Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengungkapkan masalah sengketa tanah sekaligus posisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan Minangkabau, khususnya di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ini penting karena sejak lama masalah tanah sudah menjadi topik utama bagi masyarakat Minangkabau. Bahkan sejak sekitar tahun 1970-an sengketa tanah sudah menjadi perbincangan tersendiri dalam masyarakat. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan melemahnya keberadaan sistem sosial Minangkabau yang relatif demokratis, dan sebaliknya menguatnya intervensi negara dan pengaruh luar. Permasalahan ini berusaha dilihat dengan pendekatan sejarah yang multi dimensional, artinya penulis meminjam beberapa konsep ilmu sosial lain, terutama sosiologi dan antropologi. Kemudian juga diperhatikan saran dari penganut sejarah strukturis, bahwa permasalahan ini tidaklah bisa dilihat secara struktural semata, tetapi juga memperhatikan sejauh mana tindakan masyarakat telah menanggapi perubahan yang terjadi saat pengaruh luar begitu kuatnya. Apa pula umpamanya yang dilakukan pemimpin-pemimpin masyarakat bila sebuah sengketa terjadi serta penyelesaiannya dilangsungkan di pengadilan. Untuk mendapatkan jawaban ini penulis telah berusaha memadukan sumber-sumber primer dan sekunder baik lisan maupun tulisan. Sumber tertulis berupa laporan resmi pemerintah dan arsip-arsip pengadilan serta beberapa catatan dari Kantor Desa. Sumber lisan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa orang masyarakat desa, serta bincang-bincang lepas dengan masyarakat nagari. Dari penelitian itu disimpulkan bahwa ternyata sengketa tanah memang bukan hanya sekedar akibat dari rumitnya masalah adat sebagaimana yang sering dikemukakan, tetapi sudah berkembang sebagai akibat melemahnya ekonomi masyarakat, dan melemahnya daya sosial-politik. Tetapi itu bukan berarti masalah adat bisa dikesampingkan, melainkan akumulasi antara ekonomi dan sistem adat telah ikut mendorong terjadinya sengketa tanah dalam masyarakat."

"Tanah di dalam hukum adat Minangkabau merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat sebagai satu-kesatuan suku ataupun kaum. Tanah ulayat di dalam wilayah tersebut terdiri atas: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum, dan merupakan tanah milik bersama dari anggota kaum tersebut meskipun demikian anggota dari masyarakat hukum adat itu dapat memakai secara pribadi. Dalam arti, bahwa suatu keluarga untuk kepentingannya atau untuk kepentingan anggota keluarga matrilinealnya dapat menguasai tanah ulayat tersebut dengan hak pengelolaan yang disebut dengan istilah ganggam bauntuak.Dewasa ini, tanah ganggam bauntuak banyak yang telah didaftarkan. Alat bukti atas pendaftarannya adalah sertipikat Hak Milik. Hal ini berbeda dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dimana Pasal VI Ketentuan Konversi UUPA disebutkan bahwa ganggam bauntuak di konversi menjadi Hak Pakai. Dengan demikian terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara UUPA dengan kenyataan yang terjadi di Sumatera Barat. Permasalahannya adalah, mengapa hal ini dapat terjadi, dalam arti bahwa praktek yang terjadi dilapangan berbeda dengan hukum yang berlaku? Prosedur apakah yang harus ditempuh atau bagaimana caranya agar tanah ganggam bauntuak itu dapat dibuatkan sertipikat Hak Milik atas tanahnya dan bukannya Hak Pakai, dan konsekuensi hukum apakah yang kemudian timbul karenanya?"

"PEMBERDAYAAN PETANI GAMBIR (Studi Tentang Upaya PeningkatanKeberdayaan Petani Gambir Di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IXKabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat)Ix+5 BAB, 107 Hal, 41 Kepustakaan, 2 LampiranABSTRAKTesis ini meneliti tentang upaya pemberdayaan petani gambir di desa Muaro Paiti Kecamatan kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat. Pemberdayaan petani gambir dirasa penting karena gambir merupakan komoditi ekspor dari propinsi Sumatera Barat khususnya bagi Kabupaten Lima Puluh Kota. Desa.Muaro Paiti mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan tanaman ini karena sebagian besar dari penduduk bermata pencaharian sebagai petani ganibir dan masih banyak lahan yang dapat diolah untuk pengembangan usaha.. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, memahami kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan petani gambir. Kedua, mempelajari penerapan kebijakan peraberdayaan petani gambir. Dan ketiga, mempelajari kendala-kendala yang ditemui di lapangan dan upaya-upaya untuk menanganinya.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan menggunakan wawancara mendalam serta observasi di lapangan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program pemberdayaan ini telah melibatkan warga masyarakat khususnya petani gambir, dengan mengikutsertakan mereka dalam menentukan apa yang dibutuhkan, misalnya dalam menentukan apakah mereka membutuhkan peningkatan kesuburan tanah atau perluasan kebun gambir. Kemudian dalam proses pemberdayaan terlihat bahwa petugas belum memahami kebijakan serta fungsinya sebagai enabler dengan baik. Frekwensi petugas dalam proses pemberdayaan petani gambir terutama dalam kunjungan lapangan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang program peningkatan hasil perkebunan gambir, manfaat dan bagaimana penerapan dana bergulir, mendorong masyarakat untuk memahami dan mengatasi masalah dalam kelompoknya secara bersama, masih kurang. Dia secara berkala hanya mendatangi kebun-kebun gambir yang dekat dengan perkampungan, sedangkan kebun-kebun yang jauh dari perkampungan lepas dari pantauannya, sehingga hanya petani yang mempunyai kebun dekat dengan perkampungan saja yang mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampifan untuk mengelola perkebunan gambir. Pada pelaksanaan program pemberdayaan petani gambir khususnya bantuan dana bergulir kepada petani, untuk rehab.ilitasi kebun gambir melalui Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT)'sub sektor perkebunan, belum dapat terlaksana. Pengguliran dana belum terjadi, sehingga petani yang lain belum menikmati bantuan dana bergulir.Perbaikan yang perlu dilaksanakan untuk program pemberdayaan petani gambir dimasa mendatang adalah dengan meningkatkan iungsi petugas yang diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok petani gambir, memberikan fasilitas yang memadai kepada petugas agar dapat menjangkau wilayah tugasnya dengan frekwensi sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain itu dalam melaksanakan tugas diperlukan supervisi terhadap petugas dan pemantauan penerapan program oleh Dinas Perkebunan. Ke depan perlu dikembangkan teknik-teknik baru yang lebih efektif dalam pemasaran sosial program atau dalam penyampaian informasi dan penguasaan keterampilan kepada kelompok petani gambir."

"Pemasaran hasil menjadi kendala utama bagi petani kita. Posisi petani dalam rantai pemasaran sangat lemah, yang disebabkan oleh : 1) pangsa pasar petani relatif terbatas, 2) komoditas yang dihasilkan umumnya cepat rusak, 3) lokasi produksi yang relatif terpencil, 4) kurangnya informasi harga, kualitas dan kuantitas yang diinginkan oleh konsumen dan 5) kebijakan pemerintah masih jauh dari menguntungkan petani.Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dan meningkatkan nilai tambah petani dan produk agribisnis, serta meningkatkan kesejahteraan petani adalah mengembangkan lembaga-lembaga pemasaran seperti Sub Terminal Agribisnis (STA). Salah satunya adalah STA di Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapatan petani yang menggunakan STA dengan yang tidak menggunakan STA dan menganalisis pelaksanaan STA dalam memecahkan permasalahan pemasaran produk pertanian di Kota Payakumbuh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda dan deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa STA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani di Kota Payakumbuh, tetapi setelah dilakukan analisis regresi masing-masing untuk petani pengguna STA dan petani yang tidak menggunakan STA diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang lebih tinggi untuk petani yang menggunakan STA dibandingkan dengan petani yang tidak menggunakan STA. Dengan adanya pembangunan STA Baliak Mayang dan Koto Saiyo di Kota Payakumbuh telah mampu memecahkan permasalah pemasaran terutama komoditi hortikultura khususnya mentimun di Kota Payakumbuh sehingga pendapatan petani di Kota Payakumbuh dapat lebih meningkat.

---

Marketing of a major obstacle for our farmers. The position of farmers in the marketing chain is very weak, which is caused by: 1) farmer's market share is relatively limited, 2) the commodities produced are generally easily damaged, 3) production of a relatively remote location, 4) lack of information on price, quality and quantity desired by consumers and 5) government policies are still far from profitable farmers.Efforts that can be done to improve marketing efficiency and increase the added value of farmers and agribusiness products, and improving the welfare of farmers is to develop marketing institutions such as Agribusiness Sub Terminal (STA). One of them is in Payakumbuh. This study purposes to analyze the differences in the incomes of farmers who use that do not use STA by STA and analyze the implementation of the STA in solving problems of marketing agricultural products in Payakumbuh using a quantitative approach with multiple regression and descriptive qualitative.From the research we concluded that the STA does not significantly influence the farmer's income in Payakumbuh, but after each regression analysis for users of STA and peasant farmers who do not use STA result that there is a higher income for farmers who use the STA compared with farmers who do not use STA. With the development of STA Baliak Mayang and Koto Saiyo in Payakumbuh has been able to solve marketing problems, especially in horticulture, especially cucumber in Payakumbuh so that income of farmers in Payakumbuh can be increased."

"Pembangunan Kesehatan yang merupakan salah satu upaya penunjang Pembangunan Nasional, dibutuhkan tersedianya sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas, dengan desentralisasi memmberlkan wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan kesehatan daerahnya sesuai kemampuan, kondisi dan kebutuhan setempat, sehingga diharapkan mampu melakukan perencanaan kesehatan dan dapat memecahkan masalah kesehatannya sendiri, metode perencanaan dan penganggaran yang tepat akan dapat memberikan dampak pada perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan, oleh karena anggaran yang diserahkan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk block grant, dengan demikian kualitas perencanaan dan penganggaran kesehatan serta efektifitas advocacy mentadi sangat menentukan alokasi anggaran yang akan diperoleh dinas kesehatan, dimana akan menentukan pelaksanaan operasional program dalam kegiatan tahun berlalan.Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, secara struktur Organisasi baru berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dengan peningkatan eselonering, 4 (empat) Sub dinas, 1 Bagian yang salah satu Sub Dinasnya adalah Sub Dinas Bina Program. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi tentang Sistem Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 dengan mengkaji komponen Input, komponen Proses dan komponen Output.Dari hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004, telah dapat dilakukan dengan bottom up planning, hambatan yang timbul berkaitan dengan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan, antara lain kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga belum memadai, sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai, belum tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan, ketersediaan data yang masih kurang dan kevalidan datanya, masih rendahnya pemahaman tentang metode perencanaan, pelaksanaan langkah - langkah perencanaan belum optimal. Dengan keterbatasan yang ada dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, maka perlu ditingkatkan kernampuan melakukan advocacy terhadap penentu kebijakan dalam kaitannya menentukan pembiayaan kesehatan.Proses dokumen perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 belum sesuai yang diharapkan karena belum didukung oleh data yang akurat dan valid dan dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Proposal Proyek Health Workforce and Services (HWS) dan Rencana Strategi Kesehatan Kota Payakumbuh yang disyahkan serta merupakan dokumen penting dalam melakukan kegiatan evaluasi dan acuan selama melakukan kegiatan pembangunan kesehatan di Kota Payakumbuh yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehata n.Saran yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yaitu penempatkan sumberdaya manusia yang tepat dengan posisinya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya dengan mempertimbangkan profesionalisme, diperlukan visi organisasi yang menjadi komitrnen bersama oleh seluruh staf dan penguatan kepemimpinan di semua jenjang administrasi

---

Analysis on Health Planning and Budgeting Development System in Payakumbuh City Health Office year 2004Health development is one pillar of national development and necessitates the availability of strong, independent, and high quality human resources. Decentralization has given the districts/cities rights to self determine their own health development priorities according to their capacities, conditions, and needs. Thus it is expected that districts/cities are able to do their own planning and budgeting and solving their problems. Planning and budgeting method will have significant impact on the resulted plan and budget, and in a situation where budget and fund are provided by central government in form of block grant, quality of planning and budgeting along with effective advocacy will determine funding allocation for health sector to be received by health office. This, in turn, will strongly influence the operational of the program.

Payakumbuh City is one of city in West Sumatera Province, and structurally the organization of this city has just been running for around one year with increasing numbers of echelon in the government organization. This study aimed to obtain information on health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 by analyzing input, process, and output components.

The study shows that health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 has employed bottom up planning method, with constraints including insufficiency of human resources in term of quantity and quality,

lack of computational, transportation, and communication facilities, no specific budget for planning development, lack of valid relevant data, low understanding of planning method, and suboptimal implementation of planning steps. With those limitations, it is necessary to improve the ability to provide better advocacy to the policy maker in order to get sufficient allocation for health development.

The documentation process of health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 was not fully appropriate as expected due to lack of accurate and valid data. The produced document was Working Unit Budget Document (DASK), Health Workforce and Services (HWS) Project Proposal and Payakumbuh City Health Development Strategic Plan which have been legalized and are important as to provide guidance in evaluation and to be referred during implementation of health development in Payakumbuh City by Health Office.

It is suggested to Payakumbuh City Health Office to place appropriate human resources in accordance to education background by considering professionalism. There is also a need to set organization vision to be committed by all staff and to strengthen leadership in all administrative level."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Proses Pelatihan Pengembangan Disain Bordir, Songket dan Lilik Songkok di Kota Payakumbuh. Juga dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelatihan yang terdiri atas faktor penghambat dan pendorong.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan dan studi kepustakaan. Pemilihan inforrnan dilakukan secara purposive sampling terhadap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh, Kasubdin Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh, Panitia Penyelenggara, Instruktur dan Peserta Pelatihan dengan jumlah total informan 15 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengaitkan proses pelatihan dengan kerangka teori tentang pemberdayaan, industri kecil dan pelatihan.Pada tahap need assesment yang dilibatkan adalah para pengusaha/pengrajin sebagai sumber data dan informasi, serta Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perindag&Naker sebagai pihak penyelenggara. dari pertemuan tersebut terungkap bahwa permasalahan yang dialami sebagian besar mereka adalah kurangnya keterampilan dan kemampuan mereka dalam menghasilkan produk dengan disain yang lebih kreatif. Berdasarkan hal ini maka diambil suatu kesimpulan bersama bahwa langkah yang paling tepat membantu mereka adalah dengan memberikan pelatihan.Tahap perencanaan pelatihan dilakukan oleh staf Subdin Perindustrian Dinas Perindag&Naker. Dalam perencanaan ditetapkan tujuan pelatihan, jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang, kriteria calon peserta yaitu mereka yang sebelumnya sudah bergerak di bidang bordir, songket dan lilik songkok dan mempunyai pengrajin sekitar 4-5 orang.Instruktur diambil dari luar Dinas Perindag & Naker sebanyak 2 prang, dan waktu pelaksanaan pelatihan yaitu dari tanggal 6 s/d 15 Oktober 2003. Pada tahap pelaksanaan pelatihan yang diperhatikan adalah peserta pelatihan, instruktur pelatihan, waktu pelatihan, materi pelatihan dan metoda pelatihan. Instruktur pelatihan didatangkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat sebanyak 2 (dua) orang.Waktu pelaksanaan pelatihan adalah dari tanggal 6 s/d 15 Oktober 2003 bertempat di Wisma Sari II Kelurahan Kubu Gadang Kota Payakumbuh. Materi pelatihan diberikan dalam berbentuk teori/teknik dan praktek. Agar peserta Iebih memahami teori-teori yang disampaikan, instruktur memberikan modul yang berisi tentang materi-materi tersebut. Untuk alat-alat tulis dan bahan-bahan untuk praktek seperti dasar kain, benang, jarum, gunting dan alat-alat menjahit Iainnya disediakan oleh panitia. Sedangkan untuk mesin jahit dibawa oleh masing-masing peserta.Metode penyajian pelatihannya adalah dengan memberikan materi dalam bentuk teori/teknik yang dipresentasikan di kelas oleh instruktur dan diikuti dengan praktek dengan durasi waktu yang Iebih banyak. Tahap penilalan kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan lembar questionare. Sebagal evaluasi lanjutan Sekitar 2 (dua) bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan yaitu tanggal 13 s/d 29 Desember 2003, Dinas Perindag&Naker mengadakan Lomba Disain Sulaman dan Bordir yang diikuti oleh seluruh peserta pelatihan, pengrajin/pengusaha/penjahit, PKK, organisasi wanita dan masyarakat umum. Dalam proses pelatihan dari tahap awal sampai tahap akhir terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan pelatihan. Faktor penghambatnya: pertama terbatasnya tenaga teknis di Dinas Perindag&Naker yang siap terjun ke lapangan yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan, hal ini menjadi kendala pada saat dilakukannya Tahap Needs assessment. Kedua Lamanya waktu pelaksanaan pelatihan dirasakan masih kurang, kendala ini dirasakan terjadi pada tahap pelaksanaan pelatihan. Ketiga Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung, kendala ini mempengaruhi pada tahap pelaksanaan pelatihan. Keempat Materi pelatihan yang kurang lengkap dalam mendukung pencapaian tujuan pelatihan. Faktor ini muncul pada saat pelaksanaan pelatihan.Sedangkan faktor pendorong dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah pertama latar belakang kemampuan dasar peserta dalam hat menjahit sudah merata, sehingga tidak ada peserta yang kesuiitan dalam menerima materi yang diajarkan dimana hal ini memperlancar jalannya pelatihan. Faktor ini menjadi pendorong pada Tahap Pelaksanaan Pelatihan. Kedua kecakapan dan kemampuan instruktur yang memadai sehingga beliau dapat memberikan seluruh materi pelatihan yang telah disusun kepada peserta, bisa menjelaskan teknik dan memberikan teori dengan baik dan jelas sehingga mudah diterima dan ditangkap maksudnya oleh para peserta pelatihan. Faktor ini menjadi pendorong pada Tahap Pelaksanaan Pelatihan.Merujuk pada faktor penghambat di atas, dikemukakan saran yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang yaitu: kepada Dinas Perindag&Naker mengirimkan stafnya untuk mengikuti diktat manajemen pelatihan dan peningkatan wawasan melalui studi banding, menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pengadaan sarana dan prasarana pelatihan, perencanaan yang telah disusun dibahas lagi oleh pihak kedua untuk melihat kekurangan perencanaan, menambah materi tentang kewirausahaan dan mendatangkan instruktur dari pengusaha/pengrajin sukses dari daerah lain di Sumatera Barat seperti Silungkang dan Pandal Sikek: kepada peserta pelatihan bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah."

"Walaupun kegiatan perladangan berpindah di larang oleh pemerintah, masyarakat pedesaan masih saja tetap melakukannya dari tahun ke tahun sehingga menarik untuk di kaji faktor sosial ekonomi apakah yang mempengaruhi petani melakukan kegiatan perladangan berpindah sekaligus juga untuk mengetahui keragaan pola usahatani dan pendapatan petani pada kegiatan perladangan berpindah....."

"Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah meningkatkan pendapatan perkapita dan mensejahterakan masyarakat. Sumber daya perairan merupakan salah satu sumber daya alam potensial hendaknya dimanfaatkan secara luas dan efisien. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi perikanan dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi (protein hewani) dan meningkatkan pendapatan adalah melalui budidaya ikan. Budidaya ikan dalam keramba jaring apung di Indonesia khususnya Kabupaten Agam semakin berkembang baik air tawar maupun dilaut. Datangnya krisis ekonomi yang melanda Negara Republik Indonesia khususnya di Kelurahan Siguhung, masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mencari alternatif usaha lain. Salah satu bentuk usaha perikanan yang berkembang di kelurahan Siguhung adalah budidaya keramba jaring apung. Meskipun keluarga petani ikan keramba jaring apung di Kelurahan Siguhung Kecamatan Lubuk Basung mampu bertahan terhadap terjadinya krisis ekonomi dan moneter, namun ini tidak berarti bahwa mereka telah dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang baik. Karena itu sangat menarik dan penting pula untuk mengkaji sejauh mana tingkat kesejahteraan dan seberapa besar pendapatan rumah tangga petani keramba jaring apung Berta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani tersebut. Latar belakang dan pertanyaan tersebut mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk : (a). mengetahui tingkat pendapatan rumah tangga petani keramba jaring apung di Kelurahan Siguhung dan terhadap total pendapatan keluarga, (b). mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga petani keramba jaring apung serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan keluarga petani keramba jaring apung tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan data kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memberikan deskriptif/gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan pendapatan keluarga petani budidaya keramba jaring apung. Sedangkan data kuantitatif yang dilakukan digunakan untuk analisis pendapatan usaha, analisis pengeluaran rumah tangga, analisis pendapatan rumah tangga dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besarnya pendapatan rumah tangga petani keramba jaring apung. Analisis Uji Khi Kuadrat (X2) dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan dan kesejahteraan, sedangkan untuk uji t dan R2 dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga petani budidaya keramba jaring apung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha budidaya keramba jaring apung memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga petani dengan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 748.187,50 per bulan atau sebesar Rp. 8.978.250,00 per tahun (68,78%) dari total pendapatan keluarga. Hasil uji khi kuadrat (X2) yang dilakukan terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan kesejahteraan keluarga petani keramba jaring apung. Dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha budidaya keramba jaring apung menguntungkan dan layak untuk terus dilakukan. Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani budidaya keramba jaring apung di Kelurahan Siguhung 57,50% termasuk tingkat kesejahteraan tinggi dan 42,50% termasuk tingkat kesejahteraan sedang. Dari hasil analisis uji statistik t, dapat diketahui bahwa variabel umur(Xl), pendidikan(x3 , pengalaman kerja (X3) tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pendapatan rumah tangga petani. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan rumah tangga adalah jumlah anggota rumah tangga usia praduktif (X4) dan jumlah jaring keramba apung (X5). Berdasarkan uji statistik F, semua variabel yaitu umur (X 1), pendidikan (X2), pengalaman kerja (X3), jumlah anggata keluarga (X4) dan jumlah jaringan keramba (X5) secara serentak berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga."