Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem distribusi BBM dalam negeri, mencakup kegiatan mulai dari kilang sebagai penghasil produk BBM, kemampuan tankerlpipa untuk mengangkut BBM ke Depot-Depot dan kemampuan sarana pembekalan BBM yang berfungsi sebagai suplai point baik langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Ketiga lingkup kegiatan yang dirangkai menjadi satu kesatuan operasi disebut sistem distribusi BBM, dimana masing-masing fungsi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.Untuk mengidentifikasi Strategi Distribusi BBM digunakan analisis SWOT dengan mengidentifikasi faktor-faktornya, sebagai faktor kekuatan adalah faktor yang dapat mendorong terciptanya sistem distribusi yang terintegrasi dan berkesinambungan, faktor kelemahan antara lain kapasitas sarana penyediaan dan pembekalan BBM belum cukup serta usia pakainya sudah tua, dan pola suplai distribusi yang belum optimal.Faktor peluang antara lain kesempatan atau peluang bagi pengembangan usaha untuk bekerja sama dengan pihak lain/pihak asing, faktor ancaman adalah lemahnya PERTAMINA dalam menjamin suplai distribusi BBM. Hasil ini dijadikan dasar untuk menetapkan prioritas strategi dengan menggunakan metode Analisa Hierarki Proses (AHP). AHP adalah suatu analisis yang memerlukan para respondennya adalah orang yang ahli dibidangnya, oleh karena itu yang menjadi subyek penelitiannya adalah para pejabat maupun staf terkait di PERTAMINA, khususnya yang berada dibawah satuan kerja Pemasaran dan Niaga pada UPPDN III Jakarta.Optimalisasi distribusi BBM masing-masing dipengaruhi oleh lima faktor pada strategi distribusinya. Strategi distribusi minyak tanah dipengaruhi oleh lima faktor yaitu : Kebutuhan minyak tanah dengan bobot 0.281, disusul dengan, Kebijakan PERTAMINA dengan bobot 0.228, Sistem distribusi dengan bobot 0.188, Production Cost dengan bobot 0.175, Delivery cost dengan bobot 0.129. Strategi distribusi minyak tanah dibuat beberapa alternatif strategi distribusi minyak tanah dengan urutan prioritas sebagai berikut: Depot Plumpang dengan bobot 0.213, Depot Tasikmalaya/Ujung Berung dan Depot Padalarang mempunyai bobot yang sama yaitu 0.202 Depot Balongan dan Terminal Tg. Gerem dengan bobot yang sama yaitu 0.191Berikutnya diketahui bahwa Strategi distribusi minyak solar dipengaruhi oleh lima faktor dengan urutan: Kebutuhan minyak solar dengan bobot 0.358 , Kebijakan PERTAMINA dengan bobot 0.214, Sistem distribusi dengan bobot 0.192, Production Cost dengan bobot 0.126, Delivery cost dengan perolehan bobot 0.102. Strategi distribusi minyak solar dibuat beberapa alternatif strategi distribusi minyak solar dengan urutan prioritas sebagai berikut: Depot Tanjung Periok dan Depot Plumpang dengan masing-masing bobot 0.172, Depot Balongan, Tg. Gerem, Depot Tasikmalaya/Ujung Berung dan Depot Padalarang mempunyai bobot yang sama yaitu masing-masing 0.164."

"Pada penelitian ini ingin diketahui perbandingan biaya suplai dan distribusi antara hasil optimasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta analisis kelayakan penambahan depot Bahan Bakar Minyak dilokasi yang konsentrasi kebutuhan BBMnya tinggi (Alternatif 3) terhadap hasil optimasi distribusi Bahan Bakar Minyak dengan pengembangan di depot existing (Alternatif 2) maupun terhadap biaya suplai dan distribusi kondisi existing (Alternatif 1) di Unit PPDN II Palembang. Hasil optimasi tersebut akan menurunkan biaya operasional Unit PPDN II pada khususnya dan Pertamina pada umumnya, sehingga akan menurunkan subsidi BBM atau menaikkan LBM (Laba Bersih Minyak). Subsidi BBM terjadi apabila total Biaya Pokok BBM lebih besar dibandingkan dengan total hasil penjualan (Harga Keppres), sebaliknya disebut LBW. Untuk melihat perbandingan tersebut maka disusun langkah-langkah secara sistematis. Pertama dicari penghematan dengan menghitung dan membandingkan biaya suplai dan distribusi masing-masing. Langkah kedua dicari kebutuhan BBM dimasa yang akan datang untuk menghitung perbedaan biaya Investasinya. Langkah terakhir membandingkan penghematan terhadap perbedaan biaya Investasi. Terlihat bahwa hasil optimasi suplai dan distribusi perbulannya lebih hemat sebesar Rp. 1.096.279.217 dibandingkan dengan pola suplai dan distribusi kondisi existing. Hal ini menggambarkan pola suplai dan distribusi existing belum effisien. Sedangkan, meskipun penambahan depot dikonsentrasi kebutuhan BBMnya tinggi (Alternatif 3) lebih hemat dibandingkan dengan pengembangan depot di depot exsisting (Alternatif 2) tetapi menghasilkan NPV negatif. Hal ini disebabkan penghematan tersebut tidak sebanding dengan biaya Investasi yang harus dikeluarkan.

---

From this study, we would like to know the expenses comparison of supply and distribution between alternatives 1,2 and 3. Alternative three is the optimization result of fuel oil distribution and feasibility analysis of the fuel oil depot expansion in the location with full fuel oil concentration. Alternative two is the optimization result of fuel oil distribution with the development of existing fuel oil depot, while alternative one is the fuel oil distribution pattern and fuel oil depot development of the existing condition in the Domestic Supplying and Marketing Unit II (UPPDN II) Palembang.

The optimization result will reduce the operation expenses of UPPDN II especially and Pertamina in general, so that all this will reduce fuel oil subsidy and even increase net fuel oil profit. Fuel oil subsidy will occur when the total fuel oil expenses is higher compared the total sales revenue (President Decree for the fuel oil), or on the other hand, it is called net fuel oil profit.

To know the comparison, we are trying to apply a number of steps to anlyze. First of all, we try to search the most efficient way by calculating the expenses of fuel oil supply and distribution of each alternative. The second step is search the future fuel oil demand in order to calculate the difference of investment expenses. The last step to compare the efficiency against the difference of investment expenses.

It seems that the optimization result of supply and distribution per month is more efficient totaling Rp. 1.096.279.217 compared to the supply and distribution of the existing condition. All this indicated that supply and distribution patterns of the existing condition is not efficiency yet.

Alternative three with full concentration of high fuel oil demand which is more efficient compared with alternative two with the depot development of existing condition, however, the result is negative Net Present Value. All this is brought about that the efficiency is not suitable compared to incur expenses for investment."

"Sejalan dengan Restrukturisasi Pertamina dan persaingan global, maka diperlukan pengelolaan perusahaan secara efisien dan efektif. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan aset perusahaan di Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri perlu dilakukan pengaturan dimaksud, sejalan dengan Strategi PPDN yaitu : Mengoperasikan Sistem Distribusi fisik yang efisien, efektif dan terpadu, sejalan dengan Strategi Hilir untuk fokus pada Jawa dan Bali, maka perlu dilakukan pengkajian lokasi dan jumlah Depot di Jabar dan DKI. Langkah pertama dilakukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan BBM di Jabar dan DKI. Berdasarkan hasil survey dan brain storming maka dapat ditetapkan variabel dependen yaitu kebutuhan BBM dan variable independen yang berpengaruh terhadap pendirian suatu depot meliputi 12 independen variabel. Dengan menggunakan teknik statistik melalui paket Program SPSS dilakukan suatu analisa atas independen variabel yang teridentifikasi untuk memperoleh variabel yang dominan. Dengan melalui proses statistik diperoleh 4 variabel yang paling dominan yaitu : variabel pekerja industri, variabel pekerja jasa masyarakat, variabel pekerja keuangan dan variabel pekerja listrik. Setelah dilakukan serangkaian test statistik maka persamaan multiple regresi linier dapat digunakan sebagai alat untuk meramal kebutuhan BBM. Maka dilakukan peramalan untuk setiap independen variabel pada interval 10 tahun mendatang, sehingga dapat diketahui kebutuhan BBM dimasa mendatang sejalan dengan strategi dasar Pertamina (2000-2010). Setelah diketahui kebutuhan BBM, dilakukan perhitungan kebutuhan Depot di Jabar dan DKI, dari hasil perhitungan diperoleh 7 Depot pada tahun 2010 di Jabar dan DKI. Dengan model program linier, khususnya Branch and Bound, dilakukan perhitungan untuk menentukan lokasi yang paling optimal. Dari identifikasi kebutuhan di setiap lokasi diketahui bahwa dan 21 lokasi yang ada, diketahui ada 14 lokasi yang potensial untuk didirikan depot. Jadi lokasi depot sebanyak tujuh buah berada pada 14 lokasi potensial. Dari hasil perhitungan lokasi optimal diperoleh lokasi yang optimal yaitu : Serang, Kerawang, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon dan Indramayu, yang dimaksudkan untuk dapat melayani 21 lokasi yang telah ditentukan. Kedepan diharapkan Depot lebih didayagunakan untuk melayani konsumsi secara optimal, dengan memberikan perangkat-perangkat yang diperlukan. Sedangkan Unit dapat di minimalkan sumber dayanya, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektifitas."

"Dalam kontek pengadaan energi nasional BBM mempunyai peranan sekitar 75,51 dari total energi final dengan tingkat pertumbuhan berkisar 6% per tahun. Sehubungan dengan itu, pengadaan BBM didasarkan pada "Security of Supply" dan dilakukan melalui pengolahan minyak mentah di Kilang Dalam Negeri dan impor. Keterbatasan minyak mentah sebgai feedstock dan kapasitas kilang dalam negeri, ketergantung pada pasok luar negeri semakin besar. Hal ini mengakibatkan biaya pengadaan menjadi "at any cost", karena harga mahal dan kurang didasarkan nilai keekonomian, sehingga memberatkan anggaran pemerintah. Dalam kaitan ini diperlukan model optimalisasi pengadaan BBM dengan biaya terendah dan dapat mengakomodasi kebijaksanaan Security of Supply. Untuk ini, dilakukan simulasi model optimalisai pengadaan BBM didasarkan berbagai kebijaksanaan impor BBM maksimum. Simulasi menghasilkan Model Optimalisasi Pengadaan BBM didasarkan kebijaksanaan pembatasan impor maksimum 60% s/d 80% adalah optimal dan feasible ditinjau dari aspek finansial, namun perlu pengkajian dan analisa lebih lanjut, karena penilaian optimal tidak hanya didasarkan pada aspek finansial saja, tetapi juga didasarkan pada aspek non-ekonomi dan non-finansial, mengingat BBM merupakan sumber energi strategis dan vital serta berpengaruh terhadap sektor-sektor lain. Penelitian lebih lanjut memberikan kesimpulan bahwa model optimalisasi pengadaan BBM yang optimal berdasarkan hasil simulasi diatas dipadukan dengan kebijaksanaan Security of Supply yang mempertimbangkan nilai keekonomian."

"Kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Minyak dan gas bumi digolongkan sebagai bahan galian yang memiliki nilai strategis dan vital, maka peran (intervensi) dari pemerintah memiliki posisi yang penting. Intervensi pemerintah ini diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan, menjamin kelangsungan ketersediaan (pasokan) sumber daya alam yang takterbarukan (unrenewable) bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya kelangkaan pasokan minyak dan gas bumi di dalam negeri. Sejarah perkembangan pengaturan minyak dan gas bumi di Indonesia telah mengalami perkembangan, dimulai dari pengaturan yang bersifat kolonialisme sebagaimana yang diatur dalam Indische Mijn Wet, kemudian setelah merdeka bangsa Indonesia menciptakan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 yang merupakan produk hukum berlandaskan pada falsafah Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945. Seiring dengan perkembangan zaman serta dengan dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan reformasi hukum serta pada tataran filosofis telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap pemahaman makna Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah membawa perubahan yang fundamental terhadap tatanan pengusahaan minyak dan gas bumi yang telah berlangsung harmpir empat dasa warsa. Perubahan tersebut antara lain pola kegiatan (pengusahaan) usaha hulu, penyusunan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, demikian juga implementasi pengaturan dalam kontrak. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, maka kegiatan usaha hulu sejak awal telah ditentukan pola kerja samanya, yaitu melalui kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selama ini ditangani oleh Pertamina, sekarang beralih kepada Pemerintah dan BPMIGAS. Klausul-klausul yang ada dalam kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan formulasi (penuangan) dari apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

---

Oil and gas business activities in Indonesia have been established even before the Republic of Indonesia has been declared. Oil and gas are considered as having strategic and vital value towards the national interest. Therefore the government of Republic of Indonesia is expected to have important role in this area of business. Intervention from the government is crucial to ascertain the increase of state revenue, security of supply of un-renewable energy resources in the future and to avoid domestic scarcity of oil and gas. In its history, oil and gas businesses have undergone a lot of changes since imperialistic era. During the Dutch colonization, oil and gas business were regulated with Indische Mijn Wet. After independence, in accordance with circumstance, Indonesia established Law Number 44 Year 1960 which adopted philosophical values set in article 33 (2) and (3) of the 1945 constitution. In response to change such as globalization, economic crises, privatization of state owned companies, legal reforms and shifting of existing paradigms, the Government enacted Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas. Law Number 22 Year 2001 has brought fundamental changes towards modern oil and gas business in Indonesia which has been implemented for almost four decades. The changes comprised of, inter alia, methods of upstream oil and gas businesses, drafting of upstream oil and gas contracts, and its implementation. By the enactment of Law Number 22 Year 2001, upstream oil and gas business is outlined to be carried out in upstream oil and gas Cooperation Contract Agreement. Cooperation Contract that are used to be handled by Pertamina are now conducted by the Government and BPMIGAS. Term and conditions specified in Cooperation Contract shall reflected the required condition in Number 22 Year 2001."

"Tulisan ini menerapkan model moneter Girton - Roper yang disesuaikan dan model ekspor dan impor yang sederhana untuk periods 1989.2 - 1995.2. Kedua model ini diuji dengan menggunakan metode Ordinary Least Square. Model moneter Girton - Roper yang disesuaikan digunakan untuk menganalisa seberapa besar perubahan yang terjadi pada aktiva luar negeri bersih dan nilai tukar Yen terhadap Rupiah apabila terjadi perubahan pada kredit domestik bersih, tingkat harga Jepang dan pendapatan riil Indonesia. Hipotesanya adalah adanya hubungan yang negatif antara kredit domestik bersih dengan aktiva luar negeri bersih dan nilai tukar. Sementara itu, tingkat harga Jepang dan pendapatan rill Indonesia mempunyai hubungan yang positif. Hasil penelitian dari model moneter ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara kredit domestik bersih dengan aktiva luar negeri bersih dan nilai tukar. Peningkatan kredit domestik bersih, ceteris paribus, men.urunk.an aktiva luar negeri bersih dan meningkatkan nilai tukar Yen terhadap Rupiah (Rupiah mengalami depresiasi). Sementara itu, variabel tingkat harga Jepang dan pendapatan rill Indonesia menunjukkan hasil uji yang tidak signifikan. Model ekspor dan impor yang sederhana digunakan untuk menganalisa seberapa besar perubahan yang terjadi pada ekspor dan impor apabila terjadi perubahan pada pendapatan rill dan nilai tukar riil. Hipotesa untuk model ekspor adalah adanya hubungan yang positif antara pendapatan rill Indonesia dan nilai tukar rill terhadap ekspor. Hipotesa untuk model impor adalah adanya hubungan positif antara pendapatan rill Indonesia terhadap impor. Sedangkan, nilai tukar rill mempunyai hubungan yang negatif terhadap impor. Hasil penelitian dari model ekspor menunjukkan hubungan yang signifikan antara nilai tukar rill dengan ekspor nonmigas rill Indonesia ke Jepang. Peningkatan nilai tukar nil, ceteris paribus, meningkatkan ekspor nonmigas rill Indonesia ke Jepang. Sementara itu, variabel pendapatan rill Jepang menunjukkan hasil uji yang tidak signifikan, tetapi tetap menunjukkan tanda positif yang sesuai dengan yang dihipotesakan. Hasil penelitian dari model impor menunjukkan hubungan yang signifikan antara pendapatan rill Indonesia dengan impor nonmigas Indonesia dari Jepang. Peningkatan pendapatan rill Indonesia, ceteris paribus, meningkatkan impor n.onmigas Indonesia dari Jepang. Hasil uji untuk variabel nilai tukar nil menunjukkan hasil uji yang tidak signifikan, tetapi tetap menunjukkan tanda negatif yang sesuai dengan yang dihipotesakan."

"Sebagian besar kasus kecelakaan besar yang terjadi di sektor minyak dan gas disebabkan oleh kurangnya/ketidaktahuan akan pengelolaan asset integrity. Pada tahun 2021-2022 terdapat lima kasus kecelakaan terkait aset integrity di PT X. Untuk menjawab hal ini, PT X membuat Asset Integrity Management System (AIMS). Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis AIMS di PT X berdasarkan konsep safety resilience. Manfaat penelitian yaitu memberikan perspektif implementasi safety resilience untuk menghadapi kejadian yang dapat diperkirakan atau tidak terduga seperti kegagalan pada aset di PT X. Penelitian ini merupakan penelitian semi kuantitatif dengan menggunakan desain studi analisis deskriptif, dan panduan analisis berdasarkan Resilience Analysis Grid. Unit analisis dalam penelitian ini mengambil dokumen terkait AIMS di PT X dan wawancara dengan stakeholder terkait AIMS di PT X. Hasil dari analisis empat faktor resilience pada AIMS di PT X adalah kemampuan respon (73,75%), kemampuan monitor (81,23%), kemampuan belajar (77,22%), dan kemampuan antisipasi (75,62%). Dari hasil tersebut, tingkat safety resilience pada AIMS sudah menuju level proactive dengan rata-rata sebesar 77%. Keterlibatan beberapa pihak, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan penambahan indikator efektifitas AIMS, menjadi hal yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan resilience pada AIMS di PT X.

---

Most of the major accident cases that occur in the oil and gas sector are caused by the lack of/ignorance of asset integrity management. In 2021-2022 there were five cases of accidents related to asset integrity at PT X. To answer this, PT X created an Asset Integrity Management System (AIMS). The purpose of this research is to analyze AIMS at PT X based on the concept of safety resilience. The benefit of the research is to provide a perspective on the implementation of safety resilience to deal with predictable or unexpected events such as failures in assets at PT X. This research is semi-quantitative research using a descriptive analysis study design, and an analysis guide based on the Resilience Analysis Grid. The unit of analysis in this study took documents related to AIMS at PT X and interviews with stakeholders related to AIMS at PT X. The results of the analysis of the four resilience factors in AIMS at PT X are response capability (73.75%), monitoring capability (81.23%), learning capability (77.22%), and anticipation capability (75.62%). From these results, the level of safety resilience at AIMS has reached the proactive level with an average of 77%. The involvement of several parties, a clear division of responsibilities, and the addition of AIMS effectiveness indicators, are things that are needed to improve the resilience capabilities of AIMS at PT X."

"Skripsi ini adalah sebuah analisa mengenai kointegrasi harga minyak dunia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data Harga minyak dunia yang menggunakan proxy Harga Minyak West Texas Intermediate (WTI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Penelitian ini akan menguji ketiga data dari masing-masing variabel untuk mengetahui sifat ketiga data yang digunakan, stasioner atau non-stasioner. Hal ini merupakan syarat untuk melakukan uji kointegrasi. Penelitian ini akan melihat sebuah pola dan karakteristik hubungan jangka panjang yang terbentuk dari ketiga variabel tersebut dengan menggunakan model penelitian Johansen Test Penelitian ini merupakan penelitian kuantiatif yang bertujuan untuk eksplanatif kointegrasi antara ketiga variabel tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kointegrasi yang signifikan diantara harga minyak dunia, Indeks Harga Saham Gabungan, dan Produk Domestik Bruto (PDB).

---

This thesis is an analysis of world oil prices cointegration, Composite Stock Price Index (CSPI), and the Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia. The data that used by researchers is the world's oil price data that using the proxy of West Texas Intermediate (WTI) oil price, Composite Stock Price Index (CSPI), and the Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia.

This study will examine three data from each variable to know these three variables characteristic, stasioner or non-stasioner. This is a requirement to perform cointegration tests. The study will look at a pattern and characteristics of long-term relationships that are formed from these three variables using the Johansen test research model. This research is a quantitative study that aims to explanative cointegration between these three variables. The results of this study indicate a significant cointegration between oil prices, the Composite Stock Price Index and Gross Domestic Product (GDP)."