Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonsep Awal Jambore UI 1994.Jambore UI 1994 merupakan kegiatan Jambore pertama yang diadakan oleh pengurus SMUI periode 1993 - 1994. Sebenarnya kegiatan ini sudah mulai direncanakan sejak, kepengurusan SMUI periode 1992-1993. Pada saat itu bahkan telah terpilih Project Officer (PO) yang akan memimpin pelaksanaan kegiatan ini dan telah melakukan, beberapa kali studi kelayakan. Namun karena sesuatu hal PO kegiatan ini mengundurkan diri sehingga Jambore UI tidak dapat dilaksanakan pada masa itu.Baru pada kepengurusam SMUI periode 1993-1994 kegiatan ini dicoba untuk direalisasikan. Hal-hal yang menguatkan keinginan SMUI tersebut antara lain adalah bahwa kegiatan Jambore UI terakhir diadakan tahun 1984 dan hingga saat ini tidak pernah ada lagi kegiatan serupa. Disamping itu dirasa perlu adanya kegiatan yang mengutamakan kebersamaan mahasiswa UI dan menekankan program kerja sosial sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat RT 004 dalam mengatasi masalah kepemudaan yang mereka hadapi. Dalam hal ini mencoba melihat penerapan metoda pengorganisasian masyarakat sebagai pengarahan dalam masyarakat memecahkan masalahnya tersebut.. Pengorganisasian masyarakat dalam hal ini, dilihat sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses, bahwa dalam pemecahan masalahnya haruslah melalui langkah-langkah atau tahapan tertentu, yaitu masyarakat mulai melakukan pengidentifikasian terhadap masalahnya, menyadarkan anggota masyarakat bahwa mereka mempunyai masalah bersama yang harus ditanggulanginya, dan menyesuaikan antara pemecahan masalah yang diambil dengan sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang di lakukan, diketahui permasalahan kepemudaan yang dihadapi, yaitu pada masalah pemanfaatan waktu luang yang kurang terarah, tiadanya wadah kepemudaan di lingkungan tersebut serta kurangnya kontrol orang tua terhadap kegiatan yang dilakukan anaknya. Langkah untuk menyadarkan anggota masyarakat bahwa mereka mempunyai masalah bersama,yaitu melalui suatu forum pertemuan Arisan RT 004 untuk membahas dan membicarakan permasalahan yang ditemukan dalam identifikasi masalahnya. Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, diambil langkah pemecahannya, yaitu dengan membentuk suatu organisasi pemuda di lingkungannya. Sedangkan program kegiatan yang diadakan organisasi tersebut disesuaikan dengan minat dan aspirasi dari pemudanya itu sendiri, serta sumber daya yang dimilikinya."

"Inpres Desa Tertinggal (IDT) adalah program untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan cara menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha.Dalam penelitian ini, ada dua hal yang perlu diteliti. Pertama, faktor-faktor yang mendukung kelompok sebagai suatu sarana yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan IDT. Kedua, masalah perguliran dana IDT semakin baik dan lancar apabila didasarkan pada faktor pendukung kelompok yang baik.Penelitian ini dilakukan di salah satu desa yang paling berhasil melaksanakan IDT di Kab. Dati.II Cianjur. Di desa tersebut, ada 10 Pokmas yang melaksanakan program IDT dengan tingkat keberhasilan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan kinerja dari 10 Pokmas yang melaksanakan program IDT didasarkan pada keberhasilan mengqulirkan dana IDT dan besarnya jumlah tabungan Pokmas. Kedua aspek tersebut berusaha digambarkan berdasarkan tinjauan faktor yang mendukung kelompok, khususnya melalui perspektif ilmu kesejahteraan sosial.Keberhasilan penelitian ini adalah kemampuan untuk menunjukkan faktor yang mendukung kelompok masyarakat miskin yang mencakup: suasana iklim kelompok yang baik, kepemimpinan yang demokratis, taraf kohesi kelompok yang kuat, sistem struktural kelompok, partisipasi anggota kelompok, proses pembuatan keputusan yang mantap, dan teknik-teknik pemecahan masalah.Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara yang berpedoman untuk menggali data dan informasi, sedangkan pencatatan data sekunder dilakukan pada dinaslinstansi yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Penelitian menunjukkan bahwa kerjasama dalam Pokmas ternyata tidak bisa dihindari dalam melaksanakan program IDT. Hal itu mutlak dilakukan sesttai dengan kondisi, kebutuhan dan permasalahan masyarakat.Gaya kepemimpinan yang paling berhasil dalam Pokmas adalah Demokratis, tercermin dalam Pokmas Anggrek 1, Sabilulunoan 1, Mekar Harapan, Melati, Setia dan Sejahtera 1.Gaya kepemimpinan otoriter hal yang kebalikan dari demokratis terlihat di Pokmas Sabilulungan 2, Sejahtera 2, Sedangkan Mawar, dan Bahagia tidak memakai kedua gaya kepemimpinan itu.Tingkat kohesivitas dalam Pokmas tidak menjamin keberhasilan IDT karena ada yang melaksanakan kohesivitas di luar program IDT seperti kegiatan F'KK (Pokmas Lrahagia).Faktor-faktor yang mendukung kelompok dalam aspek struktur kelompok terutama dalam hal pengangkatan kepengurusan Pokmas mempengaruhi kinerja Pokmas melaksanakan IDT. Diantara pengurus Pokmas yang berhasil melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang dimilikinya adalah Pokmas Anggrek 1, Sabilulungan 1. Mekar Harapan. Melati, dan Setia. kelemahan pengangkatan tersebut adalah kepala desa tidak melibatkan ketua LKMD, dan pihak yang kompeten.Partisipasi dalam bentuk apaoun sangat diperlukan dalam membawa keberhasilan Pokmas melaksanakan IDT terutama dalam bentuk dana, tenaga, dan dalam bentuk pemikiran atau idea dan pendapat. Ukuran partisipasi ini adalah jumlah uang, kerelaan memberikan sumbangan tenaga, dan memberikan pemikiran, atau ide atau pendapat pada saat pertemuan.Keputusan yang dimaksud adalah dalam hal penggunaan dana IDT, keputusan untuk menentukan besarnya jumlah tabungan Pokmas, dan keputusan untuk perguliran dana IDT dengan variasi dan tingkat keberhasilan yang berbeda.Terakhir, Teknik-teknik pemecahan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memahami hakekat masalah, pengumpulan data yang relevan, dan kesadaran diri setiap anggota kelompok."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan pengembangan sistem agroforestry kebun-talun sebagai wujud strategi adaptasi sosial kultural dan ekologi terhadap perubahan lingkungan, yakni peningkatan tekanan penduduk dan intervensi ekonomi pasar. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana keluarga/rumah tangga mengembangkan sistem agroforestry kebun-talun dalam menghadapi peningkatan tekanan penduduk dan intervensi ekonomi pasar; mengapa pengembangan sistem kebun-talun menjadi pilihannya dan mengapa keberadaan kebun-talun terus dipertahankan. Penelitian ini dilakukan di sebuah masyarakat desa di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat selama Juni 1999 sampai Oktober 2000. Desa penelitian ini berada di daerah lahan kering (upland). Penelitian ini menggunakan pendekatan emik dan etik. Metode penelitian kualitatif dan kuanlitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengembangan sistem pengelolaan kebun-talun sebagai wujud strategi adaptasi sosial kultural dan ekologi terhadap peningkatan tekanan penduduk dan intervensi ekonomi pasar terjadi pada aspek teknis dan organisasi sosialnya. Pada aspek teknis, kebun-talun tidak mengalami perubahan selain pilihan komposisi jenis tanamannya yang lebih cenderung berorientasi pada pasar. Pada aspek organisasi sosialnya, sistem pengelolaan kebun-talun mengalami perubahan, yaitu pengembangan pola-pola hubungan sosial (social relations) dalam pengelolaan kebun-talun. Pengembangan pola hubungan sosial dalam pengelolaan kebun-talun berkaitan dengan strategi adaptasi sosial kultural lainnya yang terjadi pada pengaturan alokasi tenaga kerja dan pengembangan matapencaharian keluarga/rumah tangga. Rumah tangga dalam kondisi tekanan penduduk dan pasar yang tinggi. Pengembangan pola hubungan sosial dan pranata sosial dalam pengelolaan kebun-talun berimplikasi pada penguatan solidaritas sosial antar lapisan sosial pada tingkat komunitas. Keberadaan kebun-talun bukan hanya mempunyai fungsi ekonomi dan ekologis melainkan juga fungsi sosial. Pada satu sisi kebun-talun menjadi media bagi penguatan solidaritas sosial, pada sisi yang lain hubungan-hubungan sosial dan pranata sosial pengelolaan kebun-talun menguatkan keberadaan kebun-talun sebagai sumber ekonomi keluarga/rumah tangga. Kedua sisi itu berimplikasi pada sisi ketiga, yakni keberlanjutan keberadaan kebun-talun yang mempunyai fungsi ekologis. Namun demikian strategi adaptasi tersebut masih rentan untuk menghadapi peningkatan tekanan penduduk dan intervensi ekonomi pasar, terutama pada keluarga/rumah tangga buruh tani dan tidak memiliki lahan. Pengaturan alokasi tenaga kerja keluarga/rumah tangga dimaksudkan untuk dapat akses pada beragam matapencaharian. Akses pada beragam matapencaharian dicapai dengan cara membangun hubungan sosial (social relations) dan jaringan sosial (social networks). Beragam matapencaharian dilakukan dengan cara seorang anggota keluarga melakukan lebih dari satu pekerjaan maupun setiap anggota keluarga melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Pengembangan matapencaharian non-pertanian didorong oleh peningkatan kebutuhan hidup keluarga yang tidak lagi dapat dipenuhi hanya dari pertanian. Daya dukung sumberdaya pertanian sudah terlampaui. Teknologi pertaniannya relatif tidak berkembang (stagnant), kecuali intensifikasi sawah yang luasnya sangat terbatas. Namun, matapencaharian pertanian masih tetap penting, paling tidak sebagai katup penggunaan bagi tingkat subsistensinya. Matapencaharian di luar pertanian semakin penting untuk menutup kekurangan pendapatan dari pertanian. Matapencaharian di luar pertanian dilakukan di dalam desa maupun di luar desa (kecamatan, kabupaten, propinsi, lintas pulau) dengan pola migrasi komutasi ataupun sirkulasi. Kegiatan mencari nafkah dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Bagi keluarga/rumah tangga yang tidak memiliki lahan dan tidak akses pada sumber matapencaharian di luar pertanian berusaha untuk membangun hubungan sosial dalam penguasaan lahan, khususnya kebun-talun. Sebaliknya, bagi keluarga petani yang memiliki lahan luas dan akses ke aktivitas ekonomi di luar pertanian membutuhkan kerjasama dengan buruh tani dan petani kecil untuk mengelola kebun-talun. Implikasi dari strategi adaptasi yang terwujud dalam pengembangan beragam matapencaharian adalah pemenuhan kecukupan kebutuhan hidup keluarga."

"Perwakilan Kecamatan Majalaya adalah bagian dari kecamatan Karawang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dimana fungsi kepemimpinan kesehatan tokoh masyarakat masih perlu ditingkatkan. Infra struktur kesehatan masyarakat belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan cenderung menurun. Unit analisa adalah semua tokoh masyarakat desa dan ke-Lurahan seperwakilan kecamatan Majalaya. Metode pendekatan yang digunakan adalah studi kwantitatif dengan jenis penelitian cross sectional, untuk mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Analisa statistic dengan uji chi square. Hasil penelitian menunjukan bahwa dua faktor persepsi, dua faktor predisposing dan satu faktor enabiing berhubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan. Lima hipotesa minor yang berhubungan dengan fungsi kepemimpinan kesehatan secara bermakna adalah sebagai berikut :1. Semakin baik persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui pelatihan, semakin baik fungsi kepemimpinan kesehatannya p = 0,03568.2. Semakin baik persepsi tokoh masyarakat terhadap pembinaan puskesmas melalui forum informal, semakin baik fungsi kepemimpinan kesehatannya p = 0,001113. Wanita memiliki fungsi kepemimpinan kesehatan yang lebih baik dibanding pria, p = 0,006744. Semakin tinggi pendidikan tokoh masyarakat semakin baik fungsi kepemimpinan kesehatannya, p = 0,04621.5. Kepala desa dan sekretaris desa atau kelurahan memiliki kepemimpinan kesehatan yang lebih baik dibanding jabatan tokoh masyarakat lainnya p = 0,00231. Kurangnya informasi kesehatan yang terarah dan belum dimanfaatkannya forum formal sesuai ketentuan yang berlaku, memberi dampak yang kurang menguntungkan. Oleh sebab itu pelatihan yang terarah dan memanfaatkan forum formal di pedesaan adalah yang terbaik.

---

The Factors Effecting Leadership Function of Health Public Figure at the Representative Sub-District Majalaya Karawang West Java 1994The Representative sub-district Majalaya is a part of sub-district Karawang, Autonomous Adminstrative Region I of West Java Provincial, where the function of health public figure still needs to improve, public health infrastructure has not functioned yet as it is expected and indicated declined. Analysis unit is the entire villages and kelurahan public figures of the whole sub-district Majalaya representative.

The method of approach applied is quantitative study under cross-sectional type of research, to learn the factors related to health leadership functions. Statistic analysis by means of chi square test.

The result of research indicated that two perception factors, two predisposing factors and one enabling factor effected the improvement of health leadership function.

Five minor hypothesis significantly relating to health leadership function are as follows:

1. Getting higher the toma perception toward the training, the leadership function is getting better. P = 0,03568.

2. Getting higher the toma perception toward informal forum, the leadership function is getting better. P = 0,00111.

3. Women has better health leadership function than men. P = 0,00674

4. Getting higher toma's education is, the leadership function is getting better. P = 0,04621.

5. The head of village and the village's secretary has a better health leadership function compared with other toma's functions. P = 0.00231.

Lack of guided health information and the unused formal forum in line with the applicable stipulation has a negative impact. Therefore, the guided training and the use of formal forum is the best way."

"Kabupaten Sukabumi merupakan Kawasan Geopark Nasional Ciletuh-Pelabuhanratu serta merupakan salah satu kabupaten di Jawa barat dengan indeks kelas risiko bencana tinggi berdasarkan data BNPB 2021. Keberadaan UU No. 24 Tahun 2007 dan UU No. 26 Tahun 2007, menjadi penting bagi Kecamatan Simpenan sebagai salah satu daerah yang berada dalam Kawasan Geopark sebagai penataan ruang dan pengurangan risiko bencana. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi analisa hubungan prediksi ketersediaan lahan dengan multi bahaya. Models Automate perpaduan metode model builder dan weighted overlay scoring digunakan sebagai metode untuk menganalisis multi bahaya terhadap RTRW Kabupaten Sukabumi 2011-2032, untuk wilayah Kecamatan Simpenan. Pembuatan GUI (Graphic User Interface) model builder menunjukan hasil proses yang mudah dan cepat dalam proses analisa data spasial dalam menentukan nilai indeks bahaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem dinamik dan dinamika spasial menunjukkan lahan terbangun semakin meningkat kemudian ketersediaan lahan menurun. Wilayah penelitian diprediksi sejalan dengan meningkatnya lahan terbangun dan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi Kawasan Geopark juga semakin meningkat karena kebutuhan masyarakat yang tinggi. Hubungan Indeks bahaya dan prediksi lahan terbangun memperlihatkan luas lahan terbangun yang terdampak bahaya berbanding lurus dengan tahun perkembangan lahan terbangun. Sehingga semakin bertambahnya tahun maka luas lahan terbangun yang berada pada wilayah multi bahaya juga semakin bertambah.

---

Sukabumi Regency is the Ciletuh-Pelabuhanratu National Geopark Area and is one of the regencies in West Java with a high disaster risk index based on BNPB 2021 data. Law no. 24 of 2007 and Law no. 26 of 2007 are essential for Simpenan District as one of the areas within the Geopark Area for spatial planning and disaster risk reduction. This study aims to explain the relationship between land availability and multiple hazards. Models Automate, a combination of model builder and weighted overlay scoring methods, is used to analyze various hazards to the RTRW of Sukabumi Regency 2011-2032 for the Simpenan District. Making a GUI (Graphic User Interface) model builder shows the results of an easy and fast process of analyzing spatial data to determine the value of the hazard index. The analysis results show that system dynamics and spatial dynamics show that land for development continues to increase, and land availability decreases. The research area, as explained by land development and population, the economy of the Geopark Area is also growing due to high community needs. The hazard index and predictions for the development of the area of ​​land built are as large as the area of ​​action being constructed, directly proportional to the year of development of the built-up land. So that with increasing years, the land area in this multi-hazard area is also increasing."

"Terdapatnya perubahan struktural dimana Daerah Otonom dituntut untuk dapat berperan lebih besar dan hal ini mengharuskan daerah untuk lebih mampu berotonomi dalam pembiayaan pembangunan. Sebagai akibat perubahan struktural tersebut memerlukan penyempurnaan berbagai kebijaksanaan terutama yang menyangkut kebijaksanaan sistem bantuan pembiayaan pembangunan kepada daerah agar dana bantuan dapat dikelola secara efisien dan efektif. Hal ini sangat penting mengingat peranan bantuan pemerintah pusat relatif dominan didalam struktur APBD. Permasalahan selanjutnya sampai sejauhmana dana bantuan dapat memotivasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga kebutuhan fiskal daerah dapat terpenuhi guna menyediakan pelayanan publik dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem bantuan pemerintah pusat kepada Daerah Otonom di Indonesia, dengan studi kasus Daerah Tingkat I Lampung dan Daerah Tingkat I Jawa Barat. Data yang digunakan, yaitu data sekunder yang bersifat krat silang antar propinsi dan antar daerah tingkat II1 di Dati I Jawa Barat dan Lampung pada tahun 1989/1990 dan 199211993. Teknik analisa secara kuantitatif dan deskriptif. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut : Sistim bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada Daerah Otonom sebagian besar menggunakan sistem bantuan secara khusus (Specific Grant) dengan ketentuan dan persyaratan ketat, termasuk bantuan Inpres Dati I, dan Dati II walaupun disebut Bantuan Blok tetapi dilaksanakan dengan persyaratan ketat. Kondisi demikian dirasakan sangat menghambat upaya-upaya mewujudkan otonomi daerah. Sistim bantuan kepada daerah tidak berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi telah berhubungan dengan jumlah penduduk dan pelayanan publik perkapita atau kebutuhan fiskal daerah perkapita. Sistem bantuan pembangunan melalui program Inpres pada umumnya belum berdasarkan para kriteria atau variable yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan dari masing-masing bantuan Inpres tersebut. Hasil analisa dari temuan penelitian memberikan rekomendasi, agar sistem bantuan difokuskan pada bantuan umum yang bersifat Blok (Block Grant) dengan persyaratan lunak dan didasari formula yang jelas, sesuai dengan kebutuhan fiskal daerah, keseimbangan bantuan antar daerah dan mendorong upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna mendorong otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab."