Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) adalah suatu bentuk pusat pertumbuhan yang merupakan salah satu strategi dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ini mengasumsikan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai melalui peningkatan ekonomi makro yang selanjutnya akan membawa perbaikan ekonomi di tingkat mikro, serta kemajuan pada bidang-bidang lain, melalui efek `menetes ke bawah' (trickle down effect).Namun kenyataan menunjukkan bahwa selama ini, khususnya di Indonesia, teori trickle down effect tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemacetan mekanisme trickel down effect memunculkan kondisi dimana pembangunan ekonomi tidak diikuti oleh pembangunan sosial yang setaraf, kondisi ini disebut distorsi pembangunan. Pembangunan terdistorsi (distorted development) tidak hanya berwujud dalam bentuk kemiskinan, kemerosotan, status kesehatan rendah, dan perumahan yang tidak memenuhi syarat, melainkan juga dalam bentuk; ketidaksetaraan lapisan-lapisan masyarakat dalam pembangunan, penindasan terhadap wanita, eksploitasi tenaga kerja anak, kerusakan lingkungan, dan juga penggunaan kekerasan (militerisme) dalam mengatasi berbagai persoalan.Atas dasar kenyataan tersebut, sudah selayaknya kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan pemerataan harus ditinjau kembali. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi kesejahteraan rakyat tetapi bukan yang utama.Perhatian pada peningkatan kapasitas individu dan institusi masyarakat lebih penting dilakukan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat disebar-merata dan ikut dinikmati oleh masyarakat, untuk selanjutnya dapat meningkatkan kemajuan pada bidang-bidang lainnya.KAPET Sabang, yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 171 tahun 1998, memang direncanakan sebagai pemicu dan pemacu bagi pertumbuhan ekonomi agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh khususnya, serta Indonesia pada umumnya. Adalah hal yang sangat ironis dan tidak dikehendaki jika pada akhirnya kebijakan tersebut akan memunculkan distorsi pembangunan di kawasan tersebut.Untuk itu, perlu dipertanyakan apakah kebijakan KAPET Sabang telah memungkinkan untuk terjadinya pemerataan. Selanjutnya, kebijakan antisipatif apa yang harus dilakukan, khususnya oleh Pemerintah Kota Sabang dan Badan Pengelola KAPET Sabang, untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi mendorong terjadinya pemerataan. Oleh karena, pemerataan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, ia memerlukan kondisi kondusif yang mendukung.Penelitian ini setidaknya berusaha mengungkapkan dan menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, dengan menggunakan metode penelitian sintesis terfokus. Metode ini mensintesakan antara telaahan pustaka, pengalaman penelitian dan diskusi dengan subyek yang berkompeten (stake holder, study user, advisor, dan tenaga ahli). Berdasarkan sintesa ketiga komponen tersebut permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas akan dibahas dan dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran bagi pelaksanaan kebijakan tersebut di masa yang akan datang.Dari data dan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kebijakan yang akan dikembangkan dalam KAPET Sabang untuk mencapai pemerataan adalah pohon industri dan pola kemitraan. Para advisor dan tenaga ahli menanggapi bahwa kedua kebijakan tersebut mungkin saja diterapkan untuk menciptakan pemerataan. Namun kebijakan itu harus berlangsung dalam suasana persuasif, dalam arti tidak dipaksakan agar tidak terjadi inefisiensi. Suasana demikian diharapkan akan terjadi baik melalui tindakan langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung; tidak hanya berupa ketentuan-ketentuan, tetapi juga mekanisme dan insentif serta pemberdayaan masyarakat (pengusaha kecil/menengah). Sedangkan tindakan tidak langsung dilakukan melalui himbauan serta pemberian kesempatan dan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkembang. Sementara itu penciptaaan kondisi yang kondusif bagi mendorong terjadinya pemerataan, diupayakan antara lain melalui; kebijakan di bidang kependudukan, sosial, ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia, serta kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan."

"ABSTRAKStudi ini dilakukan untuk mengemukakan strategi bisnis santri serta implementasi nilai-nilai salafiyah (ekonomi syariah) dalam bisnis modern yang dilakukan oleh pesantren tradisional. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta menarik di dalamnya, yang temuannya mengindikasikan bahwa, pesantren tradisional dapat mentransformasikan nilai-nilai tradisional pesantren ke dalam kehidupan bisnis modern tanpa harus merubah struktur dasar pesantren, sehingga strategi pengembangan ekonomi yang demikian, mampu menjawab keraguan banyak kalangan bahwa pesantren tradisional dengan pelajaran-pelajaran Islam klasik bukanlah penghambat kemajuan sebuah lembaga, justeru di sanalah nilai-nilai integrity, transparency, dan professionalisme diperlihatkan secara rasional dalam praktik ekonomi.

---

ABSTRACTThe study will uncover application of syari‟ah economic values in the context of modern economic activities, including their expansion strategies, practiced by the traditional Islamic boarding school. By using the qualitative method, it has been found that the traditional Islamic boarding school has been able to transform Islamic values to economic activities without rearranging the existing social structures (social structure of the Islamic boarding school). The economic development of the traditional Islamic boarding school has shown that the Islamic values applied by the traditional Islamic boarding school will not impede, but strongly contribute to economic enhancement. The traditional Islamic boarding school has extremely supported and applied values of economic activities for instance integrity, transparency, and professionalism."

"Penelitian ini akar menganalisis terjadinya konvergensi pembangunan antar daerah di Propinsi Jawa Tengah pada periode 1993-2000 dengan harapan agar mengetahui karakteristik masing-masing Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Tengah sehingga hasil studi ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan pembangan daerah dengan memperhatikan variabel-variabel yang relevan.Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, Departemen Keuangan RI, dan Bappenas. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode panel data yang mengikutkan 35 Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, dengan variabel-variabel independent yang terdiri dari PDRB per kapita, jumlah penduduk, jumlah penduduk yang tamat pendidikan SLTA, tngkat partisipasi angkatan keija, proporsi belanja non makanan dari pendapatan per kapita masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, pengeluaran pembangunan pemerintah daerah, bantuan presiden dan sumbangan daerah otonom dan variabel dependen pertumbuhan ekonomi daerah per kapita.Hasil regresi panel data menunjukan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen di Propinsi Jawa Tengah sedangkan pada Daerah Tingkat II ada variasi signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkau hasil regresi terhadap konvergensi absolut menunjukan arah negatif, yang mengindikasikan bahwa daerah miskin tender ng tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah yang lebih kaya. Sementara kecepatan konvergensi absolutnya untuk periode 1993-2000 adalah 0,1711% per tahun, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menutup setengah dari kesenjangan awal untuk periode 1993-2000 adalah sekitar 403 tahun. Selain itu, hasil regresi konvergensi kondisional menunjukan bahwa variabel initial per capita income bernilai negatif, berarti untuk Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Tengah pada periode 1993-2000 tidak menunjukan kecenderungan divergensi tetapi menunjukan gejala konvergensi. Jika sebelumnya dibutuhkan waktu 403 tahun untuk menutup setengah kesenjangan awal, maka kini jika kondisi berbagai variabel penjelas dalam periode observasi terns berlanjut hanya dibutuhkan waktu 22 tahun untuk menutup setengah kesenjangan tersebut."

"Tujuan dari studi ini adalah: (a) mengkaji sektor basis dan non basis; (b) mengkaji peran pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap sektor-sektor ekonomi; (c) peran pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah dan peran ekspor barang dan jasa terhadap sektor basis di Provinsi Sulawesi Tenggara.Alat analisis yang digunakan, yakni: (a) untuk metihat sektor basis dan non basis menggunakan analisis Location Quotient (LQ); (b) untuk meiihat pengaruh peningkatan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menggunakan analisis regresi "growth and size elasticity" dan (c) untuk melihat pengaruh pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah, serta ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan sektor basis menggunakan analisis regresi.Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 1986-2000 menunjukan bahwa: (a) telah terjadi transformasi struktural yang terlihat dari perkembangan sumbangan sektor pertanian yang makin menurun walaupun relatif kecil dan peningkatan sumbangan sektor industri dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (b) Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara berkembang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6,69 persen per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,09 persen per tahun.Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukan bahwa sektor basis yang berperan dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah: (a) sektor pertanian; (b) pertambangan dan penggalian; (c) sektor bangunan; (d) pengangkutan dan komunikasi; serta (e) sektor jasa-jasa. Kelima sektor basis ini rata-rata memberi sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas 10 persen.Berdasarkan analisis Growth and Size Elasticity menunjukan bahwa peningkatan pendapatan perkapita hanya mempu mendorong 5 (lima) sektor ekonomi, 'antara lain: (a) sektor pertanian; (b) sektor pertambangan dan penggalian; (c) sektor listrik, gas dan air minum; (d) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (e) sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan peningkatan jumlah penduduk mampu mendorong semua sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan tenaga kerja (labour) dalam peningkatan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara cukup besar.Hasil analisis regresi sektor basis menunjukkan bahwa: (a) variabel pendapatan perkapita mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (b) variabel pengeluaran pemerintah mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (c) variabel ekspor barang dan jasa mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa."

"Di Indonesia, keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan, tidak diragukan lagi, khususnya selama PJP I. Sjahrir menyatakan bahwa dari tahun 1969 hingga tahun 1988 telah terjadi peningkatan yang nyaris fantastis dari persediaan perkapita dari jumlah barang dan jasa yang ada dalam masyarakat Indonesia. Peningkatan itu dapat dilihat pada Tabel 1 (Lampiran .2).Zulkarnain Djamin menyatakan, pada waktu kita mulai membangun dahulu, penghasilan rata-rata per jiwa rakyat Indonesia hanya sekitar 70 dollar Amerika setahun. Sekarang penghasilannya sudah diatas 600 dollar Amerika. Diukur dari produksi nasional pada harga konstan, selama 25 tahun terakhir ini perekonomian kita telah tumbuh dengan rata-rata lebih dari 6 % setiap tahun. Tidak banyak negara yang berhasil mencapai pertumbuhan (ekonomi) dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada tahun 1970 ada 60 orang diantara kita yang hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Jumlah penduduk miskin ini sangat besar, yaitu : sekitar 70 juta jiwa. Saudara-saudara kita yang miskin ini terus bertambah kecil jumlahnya dari tahun ketahun. Pada tahun 1990 tinggal 15 orang yang masih hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Namun, karena penduduk kita besar jumlahnya maka jumlah penduduk yang masih hidup miskin itu masih besar juga jumlahnya sekitar 27 juta jiwa.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama Indonesia melaksanakan pembangunan, sejak diletakkannya landasan yang kuat dalam pembangunan dengan dimulainya pelaksanaan Repelita I (1969/70-1973/74) hingga Repelita V (1989/90-1993/94), banyak sudah hasil-hasil yang telah di capai dan telah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Namun disamping-itu masih banyak juga ditemukan dampak negatif atau kekurangan-kekurangan, sehingga merupakan tantangan atau kendala untuk tahapan pembangunan selanjutnya.Beberapa diantara kekurangan-kekurangan atau dampak negatif dari pembangunan yang telah dilakukan (dengan Trilogi Pembangunan sebagai Strategi, Dasar atau Landasan Pembangunan sejak Repelita I), yang terlihat saat ini adalah kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia hingga tahun 1993 sebanyak 25,9 juta jiwa, Dimana diantaranya 8,7 juta di perkotaan dan 17,2 juta di pedesaan. Namun terlihat bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan hampir sama dengan di pedesaan (13,4% kota dan 13,8% desa), tetapi penurunan jumlah penduduk miskin di desa lebih cepat daripada di kota.Dari lima faktor atau penyebab kemiskinan yang dinyatakan oleh Robert Chamber, salah satu diantaranya adalah : Isolasi. Isolasi (karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau diluar jangkauan komunikasi) menopang kemiskinan, pelayanan dan bantuan pemerintah tidak sampai menjangkau mereka, serta menutup kemungkinan masuk dalam daftar penerima kredit. lsolasi memperkuat kerentanan. Isolasi berarti kurang hubungan dengan para pemimpin politik atau bantuan hukum, serta tidak tahu apa yang dilakukan penguasa."

"Latar BelakangPerekonomian Indonesia selama orde baru menitik beratkan kepada pertumbuhan ekonomi telah menciptakan konglomeratisasi atau penguasaan perekonomian dari hulu sampai hilir oleh sekelompok orang maupun golongan. Terjadinya resesi ekonomi global yang berefek domino menyebabkan perekonomian Indonesia terkena imbasnya. Sistem perekonomian yang diterapkan bangsa Indonesia telah menyebabkan tumbuhnya masyarakat proletar, dimana sebagian masyarakat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan perut dan sebagian lainnya memiliki usaha atau deposito yang nilainya bermilyar-milyar bahkan sampai trilyunan. Sebagian masyarakat kesulitan untuk memiliki tanah sebagai tempat berteduh dan sebagian lainnya mempunyai tanah baik itu pribadi ataupun perusahaan sampai beratus-ratus hektar bahkan berjuta-juta hektar. Dengan adanya reformasi, perekonomian kerakyatan diharapkan menjadi penggerak perekonomian Indonesia dengan memberdayakan masyarakat sebagai lapisan dasar dari ekonomi Indonesia serta pengusaha besar sebagai pendorong dengan hubungan saling menguntungkan. Perekonomian Kerakyatan ini adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Namun untuk menuju perubahan itu, tentunya ada prasyarat yang harus dipenuhi, yakni pengalokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi serta pemberdayaan sumberdaya manusia sendiri."

"RINGKASANDengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya perekonomian, meningkatnya pendapatan per kaplta dan taraf hldup masyarakat, maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dlpenuhi, sehingga semakin banyak pula keglatan pemerintah yang harus dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin tlnggi,.. sedangkan dl pihak lain sumber-sumber penerimaan daerah terbatas. Untuk' mengurangi kesenjangan itu harus diusahakan menutupinya melalul penyusunan program yang efektif dan perencanaan anggaran yang efislen. Untuk itu perlu pengelolaan dan pengalokaslan sumber dana yang terbatas pada program atau proyek yang dapat memberikan benefit (manfaat) kepada masyarakat dalam pembangunan ekonomi.Bertolak dari pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonomi di Propinsi Bengkulu, maka permasalahan yang perlu dlcarikan jawabannya dan dibahas dalam penelitlan ini adalah; mellhat struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah Propinsi Bengkulu, potensi sektor-sektor ekonomi, struktur dan pertumbuhan APBD, kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta proyeksi pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan APBD tahun 2001-2005 serta implikasinya terhadap perencanaan kebijakan anggaran untuk pembangunan ekonom! Propinsi Bengkulu. Dengan demikalan penelltaan dapat dilakukan langkah langkah dalam penelitlan ini yaitu; (1) Menganalisis struktur perekonomian dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah, (2) Menganalisis potensi sektor-sektor ekonomi daerah dan proyekslnya dalam lima tahun ke depan, (3) Menganalisis struktur dan pertumbuhan serta kemampuan APBD Propinsi Bengkulu dalam membiayai pembangunan ekonomi daerah, (4) Menganalisis pengalokasian anggaran daerah berdasarkan identifikasi sektor-sektor unggulan, (5) Memberikan rekomendasi untuk perencanaan anggaran belanja pembangunan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan di masa datangHasll kajian ekonomi daerah tersebut dEpadukan dengan manganalisis kebiajakan anggaran untuk perencanaan pembanguinan ekonomi dl Propinsi Bengkulu tersebut, digunakan beberapa alat analisls yaitu (1) Analisls Struktur dan Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi dalam PDRB selama tahun 1993-2000, (2).Analisis Sektor Unggulan dengan cara mengldentiflkasi Sektor Basis dengan LQ (Location Quotient) dan mengldentiflkasi sektor unggulan dengan analisis shift share. (3) Analisls Struktur dan Pertumbuhan APBDselama delapan tahun (1993-2000) akan dlhltung dengan menggunakan persamaan trend exponential. (4) Analisis Kemampuan APBD dengan mellhat raslo penerimaan terhadap PDRB dan raslo penerimaan terhadfcp anggaran belanjain pembangunan. (5) Analisis Sektor-sektor Unggulan dan APBD Lima Tahun ke depandengan menggunakan alat anallsis trend linier.Dari hasil analisis tersebut dlketahui bahwa Struktur ekonomi Propinsl Bengkulu didominasl oleh sektor primer (pertanian) dan sektor tersier, yaitu sektor jasa-jasa, perdagangan, dan angkutan, dengan sektor tersier siap menggeser sektor pertanian dalam jangka panjang. Sektor lain diluar empat sektor yang dibicarakan di atas dikategorikan sebagai sektor bukan basis yang dlanggap kurang berpotensi untuk dlkembangkan lebih lanjut di Bengkulu (LQ<1). Berdasarkan analisis shift share periode tahun 1997-2000 menunjukkan bahwa dalam masa krisls ekonomi, pertekonomian Bengkulu dapat terselamatkan. Kenyatannya pertumbuhan ekonomi Bengkulu lebih cepat bila dibandingkan dengan nasional, karena dalam struktur perekonomian daerah berspesialisasi pada sektor primer, terutama sektor pertanian yang tumbuh cepat dibanding sektor yang sama di tlngkat nasional. Sehlngga masa krisis dapat menolong perekonomian secara umum. Hasil analisis shift share dapat dilihat dari nilai G>R serta Sp dan Sd-nya posltif, dengan demikian Propinsi Bengkulu termasuk wilayah dalam kategorl I (Sp posltif dan Sd positlf), yaitu wilayah yang tumbuh sangat cepat karena pada umumnya daya saing sektor-sektornya yang kuat (kompetitif)-Dalam struktur APBD, dari sisi penerimaan daerah menunjukkan struktur yang rapuh sebagian besar ditunjang oleh bagian subsfdl pusat. Sedangkan peranan PAD semakin kecil, dari kinerja APBD kelihatan kurang efektif, hal Itu tampak pada pengelolaan kuangan daerah seharusnya sumberdaya keuangannya setiap tahun anggaran dapat teralokasikan dalam program secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya sisa lebih anggaran tahun lalu yang cenderung menlngkat. Dari Rasio APBD terhadap PDRB tahun 2005 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Perencanaan aloksi anggaran belanja pembangunan sektor-sektor ekonomi tetap berpegang pada kebutuhan sektor yang perpotensi untuk dikembangkan berdasarkan hasil analisis perekonomian daerah. Dengan analisis kinerja perekonomian daerah, untuk perencanaan kedepan diketahui porsi yang ideal serta besarnya dana yang akan di realisasikan kepada setiap program pembangunan ekonomi, dalam hal ini disesuaikan dengan sektor-sektor dalam struktur PDRB 2005 terutama untuk keempat sektor-sektor yang dominan yang telah teridentifikasi sebagai sektor unggulan yang memberikan kontrlbusi yang besar terhadap perekonomian daerah."