Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWanita masuk ke dunia militer, khususnya Angkatan Darat sudah lebih dari seperempat abad. Akan tetapi sampai sekarang belum juga ada wanita militer di ketiga angkatan perang berpangkat perwira tinggi. Pada umumnya wanita militer, khususnya di Angkatan Darat keadaannya tidak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan keadaan wanita militer sekarang hanya terletak pada kesempatan mereka memasuki kecabangan-kecabangan yang ada di Angkatan Darat. Hasil penelitian menunjukkan dari ketiga kecenderungan intensifying, decomposing, dan recomposing, dua diantaranya sangat menonnjol di Angkatan Darat, adalah intensifying dan recomposing. Hal tersebut tidal, terlepas dari sejarah pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat itu sendiri. Prespektif jender belum dimiliki oleh wakil-wakil organisasi wanita yang tergabung dalam Kowani pada waktu itu. Akibatnya, saran-saran atau masukan-masukan yang diberikan kepada pimpinan Angkatan Darat tidak sensitif jender. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat kondisi masyarakat pada waktu itu. Recomposing tidak terlepas dari adanya intensifying. Akibatnya. Jabatan-jabatan kunci dalam sturktur organisasi Angkatan Darat dipegang oleh pria. Kondisi-kandisi tersebut tidak jarang menyebabkan wanita bersikap ambigu dalam kerier mereka. Kadangkadang wanita militer mengharapkan adanya perubahan. Akan tetapi, begitu mereka menyadari bahwa sukar bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan tersebut, akhirnya pasrah dan daya swing mereka melemah. "

"Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah Cara-Cara ABRI dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara dengan mengacu pada Pancasila, UUD 1945, dan Sapta Marga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai: (a) keberadaan DI/TII di Sulawesi Tenggara dalam struktur DI/TII Kahar Muzakkar, (b) dampak pemberontakan DI/Tll. terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara, (c) bentuk strategi yang digunakan ABRI dalam menumpas pemberontakan DI/TIl tersebut, serta (d) digunakan, atau tidak digunakannya strategi non-militer dalam penumpasan DI/TlI, dan apa implikasinya terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara.Data penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (a) sumber primer sebagai sumber data lisan diperolah melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara besar dan mendalam dengan informan penelitian, dan (b) sumber sekunder sebagai sumber data tertulis melalui studi arsip atau dokumen, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa sumber data berupa arsip atau dokumen yang dipilih memiliki obyektivitas serta memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data penelitian.Berdasarkan prosedur metodologis di atas, maka diperoleh temuan-temuan penelitian, bahwa pemberontakan DI/TI1 di Sulawesi Tenggara merupakan bahagian dari stuktur DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan kuat, punya jaringan dan mereka menteror rakyat. Basisnya juga ada dan kuat yaitu KGSS serta ada dukungan basis dari kelompok Islam seperti Bahar Mattalioe dan Usman Balo, juga banyak mendapat dukungan dari ahli agama. Karena itu DI/T11 di Sulawesi Selatan bisa kuat dan bertahan lama. Sedangkan di Sulawesi Tenggara, DI/TII tidak punya jaringan dan tidak punya basis, medannya susah sehingga jaringan antara rakyat dengan DI/TII gampang dipotong oleh ABRI. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara membawa dampak buruk berupa gangguan terhadap ketahanan nasional yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan itu sendiri yang telah mendorong Iahirnya goncangan stabilitas di daerah Sulawesi Tenggara, stabilitas nasional atau disintegrasi bangsa.Di Sulawesi Selatan, penumpasan pemberontakan DI/TII lebih banyak digunakan strategi militer (full militer), bahkan dengan menggunakan pesawat terbang. Itulah sebabnya sehingga operasi penumpasan DI/ TII di Sulawesi Selatan didatangkan pasukan bantuan dari Jawa.Strategi penumpasan DI/TIl di Sulawesi Tenggara mempunyai kekhususan lain dengan yang ada di Sulawesi Selatan, yakni lebih banyak menggunakan strategi non-militer. Ini disebabkan karena di Sulawesi Tenggara tidak ada basis kekuatan DI/TII seperti KGSS di Sulawesi Selatan, medannya susah, dan tentara dari putra daerah juga sedikit sekali. Itulah sebabnya jaringan basis DI/TII di Sulawesi Tenggara gampang dipotong oleh ABRI. Dalam hubungan ini ABRI lebih banyak memotong hubungan rakyat dengan DI/TlI. Bahkan strategi penumpasan DI/TII di Sulawesi Tenggara juga menggunakan strategi gabungan antara strategi militer dengan strategi non-militer.Karena itu implikasi strategi penumpasan DI/ TII terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara pada saat itu ialah pemerintah, ABRI yang mendapat dukungan rakyat berhasil meniadakan atau meminimalkan gangguan terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara. Baik itu gangguan yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan itu sendiri. Dengan demikian dapat dihindari hal-hal yang dapat mendorong lahirnya goncangan stabilitas nasional di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara."

"Wanita menjadi tentara bukanlah sesuatu yang baru. Kumar (1980: 4-5) menuliskan bahwa Rijklof van Goens, seorang Belanda yang mengunjungi Mataram pada pertengahan abad ketujuhbelas mencatat bahwa ada sekitar dua puluh orang wanita muda dari seratus lima puluh orang wanita yang mengiringi Sultan Mataram bertugas menjaga keselamatan Sultan Mataram. Keduapuluh orang wanita tersebut mengelilingi Sultan Mataram dengan bersenjatakan tombak dan pistol. Hal serupa juga dilaporkan oleh Augustin de Beauliu, seorang Admiral Perancis yang berkunjung ke Aceh sekitar tahun 1620 - 1621, bahwa Sultan Aceh memiliki pasukan wanita pengawal istana berjumlah sekitar tiga ribu orang. Seorang Belanda yang berlayar dibawah pimpinan Admiral Wybrandt van Warwijk tahun 1603 melihat sebagian besar pengawal Sultan Aceh adalah wanita bersenjatakan pistol, tombak, pedang, dan perisai."

"Skripsi ini membahas mengenai pasukan Inggris yang bertugas untuk menjalankan tugas pasca Perang Dunia II, yaitu AFNEI. Di Sumatera, pasukan ini difokuskan di kota-kota penting di Sumatera yaitu Medan, Padang, Bukittinggi, dan Palembang. Selama di Sumatera, AFNEI berhasil melucuti dan mengevakuasi Pasukan Jepang, serta menghimpun penjahat perang; dan mengevakuasi APWI. Namun, pasukan ini juga dihadapkan pada konflik antara pihak Indonesia dengan NICA dan juga Jepang yang kemudian menyeret AFNEI ke dalam konflik tersebut ketika AFNEI melakukan tindakan yang menurut pihak Indonesia adalah bentuk kerja sama dengan NICA atau Jepang.

---

This thesis discusses the British troops who were doing their post-World War II duties namely AFNEI. In Sumatera, this troops were concentrated in some important cities such as Medan, Padang, Bukittinggi, and Palembang. In Sumatera, AFNEI was succeeded in taking away the Japanese weapons, evacuating them, gathering battlefield criminals, and evacuating APWI. On the other hand, this alliance also faced conflicts among Indonesians, NICA, and the Japanese colonials. AFNEI was also involved in that conflict as Indonesians suspected them to do something considered as cooperation among AFNEI, NICA, and the Japanese Colonials."

"Ada tiga pokok bahasan utama dalam buku ini yaitu Teori Gender dan Feminisme, Hubungan Pekerjaan & Keluarga dan Implementasi Relasi Gender, yang secara rinci diklasifikasikan menjadi 10 topik utama, antara lain: Gender & Sex, Teori Gender, Teori Feminis, Teori Peran & Dukungan Sosial, Teori Konflik Peran Ganda, Teori Kepuasan Kerja & Motiavsi Kerja, Keluarga dan Perempuan Bekerja, Wanita Karir dan Peran Ganda, Relasi Gender & Wanita Karir, dan Studi Empirik: Dukungan Sosial & Kesuksesan Wanita Karir"

"Tulisan ini menganalisis mengapa Sudan Selatan melanggar aturan dalam perjanjian R- ARCSS periode 2018-2022 terkait perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam institusi militer pemerintah. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori non-compliance tuntuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran Sudan Selatan tidak memenuhi aturan dalam perjanjian R-ARCSS terkait perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam institusi militer pemerintah. terdapat tiga variabel yang akan menjawab pertanyaan mengapa Sudan Selatan melanggar, pertama ketidakpatuhan sebagai preferensi (non-compliance as preference), kedua ketidakpatuhan karena kurangnya kapasitas (non-compliance due to incapacity), dan ketidakpatuhan karena kelengahan (non-compliance due to inadvertance). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa alasan-alasan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Sudan Selatan antara lain, tentara anak yang digaji lebih murah dan biaya perawatan murah; adanya peluang perekrutan sukarela; akibat pandemi COVID-19; Persebaran Persenjataan yang Meluas; menumpuknya jumlah pengungsi internal anak; tentara anak sebagai pengganti pasukan militer pemerintah yang telah gugur; sebagai antisipasi perpecahan dan munculnya kelompok bersenjata pemberontak yang baru; kurangnya pendanaan terhadap program demiliterasasi tentara anak dan lemahnya penegakkan hukum di Sudan Selatan.

---

This study aims why South Sudan violated the rules in the R-ARCSS agreement periode 2018-2022 period regarding the promotion and use of child soldiers in government military institutions. This thesis uses qualitative research methods by applying inductive analysis which is a process of drawing general conclusions by collecting data in the form of facts from specific events. The analytical knife in this paper uses non-compliance theory to analyze the factors that cause South Sudan's violations not to comply with the rules in the R-ARCSS agreement regarding the warning and use of child soldiers in government military institutions. There are three variables that will answer the question why South Sudan is disturbed, firstly non-compliance as a preference, secondly non-compliance due incapacity and non-compliance due to inadvertance. The results of this research show that the reasons related to violations committed by the South Sudanese government include, among other things, child soldiers who are paid less and have cheap treatment costs; the existence of volunteer opportunities; due to the COVID-19 pandemic; Widespread Distribution of Weapons; the increasing number of internally displaced children; child soldiers as replacements for fallen government military troops; in anticipation of division and the emergence of new rebel armed groups; lack of funding for the child soldier demilitarization program and weak law enforcement in South Sudan."

"Pemikiran bahwa perempuan merupakan bawahan dari laki-laki, merupakan sebuah faktor yang menghalangi masyarakat Jepang untuk menghormati perempuan. Perempuan memiliki stereotip sebagai makhluk yang lemah, berkepribadian buruk dan sebagainya. Stereotip inilah yang membuat perempuan Jepang mencoba untuk mematahkan konstruksi masyarakatnya. Perempuan dalam masyarakat Jepang, seperti yang tercatat dalam sejarah Jepang, hanya berada di dalam rumah atau di balik layar, peran mereka hanya sebagai ibu rumah tangga, janda, pelacur, ibu dan sebagai anak. Dikatakan bahwa perempuan telah dipisahkan dari perang, pemerintahan dan pendidikan. Di sisi lain, laki-laki selalu berada di barisan depan, memegang tanggung jawab yang besar dan mengatur sebuah negara. Hasilnya, perempuan telah dijauhkan dari sejarah dan dianggap tidak penting. Meskipun demikian, studi belakangan menunjukan bahwa ada peran perempuan sebagai samurai. Kisah mereka telah disembunyikan dan telah lama terlupakan, tetapi eksploitasi dari beberapa samurai terkenal seperti Tomoe Gozen dan Myorin-ni, membuka beberapa perempuan yang telah melindungi istana maupun melawan pasukan kekaisaran menjadi samurai terkenal dalam sejarah Jepang, dan kecerdasan dan keberanian mereka dikenal di seluruh dunia.

---

The thought of Women were in all ways subordinate to men, is a factor which prevented Japanese society to respect women. Women was being stereotype as weak, ill-nature and more. These kind of stereotype makes Japanese women tried to break such construction. Women in Japanese Society as recorded in history of Japan, have been influential both on the household and behind the scenes, their roles are only as a house wives, widows, prostitute, mother, and daughter. It is said that women has been excluded from war, government, and education. On the other party, men has been always on the first line, doing a great deals of responsibility and being in charge of managing a country.

As a result, women has been isolated from history and being considered as unimportant things. Even so studies reveals there are female role in samurai warfare. Their story used to be hidden and long forgotten, but the exploits of famous female warriors such as Tomoe Gozen and Myorin-ni, uncovering several womens who defended castles and fighting the imperial forces became the most famous female samurai warriors in the whole of Japanese history and widely known all over the world for their bravery and intelligence."