Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada PT Alcarindo Prima Jakarta yang bergerak di bidan peleburan almunium, pimpinan perusahaan dan pekerja yang merupakan individu-individu dapat mewujudkan proses kerja melalui koordinasi dan kerjasama terhadap obek--objek kegiatannya, dan sekaligus merupakan objek komunikasinya. Objek kegiatan yang dimaksud adalah aspek-aspek dalam hubungan industrial meliputi Upah, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Organisasi Pekerja (SPSI), serta Kondisi Kerja. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif, karena permasalahan pada pola komunikasi dalam hubungan industrial sulit dikonstruksi melalui studi dengan instrumen yang ketat Informasi diperoleh melalui "pengamatan terlibat" dari perusahaan selama 8 (delapan) bulan, serta informasi hasil wawancara dengan para informan. Analisis informasi digambarkan melalui deskripsi pola komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan maupun oleh pekerja. Aspek-aspek Upah, K3, SPSI, dan kondisi kerja yang sebelumnya dianggap sebagai sumber perbedaan dan perselisihan berubah menjadi aspek-aspek yang menjadi tujuan bersama. Pola komunikasi yang dilakukan pimpinan perusahaan mengarah pada pola komunikasi vertikal dari bawah ke atas, sehingga persepsi dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan cepat dipahami. Pola komunikasi seperti ini semakin efektif, karena didukung penerapan pengelolaan industri yang menggunakan pendekatan hubungan manusiawi. Faktor lain yang memperkuat efektifitas tersebut adalah penampilan pimpinan perusahaan yang penuh emphati sehingga memiliki kedekatan secara fisik dan psikis kepada pekerja. Pekerja sendiri karena diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi oleh pimpinan perusahaan, memberikan respon sense of belonging yang semakin kuat kepada perusahaan."

"Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari ideologi negara Indonesia. Sistem hubungan industrial Pancasila' merupakan konsep mengenai bentuk hubungan kerja yang dianggap mampu menjamin kepentingan aktor-aktor yang terlibat yaitu pekerja dan pengusaha , dan dianggap mampu menjamin stabilitas pembangunan nasional, melalui industrial peace. Kondisi-kondisi tersebut diciptakan oleh aktor-aktor di dalam hubungan industrial pancasila dimana masing-masing diwakili oleh SPSI, APINDO dan DEPNAKER . Jadi, kekuatan relatif dari ketiga aktor tersebut akan menentukan proses maupun prosedur untuk pembuatan keputusan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ketenagakerjaan baik yang bersifat normatif seperti: upah, kondisi kerja,, waktu kerja, jamsostek, keselamatan kerja, kesehatan, makan dan fasilatas lainnya. Pemerintah dan DPR telah menyetujui jamsostek, UMR serta membentuk lembaga Tripartit yang bersifat otonom dan perangkat kelengkapannya , antara lain Dewan produktivitas nasional, Dewan penelitian pengupahan, Dewan keselamatan dan kesehatan kerja nasional. Setiap perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan Kesepaktan Kerja Bersama (KKB) dan membentuk lembaga Bipartit di lingkungan kerjanya bersama-sama dengan PUK SPSI. Pada kenyataannya , menurut informasi dari Depnaker Kodya dan Kabupaten Bandung pada tahun 1994//995 sampai bulan September 1995 telah terjadi kasus sebanyak 203 di Kodya dan 265 kasus di Kabupaten Bandung, Adapun masalah perselisihan perburuhan terjadi karena masalah yang bersangkut paut dengan: pengupahan, jaminan sosial KKB, SPSI serta syarat kerja yang pada umumnya bersifat normatif., yaitu adanya pelanggaran pengusaha terhadap ketentuan ,peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hubungan industrial pancasila ini adalah dipergunakan pendekatan mikro dan sedikit makro untuk mengkaji bagaimana implementasi hubungan industrial pancasila khususnya di perusahaan tekstil di Bandung. Informasi ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pemahaman komprehensif dan perspektif altematif para aktor yang terlibat di dalam hubungan industrial pancasila tersebut., sehingga proses formulasi, penetapan strategi dan implementasi kebijaksanaannya , melalui studi kasus di PT Unilon dan PT Trisulatex. Penelitian ini dilaksanakan sejak Februari 1995 sampai dengan Februari 1996 oleh Amir Hasanuddin a, mahasiswa program Pasca Sarjana llmu Sosial Universitas Indonesia. Lokasi Penelitian : Depnaker Kodya dan Kabupaten Bandung, PT Unilon dan PT Trisulatex. Penelitian dengan melakukan wawancara dan rnenyebarkan kuesioner kepada pejabat Depnaker, perusahaan, dan karyawan perusahaan yang merupakan obyek penelitian. Sedangkan pemilihan sampel berdasarkan purposive non-random sampling. "

"Trade union came into being as a response to capitalism, such as decreasing of human potention in production. Main role of trade union had continuing since long time ago and almost together with industry revolution. Trade union had 2 (two) major aims which are helping a better life standards and increasing the worker?s fundamental rights in a community.

The main problem of this research is how the implementation of industrial relation in PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. This research arranged to analyze how the implementation, is agree to ILO Convention Number 87 Concerning Freedom of Association and Protection of The Right to Organize, and also any barriers during the implementation. This research is using qualitative approach. Primary data were gathered through in-depth interview using guidance with employee and manager. Secondary data were gathered through library study.

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk as a public company with aims as a good corporate governance, had actualize the right of their orker?s to organize and establish trade union agree to Convention ILO No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection of The Right to Organize. In evolution, trade union of PT Pembangunan Jaya Ancol towards to the right direction. This statement proved with good industrial relation between the worker and the management, and also many facilities that have been gaved by the management to the workers in frame increasing workers and family welfare.

There were no barriers found in implementation of industrial relation in PT Pembangunan Jaya Ancol. Only some default content of Collective Agreement that caused missunderstanding. There are three suggestion based on research summary: (1) PT Pembangunan Jaya Ancol can be example to implementing congruent industrial relation, (2) obtain a deep understanding of industrial relation concepts, and (3) socialization through website."

"Pada saat ini marak sekali pemanfaatan media sosial Twitter oleh aktor politik sebagai sarana merangkul dan berkomunikasi dengan para konstituennya, diantaranya ialah para kandidat calon presiden 2014 yaitu Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto dan Wiranto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk relasi, interaktivitas dan logika desain pesan yang terjalin diantara para kandidat dan followers. Penelitian ini dirancang menggunakan metodologi kuantitatif dengan metode analisis isi. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan quota sampling. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah indikator mutualitas kontrol tercermin pada akun Twitter Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto, sedangkan pada akun Twitter Wiranto tercermin indikator komitmen. Proporsi desain pesan pada ketiga akun kandidat belum seimbang. Pada timeline akun Twitter Prabowo, bentuk interaktivitas yang dilakukan proporsional antara interaksi yang bersifat noninteraktif, reaktif dan interaktif.

---

Currently, Twitter as social media used by lots of politician as medium to approach and communicate with their constituent, one of them are presidential candidates 2014 as such Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto and Wiranto. The goal of this research is to know the relations, interactivity and message design logic that tied beyond the candidates and followers. This research uses quantitative methodology through content analysis. The sample is taken by using quota sampling.

The result shows that indicators of control mutuality reflected on Aburizal Bakrie and Prabowo account, while the indicator of commitment reflected on Wiranto accounts. The proportion of message design in all three candidate account yet balanced. On the timeline Prabowo‘s Twitter account, form of interactivity conducted proportionally between non-interactive, reactive and interactive."

"Tesis ini membahas pengaruh Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial. Lembaga Kerja Sama Bipartit merupakan ujung tombak di internal perusahaan dalam penyelesaian permasalahan industrial sebelum permasalahan tersebut dibawa ke tahapan selanjutnya di tingkat eksternal. Peraturan Perusahaan dibutuhkan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing - masing pihak (pengusaha dan pekerja) guna mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS Versi 17.0. Obyek penelitian ini adalah CITIC Seram Energy Limited, sebuah perusahaan migas yang beroperasi di Pulau Seram Propinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kuat dari Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial di CITIC Seram Energy Limited.

---

The thesis is describing the influence of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation. Bipartite Cooperative Institute is a powerful tools to solve industrial matters in the internal company before the issue develop to the next stage at the external level. Company Policy is required to determine the rights and obligations of each party (employer and employee) in order to prevent any idustrial disputes.

The research method of this thesis is quantitative approach. The analysis is based on multiple linear regression which operate by application program SPSS version 17.0. The object of the research is CITIC Seram Energy Limited, an oil & gas company located in Seram Island, Maluku Province. The result shown that there are solid influences of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation in CITIC Seram Energy Limited."