Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 136867 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indrayana Chaidir
Analisis kebijakan insentif dalam kasus industri minyak dan gas bumi di Indonesia
"Sejak tahun 1988 sampai dengan 1994, Pemerintah telah mengeluarkan empat kebijakan insentif disektor hulu industri minyak dan gas bumi, yang dinamakan Kebijakan Paket Insentif Perminyakan. Tujuan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan insentif tersebut adalah untuk mendorong investor/kontraktor Kontrak Bagi Hasil (KBH) meningkatkan investasi/kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi industri minyak dan gas bumi dimasa yang akan datang menuntut perlunya diadakan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan insentif tersebut sebagai dasar penyempurnaan atau penyesuaian/dikeluarkan kebijakan insentif baru.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan insentif yang telah dikeluarkan Pemerintah selama ini dengan melakukan analisis mengenai formulasi, implementasi dan implikasi dari kebijakan-kebijakan insentif tersebut serta perlu/tidaknya dikeluarkan kebijakan insentif baru dan bagaimanakah kebijakan insentif yang lebih menarik bagi kontraktor KBH.
Data untuk penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan beberapa pejabat yang berkompeten, menyebarkan kuesioner kepada beberapa kontraktor KBH yang beroperasi di Indonesia serta dari publikasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dari hasil penelitian terungkap antara lain perkembangan investasi/kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi kontraktor KBH setelah dikeluarkannya Kebijakan Paket Insentif Perminyakan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini disebabkan disamping adanya beberapa kelemahan pada kebijakan insentif, juga diakibatkan pengaruh dari faktor-faktor diluar kebijakan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya dorongan/kebutuhan untuk dikeluarkannya kebijakan insentif yang baru sebagai penyempurnaan/peningkatan dari kebijakan-kebijakan insentif yang telah dikeluarkan Pemerintah selama ini.
Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah : melibatkan kelompok sasaran kebijakan (kontraktor KBH) dalam proses formulasi kebijakan insentif, penyempurnaan petunjuk pelaksanaan kebijakan, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan insentif baru yang lebih menarik bagi kontraktor KBH, yaitu yang dapat meningkatkan "return" investasi yang ditanamkan dan dapat meringankan beban kontraktor KBH dalam tahap eksplorasi (risk sharing) terutama untuk daerah frontier, laut dalam dan Kawasan Timur Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Angelina Lafyranti
Pengaruh insentif terhadap kinerja pekerja: studi kasus PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta = The effect of incentives on worker performance: case study PT. Angkasa Pura II Main Branch Soekarno-Hatta Airport
"Skripsi ini membahas Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Pekerja Studi Kasus PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta dengan metode analisis eksplanatif dan pendekatan kuantitatif Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja pekerja bagian operasional Bandara Soekarno Hatta Penelitian ini juga memaparkan kepuasan pekerja terhadap insentif yang diberikan perusahaan dan kinerja pekerja berdasarkan isian kuesioner Dengan jumlah insentif yang berbeda kinerja yang dikeluarkan oleh pekerja juga tentu berbeda Berdasarkan hal ini perlu adanya strategi penyusunan rencana insentif yang efektif agar kinerja meningkat dan tujuan perusahaan tercapai.
This thesis discuss about Effect of Incentives on Worker Performance Case Study PT Angkasa Pura II Main Branch Soekarno Hatta Airport with explanatory analysis methods and quantitative approaches This study describes how the effect of incentives on worker performance operational part Soekarno Hatta Airport This study also exposes workers to the satisfaction of corporate incentives and worker performance based questionnaires With a number of different incentives performance issued by the workers would also differ Based on this the need for strategic planning of effective incentives to increase performance and achieve corporate goals."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sekarayu Rahmadiani
Alternatif Pemberian Insentif Fiskal dan Non Fiskal bagi Industri Daur Ulang Plastik di Indonesia = Alternative of Providing Fiscal and Non-Fiscal Incentive Policy for the Plastic Recycling Industri in Indonesia
"ABSTRAK
Penelitian ini berlatar belakang bahwa daur ulang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mendorong diperlukannya insentif pajak bagi industri daur ulang plastik serta menganalisis alternatif pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor baik fiskal maupun non fiskal yang mendorong pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik dari segi strength, weakness, opportunity, dan threat. Insentif fiskal yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik adalah PPN tidak dipungut sedangkan insentif non fiskal yang dapat diberikan adalah Extended Producer Responsibility. Dengan demikian disajikan analisis berupa kajian insentif yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik di Indonesia.
ABSTRACT
This research has a background that recycling is one of many ways that can be use to overcome the plastic waste problem. The purpose of this study is to analyze the factors that encourage the need for tax incentives for plastic recycling industry and analyzing the alternative of providing incentives for the plastic recycling industry in Indonesia. This study use a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are done through in-depth interviews. The results of this study indicate there are several factors, both fiscal and non-fiscal, that encourage incentives for the plastic industry in terms of strength, weakness, opportunity, and threat. Fiscal incentive that can be given to the plastic recycling industry is non-collected VAT while non-fiscal incentive that can be given is Extended Producer Responsibilty. Thus presented an analysis in the form of incentive studies that can be given to the plastic recycling industry in Indonesia. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dyma Adynta Maulana
Analisis Kebijakan Fasilitas Tax Holiday pada Industri Kayu Lapis Indonesia = Analysis of Tax Holiday Policy on The Indonesian Plywood Industry
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan persyaratan tax holiday pada industri kayu lapis Indonesia berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 serta mengetahui bagaimana prospek dan tantangan yang dihadapi industri ini dalam pemenuhan persyaratan tax holiday tersebut. Melihat bahwa industri kayu lapis tidak termasuk dalam cakupan industri pionir berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018, maka perlu dilakukan analisis mengenai kelayakan industri kayu lapis yang merupakan industri non pionir dalam kesempatannya memperoleh fasilitas tax holiday atas penanaman modal baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang ahli dan berkompeten dalam penerapan insentif pajak tax holiday serta industri kayu lapis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah berupa peninjauan pemenuhan persyaratan tax holiday oleh industri kayu lapis berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 serta prospek dan tantangan industri kayu lapis dalam pemenuhan persyaratan tax holiday tersebut.
ABSTRACT
This research aims to analyze the fulfillment of tax holiday requirements by the Indonesian plywood industry based on PMK No. 150/PMK.010/2018 and to understand the prospect as well as the challenges faced by the industry in fulfilling said requirements. Seeing that the plywood industry is not included in the pioneer industry scope according to PMK No. 150/PMK.010/2018, it is necessary to analyze its advisability as a non pioneer industry in its chance to attain the tax holiday incentive for new investments. This research uses qualitative approach, as well as the literary and field studies and in-depth interview technique in data collection. The method of analysis used is qualitative analysis method. The result of this research is a review of the fulfillment of tax holiday requirements by the Indonesian plywood industry based on PMK No. 150/PMK.010/2018 and the prospect and also the challenges faced by the industry in fulfilling said requirements."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pretty Wulandari
Evaluasi kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan pada industri pengolahan kelapa sawit di Indonesia = Evaluation of income tax policy incentives on oil palm processing industry in Indonesia
"Penelitian ini membahas kebijakan insentif Pajak Penghasilan pada penanaman modal di industri pengolahan kelapa sawit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pemberian fasilitas pajak tersebut dalam rangka peningkatan investasi demi mendorong hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit. Adanya berbagai hambatan mulai dari pertimbangan bisnis, faktor pajak dan non-pajak lainnya menyebabkan fasilitas Pajak Penghasilan tidak diminati investor untuk beberapa sektor pengolahan kelapa sawit. Peneliti memberikan rekomendasi agar fasilitas Pajak Penghasilan lebih efektif dan aplikatif, yaitu: penurunan threshold nilai investasi, mempertahankan tarif bea keluar CPO, perbaikan infrastruktur dan kemudahan pembebasan lahan dan perizinan.
This research discusses the income tax incentives to investments in palm oil processing industry. This study is a qualitative research. The research concludes that the background providing incentives tax in order to encourage increased investment for the downsteram of palm oil processing industry. A number of obstacles ranging from business considerations and factors tax or other causes of non-tax Income Tax facilities are not attractive to investors. Researchers gave recommendations that facility income tax is more effective and applicable, such as decrease the threshold value of investment, retaining the CPO export tax rate, improvement infrastructure, and ease of land acquisition and licensing."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46599
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nelson, Bob
1001 cara menghargai karyawan = 1001 ways to reward employees
Jakarta: Pustaka Delapratasa, 1999
658.3 NEL st
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Res Hanifah
Analisis Formulasi Kebijakan Pilar 2 OECD di Indonesia = Analysis of the OECD Pillar 2 Policy Formulation in Indonesia
"Pilar 2 dari proyek BEPS G20 adalah instrumen penting untuk mengatasi tantangan pajak yang muncul akibat digitalisasi ekonomi. Penelitian ini menguraikan proses formulasi kebijakan Pilar 2 berlangsung di Indonesia dan gambaran desain kebijakan yang akan diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Triangulasi data dilakukan untuk mengurangi subjektivitas peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan PMK Pilar 2 di Indonesia telah melalui tahapan penilaian dampak manfaat kebijakan, pembahasan perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dan penyusunan regulasi. Namun konflik kepentingan masih berlangsung antarkementerian. Selanjutnya, desain kebijakan GloBE di Indonesia mayoritas akan mengadopsi sesuai ketentuan yang diatur dalam model GloBE rules dan Minimum Tax Implementation Handbook. Terkait STTR, Indonesia tidak mengambil jalur MLI melainkan dengan negosiasi bilateral. Kebijakan insentif pajak pasca GMT akan diterapkan melalui skema QRTC dan MTTC yang akan mengubah pola penganggaran dan restitusi pajak di Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memasukkan klausul teknis administratif dalam PMK, menetapkan jadwal yang lebih jelas dalam proses penerbitan peraturan termasuk menyediakan sosialisasi dan waktu transisi, mensinergikan berbagai kepentingan untuk menghindari kebijakan yang bertentangan, mempertimbangkan QDMTT safe harbour, mempercepat negosiasi bilateral untuk STTR, memperhitungkan potensi cost-benefit dari insentif QRTC, memberikan QRTC secara terarah berdasarkan keadaan Wajib Pajak, dan mempersiapkan ketentuan teknis terkait skema QRTC dan MTTC.
Pillar 2 of the G20 BEPS project is a crucial instrument for addressing tax challenges arising from the digitalization of the economy. This study outlines the ongoing policy formulation process of Pillar 2 in Indonesia and provides an overview of the policy design to be implemented. This research employs a qualitative method by collecting data through literature reviews and interviews. Data triangulation was conducted to minimize researcher subjectivity. The results indicate that the policy formulation process for the PMK Pillar 2 in Indonesia has gone through stages of assessing policy impact benefits, discussing changes in the tax system in Indonesia, and drafting regulations. However, conflicts of interest among ministries persist. Furthermore, the design of the GloBE policy in Indonesia will largely adopt the provisions stipulated in the GloBE model rules and the Minimum Tax Implementation Handbook. Regarding the STTR, Indonesia opted for bilateral negotiations rather than the MLI route. Post-GMT tax incentive policies will be implemented through the QRTC and MTTC schemes, which will change the budgeting and tax refund patterns in Indonesia. This study provides recommendations for the government to include technical administrative clauses in the PMK, establish a clearer schedule for the issuance of regulations, including providing outreach and transition periods, harmonize various interests to avoid conflicting policies, consider the QDMTT safe harbor, accelerate bilateral negotiations for the STTR, evaluate the cost-benefit potential of QRTC incentives, provide QRTC directionally based on the taxpayer's condition, prepare all technical provisions related to the QRTC and MTTC schemes."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Surahman
Insentif pajak dalam mendorong peningkatan investasi dan kaitannya dengan Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal
"Insentif pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan dunia usaha dan dalam rangka menarik datangnya investasi ke Indonesia, tetapi disadari bahwa insentif pajak bukanlah faktor penentu masuknya investasi, akan tetapi insentif pajak merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Jadi pemberian insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi tersebut harus menarik dan dapat bersaing dengan pemberian insentif negara lain khususnya di Asia Tenggara, disertai dengan perbaikan dan peningkatan semua faktor yang dapat menghambat datangnya investasi, dan mengurani semua faktor yang dapat menghambat datangnya investasi. Pemberian insentif pajak juga harus berdasarkan undang-undanng dan tidak boleh bertentangan secara vertikal maupun horizontal, serta mudah diterapkan dalam pelaksanaannya.
Tax incentives has very important role for the continuation of business world activities and in the framework of attracting the coming of investments in Indonesia, but it is realized that tax incentives is one of the attracting factors for investment entry, nevertheless tax incentives is one of the attracting factors for investment. Therefore providing tax incentives to encourage that investment improvement mus be attractive and competitive through the giving of other country incentives particularly in Southeast Asia, accompanied by fixation and improvement on all supportive factors for investment entries, and reducing all factors capabel to hamper the investment entries. Giving tax incentives also must be based on the laws adn must not be contravening vertically as well as horizontally, as well as easy to be applied in its implementation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25209
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nindya Novianty
Kontrak kerjasama dalam pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia : studi kasus kontrak minyak dan gas bumi pertamina antara BP migas dan PT Pertamina EP
"Semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, fungsi regulator Pertamina diserahkan kepada BP Migas dan status Pertamina diubah menjadi PT (Persero). Hal ini menyebabkan kedudukan PT Pertamina (Persero) sejajar dengan kontraktor migas lainnya. PT Pertamina (Persero) kemudian membentuk PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) yang kemudian mengadakan kontrak kerjasama dengan BP Migas. Kontrak ini disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian timbul pertanyaan mengenai kewenangan para pihak dalam kontrak, mengapa kontrak disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina dan bukan kontrak production sharing saja, apa perbedaan dan persamaan kontrak dengan kontrak production sharing pada umumnya dan bagaimana analisa berbagai kemudahan yang diberikan kepada PT Pertamina EP dalam peraturan perundangan tentang migas dan kontrak.
Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau buku sebagai bahan penelitian. Kewenangan BP Migas pada dasarnya bersumber dari amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dan dijabarkan lagi dalam UU No. 22 Tahun 2001. Kewenangan PT Pertamina EP juga bersumber dari UU No. 22 Tahun 2001 yang mengubah status Pertamina dan PP No. 35 Tahun 2004 yang mengamanatkan pembentukan anak perusahaan untuk setiap wilayah kerja PT Pertamina (Persero). Kontrak antara BP Migas dan PT Pertamina EP ini sebenarnya adalah kontrak production sharing karena ketentuannya sama dengan kontrak production sharing pada umumnya kecuali ketentuan mengenai wilayah kerja kontrak yang luas bekas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, besaran pembagian hasil yang sama dengan ketentuan yang berlaku pada WKP Pertamina, jangka waktu kontrak yang tidak ditemukan pengaturan masa eksplorasi dan eksploitasi, larangan pengalihan keseluruhan hak dan interest kepada pihak bukan afiliasi dan penyisihan wilayah kerja yang termasuk kecil yaitu minimum 10% pada atau sebelum akhir tahun kontrak kesepuluh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan migas dan kontrak tersebut, PT Pertamina EP diberikan beberapa kemudahan yang mengindikasikan bahwa hanya perannya sebagai regulator yang dicabut, sedangkan sebagai player tetap sama seperti dulu."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S23908
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erwin Eka Kurniawan
Dampak naiknya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai periode 2002 sampai dengan April 2003 : Studi kasus KPP PMA satu Jakarta
"Sejak dilanda krisis moneter, Indonesia sampai sekarang masih sibuk mencari solusi untuk mengatasi masalah krisis tersebut. Semua sumber dana yang dapat menghasilkan keuangan buat negara, pemerintah terus mengupayakannya. Diantara sumber dana buat negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Selain pajak, pemerintah melirik sumber iainnya yaitu Migas dan Listrik. Dengan berbekal pasal 33 (1) UUD 1945, maka sebagai pihak yang menguasai kepentingan hajat hidup orang banyak, pemerintah mengeluarkan Kepres RI No. 88 tahun 2000 tentang Kenaikan Tarif Telpon, Kepres RI No. 89 Tahun 2002 tentang Kenaikan Tarif Dasar Listrik, dan Kepres RI No. 90 Tahun 2002 tentang Kenaikan Harga Saban Bakar Minyak.
Alasan pemerintah mengeluarkan Kepres tersebut tidak lain adalah untuk meringankan beban keuangan negara (APBN ) yang semakin berat dengan hutang-hutangnya. Namun di sisi lain yaitu masyarakat sebagai pemakai ketiga produk tersebut merasa sangat terbebani akibat kenaikan harga produk tersebut dengan aasan merupakan kebutuhan dasar baik keperluan rumah tangga maupun keperluan perusahaan. Hal inilah menimbulkan reaksi anti kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga ketiga produk itu dari seluruh lapisan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai tembaga pemungut pajak, juga terkena imbasnya. Secara spontanitas Direktur Jenderal Pajak memberikan stimulasi fiskal akibat kenaikan harga-harga ketiga produk itu. Stimulasi fiskal ini di perkirakan akan mengurangi pendapatan negara sektor pajak ( Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan NiIai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah ) sekitar 6 triyun. Secara hipotensis adalah di sisi lain pemerintah mengharapkan tambahan pendapatan dari kenaikan harga produknya sedang sisi lainnya adalah menurunkan pendapatan pajak melalui stimulasi fiskal. Belum lagi variable lainnya akibat kenaikan harga BBM, TDL, dan Tarif Telepon pada saat dikeluarkannya Kepres, menimbulkan situasi sosial ekonomi dan politik yang tidak kondusif. Masalah pokok dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (menganalisis) : Apakah dampak kenaikan harga BBM dan TDL terhadap penerimaan PPN dapat mengimbangi stimulus fiskal sebesar Rp 6 triyun? Berapa besar dampak kenaikan harga BBM dan TDL terhadap penerimaan negara sektor PPN?
Pertanyaan permasalahan tersebut di atas akan dijawab dalam penelitian ini dengan data-data empiris. Data ini bersumber dari pertama, Penerimaan PPN dan PPnBM KPP PMA Satu Jakarta sebelum dan sesudah kenaikan harga. Kedua data primer yang didapat dari kuisioner dan wawancara dari responden. Responden dipilih hanya l0% dari populasi atau 35 responden, dengan pertimbangan jenis populasi homogen. Teori harga mengatakan bahwa semakin tinggi harga akan semakin sedikit permintaan, begitu pula sebaliknya. Hukum permintaan juga mengatakan bahwa semakin tinggi harga maka penawaran menurun. Hukum penawaran mengatakan bahwa semakin tinggi harga semakin banyak barang yang ditawarkan. Hukum ini berlaku tentunya dengan asumsi ceteris paribus (variabel lain tidak berubah ).
Hasil analisis data sekunder menunjukan bahwa penerimaan PPN dan PPnBM menurun sebesar 53,75% yaitu dari Rp 118.878.830.000,-pada bulan Februari 2002 menjadi Rp 54.979.400.000,- pada bulan Februari 2003. Setelah kebijakan di revisi dan berkurangnya tekanan dari elemen masyarakat pada bulan Maret 2003, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kenaikan sebesar Rp 132.601.310.000,- yaitu dari Rp 52.584.460.000,- di bulan Maret 2002 menjadi Rp 185.185.770.000,- di bulan Maret 2003. Demikian juga penerimaan bulan April 2003 naik 21,45% atau Rp 21.009.830.000,- yaitu dari Rp 97.954.790.000,- April 2002 menjadi Rp 118.964.620.000,- April 2003. Jika penerimaan tahun 2003 dapat di pertahankan maka KPP PMA Satu dapat memberikan sumbangan kepada stimulus fiskal sebesar Rp 449.618.590.000,-. Hasil analisis data primer menunjukan bahwa kenaikan harga BBM dan TDL menjadikan harga perolehan bahan baku naik 75% per unit, biaya produksi naik 4% perunit. Kenaikan harga bahan baku idan biaya produksi mengakibatkan penyerahan barang Dalam Negeri meningkat. Artinya sesuai dengan teori hukum permintaan dan bertentangan dengan teori hukum penawaran."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12227
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>