Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kawasan Pasifik Selatan didiami oleh tiga budaya besar, yaitu Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Masing-masing budaya memberikan pengaruh tertentu pada negara atau masyarakat yang bersentuhan antara wilayah kawasan secara geografis dengan wilayah budaya. Budaya Melanesia merupakan budaya yang cukup kuat diantara ketiganya. Budaya ini mempengaruhi tingah laku dan sikap tindak dari negara atau masyarakat yang berada dalam lingkup budaya tersebut. Pengaruh budaya Melanesia terlihat dalam hubungan antara budaya dan kepemimpinan, konstitusi, dan pemerintahan, dan juga hubungan internasional. Hal-hal ini diperkuat lagi dalam kegiatan atau aktivitas yang diperlihatkan dari beberapa organisasi regional dan kepentingan-kepentingan tertentu dalam kerjasama regional ataupun dalam interaksi dengan negara/bangsa lainnya."

"Tesis ini mengangkat masalah maraknya kasus unjuk rasa para pekerja pabrik di kawasan industri Tangerang. Pembahasan aksi unjuk rasa para pekerja pabrik tersebut di analisa dengan pendekatan ilmu Politik. Melalui metode kwantitatif, penelitian ini mencoba mengukur tingkat pengetahuan dan kesadaran para pekerja pabrik dengan menggunakan konsep Budaya Politik dari Rossenbaum dan Partisipasi Politik dari Sammuel Huntington. Permasalahan yang diangkat adakah seberapa tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran politik (Budaya Politik) para pekerja pabrik khususnya yang berkaitan dengan kepentingan mereka sebagai pekerja; seberapa tinggi tingkat partisipasi politik pekerja khususnya dalam kasus unjuk rasa; adakah hubungan antara tingkat Budaya Politik dengan tingkat Partisipasi Politik tersebut. Dari hail penelitian di lapangan maka dapat diketahui ternyata pengetahuan dan kesadaran para pekerja pabrik yang terlibat aktif dalam aksi unjuk rasa di lingkungan pabrik ditempat mereka bekerja ternyata adalah para pekerja yang memiliki tingkat pengetahuan dan keaadaran politik yang tinggi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pekerja pabrik. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah para pekerja yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam arti mereka terlibat dalam rangkaian aksi unjuk rasa dari mulai menyebarkan issue, mengajak dan menghimbau sesama rekan pekerja, mengadakan rapat pertemuan; memberi bantuan dana maupun pemikiran, sampai pada aksi unjuk rasa itu sendiri. Mereka yang aktif tersebut diikuti dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran politik yang tinggi dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan pekerja seperti pahamnya mereka mengenai besarnya tingkat upah dan berbagai insentif lainnya, Cara menyalurkan aspirasi mereka termasuk menempuh cara nonkonvensional ketika mereka mengalami jalan buntu dalam menempuh jalur formal. Dari pengujian statistik diketahui terdapat hubungan yang kuat den signifikan antara tingkat Budaya Politik dengan tingkat Partisipasi Politik sebesar 0,99. Hal ini bermakna semakin tinggi tingkat Budaya Politik maka semakin tinggi pula tingkat Partisipasi Politiknya. Atau semakin baik kesadaran dan pengetahuan pekerja pabrik mengenai hakhaknya maka semakin aktif mereka dalam menuntut hak-hak baik dengan cara konvensional maupun non konvensional. "

"Tulisan ini merupakan refleksi kebudayaan tentang perlunya kepemimpinan politik yang bervisi Keindonesiaan. Dalam konteks inilah perspektif sejarah kebangsaan Indonesia mutlak harus dipahami oleh para calon pemimpin dan pemimpin politik di semua tingkatan. Kesadaran sejarah itu penting untuk mengikat komitmen Keindonesiaan sebagai pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan krusial di masa kini dan mendatang. Yang tak kalah pentingnya tentu juga pemahaman dan aktualisasi nilai nilai Pancasila, mengingat Keindonesiaan tebingkai oleh nilai nilai Kepancasilaan. Di sisi lain Keindonesiaan juga mencerminkan ikhtiar manajemen kebangsaan Indonesia dan etos bangsa. Spirit Keindonesiaan dengan demikian, mencerminkan hadirnya energi daya dorong Indonesia sebagai suatu bangsa mandiri dan maju yang besar dan disegani."

"Keterbatasan sumber daya di perkotaan dihadapi masyarakatnya dengan mengorganisasikan diri dalam bentuk formal maupun informal. Kelebihan pengorganisasian diri secara informal dibanding formal adalah; dapat digunakannya mekanisme budaya, pertemanan, ritus-ritus, upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan simbolik untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi lainnya seperti ekonomi dan politik, selain tujuan budaya. HKMN Suryasumirat merupakan salah satu bentuk organisasi informal yang menghimpun keturunan para Adipati kepala Kadipaten Mangkunagaran dan Punggawa baku. Dua kelompok keturunan ini sebenarnya memiliki juga organisasi kekerabatan masing-masing. Trah Mangkunegaran untuk keturunan para Adipati Mangkunegaran dan Paguyuban Tri Darmo untuk keturunan Punggawa Baku. Sebagai organisasi kekerabatan Elite Tradisional Jawa, HKMN Suryasumirat memiliki fasilitas-fasilitas untuk mencapai tujuannya walaupun untuk memperolehnya tidak selalu mendapat jalan mulus.Penelitian memperlihatkan adanya kaitan-kaitan hubungan antara keberadaan HKMN Suryasumirat, keterbatasan sumber daya, lingkungan sosial politik yang melatar belakangi, dengan upaya peningkatan peran dengan jalan merebut sumberdaya sekaligus mempertahankannya melalui serangkaian proses politik.Dihapuskannya sistem Swapraja di masa Republik, membawa Mangkunegaran pada situasi dan posisi yang tidak menguntungkan, HKMN diharapkan mampu mengangkat kembali citra dan prestise Mangkunegaran. Upaya menguasai ketiga unsur sumber daya mulai dilakukan. Dana Hak Milik Mangkunegaran yang disita oleh pemerintah Republik, potensi kerabat yang ada dimanfaatkan agar masuk dalam pemerintahan baru, rekrutmen sumber daya manusia dapat dilakukan antara lain melalaui perkawinan dan pengangkatan tokoh-tokoh nasional sebagai kerabat Mangkunegaran.Perubahan sistem politik nasional dari rezim Orde lama ke Orde baru, menciptakan situasi yang menguntungkan Mangkunegaran dan kerabat. Presiden Soeharto dan ibu Tien sebagai kerabat Mangkunegaran membuka akses kearah penguasaan sumber daya dan peningkatan peran HKMN Suryasumirat, sehingga menimbulkan perubahan yang cepat dalam tubuh organisasi HKMN.Perubahan yang terhitung cepat ini tidak dapat diterima oleh semua pihak. Masuknya nilai-nilai baru (struktur organisasi modern) yang menggeser nilai-nilai lama yang menempatkan Mangkunagoro pada posisi sentral sebagai pusat kekuasaan dan kewenangan (dalam struktur organisasi lama), mengakibatkan terjadinya benturan diantara kerabat. Akibat konflik yang terjadi ini peran HKMN Suryasumirat dalam reorganisasi Mangkunegaran belum dapat terwujud.Walaupun usaha-usaha kearah itu terus dilakukan. Namun peningkatan peran Organisasi kerabat ini diluar reorganisasi yang diwujudkan melalui serangkaian proses politik dalam ruang lingkup sistem politik nasional kiranya sudah berhasil diwujudkan. Sebab setiap peran dan peningkatannya senantiasa memperoleh dukungan pemerintah, baik pada masa Swapraja maupun masa Republik."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan aspek dynamic governance dalam pengambilan keputusan di deputi politik Sekretariat Wakil Presiden dalam pembentukan UP4B. Penerapan aspek dynamic governance bukan hal yang mudah di Sekretariat Wakil Presiden karena fungsi Sekretariat Wakil Presiden pada era sebelum reformasi bersifat administrasi. Perubahan fungsi pada masa reformasi kemudian menuntut Sekretariat Wakil Presiden beserta seluruh pejabat dan staf agar mampu mendukung Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan baik bersifat administratif maupun substantif. Kemampuan untuk melakukan dynamic governance dalam mendukung Wakil Presiden sangatlah diperlukan dan harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Wakil Presiden mengingat dukungan dari pejabat dan staf memiliki kaitan erat dengan pengambilan keputusan yang dibuat oleh Wakil Presiden.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana aspek dynamic governance diterapkan di Deputi Politik Sekretariat Wakil Presiden dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat memberi masukan kepada Wakil Presiden sampai dengan terbentuknya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Teori yang digunakan adalah teori dynamic governance dan teori pengambilan keputusan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa aspek dynamic governance sudah diterapkan di Deputi Politik Sekretariat Wakil Presiden terutama dalam proses pembentukan UP4B sesuai dengan prinsip-prinsip dalam dynamic governance. Keberhasilan penerapan dynamic governance dalam pembentukan UP4B ini sebaiknya dapat diterapkan pula di setiap proses pengambilan keputusan mengingat keputusan yang dibuat oleh Wakil Presiden dapat mempengaruhi rakyat Indonesia, sehingga diperlukan SDM pendukung yang memiliki kemampuan serta sarana dan prasarana yang baik.

---

The thesis discusses the implementation of the dynamic governance aspects in decision-making in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia in the establishment of UP4B. Implementation of dynamic governance aspects is not easy in Secretariat of The Vice President of The Republic of Indonesia because functions of the Secretariat prior to the reform era is the administration. Changes in function during the later reforms demanded Secretariat of The Vice President of The Republic of Indonesia and all officers and staff to be able to support the Vice President in their duties by providing both services are administrative and substantive. The ability to perform dynamic governance in support of the Vice President is required and must be owned by the existing human resources in the Secretariat of the Vice President considering the support of officials and staff have close links with the decision that made by the Vice President.The purpose of this study is to explain how the dynamic governance aspects applied in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia and the factors that influence that can provide input to the Vice President until the establishing the UP4B. The theory used is a dynamic governance theory and decision-making theory. The approach used in this study is a qualitative approach and descriptive analysis.Based on the results, it can be said that the dynamic aspects of governance has been implemented in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia UP4B especially in the process of formation in accordance with the principles of dynamic governance. Successful implementation of the dynamic governance in the formation of this UP4B should be applied also in every decision making process given the decision made by the Vice President can affect people of Indonesia, so that the necessary HR supporter who has the capabilities and facilities are good."

"Pembentukan perundang undangan bila dilandasi argumentasi yang bersumber pada pragmatisme bukan bersumber dari ideologi, telah mendominasi budaya politik saat ini, atau dikenal zaman Now. Kasus kontroversial dalam revisi UU MD3 dan sebelumnya kontroversi mengenai money politic, yang kemudian disusul dengan mahar politik, politisasi hukum, dan sebagainya bisa dijadikan indikasi tumbuh suburnya budaya pragmatisme, dan matinya budaya idealisme. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sejatinya adalah sumber hukum dalam praktek pembentukan perundang undangan yang menjadi indikasi budaya politik dan budaya hukum dalam demokrasi substanstial. Untuk itu, artikel ini membahas tentang posisi Pancasila sebagai basis budaya politik dan konsistensi pada budaya hukum."

"Understanding political culture through a cultural studies approach."

"This article is an exercise of how to interpret the death of Munir case news concerning used baudrillard's perspektif of the simulation theory. The discussion focuses on the problem of Munir's death.It argues that Munir has been parted from his own fact about the bloody murder. He was left only as a pure image without facts or any reality connected with. He has become a banal image, which only exist as a pure simulacrum without any political relation, only a kind of form which consist a stiff curve of his Arabic face, left alone and forgotten in the middle of postmodern pop culture."