Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengupas tentang konsep negara hukum Indonesia serta perwujudan hak asasi manusia. Dengan melihat pemikiran-pemikiran negara hukum yang berkembang di negara-negara barat, baik yang menganut sistem Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, terlihat bahwa prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia ternyata memiliki perbedaan yang mendasar dengan prinsip-prinsip negara hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental tersebut. Suatu pemikiran tentang negara hukum yang telah dicetuskan oleh Azhary dengan didukung oleh para ahli hukum lainnya telah menunjukkan adanya perbedaan yang prinsip, dengan dilatarbelakangi oleh ideologi dan sistem kehidupan bermasyarakat yang berbeda. Objek penelitian ini adalah negara hukum Indonesia yang ditekankan pada perwujudan hak asasi manusia, sebagai orientasi dari bentuk negara hukum. Melalui metode analisa normatif dengan didukung oleh pemikiran Azhary tentang negara hukum Indonesia sebagai referensi utama dapat dikemukakan wujud hak asasi manusia dalam konteks negara hukum Indonesia. Dalam uraiannya dikemukakan mengenai kandungan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat unsur-unsur negara hukum Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan uraian ini dapat diketahui tentang perwujudan hak asasi manusia di negara hukum Indonesia."

"Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dapat terjadi baik secara normative maupun empiris, hal ini dapat disebabkan rumusan undang-undang yang tidak jelas, atau persepsi penegak hukum dan pencari keadilan yang berbeda terhadap hak* tersebut. Penelitian normative dan empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa dan para penegak hukum serta pencari keadilan dalam proses peradilan pidana diwilayah pengadilan. Rendahnya pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana sebagian besar terjadi pada tahap praadjudikasi, yaitu pada proses penyidikan yang dilaksanakan oleh polisi, kemudian menyusul pada tahap pemeriksaan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap adjudikasi yaitu pada tahap pemeriksaan di pengadilan kesenjangan hak tersebut agak rendah. Adapun banyaknya atau tingginya tersangka dan terdakwa tidak menggunakan hak-haknya pada tahap praadjudikasi, karena penegak hukumlah yang menetukan sekali apakah hak tersebut dapat digunakan atau tidak. Pada umumnya penegak hukum karena orientasi terhadap tugas dalam proses peradilan pidana, maka kurang memberikan kesempatan kepada tersangka dan terdakwa. Penegak hukum lebih menekankan pada hasil dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka, dengan anggapan walaupun hak-hak tersangka dan terdakwa kurang mendapat tempat pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka, tetapi hak tersebut barulah menjadi penting dan dapat digunakan pada saat yang tepat, yaitu sidang pengadilan di mana tahap ini adalah tahap penentuan di dalam rangkaian proses peradilan pidana. Disamping itu kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dalam bentuk inkonkrito disebabkan oleh kurangnya partisipasi pencari keadilan dalam usahanya untuk menggunakan haknya tersebut. Hal ini disebabkan pendidikan (kurangnya pengetahuan dan pemahaman hak-hnk normative) , factor ini ekonomi dan sekaligus sebagai indikasi rendahnya kesadaran hukum pencari keadilan menyebabkan rendahnya pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Jakarta pada tahap praadjudikasi."

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat pada semua bidang,perkembangan dimaksud terutama dibidang ekonomi, keuangan, danperdagangan yang akan memberikan dampak pula terhadap hukum tidak satupun negara yang menutup diri, termasuk Negara Indonesia sebagai anggotamasyarakat internasional. Negara Indonesia sebagai anggota masyarakatinternasional telah meratifikasi konvensi internasional, salah satunya adalahInternational Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasionaltentang Hak Sipil dan Politik), artinya mengesahkan dan mengundangkankovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik ke dalam hukum nasionalnyadengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Bahwaselanjutnya juga Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mempunyaikewajiban perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan kekuasaannya,melalui konstitusinya yang diatur pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar1945, melalui Undang-Undang yang diatur pasal 32 Undang-Undang tentangHak Asasi Manusia dan melalui 3 (tiga) pertimbangan Putusan MahkamahKonstitusi yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor006/PUU-I/2003 tertanggal 30 Maret 2004, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006 dan PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010 tertanggal 24Februari 2011 telah melindungi hak privasi yang merupakan hak asasi manusiawarganegara Indonesia, namun pelaksanaan perlindungan hak privasi dalamhukum nasional di Indonesia secara pratiknya masih terdapat konflik, khususnyadikaitkan dengan pratek penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakhukum dan atau aparat negara yang lain khususnya dikaitkan dengan prosespenyadapan dalam kepentingan penegakan hukum dan kepentingan intelijennegara. Oleh karena dari kesepuluh undang-undang yang mengatur kewenanganpenyadapan tersebut pengaturannya bersifat umum dan sektoral, serta tidaksecara jelas, terang dan tegas mengatur mengenai tata cara, mekanismepemantauan pelaksanaan penyadapan bahkan tidak mengatur mekanismekomplain yang secara khusus disediakan untuk warganegara yang merasadirugikan atas pelaksanaan penyadapan tersebut. Maka dikuatirkan akanmelanggar hak privasi yang merupakan dasar dari perlindungan hak asasimanusia.

---

ABSTRACTDevelopment of science and technology is fast on all fronts, especially in the fieldis the development of economic, financial, and trade that will give effect to thelaw also states that none of them shut down, including the State of Indonesia as amember of the international community. State of Indonesia as a member of theinternational community has ratified international conventions, one of which isthe International Covenant On Civil And Political Rights, that passed and enactedinternational covenants on Civil and Political Rights into domestic law by the ActRepublic of Indonesia Number 12 of 2005. Furthermore state that Indonesia is acountry of law, which has the protection of human rights obligations in the runrule, governed by its constitution Article 28 Paragraph G (1) of the Constitution of1945, through Act that regulated article 32 of Law on the Right Human Rightsand through three (3) consideration of the Constitutional Court, Decision of theConstitutional Court of the Republic of Indonesia Number 006/PUU-I/2003 datedMarch 30, 2004, the Constitutional Court Decision No. 19 dated 012-016-019/PUU-IV/2006 December 2006 and Decision of the Constitutional Court ofthe Republic of Indonesia Number 5/PUU-VIII/2010 dated February 24, 2011 hasbeen protecting the privacy rights of a citizen of Indonesia human rights, butimplementation of the protection of privacy rights in national laws in Indonesiaare practical there are conflicts, particularly associated with practical conductedby law enforcement officers or law enforcement and other state officials,especially associated with the process of tapping the interests of law enforcementand intelligence interests of the state. Because of the ten laws governingwiretapping authority is general and sector arrangements, and not as clear, brightand clear set of procedures, implementation of monitoring mechanisms do noteven regulate wiretapping complaint mechanisms that are specifically providedfor citizens who feel aggrieved over implementation of these intercepts. Then theconcern would violate the privacy rights that are the foundation of human rightsprotection."

"globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang harus dihadapi bangsa Indonesia seperti demokratisasi, Hak Asasi Manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, kejahatan transnasional, liberalisasi ekonomi dan lain sebagainya. fenomena ini mempengaruhi langsung hidup dan perkembangan negara kesatuan republik indonesia, disatu sisi memberikan bagi kemajuan, namun di sisi lain membawa dampak negatif yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpotensi mengganggu atau mengancam keamanan nasional"

"Human rights are one ofglobal issue which until today draws serious attention in international relations study. The issue arises because of the continiung increase of human rights abuses in many parts of the world, which shows that the promotion and protection of human rights was still in poor condition...."