Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu keberhasilan organisasi ditentukan oleh pelayanan yang diberikan kepada pelanggan/masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan tersebut. Oleh sebab itu adalah menarik untuk melakukan penelitian tentang segi pelayanan khususnya organisasi publik. Dalam hal ini judul yang dikedepankan yakni Pelayanan Kebersihan Oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Penelitian ini berupaya mengkaji mengenai 1). Sejauh mana upaya pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. 2). Bagaimana aspek-aspek pelayanan kebersihan dilaksanakan Dinas Kebersihan Dati II Ujung Pandang dalam memberikan pelayanannya. 3). Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dalam memberikan pelayanan. Ada berbagai faktor penentu pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang yakni: 1). Kebijaksanaan Pelayanan Kebersihan, 2). Sumber Dana/keuangan, 3). Sarana/Parasarana, 4). Sumberdaya Manusia, 5). Partisipasi Masyarakat. Dalam hal kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang berpedoman sekurang-kurangnya 12 (dua belas) suprastruktur yang pada intinya saling melengkapi. Keduabelas peraturan dimaksud mengatur mengenai hak yang harus dinikmati pelanggan dalam pemberian pelayanan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Selain itu pelanggan mempunyai kewajiban antara lain pembayaran retribusi yang berkisar paling rendah Rp 100 dan tertinggi Rp. 22.500/bulan. Dalam mengaplikasikan peraturan-peraturan yang ada pemerintah menetapkan konsep Teduh Bersinar yang berbasis pada pendekatan sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi. Sedangkan mengenai sumber dana keuangan Dinas Kebersihan dalam pemberian pelayanan didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, lnpres Dati II, Bantuan Proyek Dinas Kebersihan (SLAP IBRD, SPABP) dan penerimaan retribusi yang pada intinya dirasakan masih belum mencukupi. Selain itu jasa pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang terlihat dari sarana/prasarana yang di gunakan. Sarana/prasarana yang digunakan belum sepenuhnya memadai terutama masih ditemukan peralatan yang rusak atau sudah selesai umur teknisnya, tetapi sampai saat ini belum diadakan pergantian. Pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang belum sepenuhnya optimal terutama unsur pekerja mekanik yang relatif kecil, sementara itu mereka sangat dibutuhkan guna peralatan dan perbaikan peralatan yang rusak. Dari segi kuantitas tenaga operasional pemungut sampah belum mencukupi, sehingga frekwensi pengangkutan sampah yang seharusnya setiap hari masih mengalami penundaan. Sungguhpun demikian kebersihan lingkungan tidak sepenuhnya harus dibebankan pada tanggung jawab Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Tetapi tergantung pada partisipasi aktif pelanggan/masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan lingkungan dan pembayaran retribusi sudah cukup memadai terlihat pelanggan telah menyediakan tempat pembuangan sampah di rumah tangga masing-masing dan sampah telah diletakkan pada sarana tersebut atau sarana pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. Kewajiban pembayaran retribusi sudah dipenuhi dengan baik oleh pelanggan terutama retribusi sampah sudah dengan sendirinya ditagih pada saat pembayaran rekening listrik. Walaupun pelanggan/masyarakat telah turut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan tetapi pelayanan kebersihan yang diterima belum sepenuhnya membawa kepuasan bagi mereka. Sebab ada sebagian pelanggan terutama di daerah pinggiran atau daerah kumuh masih merasakan pengangkutan sampah tidak setiap hari dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. Hal ini terkait dengan kendala yang dihadapi terutama kekurangan anggaran, saranalprasarana dan tenaga operasional."

"Suatu studi tentang demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan dilakukan di Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini mencakup 300 rumah tangga masyarakat pantai tipe nelayan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari - Maret 1940. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan, yaitu pengobatan sendiri, dukun tradisional, paramedis, dan medis. Tujuan lainnya adalah mengukur kemampuan bayar (ability to pay) terhadap pelayanan kesehatan, dan menganalisa kemungkinan pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan. Beberapa faktor yang ditelaah dalam penelitian ini adalah pendidikan, pekerjaan, preferensi, pendapatan, harga pelayanan/pengobatan, jarak, dan kebutuhan terhada pelayanan kesehatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa hanya "preferensi" yang berpengaruh sangat kuat dengan demand terhadap pelayanan kesehatan. Harga pelayanan/pengobatan berpengaruh secara terbatas dengan demand pelayanan medis. Penelitian ini juga mengungkapkan, masih rendahnya kemampuan bayar masyarakat pantai terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, potensi pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan memberikan gambaran yang cukup cerah di masa datang."

"Kotamadya Padang adalah merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat, dimana fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih perlu mendapat perhatian, dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan fungsi kepemimpinan tokoh masyarakat dalam menghadapi kemandirian daerah tingkat II Kotamadya Padang sesuai dengan tuntutan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, hal ini disebabkan saran dan prasarana kesehatan masyarakat yang ada belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan cenderung menurun. Unit analisis adalah tokoh masyarakat yang selama ini telah ikut berpartisipasi dan berperan serta dalam meningkaikan pencapaian program kesehatan yang bertempat tinggal di daerah tingkat II Kotamadya Padang. Metode pendekatan yang digunakan adalah study kuantitatif dengan jenis penelitian cross sectional, untuk melihat gambaran fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat di Kotamadya Padang, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan gambaran fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih kurang berfungsi dengan baik sebanyak 57,1%. Kemudian dari 8 (delapan) faktor yang penulis rancang mempunyai hubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan yaitu: Persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui pelatihan, persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal, umur responden, jenis kelamin responden, tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan dan jabatan responden dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Empat diantaranya terbukti ada hubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan adalah sebagai berikut :1. Terbukti ada hubungan antara persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,001).2. Terbukti ada hubungan antara jenis kelamin tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,002).3. Terbukti ada hubungan antara tingkat pendidikan tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,026).4. Terbukti ada hubungan antara jabatan tokoh masyarakat dengan fungsi kepemimpinan kesehatan (Nilai P 0,0005). Informasi ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengoptimalkan pencapaian program di daerah tingkat II Kotamadya Padang, sehingga dapat memberi dampak yang terbaik. Oleh sebab itu pertemuan yang bersifat informal masih perlu ditingkatkan mengingat tokoh masyarakat akan lebih berpartisispasi bila diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dibidang kesehatan.

---

Factors having relation with health leadership function of public figures at Second Level Region of Padang Municipality, West Sumatra Province, Years 2000Municipality of Padang lied on one of Second Level Regions at West Sumatra Province in which health leadership function of public figures still having attention, within framework of empowering large public by increasing of leadership functions of public figures in facing the autonomous of Second Level Region of Padang Municipality by virtue of Laws Number 22 Year 1999 on autonomous of region, it is caused the structure and infra structure of public health had not been functioned yet as wished and trend to down. The analysis unit is public figures, currently, they had played role and participated to increase health program target residing at Second Level Region of Padang Municipality.

Approach method to be used is quantitative study by cross sectional research in order to know the indication of health leadership function of public figures at Padang Municipality and other factors having relation with health leadership function.

Research result had indicated that health leadership function of public figures had not functioned in good is 57.1%. Then, from eight (8) factors the author design it has relation with building of center for public health (Puskesmas) through training, perception of public figures against Puskesmas building through informal forum, respondents gender, educational strata, marital status, occupational variety, and respondents title with health leadership function. Four of them had been proven having relation with health leadership function as follows :

1. Having relation among public figures and Puskesmas building through informal forum by health leadership function (P value is 0.001).

2. Having relation among gender of public figures and health leadership function (P value is 0.002).

3. Having relation among educational strata of public figures and health leadership function (P value is 0.026).

4. Having relation among title of public figures and health leadership &action (P value is 0.0005).

Necessarily, this information should be implemented by further research of maximizing program target at Second Level Region of Padang Municipality, hence, it may give the best impact, However, the meeting in informal character should remain be increased in taking account of public figures will more participate if they are involved to make decision of health."

"ABSTRAKHAIs (Health-care Associated Infection) adalah infeksi yang terjadi atau yang didapat di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan setelah 48 jam atau lebih, dan bukan merupakan dampak dari tanda dan gejala infeksi sebelumnya. Meskipun dapat dicegah dengan menjaga kebersihan tangan, HAIs masih banyak terjadi di di negara miskin dan negara berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran praktik menjaga kebersihan tangan pada tenaga kesehatan di RSUD Jati Padang dengan menggunakan data sekunder dari penelitian Tim PPI RSUD Jati Padang Pada Tahun 2020. Penelitian deskriptif ini menggunakan metode analisis univariat dengan jumlah sampel 71 tenaga kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (92%) sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang menjaga kebersihan tangan. Namun, dari sisi praktik menjaga kebersihan tangan, masih ada sekitar 31% responden yang masih kurang baik dalam praktik menjaga kebersihan tangan.

---

ABSTRACT

HAIs (health care-associated infections) are infections that people get from hospitals or health care facilities that occur after 48-hours of treatment. Hand hygiene practice is a simple and effective way to prevent HAIs, however, their prevalences remain high in poor and developing countries. This study aimed to describe hand hygiene practices among health workers in RSUD Jati Padang, a public hospital in South Jakarta, Indonesia. This descriptive study used secondary data from the hospital research team in 2020. A univariate analysis method was conducted with a sample of 71 health workers. The results of this study indicated that the majority of respondents (92%) already have good knowledge about hand hygiene practices. However, in terms of maintaining hand hygiene practices, there were still around 31% of respondents who were not maintaining hand hygiene practices regularly."

"Negara Indonesia memiliki 497 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 399 Kabupaten dan 98 Kota, beberapa kabupaten/kota tersebut berbatasan langsung dengan negara lain dengan waktu tempuh relatif singkat dan mudah, sehingga disinyalir warga negara Indonesia yang berobat ke Malaysia berkisar 12.000 orang setiap tahun dan data National Health Care Group International Business Development – Singapore menyatakan 50 persen pasien internasional yang berobat di Sinapura adalah Warga Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan wilayah perbatasan negara, khususnya peraturan bidang kesehatan. Metode: Riset operasional dengan menggunakan disain “Cross Sectional” di mana data dikumpulkan dalam waktu yang sama (tahun anggaran sama). Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012 di Kabupaten Sanggau dan Kota Batam. Unit analisis adalah petugas kesehatan dan masyarakat di wilayah perbatasan. Hasil: Masyarakat wilayah berbatasan yang secara financial mampu lebih memilih berobat ke negara tetangga karena sumber daya (tenaga, peralatan kesehatan) di fasilitas kesehatan perbatasan masih kurang memadai dan akses rujukan ke ibukota belum terjangkau oleh penduduk dibandingkan rumah sakit negara tetangga. Rekomendasi: Yang diusulkan, agar pemerintah dan pemerintah daerah lebih meningkatkan program promosi dan preventif bidang kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan sehingga tidak akan terjadi pengalihan devisa bidang kesehatan ke negera tetangga. "

"Diberlakukannya otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 berdampak pada makin bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota termasuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas yang sebelum ini titik berat kegiatannya hanya sebagai pelaksana program yang diarahkan dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi/Departemen Kesehatan RI.Dalam era desentralisasi ini peranan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan wasdal juga akan semakin besar, termasuk kegiatan wasdal di tingkat Kecamatan (Puskesmas). Selama ini fungsi wasdal ke Puskesmas bersifat individual program dan berorientasi pada proyek.Untuk maksud tersebut melalui studi kasus bagi pengembangan sistem yang pengambilan datanya dilakukan secara cross sectional telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang rancangan pengawasan dan pengendalian yang baik dan sesuai standar.Sebagai sampel penelitian ini adalah Pimpinan Puskesmas Pengelola Program di Puskesmas dan staf Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai petugas yang telah melakukan kegiatan bimbingan teknis program. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan focus group discussion yang selanjutnya dianalisis atas dasar tematiknya.Dengan dihasilkannya rancangan sistem wasdal yang mempunyai tiga tipe yaitu wasdal pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi dapat menjawab tuntutan akan perlunya suatu sistem yang tepat agar tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program oleh Puskesmas dapat berlangsung baik. Rancangan sistem wasdal ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk organisasi fungsional, rencana kegiatan operasional dan perlunya disosialisasikan kepada seluruh staf Dinkesra dan Puskesmas se-Kabupaten Musi Rawas sehingga diharapkan kegiatan wasdal efektif dimulai tahun 2002.

---

Design of Controlling and Supervision System of Health Office and Welfare in Implementation of Health Program Decentralization at the Sub-District Level/Comunity Health Center with Case Study in Musi Rawas RegencyThe enactment of regional autonomy as implementation of Law No. 22, Year 1999 and Law No. 25, Year 1999 has the impact on the increasing authority of Regency/ City including the Health and Welfare Office of Musi Rawas Regency, in which the focus of its activities was only as implementer of the program directed by the Province Health Office/Regional Office of Province Health Department/ the Health Department of the Republic of Indonesia.

During this decentralization era the role of Regency Health Office in the implementation of control and supervision also will be more significant, including controlling and supervision activities in Sub-District level (Community Health Center). Until now the control and supervision function towards the Community Health Center is only for individual program and project oriented. For that purpose, through a case study for development of the system in which the data collection is done with cross-sectional method to obtain description regarding a proper design of controlling and supervision according to standard.

Sample of this research is Head of Community Health Centers and staff of Health Office as personnel that have performed the program technical guidance activities. The data is collected with in-depth interview and focus group discussion that is further analyzed thematically.

Having realized the controlling and supervision design that have three types namely introduction, implementation and evaluation, it may response the demand for a good administration system and accountability of the program implementation by the Community Health Center will take place a proper manner. The design of controlling and supervision system must be followed-up by establishing functional organization, operational activities plan, and socialization to all staff of Office of People Welfare and Community Health Centers all over Musi Rawas Regency, that it is expected that controlling and supervision activities will be effective from the year 2002 on."

"Pelayanan kebidanan mempunyai peranan penting dalam kesinambungan pelayanan bagi ibu hamil, antara lain melalui tersedianya rantai rujukan untuk berbagai tingkat pelayanan yang penting. Peranan Puskesmas yang sejak semula dirancang untuk menjadi pusta pelayanan kesehatan, pusat pembinaan masyarakat, dan pusat pengembangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan ibu hamil mengenai pelayanan petugas kesehatan di ruang KIA Puskesmas Payungsari kabupaten Ciamis tahun 2010. metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, dengan instrumen kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di ruang KIA Puskesmas Payungasari sebanyak 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran tingkat kepuasan ibu hamil mengenai mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam aspek pemeriksaan kehamilan oleh petugas kesehatan menunjukkan pada kategori cukup puas sebesar 53,33%. Kesimpulannya adalah bahwa gambaran tingkat kepuasan ibu hamil mengenai pelayanan petugas kesehatan di ruang KIA Puskesmas Payungsari kabupaten Ciamis menunjukkan kategori cukup puas. "

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya. Puskesmas di Kabupaten Bogor telah menerapkan BLUD sejak tahun 2018 dengan cakupan 39,6% pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penerapan BLUD dengan kinerja pelayanan puskesmas di Kabupaten Bogor tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional menggunakan Profil Kesehatan Kabupaten Bogor dan data rutin Kementerian Kesehatan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor yang berjumlah 101 puskesmas. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pelayanan, variabel independen utama BLUD, dan variabel kovariat proporsi bayi, proporsi balita, proporsi penduduk usia produktif, proprosi penduduk usia lanjut, kategori wilayah kerja, ketenagaan, sarana, prasarana, alat kesehatan, prevalensi TB, prevalensi hipertensi, dan prevalensi DM. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelayanan puskesmas sebesar 73,68%. Tidak terdapat perbedaan kinerja pelayanan antara puskesmas BLUD dengan puskesmas non BLUD setelah dikontrol oleh variabel kovariat (p = 0,33). Saran kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor agar melakukan pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan BLUD. Pemangku kepentingan agar menyusun strategi penguatan puskesmas yang telah menerapkan BLUD.

---

Public health center (puskesmas) is a healthcare facility that held public and individual health services in their work area. Puskesmas has strategic role in Indonesia’s health care system, but still has many challenges, including financial management. BLUD offers solutions for this problem through its flexibility to improve puskesmas service performance. Starting in 2018, there were 39,6% puskesmas implementing BLUD in Bogor District in 2021. The purpose of this study was to determine the relationship between BLUD implementation and puskesmas service performance in Bogor District in 2021. This research was a cross-sectional study using the Bogor District Health Profile and routine data of the Ministry of Health. The population and the sample of this study were all puskesmas in Bogor District, 101 puskesmas. The dependent variable was service performance, the main independent variable was BLUD, and the covariate variables were baby proportions, under 5 years old children’s proportions, productive age population proportion, elderly population proportion, work area category, human resources, facilities, infrastructure, medical devices, TB prevalence, hypertension prevalence, and DM prevalence. The results showed that puskesmas service performance in Bogor District was 73,68%. There weren’t differences of service performance between puskesmas implementing BLUD and puskesmas wasn’t implementing BLUD after being controlled by covariate variables (p = 0,33). Suggestion to puskesmas and Bogor Distict health office are to carry out internal control and to evaluate BLUD implementation. In addition, stake holders are expected to build a strategy strengthening puskesmas that implementing BLUD."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan di Suku Dinas (Sudin) Kebersihan Jakarta Timur. Secara khusus hal-hal yang diidentifikasi adalah struktur dan alokasi biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan, besarnya biaya satuan, dan tingkat kemampuan pelayananSudin Kebersihan, serta gambaran mengenai kinerja (efisiensi) pusat biaya produksi (yang menjadi penyelenggara pelayanan kebersihan) di Sudin Kebersihan Jakarta Timur. Sebagai bahan masukan untuk pengambil keputusan untuk menuju efisiensi dan efektifitas pembiayaan.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesiapan Sudin Kebersihan sehubungan dengan dilakukannya analisa biaya, disamping itu dilakukan pula wawancara dengan pegawai yang berhubungan langsung dengan pusat produksi (penyapuan, pengangkutan, dan penanganan air kotor) untuk mendapatkan rata-rata waktu pelayanan sebagai dasar bagi perhitungan kapasitas output Sudin Kebersihan.Data biaya menggunakan data historis dari pengeluaran selama Januari-Desember 2001. Analisa biaya yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi Sudin Kebersihan Jakarta Timur, terutama dalam hal ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Distribusi biaya dari pusat biaya penunjang, ke pusat biaya prorduksi menggunakan step down method.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kondisi sistem pencatatan di Sudin Kebersihan belum dipersiapkan untuk dilakukan analisa biaya. Struktur biaya menunjukkan, bahwa 24.56% total biaya digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, dan dari jumlan tersebut biaya pegawai menyerap 17,56% (terdiri dari gaji : 15,02%, dan insentif : 2,54%) . Alokasi biaya menggambarkan, bahwa pusat biaya penunjang memperoleh alokasi 56,25%, dan pusat biaya produksi 43,75%. Biaya satuan yang didapatkan tanpa investasi untuk pusat biaya penyapuan sebesar Rp 11.983.656,00 per output; untuk pengangkutan sampah sebesar Rp 11.954,00 per; output; dan Penanganan Air Kotor (PAK) sebesar Rp 192.321,00 per output. Komponen biaya yang dominan dalam membentuk biaya satuan ini pada umumnya adalah biaya pegawai (terutama gaji). Kinerja pusat pada produksi berdasarkan pencapaian kapasitas output, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa untuk pusat biaya penyapuan efisien, pusat biaya pegangkutan sampah sudah cukup efisien, sedangkan Penanganan Air Kotor (PAK) cenderung masih belum efisien.Dengan basil tersebut, maka saran yang dapat diajukan untuk Sudin Kebersihan adalah : Sudin Kebersihan harus mulai memperbaiki sistem pencatatan yang ada untuk mendukung proses analisa biaya; mempertahankan keberadaan pusat-pusat biaya yang sudah ada, dengan rnengupayakan meningkatkan efisiensi dengan cara meningkatkan utilitas atau memanfaatkan sumber Jaya yang telah ada, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pengoperasikan penggunaan kendaraan pengangkut sampah dengan menambah jumlah pegawai supaya tidak ada lagi sampah yang tidak terangkut.Saran yang dapat diajukan ke Dinas Kebersihan adalah agar menyiapkan suatu sistem informasi yang real di Sudin Kcbersihan untuk mendukung dilakukannya analisa biaya; menyiapkan standar pelayanan kebersihan yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan biaya satuan normatif."

"Penelitian ini mempelajari perkembangan dan kesinambungan pelayanan posyandu berkaitan dengan pelayanan proyek kelangsungan hidup anak. Proyek kelangsungan hidup anak dimulai pada bulan September 1992 dan berakhir bulan September 1995 di Kecamatan Balai dan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Rancangan penelitian adalah cross sectional dengan unit analisis adalah posyandu. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dimana seluruh populasi sebanyak 46 posyandu sekaligus adalah sampel. Analisis univariat dilakukan ; untuk mengetahui perkembangan dan kesinambungan pelayanan posyandu selama dan setelah SCSP berakhir. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal dengan kesinambungan pelayanan posyandu. Sedangkan analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui faktor faktor yang paling berpengaruh dan memperoleh model hubungan yang paling baik (fit model) dan paling sederhana menggambarkan hubungan antara faktor-faktor pemberdayaan posyandu secara bersama-sama dengan kesinambungan pelayanan posyandu.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan SCSP mempunyai andil besar dalam upaya memfungsikan posyandu yang sudah ada, meningkatkan frekwensi kegiatan posyandu, partisipasi masyarakat dan rerata jumlah kader aktif didua kecamatan tsb.Faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan pelayanan posyandu di wilayah pelayanan SCSP adalah partisipasi masyarakat, rerata jumlah kader aktif dan kunjungan petugas puskesmas. Ketiga faktor tersebut erat kaitannya dengan upaya peningkatan knalitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh SCSP baik terhadap pengguna, pelaksana dan provider pelayanan kesehatan yang sudah ada. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor kunci yang menjamin kesinambungan pelayanan posyandu pada masa-masa yang akan datang.Dalam proses permodelan, terpilih model terbaik dengan persamaan regresi : Kesinambungan = f (kunj petugas + kader aktif +part Masy + dana)

---

The Progress and Sustainability of Posyandu Activities in Relation with a Child Survival Project in Balai and Tayan Hilir Subdistrict - Sanggau DistrictThe progress and sustainability of Posyandu ( Integrated Services Post) in relation with a Sanggau Child Survival Project ( SCSP ) was explored in this study. The SCSP covers two subdistrict are : Balai and Tayan Hilir in Sanggau District which was started in September 1992 and closed in September 1995. The study design was cross sectional and using posyandu as a unit of analyses. Using purposive sampling methods, all (46) existing posyandu in the two impact areas have selected as a total samples of the study. Univariate analyses have conducted to know the progress and sustainability of the posyandu during and after SCSP. Bivariate analyses have conducted to explore the correlation between internal as well as external factors and the sustainability of the posyandu while the multivariate analyses also conducted to identify the most significant factor influenced sustainability and to find the fit and simple model relationship of both internal and external factor interaction to predict the value of sustainability of the posyandu activities.The study result shows that the ministry of SCSP has a great role in functioning the existing posyandu , increasing the level of community participation and the number of active cadres. The community participation, number of active cadres and frequency of health staff visit are the factors influence the sustainability of the posyandu activities. Those factors are closed related with the effort of SCSP in enhancing the quality of human resources of the users (community), implementors ( cadres) and health providers (puskesmas and BKKBN staff ). Those factors should be consider as key factors to assure the sustainability of posyandu in the future.In modelling process, the fit and simple model has been selected as a regression equation : Sustainability = f (health staff visit + community participation + active cadres + funds)"