their need in the market with various chosen but in the other side the people knowledge still poor to select the save and good product for their health.

According to ULPK annual report 2001, then: are 1152 questions addressed to ULPK but unfortunately 192 (16,67%) are not responded. The study in ULPK showed that the lack of product information is the failure resources.

The solution proposed is product database model development in each technical unit that can be accessed by ULPK computer. ULPK can access that data by customer service form completed with data searching facility. Output of this process is product information form on ULPIC computer screen. The on screen product information form can not be edited by ULPK, this limitation is designed to have data security for each technical unit. The input and output form designed to make the report task is easier for ULPK operator.

It is conclude that by developing database in each unit, the ULPK output could be increased. The management support is needed to enable the system run properly such as Sestama decree in other W guaranty the unit share the data with ULPK. In the future, this system could be develop by enabling consumer access the product information by web site,"

"Praktik Kerja Profesi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Periode Bulan Mei Tahun 2018 Praktik kerja profesi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Periode Bulan Mei Tahun 2018 bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta, khususnya seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan BBPOM di Jakarta, terutama di bidang farmasi, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di pemerintahan dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di pemerintahan, terutama BBPOM di Jakarta, khususnya seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama 2 minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Evaluasi Kuesioner Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Bersama Tokoh Masyarakat Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si Pada Tanggal 26 April 2018 rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui penilaian peserta dan mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dari kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2018.

---

Internship at Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan on Jakarta Period May 2018 purpose is to understand pharmacist rsquo;s tasks and responsibility in government instance Balai Besar POM on Jakarta, especially Certification and Costumer Information Services section, have knowledge about main tasks and function of Balai Besar POM on Jakarta, especially in pharmacy, have knowledge, skill and practical knowledge to do job in government and have a real picture about pharmaceutical problem in government, especially Balai Besar POM on Jakarta at Certification and Costumer Information Services section. This internship is held for two weeks with special task about questionnaire evaluation of communication, information and education event. The purpose of this is to know participants rsquo; assessment and know things which needs improvement for this event. "

"Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta (BBPOM di Jakarta) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berperan serta dalam pembangunan kesehatan dibidang pengawasan obat dan makanan. Dengan terjadinya perubahan lingkungan organisasi dan lingkungan luarnya, penelitian ini berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, baik lingkungan organisasinya maupun lingkungan luarnya, mengetahui sejauh mana kondisi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan strategi yang paling sesuai dengan dirumuskannya menjadi suatu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2003-2007.Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta merupakan suatu penelitian operasional melalui analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap variabel eksternal (demografi, sosiokultural, politik/hukum, teknologi, globalisasi, pemasok, pelangQ n konsumen dan pesaing) serta variabel internal (manajemen organisasi, sarana dan prasarana, manajemen somber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sistem informasi ). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in depth interview) dengan pihak terkait dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan instansi terkait lainnya. Data primer dan sekunder dlkumpulkan oleh peneliti dan selanjutnya dianalisis hingga dirumuskan oleh peneliti bersama Tim Perumus yang ditugaskan secara konsensuslConsensus Decesion Making Group.Dokumen Rencana Strategic diperoleh setelah mendapat masukan dari forum CDMG para pembuat keputusan dan peneliti bertindak selaku fasilitatomya.Analisis dari matriks IE menempatkan posisi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta pada sel strategi pertahankan dan pellbara (hold and maintain) dengan alternatif strategi yang direkomendaslkan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Berdasarkan QSPM menunjukkan bahwa strategi penetrasi pasar perlu didahulukan.Peneliti menyarankan agar BBPOM di Jakarta segera membuat dokumen Rencana Strategis yang dilengkapi dengan tindak lanjut strategi dan Rencana Tahunan, menetapkan dasar hukumnya, sosialisasi kepada pelaksana dan instansi terkait, melaksanakan, memantau serta melakukan evaluasi berkala sehingga tetap sejalan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Disamping itu disarankan pula untuk menetapkan capacity building infrastruktur. Lebih jauh disarankan agar BBPOM melakukan advokasi kepada Badan POM dengan melakukan sosialisasi dokumen Rencana Strategis ini. Dengan demikian diharapkan agar Badan POM dapat mendukung semua kegiatan BBPOM di Jakarta sekaligus dapat menggunakan Rencana Strategis ini sebagai salah satu upaya untuk pemantauan kinerja BBPOM melalui target pencapaiannya.Daftar bacaan : 24 (1980-2002)

---

Strategic Planning of Drug and Food Jakarta Agency (BBPOM Jakarta), of the year 2003-2007Drug and Food Jakarta Agency (BBPOM) is one technical unit of Drug and Food National Agency (Badan POM) that participates on health development as a drug and food control institution. Responding to changes of internal organ»ation and external environment, this study tried to determine internal and external environment factors that influenced BBPOM Jakarta, develop suitable strategies of BBPOM Jakarta, and furthermore to design The Strategic Plan of the year 2003 - 2007.This study, which is conducted at BBPOM Jakarta is an operational research using qualitative and quantitative approaches that examined several external variables (demography, sociocultural, regulations, technology, globalization, supplier, consumers, and competitors) and also several internal variables (organization management, facilitation, human resources management, finance management, marketing management, and information system management). Primary data were collected through in depth interview with related decision makers and institutions, secondary data were collected through related documentation, collected by researcher herself The data were analyzed and done by the researcher with the assistance of The Strategic Plan Work Team that appointed with Consensus Decision-Making Group (CDMG). The Strategic Plan was designed by CDMG decision makers.According to IE matrix, position of BBPOM is Hold and Maintain, with market penetration and product development strategic alternatives. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) showed that market penetration should be chosen. Researcher advised the BBPOM Jakarta to follow up this Strategic Plan Document immediately with Annually Plan, established appropriate decree for the document, socialize to workers and related institutions, to set up control plan and evaluate the plan according to vision, mission, and the goal of BBPOM Jakarta. Researcher advised also to decide the capacity building of infrastructure. Furthermore it is suggested that BBPOM Jakarta should plan an advocacy activity to Badan POM to socialize the document, so that they would use it for their support to BBPOM Jakarta including as a tool for evaluating and control BBPOM Jakarta performance.References: 24 (1980 - 2002)"

"Tesis ini mencoba untuk membuktikan hipotesa bahwa jumlah permintaan listrik merupakan fungsi dari harga dan variabel-variabel permintaan terkait dan harga kepada pelanggan menurun seiring dengan peningkatan volume penjualan, oleh karena penjualan energi listrik menggunakan sistem block rate. Disamping itu tesis ini mencoba untuk melakukan peramalan permintaan listrik sebagai dasar untuk perencanaan kapasitas pasokan listrik di masa yang akan datang serta memberi input kepada para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan di sektor ketenagalistrikan.Penelitian ini dititikberatkan pada kajian sistem ketenagalistrikan umumnya dan khususnya mengenai prakiraan permintaan listrik. Dalam penelitian ini ada dua tahapan yang dilakukan yaitu tahapan pemodelan dan tahapan analisis permintaan listrik berdasarkan model persamaan simultan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan simultan permintaan listrik.Dari penelitian ini diperoleh temuan bahwa permintaan listrik bersifat inelastic terhadap harga rata-rata listrik listrik rumah tangga, ditunjukkan dengan nilai koefisien yang kecil (< 1). Artinya bahwa perubahan harga listrik yang terjadi mendapatkan respon sangat kecil dari konsumen rumah tangga dalam permintaan listriknya. Hal ini dimungkinkan karena listrik sudah menjadi kebutuhan dasar bagi rumah tangga di Indonesia khususnya untuk penerangan. Di lain pihak perubahan PDB per kapita bersifat elastic terhadap permintaan listrik, ditunjukkan dengan nilai koefisien yang mendekati 1. Dari proyeksi permintaan listrik diketahui bahwa sampai sepuluh tahun mendatang permintaan listrik sektor rumah tangga akan meningkat sebesar hampir dua kali lipat.Dengan kenyataan ini maka Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pasokan listrik sebesar dua kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang melalui penggalangan partisipasi swasta untuk melakukan investasi di bidang ketenagalistrikan. Untuk mewujudkan hal ini berbagai upaya perlu dilakukan Pemerintah, diantaranya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi investor untuk menanamkan modal di bidang ketenagalistrikan, menyusun perangkat regulasi dan peraturan-peraturan yang transparan dan jelas dan menjamin penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan."

"Praktik kerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta Periode Bulan Mei 2018 bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab Apoteker, mengetahui tupoksi Balai Besar POM di Jakarta dalam bidang farmasi, memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Balai Besar POM di Jakarta. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Pengawasan Iklan Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Pada Media Elektronik Periode Mei 2018 rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui kriteria iklan, informasi lengkap yang harus dicantumkan, informasi yang harus diperhatikan, informasi yang tidak boleh dicantumkan, dan hal-hal yang tidak boleh digunakan/dicantumkan dalam iklan obat, mengetahui ketentuan, klaim, dan hal-hal yang dilarang dalam iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan serta melakukan pengawasan terhadap iklan obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan dan tindak lanjutnya.

---

Internship at Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta Period May 2018 aims to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists, to know the tupoksi of POM Center in Jakarta in pharmacy, to have insight, knowledge, skill, and practical experience do the job and have a real description about the pharmaceutical problem at Balai Besar POM in Jakarta. This professional work practice is carried out for two weeks with the special assignment given Supervision of Drug Ads, Traditional Medicines and Health Supplements on Electronic Media Period May 2018 . The purpose of this particular task is to know the advertising criteria, the complete information to be included, the information to be considered, the information that should not be included, and the things that should not be used / included in the advertising of the drug, knowing the terms, claims, things that are prohibited in advertising of traditional drugs and health supplements as well as supervising the advertising of drugs, traditional medicine and health. "

"Penganggaran dalam perspektif New Public Management (NPM) menekankan orientasi output. Penerapan di Indonesia adalah penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sampai dengan empat tahun terakhir masih ditemukan kementerian/lembaga tidak memiliki standar biaya khusus. Padahal dalam penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan standar biaya khusus.Dengan menggunakan pendekatan activity based costing, penelitian ini ingin mengetahui seberapa jauh efektivitas kebijakan standar biaya khusus dengan cara membandingkan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan. Kemudian mencoba mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyusunan standar biaya khusus.Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan studi kasus di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.Data yang digunakan adalah data sekunder laporan realisasi keuangan tahun 2007 dan 2008, dan data primer dari responden kunci. Dua alat statistik digunakan dalam penelitian ini. Uji t-Test untuk mengetahui perbedaan realisasi keuangan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan. Uji peringkat koefisien korelasi Spearman untuk mengetahui korelasi antara dua variabel. Lebih jauh lagi, penelitian ini ingin mengetahui harapan tentang standar biaya khusus dari perspektif pengguna.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan.Hasil ini didukung dengan arah hubungan yang negatif antara realisasi anggaran dengan standar biaya sebagai: dasar untuk menentukan alokasi anggaran, dan pedoman dan informasi biaya kegiatan. Perspektif pengguna menginginkan standar biaya dijadikan dasar dalam menentukan alokasi anggaran dan fleksibel dalam pelaksanaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan standar biaya dalam tingkat kegiatan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan.

---

New Public Management (NPM) perspective focuses budgeting on output oriented. Indonesia interpret this perspective by implementing performance based budgeting as mandated in Law No. 17 year 2003 about Public Finance. This performance based budgeting requires every institution to have a specific cost standard. Unfortunately, up to last four years, it was found that some ministerial or other institutions still do not have the specific cost standard. Using activity based costing approach, this research tries to investigate the effectiveness of specific cost standard policy, by comparing the period of before and after policy implementation. Furthermore, this research tries to analyze the relationship between some factors affecting the effectiveness of specific cost standard.This research is an applied research using National Agency of Drug and Food Control as case study. Data used in this research are both primary and secondary data. The primary data collected from key respondents while the secondary data collected from financial report year 2007 and 2008.The data analyzed using two statistical analyses; t-Test and Spearman?s rank correlation test. t-Test is used to test the difference between the period of before and after policy implementation while Spearman?s rank correlation test is used to test the correlation between two variables. Furthermore, this research tries to investigate some opinions about specific cost standard implementation from user?s perspective. The empirical results show that there are no differences between the period of before and after policy implementation.This result is supported by the inverse correlation between budget realization and specific cost standards which is used as the base of budget allocation and the guidance and source of information for activity/project budgeting. Based on users? perspective, specific cost standard is needed as a tool and guidance for budget allocation, and it should be flexible in its implementation. This research concludes that the development of specific cost standard in activity level and should be adjusted with the activity's need in practice."

"Praktik Kerja Profesi Apoteker di di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Periode Bulan Mei Tahun 2018 bertujuan untuk memahami peran, tugas dan tanggung jawab Apoteker di Balai Besar POM di Jakarta, memiliki pengetahuan tentang tupoksi Balai Besar POM di Jakarta, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis pekerjaan kefarmasian di pemerintahan dan memiliki gambaran nyata permasalahan pekerjaan kefarmasian di pemerintahan, terutama di Balai Besar POM di Jakarta. Tugas khusus yang diberikan berjudul ldquo;Analisis Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Tindak Pidana di Bidang Obat rdquo;. Tujuan pelaksanaan tugas khusus di Balai Besar POM di Jakarta adalah mengetahui bagian-bagian dalam berkas perkara dan menentukan unsur pasal pidana yang dilanggar dari contoh kasus pelanggaran tindak pidana di bidang obat. Penulis telah memahami peran, tugas dan tanggung jawab Apoteker di Balai Besar POM di Jakarta, penulis juga telah mengetahui tupoksi Balai Besar POM di Jakarta, dan memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Balai Besar POM di Jakarta.

---

Internship at Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan on Jakarta Period May 2018 was aimed to understand the roles, duties and responsibilities of pharmacists in Balai Besar POM on Jakarta and understand about agency main task of Balai Besar POM on Jakarta. Pharmacist candidate could also achieved insight, knowledge, skills and practical experience to understood pharmaceutical work in government and had the real depiction of pharmaceutical assignment issues in government. The special assignment given was ldquo;Analysis of Criminal Offense Case File in the Field of Medicine rdquo;. The purpose of this special assignment was to understand the part of case file and determine the element of criminal article which was violated from the case file. The writer had already understood about the roles, duties and responsibilities of Balai Besar POM on Jakarta, understand about agency main task of Balai Besar POM on Jakarta and achieved insight, knowledge, skill and practical experience in investigation activity which was conducted by Balai Besar POM on Jakarta."

"Untuk melindungi konsumen dari kompetisi industri dalam penyediaan produk, baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri, maka pemerintah Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan SISPOM yang bekerja secara efektif dan efisien dalam mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk yang masuk ke Indonesia dalam rangka melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Untuk melaksanakan SISPOM maka dibentuklah Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 tahun 2001 yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki inisiatif, serta kredibilitas profesional yang tinggi. Untuk dapat mengetahui dan memahami tugas serta peran Apoteker di Pemerintahan, maka mahasiswa apoteker melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA di Balai Besar POM. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi instansi-intansi pemerintahan di bidang farmasi; memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis; serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Balai Besar POM. Tugas khusus yang diberikan berjudul Evaluasi Kuesioner Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi,dan Edukasi KIE Bersama Anggota Komisi IX DPR RI tanggal 14 Mei 2018. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap materi yang disampaikan dan pelayanan petugas ketika kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat.

---

To protect consumers from industrial competition in the supply of products, both from within and outside the country, the Indonesian government must have a Food and Drug Monitoring System called SISPOM that works effectively and efficiently in detecting, preventing and supervising products entering Indonesia in order to protect the security, safety and health of consumers. To carry out SISPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM was formed based on Presidential Decree No. 103 of 2001, which has national and international networks and law enforcement authorities and has initiative, and high professional credibility. To be able to know and understand the duties and role of the Pharmacist in the Government, the pharmacist students carry out the Pharmacist Professional Work Practice PKPA at the Balai Besar POM in Jakarta. It aims to enable students to know and understand the main tasks and functions of government agencies in the pharmaceutical sector; have knowledge, insight, skills, practical experience; and also a real picture of pharmacy problems at the Balai besar POM. The assignment was entitled Evaluation of Questionnaire for Community Empowerment Activities through Communication, Information, and Education KIE with Members of the House of Representatives Commission IX on May 14, 2018. The purpose of this task was to determine the level of community satisfaction with the material presented and the services of officers when community empowerment socialization was take place."