Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini pembangunan kesehatan gigi dan mulut telah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai hasil yang optimal.Dampak krisis moneter berpengaruh besar terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut dimana sebagian besar peralatan, bahan material dan obat-obatan adalah import sehingga harganyapun semakin mahal dan kemampuan masyarakat untuk membelipun berkurang.Pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui klinik gigi spesialistik swasta adalah pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat disamping pelayanan melalui rumah sakit dan puskesmas.Klink gigi spesialistik swasta diharapkan dapat memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan tepat sesuai dengan kasus yang dideritanya, dan juga dapat meningkatkan pemanfaatan tenaga dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.Analisis biaya pada bagian konservasi klinik spesialistik "x" belum pernah dilakukan sehingga penetapan tarif belum berdasarkan pada biaya satuan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui total biaya, biaya satuan aktual dan normatif, crr, wtp dan tarif pesaing. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan metode analisis biaya yang digunakan adalah metode activity based costing (abc) untuk menghitung biaya satuan. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa biaya satuan aktual untuk golongan restorasi plastis adalah rp.191.330 ; untuk golongan perawatan endo rp.227.553; untuk golongan restorasi non plastis rp. 379.960 ; konsultasi rp.66.677; polishing Rp 44.807.Secara umum cost recovery rate (crr) pada bagian konservasi ini berada di bawah 100% kecuali untuk golongan restorasi non plastis yang mempunyai crr di atas 100%. Bila dibandingkan dengan tarif pesaing, terlihat bahwa tarif yang berlaku saat ini di bagian konservasi klinik gigi spesialistik "x'' ini cukup rendah, sehingga klinik ini masih mempunyai kesempatan untuk menaikkan tariff pelayanan.Perhitungan crr dengan melihat tarif saat ini, utilisasi, tarif pesaing, tarif simulasi dan kemauan membayar (wtp) pengunjung, terlihat bahwa pada golongan restorasi plastis untuk mencapai crr > 100% yaitu pada saat tarif dinaikkan menjadi Rp 200.000,00 dari tariff saat ini yaitu Rp.150.000,00, untuk perawatan endo crr >100% pada saat tarif dinaikkan menjadi Rp. 230.000,00Dari hasil penelitian tersebut disarankan bagi klinik untuk mempertimbangkan investasi alat baru agar dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang dapat mempengaruhi perhitungan tarif disamping itu perlu pertimbangan untuk menetapkan tarif baru sesuai dengan biaya satuan yang ada dan peningkatan crr untuk setiap jenis pelayanan yang ada di bagian konservasi.Daftar Kepustakaan : 23 (1997 - 2002).

---

Price Setting For Dental Conservation Services In Dental Specialist Clinic"X", Year 2002 Dental care services has been growing significantly, although has not reached it?s optimum result.

The economic crisis has greatly affected the provision of dental care where most of the equipments, raw materials and drugs required for the provision of the service are imported hence affecting the cost of services whilst the purchasing power of the public tend to decrease.

The provision of dental care by private dental specialist clinics are available for the public as alternative services.

It is expected that private dental specialist clinic could provide services for the public more effective and appropriate treatment and on the other hand give more opportunities for the dentists and dental specialist to provide better services.

The cost analysis of the service and price setting for the dental conservation service in dental specialist clinic "x" has never been conducted before, no unit cost estimation ever been done.

This research was conducted to estimate the total cost, the actual an normative unit cost, cost recovery rate, willingness to pay as well as price of the competitors services. This research is a descriptive research and the method of cost analysis used is the activity based costing (abc).

The study employed both primary and secondary data. The result of the research shows that the actual unit cost for plastic restoration service is Rp 191,330 ; endodontic treatment service is Rp 227,543 ; non plastic restoration service is Rp 379,960 ; consultation Rp 66,677 ; polishing Rp 44,807.

In general, the cost recovery rate (crr) of the dental conservation service is less than i00% except for non plastic restoration service where the crr is higher than 100%.

If we compare with the price of competitor's service, it is obvious that the current price of the dental restoration service in dental specialist clinic "x"is relatively lower and need to be adjusted.

In based on the crr calculation, current utilization, price of competitor's service, simulation on price and the patient's willingnes to pay (wtp), it is apparent that for the dental plastic restoration service to achieve a sufficient crr the price need to increase to Rp 200,000. From the current price of Rp 150,000.

For endodontic services, to achieve crr greater than 100% the price need to be increased to Rp 230,000.

The study suggested to consider a new adjusted price based on actual will cost. References : 23 (1997 - 2002)."

"Greenshoe Option adalah opsi yang memberikan hak kepada Penjamin Emisi Efek untuk melakukan penjatahan lebih atau menjual saham tambahan dalam hal terjadi kelebihan permintaan atas saham yang ditawarkan, dengan tujuan untuk menstabilkan harga saham apabila mengalami penurunan setelah pencatatan. Peraturan Greenshoe Option di Indonesia belum diatur secara rinci, namun penggunaannya dapat merujuk pada POJK 6/2019 yang mengatur kegiatan Stabilisasi Harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan metode komparatif antara negara Amerika Serikat, Inggris, dan India. Penelitian ini akan memuat analisis bagaimana ketentuan Greenshoe Option yang telah diimplementasikan oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya peraturan Greenshoe Option di Indonesia masih belum diatur secara rinci seperti tidak diaturnya ketentuan batasan maksimal saham greenshoe begitupun mekanisme pelaksanaannya. Sementara di Amerika Serikat, Inggris, dan India telah mengatur ketentuan akan hal tersebut. Ketentuan Greenshoe Option oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dilakukan sesuai dengan praktik yang berlaku secara internasional. Tidak adanya batas maksimal saham greenshoe beserta ketentuan pelaksanaanya dapat menimbulkan risiko bagi Emiten dan Investor. Dengan ini harapan bagi regulator pasar modal Indonesia untuk menyempurnakan peraturan Greenshoe Option dengan mempertimbangan ketentuan dari beberapa negara yang telah dipaparkan dalam penelitian ini.

---

Greenshoe Option is an option that gives the Underwriter the right to make more allotments or sell additional shares in the event of excess demand for the shares offered, which aims as a mechanism for stabilizing share prices after listing. The Greenshoe Option Regulations in Indonesia have not been regulated in detail, but their use can refer to POJK 6/2019 which regulates Price Stabilization activities. The method used in this study is juridical-normative with a comparative method between the United States, United Kingdom, and India. This research will contain an analysis of how the Greenshoe Option provisions have been implemented by PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. The conclusion from this study is that the Greenshoe Option regulations in Indonesia are still not regulated in detail, such as the maximum limit for greenshoe shares and the implementation mechanism. Meanwhile in the United States, United Kingdom, and India have set provisions for this. The provisions for the Greenshoe Option by PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk are carried out in accordance with internationally accepted practices. The absence of a maximum greenshoe share limit and its implementing provisions may pose a risk to Issuers and Investors. With this, it is hoped that the Indonesian capital market regulator will improve the Greenshoe Option regulations by taking into account the provisions of several countries that have been described in this study."

"Studi ini tentang penilaian harga saham berdasarkan analisa fundamental dengan pendekatan PER. Meskipun ada modifikasi, tapi model yang digunakan tetap mengacu pada multiple regression model yang dipergunakan para peneliti sebelumnya, baik dalam maupun luar negeri.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui relevansi penentuan PER dalam keputusan investasi di BEJ. Kemudian dirinci, untuk mengetahui : apakah growth rate, dividen payout ratio dan financial leverage mempengaruhi besarnya PER; variabel manakah (earning growth atau dividen growth) yang paling berpengaruh dan lebih mampu menjelaskan perubahan PER; apakah pengaruh masing-masing variabel eksplanatori terhadap PER tetap konsisten dari tahun ke tahun dan apakah model empiris yang diajukan dapat dipakai sebagai security selection serta mengkaji apakah kebijaksanaan BAPEPAM tentang PER maksimal 15 kali memadai.Hasil analisa tahun 1989-1993 maupun keseluruhan menunjukkan bahwa semua persamaan regresi (kecuali 1989) memiliki F-test signifikan dan adjusted R2 minimal 75%. Berarti di samping secara serentak berpengaruh, perubahan variabel eksplanatori mampu menjelaskan perubahan variabel PER paling rendah 75%. Pengaruh secara parsial, berdasarkan t-test, umumnya variabel growth rate dan dividen payout ratio signifikan berpengaruh. Tapi variabel financial leverage tidak signifikan berpengaruh.Akan tetapi bila ditinjau koefisien regresi masing-masing variabel eksplanatori menunjukkan bahwa umumnya terdapat arah dan hubungan positif antara variabel growth rate dan dividen payout ratio terhadap PER. Sebaliknya terdapat arah dan hubungan negatif antara variabel financial leverage dengan PER . Jadi meskipun pengaruhnya kurang signifikan, dengan semakin meningkatnya financial leverage akan mendorong risiko financial makin tinggi dan PER menjadi makin menurun.Sementara itu variabel earning growth diketahui lebih berpengaruh dan lebih mampu menjelaskan perubahan PER daripada variabel dividen growth. Hanya pada 1990 saja variabel dividen growth memiliki adjusted R2 dan t-test lebih signifikan. Diketahui pula bahwa variabel growth rate dari tahun ke tahun tetap dominan berpengaruh terhadap besarnya PER. Namun demikian besar dan arah pengaruhnya berubah-ubah. Dan model empiris yang diajukan ternyata kurang cocok untuk security selection.Akhirnya, bertolak dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa anjuran BAPEPAM tentang batas PER tidak lebih dari 15 kali untuk perusahaan yang akan go public semua sektor industri adalah kurang tepat. Memang rata-rata PER empiris dibawah 15 kali bila variabel eksplanatori konstan (=0). Yaitu 6,1271 kali (1989); -0,0027 kali (1990); -35,6735 kali (1991); 0,1289 kali (1992); 12,2483 kali (1993) dan 0,099 kali(1989-93).Tapi jika salah satu variabel, misalnya growth rate, bernilai positif maka hasil P/NE menjadi diatas 15 kali. Tentunya setiap perusahaan memiliki prospek untuk tumbuh. Karenanya BAPEPAM disarankan meninjau kembali himbauan tentang batas PER."

"Sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, secara rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi makanan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu kebijakan yang berhubungan dengan barang makanan atau kebijakan pangan merupakan salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memformulasikan kebijakan tersebut, maka terlebih dahulu diperiukan studi yang membahas perilaku konsumsi makanan masyarakat, baik menurut wilayah pedesaan atau perkotaan maupun menurut tingkat pendapatan masyarakat. Salah sate pendapatan yang digunakan dalam studi tersebut yaitu model Alomost Ideal Demand System (AIDS), dimana dalam penulisan ini diaplikasikan untuk menganalisa permintaan makanan di Jawa Barat, yang dikelompokkan menjadi 8 kelompok.Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi makanan rumah tangga di pedesaan dan perkotaan Jawa Barat relatif sama , dengan proporsi pengeluaran yang terbesar yaitu untuk konsumsi kelompok path - padian, kelompok ikan & daging, kelompok sayuran dan kelompok makanan jadi. Semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga , maka terjadi pergeseran pola konsumsi dari kelompok sayuran & kacang - kacangan dan kelompok padi-padian ke konsumsi kelompok ikan & daging , kelompok telur & susu dan kelompok buah - buahan."

"Di dalam proses penyelenggaraan Konstruksi, tahapan tender atau proses tender pelelangan merupakan salah satu bagian kunci yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan lainnnya. Hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahapan ini merupakan kegiatan awal dari proses penyelenggaran konstruksi tidak akan pemah dimulai. Oleh karena itu, Pemilik I Owner, pada tahapan ini perlu menangani secara baik dan benar mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Proses pelelangan yang tidak dikelola secara baik dan benar akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik 1 owner dalam mendapatkan Kinerja harga penawaran yang terbaik dari pemenang tender. Hal ini bisa terjadi karena sistem yang dibuat oleh pemilik 1 owner dalam suatu proses pelelangan adalah tidak tepat dan mengakibatkan penawaran yang diajukan oleh peserta tender tidak akurat yang mengakibatkan penawaran yang diajukan diluar kewajaran. Penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan kajian terhadap Pengaruh proses pelelangan di Perusahaan Pemilik 1 Owner terhadap Kinerja Harga Penawaran Proyek Konstruksi, serta seberapa besar konstribusi variabel-variabel proses pelelangan pengaruhnya terhadap kinerja harga penawaran proyek, serta seberapa besar konstribusi variabel-variabel proses pelelangan pengaruhnya terhadap Kinerja harga penawaran. Hasil temuan dalam penelitian ini yang menjadi variabel penentu adalah kepemimpinan dan kemampuan Owner dalam perencanaan dan manajemen suatu proyek, pengalaman kerja dari Construction Manager, Overhead perusahaan 1 track record, pengalaman pemilik dalam melakukan proses pelelangan dan ketersediaan dan harga material konstruki. Hasil-hasil penelitian tersebut diperoleh dari 23 sampel yang telah dapat memenuhi persyaratan statistik. Sampel tersebut didapatkan dari 28 angket yang diisi oleh responden Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisa korelasi, analisa faktor dan analisa regresi berganda (multiple regression). Semua analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan paket software Statistical Program for Science 9.0 for Windows."

"[ABSTRAKStarbucks sebagai korporasi global yang mencerminkan nilai-nilai Amerika berperan penting dalam perdagangan industri kopi. Kapitalisasinya yang mencapai lebih dari 70 miliar US Dolar membuatnya jadi sasaran tembak dari sisi negatif globalisasi dan sekaligus sasaran tuntutan agar perusahaan berlambang Siren ini mengadopsi Fair Trade. Mulai Februari 2000 Starbucks secara resmi mengadopsi Fair Trade dan pada awal 2001 secara sepenuhnya Starbucks mengadopsi Fair Trade. Tesis ini berupaya untuk mengkaji kembali hubungan antara Starbucks sebagai lambang globalisasi dengan Starbucks sebagai korporasi global yang mengadopsi Fair Trade. Penulisan ini juga berupaya menjelaskan bagaimana praktik Fair Trade Starbuck secara keseluruhan dan mengungkap alasan-alasan dibalik Starbucks mengadopsi Fair Trade.Tesis ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan menggunakan sumber sumber referensi primer dan sekunder baik berupa buku maupun jurnal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Starbucks memiliki alasan-alasan kuat yang pada akhirnya membuat perusahaan ini mengadopsi Fair Trade. Proses adopsi Fair Trade yang dikenal dengan istilah CAFE Practices ini ternyata tidak luput dari kritik para pemerhati Fair Trade.

---

ABSTRACTStarbucks as a global corporation that reflect American values play an important role in the trade of the coffee industry. Capitalization that reached more than 70 billion US Dollars makes Starbucks a target of the protesters who hates negative side of globalization. At the same time Starbucks also a target of protesters who demands that company bearing the Siren to adopt the Fair Trade. Starbucks in February 2000 partially adopted the Fair Trade and in early 2001 Starbucks fully adopt Fair Trade. This thesis seeks to examine the relationship between Starbucks as a symbol of globalization with Starbucks as a global corporation who adopt Fair Trade. This study also seeks to explain how any practical Starbucks Fair Trade as a whole and uncover the reasons behind Starbucks adopt Fair Trade.The thesis uses a case study method and using a primary and secondary reference sources in the form of books and journals. As a results, this study indicate that Starbucks has strong reasons that ultimately makes the company adopted the Fair Trade. The adoption of Fair Trade also known as CAFE Practices is apparently not spared from criticism of the observer of Fair Trade., Starbucks as a global corporation that reflect American values play an important role in the trade of the coffee industry. Capitalization that reached more than 70 billion US Dollars makes Starbucks a target of the protesters who hates negative side of globalization. At the same time Starbucks also a target of protesters who demands that company bearing the Siren to adopt the Fair Trade. Starbucks in February 2000 partially adopted the Fair Trade and in early 2001 Starbucks fully adopt Fair Trade. This thesis seeks to examine the relationship between Starbucks as a symbol of globalization with Starbucks as a global corporation who adopt Fair Trade. This study also seeks to explain how any practical Starbucks Fair Trade as a whole and uncover the reasons behind Starbucks adopt Fair Trade.The thesis uses a case study method and using a primary and secondary reference sources in the form of books and journals. As a results, this study indicate that Starbucks has strong reasons that ultimately makes the company adopted the Fair Trade. The adoption of Fair Trade also known as CAFE Practices is apparently not spared from criticism of the observer of Fair Trade.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek dan faktor apa saja yang menyebabkan minyak sawit menjadi hambatan dalam negosiasi kerjasama I-EFTA CEPA serta menganalisa alasan kedua entitas tersebut mempertahankan kerjasama perdagangan ditengah persoalan isu sawit. Bagi Indonesia dan EFTA kerjsama ekonomi I-EFTA CEPA diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta mengurangi hambatan perdagangan. Namun pada prosesnya, kerjasama tersebut mengalami negosiasi yang panjang untuk mencapai kesepakatan dan belum mencapai ratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan teori Sekuritisasi dan konsep Fair Trade. Temuan penelitian ini ialah isu minyak sawit berhasil disekuritisasi oleh organisasi yang berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan negara EFTA sebagai ancaman dan mempengaruhi negosiasi kerjasama perdagangan I-EFTA CEPA. Adapun isu-isu yang berhasil menjadi masalah adalah dampak minyak sawit terhadap berbagai isu yaitu, lingkungan, HAM, kesehatan, dan juga upaya perlindungan minyak nabati lokal. Sebagai implikasi proses tersebut, negara- negara EFTA membuat ketentuan syarat perdagangan yang ketat terkait perdagangan minyak sawit pada perjanjian perdagangan tersebut menggunakan konsep fair trade.

---

This study aims to identify what aspects and factors caused palm oil to become an obstacle in negotiating of I-EFTA CEPA cooperation and analyze the reasons for the two entities to maintain trade cooperation amidst the issue of palm oil. For Indonesia and EFTA, the I-EFTA CEPA economic cooperation is expected to improve the economy and reduce trade barriers. However, in the process, this cooperation has undergone a long negotiation to reach an agreement and has not yet reached ratification. This research uses qualitative methods and use securitization theory and the Fair Trade concept. The findings of this study are that the issue of palm oil has been successfully securitized by organizations that influence EFTA country."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hazard dan analisis risiko pada aktivitas maintenance wahana X. Penelitian ini besifat deskriptif dengan desain semi-kuantitatif dan menggunakan tahapan manajemen risiko AS//NZS: 4360. Tahapan kerja aktivitasmaintenace didapatkan dari SOP dan wawancara mendalam. Analisis tingkat risiko menggunakan kriteria exposure, likelihood, consequence, dan risk level W.T. Fine. Aktivitas maintenance yang di analisis adalah harian dan mingguan greasing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hazard terbanyak yang dihadapi oleh pekerja pada maintenance harian adalah hazard fisik ketinggian dan listrik dengan tingkat risiko tertinggi pada tahapan memeriksa neple dan oli hidraulik tentakel. Sementara untuk aktivitas greasing,hazard yang paling banyak adalah fisik ketinggian dengan tingkat risiko tertinggi pada tahapan kerja menuju lokasi penggantian grease. Adapun pengendalian yang telah dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan pembagian shift kerja dan menyediakan kendaraan berupa golf car serta APD berupa; gloves, safety shoes, body harness, helm, dan googles.

---

This study aims to determine the hazards and risks analysis that exist in the maintenance activities of the ride X. This research was conducted with semi quantitative design and using AS NZS 4360. Work process obtained from SOPs and in depth interviews. The criteria of level analysis exposure, possibilities, consequences, and risk level by W.T. Fine. The maintenance activities analyzed are daily and weekly greasing.

The results elucidate that most hazards incurred by workers for daily maintenance were physical hazards altitude and electrical at work process of inspection of the neple and tentacle hydraulic oil. Meanwhile, as for greasing activity, physical altitude is the most dangerous hazard at the work process to the location of grease replacement. In addition, controls that have been done by the company, among others, by dividing the work shift and providing the vehicle such as golf car and PPE in the form of gloves, safety shoes, body harness, helmets, and googles."

"Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari penetapan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha asuransi kendaraan bermotor yang tidak menyerahkan tarif premi kepada mekanisme pasar tetapi menggunakan tarif premi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk perbuatan yang dikecualikan dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena OJK mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa asuransi yang diamanatkan oleh UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. Kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum adanya kebijakan ini sangat kompetitif dan tidak ada pelaku usaha dominan yang mengkontrol pasar, dan penetapan tarif premi batas bawah ini mendorong para pelaku usaha asuransi untuk bersaing dalam hal pelayanan, tetapi tidak dengan persaingan harga. Meskipun tidak melanggar hukum persaingan usaha, tetapi dampak dari penetapan harga dari kebijakan ini mempengaruhi pasar industri asuransi kendaraan bermotor.

---

This research discusses the regulation of competition law to the policy of the Financial Services Authority (OJK), which establishes motor vehicle insurance premium rates, market conditions motor vehicle insurance industry prior to the issuance of the policy, and the impact of delimitation under the motor vehicle insurance premium rates. The methodology used in this research is normative juridical approach to conceptual (conceptual approach) The results of the study found that businesses motor vehicle insurance did not submit the premium rates to the market mechanism but use the premium rate set by the Financial Services Authority, including acts that are excluded in the Act 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition as the OJK has the authority to regulate and supervise the insurance services sector is atributed by the Act No.21 of 2011. Market conditions of automotive insurance industry prior to this policy is very competitive and there is no dominant business operators who control the market, and the establishment of premium rates of lower limit encourages insurance businesses to compete in terms of service, but not with price competition. Although not violate competition law, but the impact of the pricing of these policies affect market of automotive insurance industry."

"Perjanjian penetapan harga dilarang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan konsumen. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, menghindari persaingan harga yang tajam yang akan merugikan pelaku usaha dan menghilangkan pesaing (di luar kelompoknya), yaitu antara lain dengan melakukan perjanjian penetapan harga. Pelaku usaha di Indonesia ada yang belum menyadari bahwa perjanjian penetapan harga dapat menyebabkan konsumen dirugikan karena mereka tidak mempunyai pilihan kecuali harus membeli barang dan atau jasa yang tersedia di pasar dengan satu harga. Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dan diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana KPPU dalam membuktikan adanya perjanjian penetapan harga serta pendekatan hukum apa yang digunakan dalam memutus perkara perjanjian penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif.Obyek penelitian ini adalah putusan KPPU tentang perjanjian penetapan harga tahun 2003 dan 2005. Dalam perkara-perkara perjanjian penetapan harga yang telah diputuskan KPPU, ada perjanjian yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, serta perjanjian penetapan harga yang bersifat horisontal dan vertikal. Selain itu pelaku usaha pada umumnya menggunakan asosiasi di bidang usaha sejenis untuk melakukan perjanjian penetapan harga, agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Dalam beberapa perkara perjanjian penetapan harga ada peran pemerintah dalam menetapkan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan, agar tidak bertentangan dengan hukum persaingan maka pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang tersebut dapat tercapai secara maksimal."