Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang Lingkup dan Cara Penelitian: Kemungkinan kekeliruan diagnosis dapat terjadi pada metode deteksi mutasi yang tergantung pada PCR. Pengalaman terdahulu yang menunjukkan adanya kekeliruan diagnosis homosigot pada kasus thalassemia-B, serta berdasar data spektrum mutasi di Indonesia bahwa (a) terdapat delesi besar dengan frekuensi cukup tinggi serta (b) mutasi-mutasi yang letaknya berdekatan satu sama lain, memungkinkan kekeliruan diagnosis thalassemia homosigot cukup tinggi. Untuk mengetahui seberapa sering terjadi kekeliruan diagnosis molekul dan faktor yang sering menyebabkan kekeliruan tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan evaluasi ulang hasil analisis DNA pasien dengan mutasi homosigot serta keluarganya. Terhadap sampel DNA pasien tersebut dianalisis kesesuaian antara jenis mutasinya dengan manifestasi klinis dan analisis pedigre. Pada penelitian ini diterapkan cara yang sederhana yaitu teknik PCR-RFLP (Pramoonjago et al., 1999). Untuk menelusuri alur yang belum teridentifikasi mutasinya dilakukan sekuensing, PCR rnultipleks dan analisis polimorfisme DNA.Hasil dan Kesimpulan: Didapatkan 30 penderita thalassemia-P homosigot; 17 penderita adalah homosigot pasti (56,6%), 8 penderita adalah homosiogot palsu (26,6%), dan 5 penderita tidak konklusif. 8 penderita tersebut pada awalnya terdeteksi homosigot TVS1-nt5, HbE (Cd26, GAG>AAG), HbMalay (CdI9, AAC>AGC); pada akhirnya dapat dipastikan heterosigot ganda IVS1-nt5lHbLeporeBas,o,,, HbE/Cd26 (GAG>TAG), HbEldel.Filipino (4 sampel), HbMalayl Cd26 (GAG>TAG), HbMalayldelesi besar. Dui hasil ini diketahui bahwa frekuensi kekeliruan diagnosis molekul cukup tinggi (>25%). Delesi besar merupakan penyebab tersering kekeliruan diagnosis (20%).Penyebab lain adalah mutasi berbeda pada nukleotida yang sama (3,3%) dan mutasi terjadi pada situs primer yang digunakan untuk amplifikasi (3,3%). Kekeliruan diagnosis ini terjadi bukan spesifik untuk teknik PCR-RFLP, tetapi dapat terjadi pada metode deteksi mutasi yang umum lainnya."

"The demand for meat in South Kalimantan increases in line with the increasing of population,income and people awareness on the role of animal protein for health....."

"Masalah tata letak fasilitas, khususnya dengan luas yang tidak sama (UAFLP), merupakan salah satu masalah yang dipelajari dalam combinatorial optimization dan telah menerima banyak perhatian peneliti. Penelitian ini akan fokus dan mengembangkan suatu metode berdasarkan pada Flexible Bay Structure, salah satu model representasi yang umum digunakan dalam UAFLP. Metode ini akan memenuhi kendala-kendala yang muncul, langkah demi langkah, sepanjang proses pembentukan hasil akhir. Tujuannya untuk mengurangi solusi yang tidak feasible, sehingga akan mengurangi kompleksitas solusi yang mungkin. Pengujian dilakukan menggunakan masalah-masalah yang telah diketahui secara umum dan telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pencarian solusi terbaik akan dibantu dengan algoritma Simulated Annealing. Sebagian besar hasil dari penelitian ini mendekati hasil terbaik yang diketahui dan hanya satu masalah yang berhasil diperbaiki.

---

Facility layout problem with unequal area (UAFLP) is one of the best-studied problems in combinatorial optimization and has received many researchers? attentions. This paper will focus and develop a method based on the Flexible Bay Structure, one of the common UAFLP model representations, which will satisfy the constraints that occur step by step in the construction process. It will reduce the non-feasible solutions that occur, thus reducing the complexity of possible solution. This method is tested using well-known problems using simulated annealing in exploring solution. Some results obtained are close with the bestknown and with one problem solved."

"ABSTRAKHak paten merupakan bagian dari pada Hak Kekayaan Intelektual, secara umum pengertian HKI yaitu sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektuaI manusia, dimana sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Perlindungan Paten diberikan untuk perlindungan dalam bidang teknologi termasuk teknologi produk farrnasi atau obat. Hak monopoli dari yang dimiliki pemegang paten mengakibatkan obat menjadi mahal sehingga banyak kalangan masyarakat tidak mampu membelinya pada hal obat tersebut sangat diperlukan, maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, yaitu misalnya pembatasan berbpa adanya pengambilalihan oleh Negara.Kebutuhan terhadap kebijakan tentang PeIaksanaan Paten Oleh Pemerintah sangat mendesak sehubungan dengan penyakit menular HIVIAIDS yang perkembangannya dari tahun ke tahun sedemikian cepat, tingginya angka korban yang meninggal akibat penyakit HIV/AIDS serta semakin meningkatnya jumlah penderita HIVIAIDS, hal ini perlu pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasinya.Dengan adanya campur tangan Pemerintah dengan melaksanakan Paten obat antiretroviral (lamivudin dengan Nomor Paten ID 0 002 473 dan Nevirapin dengan Nomor Paten ID 0 001 338), mama harga that dapat ditekan menjadi Iebih murah bahkan diberikan dengan gratis kepada penderita HIVIAIDS, sehingga semakin banyak penderita HIVIAIDS yang dapat menggunakan obat tersebut, namun kenyataannya masih banyak penderita HIVIAIDS yang belum memanfaatkan atau menggunakan obat anti retroviral tersebut.Permasalahannya adalah sebagai berikut : "Kendala-kendala apakah yang dihadapi penderita HIVIAIDS dalam memperoleh obat-obat anti retroviral 7', khusunya that anti retroviral yang dilindunggi paten, dan paten tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah.Berdasarkan basil riset bahwa hambatan penderita HIVIAIDS terhadap akses that anti retroviral adalah dalam pelayanan kesehatan dan disebabkan juga oleh penderita HIVIAIDS sendiri yang belum bersedia untuk menggunakan obat anti retroviral karena berbagai pertimbangan.

---

ABSTRACT

Rights of health of patient HIV/AIDS constraints faced by the patient HIV/AIDS in obtaining drugs of anti retroviral as exploitation of patent by Government. Patent right represent the part of intellectual equity, in general congeniality intellectual property rights that is as rights for properties of arising out or born because intellectual ability of human being, where as part of good and chattel law (law of properties). Patent protection given for the protection of in the field of technology of is inclusive of technology of product of pharmacy or drug. Monopolistic rights from owned by the patent holder result the drug become costly so that a lot of society circle unable to buy it though the drug matter very needed, hence its owner in principle is free go to any length as according to its, and give the content desired own at its contractual terms. Only in growth here in after that freedom experience of the change, that is for example demarcation in the form of existence of take over by State.

Requirement to policy about exploitation of patent by imperative Government referring to contagion HIV/AIDS which its growth from year to year in such a way quickly, height of victim number dying effect of disease HIV/AIDS and also progressively the increasing of amount of patient HIV/AIDS, this matter is governmental need immediately bring an action against to overcome it.

With the existence of Governmental interference by exploitation patent medicine the antiretroviral (lamivudin with the number of patent id 0 002 473 and nevirapin with the number of patent id 0 001 338), hence drug price can be depressed to become cheaper is even given free of charge to patient HIV/AIDS, so that more and more patient HIV/AIDS which can use the drug, but in reality still a lot of patient HIV/AIDS which not yet exploited or use the drug of anti retroviral. Its problems shall be as follows: "Constraints whether/what faced by the patient HIVIAIDS in obtaining drugs of anti retroviral?", especially medicine anti retroviral which protected by patent, and Exploitation of Patent By Government.

Pursuant to result research into that resistance of patient HIVIAIDS to accessing drug antiretroviral in health service and caused also patient HIVIAIDS by self which not yet have the kindness to use the drug of anti retroviral because various consideration."

"Pada saat ini perkembangan telekomunikasi mengarah kepada konsep NGN, dimana semua proses pemanggilan akan berbasis IP. Oleh karenanya layanan yang sudah ada berbasis sirkuit switch akan diintegrasikan dengan layanan berbasis paket switch. Solusi untuk menggabungkan dua platform yang berbeda ini adalah dengan menggunakan Electronic Number Mapping atau ENUM.Sampai dengan saat ini ENUM masih dalam tahap pengembangan, maka akan timbul beberapa kendala pada saat akan diimplementasikan di Indonesia. Beberapa kendala yang mungkin timbul adalah belum adanya peraturan baku mengenai penyelenggraan ENUM, penentuan waktu untuk uji coba, pemilihan model arsitektur Tier2 yang tepat, format dan alokasi nomor untuk free-phone services, financial dan system security. Tesis ini disusun untuk rnencari solusi atau usulan dalam mengatasi kendala yang terjadi dengan cara melakukan konsultasi, studi literature dan melakukan benchmarking.Dari hasil analisis didapat beberapa solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi, diantaranya adalah usulan mengenai pembuatan peraturan ENUM, model Tier2 yang tepat, untuk free Phone number services diperlukan dua server tambahan DNS-based, menggunakan prinsip self-financing untuk masalah financial, dan solusi teknis untuk kendala system security.Formulasi strategi yang ditawarkan adalah mengenai pembuatan regulasi ENUM, proses autentikasi dan regislrasi untuk pelanggan ENUM yang tepat dan beberapa pengaturan teknis mengenai ENUM.

---

Nowadays, the development of technology is direct to the NGN concept, where the calling process will be based on IP. Therefore, the existence services which base on circuit switch will integrate with packet switch. The solution to consolidate those different platforms is Electronic Number Mapping or ENUM.

At the present time ENUM is still in the development phase, accordingly some problems will appear when EN UM is implementing in Indonesia. The problems are: there is no standard policy regarding the ENUM implementation, determine the right time to conduct testing, how to select tiers architecture model appropriately, format and number allocation for free-phone services, financial and system security. The aim of this thesis is to find out the solution in order to mitigate the problems through consultation, literature study and benchmarking.

From the analysis results some solutions to minimize the problems, which are: suggestions concerning the creation of ENUM policy, the appropriate Tiers2 model, use two additional servers based on DNS for free phone numbers, the use self-financing principle, and use technique solution regarding the system security problem.

The proposed strategic formulation are regarding to ENUM regulation, authentification process and proper registration of ENUM subscriber and also ENUM techniques policies."

"ABSTRAKPenelitian dimaksud untuk mengetahui penerapan pengaturan hukum pelaksanaan Parate Eksekusi objek Hak Tanggungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan kendala-kendala yang dihadapi bank dalam pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan Parate EsekusiPenelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta. Penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan sekunder dan tahap penelitian lapangan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber dan dari kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu tanpa menggunakan statistik dan matematika. Diharapkan penjelasan melalui uraian kalimat tersebut dapat dimengerti, dipahami dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Hasil penelitian ini: Pertama Penerapan pengaturan parate eksekusi sudah mulai ada perubahan yakni dapat dilaksanakan, sebelumnya kewenangan PUPN (sekarang KPKNL -Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang-) sering tumpang tindih dengan kewenangan pengadilan, banyak kasus sita yang saling tindih terhadap suatu barang pada waktu yang bersamaan, padahal sesuai dengan prinsip, tidak boleh diletakan sita atas sita terhadap suatu barang dalam waktu bersamaan Dalam menyelesaikan debitur yang wanprestasi, Parate eksekusi yang dilakukan baru terhadap debitur yang diyakini tidak akan melakukan bantahan atau gugatan, dan biasanya nilai piutangnya relatif tidak besar. Kedua, Pasal 6 UUHT tentang pelasanaan Parate Eksekusi tidak konsisten dengan penjelasannya, dari sisi pelaksanaannya dilaksanakan melalui pelelangan umum tetapi juga diatur proses parate eksekusi harus menggunakan ketentuan pasal 224 HIR, kemudian mengenai pengaturan parate eksekusi, disatu sisi parate eksekusi diberikan oleh undang-undang melalui pasal 6 UUHT, di sisi yang lain parate eksekusi harus diperjanjikan dahulu. Ketiga, Kendala yang dihadapi kreditur dalam pelaksanaan Parate Eksekusi adalah adanya gugatan dan bantahan dari debitur sehingga kreditur dalam pelaksanaan parate eksekusi akan terhambat, dan memilih melaksanakan titel eksekutorial sejak awal daripada ketika sedang melakukan proses parate eksekusi harus berurusan lagi dengan pengadilan akibat gugatan atau bantahan dari pihak debitur atau pihak yang lain.

---

ABSTRACTThe research ¡s meant to find out how ¡s the implementation of legal stipulation in the enforcement of Paratc Execution over the object of Mortgage Right in Indonesia based on Law No. 4 of the Year 1996 regarding Mortgage Right over Land together with Goods related to Land and obstacles encountered by banks in the execution of public sale (auction) over the object o f Mortgage Right based on Parate Execution.This research uses normative juridical research methodology, which is, method of research referring to legal norms contained in statutory regulations by identifying and qualifying facts. This research is conducted in 2 (two) stages, which are, documentary research stage to obtain primary and secondary data and field research stage. Data collection technique being used is by means o f interview with resource persons and from literature. Data analysis is conducted in qualitative manner which is without using statistic and mathematic. It is expccted that explanation by means of such sentences arc scientifically understandable, comprehendible and accountable.The results o f this research are: First, Implementation o f parate execution stipulation has already started to experience a change which is it can be carried out, previously, the authorities of State Receivables Affairs Committee [PUPN] (presently KPKNL - State Assets and Public Sale (Auction) Service Office) were often overlapped with the authorities o f the courts, many cases of confiscation overlap one another against certain goods at the same time, whereas according to the principle, may not be placed any confiscation on other confiscation over certain goods at the same time. In settling the case o f defaulting debtor, Parate execution is only applied to debtor who is believed that he will not assert any protestation or claim, and usually the amount of the receivables is not relatively significant. Second, Article 6 o f the Mortgage Right Law regarding the implementation of Parate Execution is not consistent with its elucidation, from the point of view of its implementation, it is conducted by means o f public sale (auction), however, it is also stipulated that parate execution process must use the provision of article 224 of HIR, and then, regarding the stipulation o f parate execution, on one side, parate execution is conferred by law through article 6 o f the Mortgage Right Law, on the other side, parate execution must first be agreed upon. Third, Obstacles encountered by creditor in the implementation o f Parate Execution are: the presence of claims and protestations from the debtor, therefore, the creditor in the implementation o f parate execution is always impeded; and to choose of carrying out executorial title from the beginning instead o f having a condition in which while in the middle of parate execution process, the creditor must once again deals with the court due to the claim or protestation from the debtor or the other party."

"Latar Belakang: Kelahiran preterm merupakan penyebab tertinggi kematian neonatal. Indonesia menduduki posisi tertinggi di ASEAN dan kelima di dunia untuk kelahiran preterm. Rumusan masalah: Belum adanya model prediksi kelahiran preterm yang memperlihatkan prediktor yang berguna untuk mengembangkan program pencegahan. Tujuan: Menemukan model prediksi kelahiran preterm berbasis machine learning untuk deteksi dini kelahiran preterm di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi case control dengan menggunakan data rekam medis Rumah Sakit (RS) di Palembang yaitu RS YK Madira, RSMH, RS Bunda, RS Ar Rasyid, RS Muhammadiyah, dan RS Bhayangkara tahun 2019 dengan jumlah sampel 1758 responden yang terdiri dari 879 preterm dan 879 aterm. Faktor risiko yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari Systematic Literature Review yang terdiri dari faktor sosiodemografi (10 variabel), faktor perilaku/gaya hidup (5 variabel), faktor maternal/kondisi ibu sebelum kehamilan (8 variabel), faktor kehamilan/obstetri ginekologi (21 variabel), faktor biologis (3 variabel), faktor pelayanan kesehatan (2 variabel) dan faktor janin (4 variabel). Pemodelan dilakukan dengan menggunakan machine learning dengan menggunakan algoritme decision tree, K-Nearest Neighbour (KNN), naïve bayes, logistic regression, Support Vector Machine (SVM) dan neural network (CNN1D, multilayer perceptron dan backpropagation). Hasil: Ditemukan 21 variabel penelitian dari 53 variabel yang dibutuhkan, dan menemukan 6 variabel yang menjadi prediktor utama kelahiran preterm di antaranya pre-eklamsia, perdarahan dalam kehamilan, riwayat ketuban pecah dini, jarak antar dua kehamilan, paritas, dan anemia. Pada penelitian ini ditemukan algoritme terbaik yaitu decision tree dengan nilai akurasi 95% untuk training dan 96% untuk testing dan telah dibuat prototype berupa aplikasi berbasis web untuk deteksi dini di FKTP. Kesimpulan: Ditemukan research novelty yaitu diperoleh model prediksi kelahiran preterm, dimana model ini potensial untuk digunakan di FKTP sebagai upaya deteksi dini. Model prediksi ini akan mendeteksi ibu hamil akan berisiko preterm atau tidak berisiko. Apabila diketahui ibu berisiko kelahiran preterm, maka ibu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan di RS, agar tidak terjadi keterlambatan penanganan yang menyebabkan kematian ibu maupun bayi. Dibandingkan tidak ada model prediksi, maka risiko kelahiran preterm tidak dapat dicegah, sehingga keterlambatan penanganan akan terjadi.

---

Background: Preterm birth is the highest cause of neonatal death. Indonesia occupies the highest position in ASEAN and fifth in the world for preterm births. Formulation of the problem: There is no predictive model of preterm birth that provides a useful predictor for developing prevention programs. Objective: To find prediction model of preterm birth based on machine learning for early detection of preterm birth in First Level Health Facilities (FKTP). Methods: This study uses a case control study design using medical record data at the Hospital (RS) in Palembang that isYK Madira Hospital, RSMH, Bunda Hospital, Ar Rasyid Hospital, Muhammadiyah Hospital, and Bhayangkara Hospital in 2019 with a total sample of 1758 respondents consisting of 879 preterm and 879 term. The risk factors used in this study were obtained from a Systematic Literature Review consisting of: sociodemographic factors (10 variables), behavioral/lifestyle factors (5 variables), maternal factors/mother's condition before pregnancy (8 variables), pregnancy/gynecological factors (21 variables), biological factors (3 variables), health service factors (2 variables) and fetal factors (4 variables). The modeling is done using machine learning using decision tree algorithms, K-Nearest Neighbor (KNN), nave Bayes, logistic regression, Support Vector Machine (SVM) and neural networks (CNN1D, multilayer perceptron and backpropagation). Results: Found 21 research variables from 53 variables were needed, and found 6 variables that were the main predictors of preterm birth including pre-eclampsia, bleeding in pregnancy, history of premature rupture of membranes, distance between two pregnancies, parity, and anemia. In this study, the best algorithm was found, namely decision tree with an accuracy value of 95% for training and 96% for testing and a prototype was made in the form of a web-based application for early detection in FKTP. Conclusion: It was found that the research novelty obtained a predictive model of preterm birth, which is the main cause of AKN, where this model has the potential to be used in FKTP as an early detection effort. This predictive model will detect pregnant women will be at risk of preterm or not at risk. If it is known that the mother is at risk of preterm birth, the mother is recommended to do an examination at the hospital, so that there is no delay in handling that causes the death of both mother and baby. Compared to no predictive model, the risk of preterm birth cannot be prevented, so that delays in treatment will occur."

"Penyakit Tuberkulosis di Indonesia merupakan salah satu dari 10 besar penyebab kematian dan agen infeksi utama. Penyebaran penyakit TB dapat dicegah dengan memberikan tes TB dini untuk individu dengan indikasi penyakit TB, seperti individu dari negara dengan kasus TB tinggi, orang yang tinggal atau bekerja di lingkungan berisiko tinggi, petugas kesehatan yang merawat pasien dengan risiko tinggi. Penyakit TBC dapat diketahui dengan TB Skin Test (TST) dan TB Blood Test. Kegagalan pengobatan terjadi ketika seorang individu gagal untuk pulih dari pengobatan lini pertama yang diberikan kepada individu TB aktif. Pada skripsi ini disusun model matematika dengan membagi total populasi  menjadi enam kompartemen berdasarkan status kesehatannya. Digunakan data pertambahan kasus TB Indonesia per-triwulan tahun 2017-2021 serta beberapa metode seperti pembentukan Basic Reproduction Number (R0) menggunakan metode NGM, menentukan dan analisis titik bebas penyakit dan endemik dengan pendekatan Van den Driessche, Castillo-Chavez dan Song, serta kajian analitik dengan analisis elastisitas dan sensitivitas serta simulasi autonomous.

---

Tuberculosis in Indonesia is one of the top 10 causes of death and a major infectious agent. The spread of TB disease can be prevented by providing early TB testing for individuals with indications of TB disease, such as individuals from countries with high TB cases, people living or working in high-risk environments, health workers who care for high-risk patients. TB disease can be identified by means of the TB Skin Test (TST) and the TB Blood Test. Treatment failure occurs when an individual fails to recover from the first-line treatment given to an individual with active TB. In this thesis is constructed a mathematical model by dividing the total population into six compartments based on their health status. The use of data on the increase in Indonesia TB cases per quartely 2017-2021 as well as several methods such as the formation of R0 or Basic Reproduction Number using the NGM or Next Generation Matrix method, determine and analyze disease and endemic points with the Van den Driessche approach, Castillo-Chavez and Song, as well as analytical studies with elasticity and sensitivity analysis as well as autonomous simulation."