Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara-negara dalam sistem dunia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis didalamnya, atau dalam arti lain merupakan negara multi etnis. Proses pertumbuhan sosial dan modernisasi yang dilakukan banyak negara didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan budaya dan etnis dalam suatu negara bangsa akan cenderung menghilang selain didukung dengan berkurangnya perhatian dari segi-segi ekonomi dan sosial serta kehidupan politik pada unsur etnis yang menjadi unit sistem dalam negara bangsa.Bagaimanapun dapat dijelaskan bahwa `kegagalan' pembangunan suatu negara tidak hanya disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dibidang tehnik, finasial maupun dibidang ekonomi. Karena kegagalan tersebut dapat dihubungkandengan pengaruh kompleksitas budaya dan etnis dalam membangun suatu negara bangsa. Sebagai bagian dari suatu negara, berbagai ikatan kelompok masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dalam setiap aspek kehidupan bernegara dimana ikatan-ikatan masyarakat tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dan patut diperhitungkan dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan negara.Penelitian ini mencoba mengeksplorasi hambatan-hambatan yang muncul dengan adanya tuntutan ikatan masyarakat yang hidup di irlandia Utara terutama untuk mencapai stabilitas wilayah Irlandia Utara yang telah lama mengalami krisis berupa konflik komunal yang berkepanjangan sehingga menciptakan konflik teritorial. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data empirik termasuk latar belakang sejarah lrlandia sendiri dalam literatur-literatur dan buku-buku walaupun muncul kendala berupa keterbatasan sumber.Hambatan utama yang menjadi inti permasalahan dalam penyelesaian krisis berkepanjangan di Irlandia Utara tersebut lebih difokuskan dalam permasalahan cara pandang dalam kehidupan bernegara yang demokralis, di mana perbedaan tersebut memiliki implikasi yang bersifat multi-dimensi mengingat adanya kecenderungan yang muncul dan menjadi hambatan tersendiri dalam penyelesaian krisis di Irlandia Utara. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh internal maupun eksternal di wilayah Irlandia Utara dapat mempengaruhi proses penyelesaian konflik di Irlandia Utara."

"Skripsi ini membahas peran resolusi konflik yang dilaksanakan oleh partai Sinn Fein di Irlandia Utara dari tahun 1998 hingga 2011. Resolusi konflik dilaksanakan sebagai reaksi atas konflik berkepanjangan yang terjadi antara kaum Nasionalis dan Unionis di tahun 1969 dengan nama The Troubles. Sinn Fein mewakili kaum Nasionalis sebagai partai politik yang memperjuangkan kepentingan kaumnya termasuk proses perdamaian. Dalam kasus ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk melihat penjelasan sejarah sebagai salah satu pendekatakan resolusi konflik. Penelitian ini melihat resolusi konflik melalui model teori Johan Galtung yang melihat konsep peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding sebagai analisa proses perdamaian yang komprehensif. Melalui teori tersebut kita dapat melihat peran Sinn Fein sebagai satu partai politik yang memiliki keterlibatan signifikan dalam proses perdamaian.

---

This thesis describes Sinn Fein role in Northern Ireland conflict resolution from 1998 to 2011. The cconflict resolution was done as a respond to the long conflict that involves the Nationalist and Unionist people in 1969 by the name of The Troubles. Sinn Fein represent the Nationalist as a political party that struggle for their interest including the peace process. The writer uses a qualitative method by the description of history as a conflict resolution approach. This research sees conflict resolution from Johan Galtung model theory that consist of peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding for the peace process analysis. We can see Sinn Fein role in the conflict resolution by using those theory as a political party that has a significant involvement in the peace process."

"Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk membahas peranan Inggris dalam perpecahan di Irlandia Utara tahun 1968-1972, dimana terlihat adanya keterlibatan Inggris dalam jadi Irlandia Utara dan Irlandia Pemisahan Irlandia ini menjadikan pemisahan Irlandia men Selatan pada tahun 1921. Irlandia Utara sejak tahun 1921-1972 didominasi oleh kelompok mayoritas Protestan yang tergabung dalam partai Unionis. Kemudian partai Unionis ini melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Katolik dalam perumahan, pekerjaan, politik dan persamaan hak. Dominasi kelompok mayoritas Protestan melalui partai Unionis ini terus berlangsung karena sejak itu Inggris tidak melibatkan diri dalam urusan domestik Irlandia Utara yang ketentuan-ketentuannya telah ditetapkan dalam Akta Pemerintahan Irlandia tahun 1920 (The Gorvernment of Ireland Act 1920). Di samping itu Inggris tidak melibatkan diri dalam urusan dalam negeri negeri Irlandia Utara tanpa di undang oleh parlemen Irlandia Utara di Stormont. masalah-masalah dalam negeri Irlandia Utara tidak akan Hal di atas sesuai dengan Dan didiskusikan di Westminster. konvensi yang telah disepakati bersama. Perlakuan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Katolik ini akhirnya membangkitkan gerakan hak-hak sipil yang dilaksanakan oleh kelompok minoritas Katolik pada tahun 1968. Karena menghadapi perlakuan kejam dari pasukan keamanan rejim Protestan Stormont akhirnya kelompok minoritas Katolik meminta perlindungan dari pasukan para militernya Irish Republican Army (IRA). Selanjutnya situasi di Irlandia Utara didukung dan didalangai oleh kelompok para militer dari kedua belah pihak. Hal ini meningkatkan ketidalcamanan di Irlandia Utara. Menghadapi kekerasan dan kekacauan ini akhirnya dengan permintaan rejim Stromont Inggris mengirimkan pasukannya pada tahun 1969. Dengan terus berlanjutnya aksi-aksi kekerasan dan terorisme memaksa pemerintah Inggris akhirnya melaksanakan pemerintahan langsung/direct rule dari London. Dan menyatakan kedaulatannya sesuai dengan Section 75 of Government of . Ireland Act 1920"

"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Kerja Lembaga Lokal dalam Penyelesaian Konflik Suku/Etnis yang dilakukan oleh LKKMD di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan dalam pengelolaan konflik baik itu mencegah maupun meredam jika terjadi konflik suku/etnis, yang dikelola secara kelembagaan lokal. Keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Dumai karena memberikan suasana yang kondusif, aman dan nyaman serta terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

---

The thesis discusses about mechanism action of local institutions in ethnic conflict resolution by LKKMD at Dumai city, Riau province. The result of this study indicate that the effectiveness in managing conflict occurs either prevent or reduce the case of ethnic conflict, managed by local institution. Its presence provides benefits to the community and the City of Dumai because it provides a conducive atmosphere, safe and comfortable as well as maintaining local values and culture in the community."

"Saat ini sedang terjadi konflik perebutan sumberdaya di kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango. Konflik berawal dari kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan alokasi pemanfaatan sumberdaya mineral berupa Kontrak Karya (KK) Generasi II tahun 1971 kepada PT. Tropic Endeavour Indonesia (TEI). Kemudian di perbaharui Kontrak Karya Generasi VII tahun 1998 kepada PT Gorontalo Mineral. Pada saat itu kawasan hutan masih berstatus Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Mengingat fungsi hutan Taman Nasional adalah kawasan yang menjadi penyangga ekosistem hutan seperti flora dan fauna yang endemik serta sebagai penyerap karbon. Seharusnya KK atau ijin eksplorasi tidak dikeluarkan oleh pemerintah pusat.Masalah yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh konflik terhadap kondisi bio-fisik lingkungan, kehidupan sosial, dan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar, peran oknum atau lembaga yang berperan dalam konflik tersebut, rumusan penyelesaian konflik antara masyarakat lokal dengan PT. Gorontalo Mineral pada kasus pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi terbatas, resolusi yang baik sehingga dapat diterima oleh pemerintah, masyarakat dan perusahaan, pemanfaatan ruang dan strategi pemberdayaan masyarakat lokal yang sebaiknya dilakukan di kawasan hutan produksi terbatas untuk mengurangi atau meredam konflik.Metode penelitian adalah deskriptif-kualitatif pendekatan studi kasus melalui pengamatan lapangan, penelaahan dokumen, wawancara, dan diskusi kelompok. Analisis sesuai tujuan untuk memahami sikap, prilaku, pandangan masyarakat secara perorangan maupun kelompok terhadap kondisi lingkungan.Hasil penelitian menunjukkan sejarah masuknya perusahaan tambang pada tahun 1971, lubang hasil eksplorasi digunakan masyarakat sebagai tambang liar sehingga menyebabkan konflik perebutan kawasan aktivitas sosial meningkat, tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat, kondisi biofisik hutan produksi terbatas terjadi kerusakan walaupun belum berpengaruh signifikan terhadap lingkungan sekitar.terbukti dengan tingginya laju erosi dan sedimentasi, pencemaran air di badan sungai. Untuk meminimalisir konflik ditawarkan beberapa solusi untuk mengakomodir semua kepentingan, dengan merubah kawasan hutan dan tampa merubah status kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat menggunakan model dari L. Sukardi tetapi belum memberikan hasil terhadap pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan sebab masyarakat masih lebih mengedepankan pendapatan ekonomi dibandingkan rehabilitasi kerusakan lingkungan.

---

To date, there has been a conflict in the forest resources of Bone Bolango. Conflict begins with central government issuing policies about the allocation of utilization of mineral resources in the form of Contract of Work (CoW) Generation II Year 1971 towards PT. Tropic Endeavour Indonesia (TEI). An updated Generation VII Contract of Work Year 1998 was subsequently issued for PT. Gorontalo Minerals. At the time, the forest was still considered as conservation area, also known as Taman NasionalBoganiNaniWartabone (TNBNW). Given the function of the National Park forest is a buffer area of forest ecosystems, such as the endemic flora and fauna as well as a carbon sink, KK or exploration permits should not be issued by the central government. The existing conflict continued until 2010, causing changes in some parts of the TNBNW.The problem studied in this research aims to explain the history of the entry of the company, the causes and consequences of conflict between the locals with PT. Gorontalo Minerals in case of utilization of limited production forest area, the effect of conflict on the condition of the bio-physical environment, social, and economic needs of the local communities, the role of individual or institution in the conflict, the formulation of conflict resolution between the local communities with PT. Gorontalo Minerals in the case of utilizing the limited production forest area, a good resolution that is acceptable to the government, the community and the company, space utilization and local community empowerment strategies that should be done in a limited production forest areas to reduce or mitigate conflicts.The method employed in this study is descriptive qualitative through case study approach, which includes field observations, document analysis, interviews, and group discussions. Analysis of the purpose to understand the attitudes, behavior, public opinion (individually or in groups) on environmental conditions is also carried out.The findings of this study reveal that the history of the entry of mining companies in 1971 hastriggered a number of issues. These are the escalation of conflict in the social activity areas,the increasing level of economic necessity of the locals, and the destruction of the biophysical condition of the forest (though the impact on the surroundings is still insignificant) as evidenced by the high rate of erosion and sedimentation, water pollution in the river banks. To minimize the conflict,thereare some solutions which can accommodate all interests, by changing the forest area without necessarily changing its status. Community empowerment is motivated by model of L. Sukardi, but it has not provided significant impact to the sustainable forest management because the locals still tends to emphasize economic returns compared to rehabilitation of environmental damage."

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang keterlibatan Federasi Rusia dalam Perang Sipil di Suriah. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penulis berupaya untuk memahami keterlibatan Federasi Rusia sebagai great power dalam menyelesaikan konflik Perang Sipil di Suriah melalui dokumen-dokumen hasil negosiasi Rusia bersama negara-negara yang terlibat di dalam konflik. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa Perang Sipil di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses negosiasi politik di bawah pengawasan PBB untuk mengembalikan stabilitas keamanan. Melalui keterlibatannya dalam Perang Sipil di Suriah, Rusia senantiasa memiliki intensi untuk mempertahankan diri dan kepentingannya dengan menjadi hegemoni dalam sistem internasional.

---

This study disdusses the background ot the involvement of the Russian Federation in Syrian Civil War. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method, the author seeks to understand the involvement of the Russian Federation as a great power in resolving the Civil War conflict in Syria through documents from the Russian negotiations with the countries involved in the conflict. These documents state that the Syrian Civil War can only be resolved through a process of political negotiations under the supervision of the United Nations to restore security stability. Through its involvement in the Civil War in Syria, Russia has the intention to defend itself and its interests by becoming a hegemony in the international system."

"Tesis ini mencoba menganalisis efektivitas penyelesaian konflik antara masyarakat Pasirwangi dan Perusahaan Chevron sebagai pemangku kepentingan perusahaan di Kawasan Darajat Garut Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif; sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, pengamatan terlibat, dan studi dokumen. Kasus yang diteliti adalah penyebab konflik antara masyarakat Pasirwangi dengan Perusahaan Chevron di Keeamatan Pasirwangi, dan penyelesaian konflik yang dilnkukan oleh Perusahaan Chevron, kepolisian, dan pemerintah daerah. Wawancara mendalam difokuskan pada !rum belakang konflik, pelaksanaan comunity development, reaksi masyarakat hubungan antara pemangku kepentingan, penyelesaian konflik. Pengamatan difokuskan pada aktivitas perusahaan Chevron, masyarakat Pasirwangi, Polres Garut dan Polsek Pasirwangi, serta pemerintah daerah dari tingkat desa sampai kabupaten. Dan pengamatan terlibat difokuskan pada gejala sosial untuk menemukan penyebab konflik dan cara terbaik menyelesaikan konflik. lnforman kunci ditentukan bukan berdasarkan hubungan pribadi atau kedekatan peneliti ini dengan mereka, melakukan berdasarkan gejala dan fungsi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa penyebab konflik bukan konsep comunity development yang telah dibuat Perusahaan Chevron, melainkan pelaksanaannya oleh Humas Chevron, adanya kerenggangan hubungan dan ketidakpedulian Perusahaan Chevron terhadap masyarakat dan tokoh internal yang beard di Kecamatan Pasirwangi, kurangnya kepedulian pemerinsah daerah Kabupaten Garut terbadap konflik, lemabnya deteksi dini dari Polres Garu dan ketiadaan sinergi dan integrasi antara pemangku kepentingan perusahaan dalam menyelesaikan konflik. Adapun cara terbaik menyelesaikan konflik adalah melakukan pembenahan da1am tataran

---

This lhesis attempts to analyse effectiveness of conflict resolution between Pasirwangi community with Chevron Company as the company stakeholders in Darajat Gam! area. The research is done by qualitative metllod, while data collection by using depth interview, observation, direct involved observation and document studies. The observed case are the causes of eonflict between community of Pasirwangi with Chevron Company in Pasirwangi Subreagent, and conflict resolution conducted by Chevron Company, the police, the local goverment. In depth interviews were focused on the conflict background, implementation community development, people's response, relationship between stakeholders, conflict resolution. Observation on focused on the Chevron Company, Pasirwangi Community, Polres Gam! and Polsek Pasirwangi, and the goverment village level up to regency. And the direct involvement observation was focused on the conflict causes and best method in resolving the conflict. Key interviewees were chosen not based on personal relation with the writter; but its was based on symptoms and facts related to the research subject. The research proved point that the causes of the conflict are not the community development concept drawn by Chevron Company, instead they are caused by the implementation by community relation of the company, gap in the relations and the preceived uncaring attitude by the Chevron Company toward the community and the informal leadars in the Pasirwangi Subreagent, lack of attention from the local goverment of Gam! Regency toward the conflict, weakness and early"