Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Agung merupakan keputusan yang dilakukan di tengah pangaruh berbagai faktor yang melingkupinya. Masyarakat Sumber Agung tinggal di pinggir kawasan hutan dan memanfaatkan lahan kawasan hutan. Praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan meliputi kegiatan berladang, tumpangsari, kebun monokultur dan kebun campuran. Dalam kenyataan, bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan tersebut telah menimbulkan kerusakan hutan karena banyak aspek yang telah memberikan pengaruh terhadap pilihan bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan tersebut.Kajian ini menjelaskan hubungan interaktif antara bentuk-bentuk praktek pemanfaatan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga, pasar, pengetahuan lokal dan penerapan kebijakan pembangunan. Bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan merupakan keputusan yang dilakukan di tengah situasi dan kondisi sosial yang melingkupinya. Untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dan mengungkap pertimbangan yang mendasarinya maka kajian ini mengacu kepaga kerangka teori pengambilan keputusan. Penelitian lapangan dilakukan sejak bulan Oktober 1998 - Oktober 1999. Penelitian dilakukan di kampung Sumber Agung, sebuah kampung berbatasan dengan kawasan hutan yang dihuni masyarakat yang sumber penghidupannya berasal dari pemanfaatan sumberdaya dan kawasan hutan gunung Betung.Kajian ini mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Agung merupakan keputusan dalam menghadapi berbagai faktor yang saling berkaitan terutama upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, ketersediaan pasar dan kepastian harga, pengalaman dan pengetahuan masyarakat lokal dan penerapan kebijakan pembangunan. Pada setiap praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan, pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga selalu menjadi pertimbangan masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai pilihan tanaman pada semua bentuk praktik pemanfaatan lahan yang selalu dipertimbangan untuk dapat memenuhi kebutuban pangan dan uang tunai dalam jangka pendek dan sebagai investasi jangka panjang. Pertimbangan ekonomi dalam pilihan tanaman tahunan selalu diintegrasikan dengan ketersediaan pasar dan harga jual. Pengetahuan teknis budidaya tanaman dan kemampuan memahami kesesuaian agroklimat dengan pilihan tanaman selalu dikembangkan dalam proses belajar dari pengalaman di lingkungan sekitarnya. Tidak konsistennya penerapan kebijakan pembangunan, di satu sisi telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan praktik pemanfaatan lahan hutan. Tetapi di sisi lain telah menimbulkan suasana yang tidak nyaman bagi masyarakat dan telah mengabaikan kemampuan dan pengalaman masyarakat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan."

"Tesis ini membahas proses pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di kawasan industri Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi. Perhatian utama dari penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya kriminalitas dan kerugian. Permasalahan yang dihadapi kawasan Lippo Cikarang saat ini adalah pengelolaan sekuriti fisik yang telah dilaksanakan belum dapat menekan kasus-kasus kriminalitas dan kejadian sehingga berdampak pada kerugian (loss) perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa efektivitas penerapan manajemen sekuriti fisik dalam pengamanan Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis manajerial yang bersifat deskriptif analitis. Beberapa informan dipilih secara purposif, diantaranya dari kawasan Lippo Cikarang, Polsek Cikarang Selatan, dan beberapa pengusaha dan penghui kawasan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumen, dan triangulasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis kualitatif. Pada akhir penelitian, disimpulkan bahwa manajemen sekuriti fisik di kawasan Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi belum optimal dilaksanakan. Hasil Penelitian menyarankan bahwa pihak Kawasan Lippo Cikarang perlu melakukan beberapa perbaikan terhadap struktur organisasi departemen sekuriti, melakukan evaluasi secara berkala terhadap Standard Operating Procedure (SOP), perbaikan terhadap penjabaran tugas agar tidak terjadi konflik kesatuan perintah, penambahan jumlah personil sekuriti dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan stakeholder lain khususnya aparat penegak hukum dalam hal ini Polsek Cikarang Selatan.

---

This Thesis discusses about process implementation of the physical security management in Lippo Cikarang Industrial Area. The main concern of this research is the increasing incidents of crime and loss to prevent crime and loss. The problem which was faced by Lippo Cikarang industrial area today is the ineffectiveness of security management to reduce the incidents of crimes and loss to the corporates. Therefore, the purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of the implementation of the physical security management of Lippo Cikarang industrial area.

This Thesis uses the juridical management approach with descriptive analysis. Some informants were selected purposively, including from the Lippo Cikarang Region, South Cikarang Police Sector, some of businessmen and occupants from the Region. Data collecion uses the techniques of interviews, observation, document study and triangulation. Data analysis techniques used in this research is qualitative analysis.

The results of the study conclude that the physical securty management of Lippo Cikarang industrial area has not been optimally implemented. The Research results suggest that the Lippo Cikarang Region management needs to improve the applied implementation of the physical security management. It cover improvement to security department organisational structure, conduct periodic evaluations of Standard Operating Procedure, re-establish unity of command to avoid conflicts, strengthen the number of security personnel and enhance the coorporative relationship among the stakeholders especially with local law enforcement."

"Studi tentang pola adaptasi dan strategi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri merupakan salah satu studi dalam kajian sosiologi industri. Studi ini menjadi menarik untuk ditelaah berkenaan dengan perkembangan industri di Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir sebagai salah satu sektor utama dalam pembangunan, di antaranya adalah kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Beberapa kajian masih lebih memfokuskan meneliti pola hubungan industri dan masyarakat, tanggung jawab sosial industri terhadap lingkungan sekitar, dan hubungan internal industri, tetapi kajian mengenai bagaimanakah pola adaptasi dan strategi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri dan implikasi kebijakan pemberdayaan masyarakat masih perlu dikaji secara mendalam.Penelitian ini melihat bagaimana pola adaptasi dan strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan (Dusun Sempu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi) di sekitar kawasan Industri Cikarang-Jababeka. Kajian ini menjadi sangat menarik untuk diteliti dengan karakteristik yang memerlukan pendekatan yang khusus dalam membuat kerangka analisa penelitian. Analisa pola adaptasi menggunakan teori perubahan sosial, strategi adaptasi, tipe adaptasi dan pola adaptasi serta analisis SWOT dan strategi pemberdayaan masyarakat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang dimulai melalui pemetaan sosial (social mapping) dengan langkah pengumpulan data, observasi dan studi pustaka. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan memilih informan kunci (key informan) berdasarkan kategori informan yang dibangun, yang terdiri atas bekas keluarga pemilik lahan luas, bekas keluarga pemilik lahan sempit dan bekas kuli tani/lio serta masyarakat pendatang. Hal ini berkaitan erat dengan pola kepemilikan tanah dan kondisi setelah pembebasan lahan industri yang berimbas terhadap strategi adaptasi masyarakat, tipe adaptasi dan pola yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan industri.Perubahan sosial yang terjadi di lokasi penelitian tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan kawasan Industri (khususnya Kawasan industri Cikarang-Jababeka). Dampak industri terhadap masyarakat desa di antaranya adalah semakin menipisnya lahan dan perubahan struktur ekonomi, yang mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat tersebut sehingga termarginalisasi. Masyarakat kemudian memilih strategi adaptasi untuk dapat bertahan di lingkungannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kategori bekas keluarga pemilik lahan luas, keluarga pemilik lahan sempit dan keluarga pekerja tani/lio dan masyarakat pendatang memiliki strategi adaptasi dan pola adaptasi yang khas. Strategi yang dilakukan meliputi: (a) masyarakat desa mengandalkan bentuk-bentuk usaha swadaya (self help) yang bersifat subsisten absolut; (b) beralih ke sektor non-pertanian dan batubata (Non-farm-subsisten); (c) mengandalkan bantuan dari luar; (d) memasuki pola ekonomi industri, dan mengikuti perilaku ekonomi industri di antaranya bergerak di bidang home-industry (industry group) dan (e) masyarakat desa yang tetap bertahan dengan pola ekonomi lama (pertanian dan batubata) dan mencari usaha lain yang bersifat komersial (komersial relatif). Di sisi lain, sebagian masyarakat pendatang ada yang bersifat subsisten, di sisi lain ada pula yang bersifat komersial dengan ikatan kedaerahan yang tinggi. Berdasarkan strategi dan pola adaptasi yang berkembang, maka dikaji berdasarkan analisis SWOT sebagai dasar strategi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri.Berdasarkan tipologi tersebut, kemudian dirancang strategi perencanaan pembangunan sosial yang sesuai dengan pola adaptasi masyarakat sekitar kawasan industri. Oleh sebab itu, strategi perencanaan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan komunitas sekitarnya. Dengan demikian, melalui program-program pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan kehadiran industri di suatu daerah justru tidak memarjinalkan masyarakat, tetapi dapat berkembang bersama-sama dengan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, perlu juga ditunjang dengan berbagai kebijakan dan program-program baik dari pemerintah daerah maupun pihak pengelola kawasan industri."

"[ABSTRAKPM2,5 dapat masuk ke alveoli dan menjadi pemicu terjadinya inflamasi sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara spasial hubungan antara konsentrasi PM2,5 udara dalam rumah dengan penurunan fungsi paru pada ibu rumah tangga sekitar industri Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tahun 2015. Desain penelitian cross sectional modifikasi geographical epidemiology pada 125 ibu rumah tangga berusia 20-45 tahun yang akan diperiksa fungsi parunyamenggunakan spirometri serta 125 sampel PM2,5 udara dalam rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 58,4% ibu rumah tangga yang mengalami penurunan fungsi paru. Hasil analisis multivariat dapat disimpulkan bahwa ibu rumah tangga berusia 20-45 tahun yang tinggal di rumah dengan konsentrasi PM2,5 tidak memenuhi syarat berisiko 2,4 kali lebih besar mengalami penurunan fungsi paru dibandingkan ibu rumah tangga yang tinggal di dalam rumah dengankonsentrasi PM2,5 memenuhi syarat setelah dikontrol variabel ventilasi dan pajanan asap rokok. Analisis spasial menunjukkan RW 5 dan RW 8 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat merupakan wilayah RW dengan zona prioritas untuk dilakukan intervensi kesehatan.

---

ABSTRACTFine particles more dangerous because they penetrate more deeply into the lung and may reach the alveolar region and reduce lung function. The aim of this study was to analys spatially association between indoor fine particles and lung function levels among housewife around steel industry. A cross sectional design study combine with geographical epidemiology of 125 houses that the unit analysis were 125 housewives from 20 to 45 years. The results showed that there were 58,4% housewives had decline lung function. Multivariate analysis concluded that housewives aged 20-45 years with indoor fine particles (PM2,5) inadequate 2.4 times risk higher to reduced lung function than adequate indoor fine particles after controlled by ventilation and tobacco smoke exposure. Spatial analysis concluded that RW 5 and RW 8 Sukadanau, West Cikarang were in priority zone with very high risk area.;Fine particles more dangerous because they penetrate more deeply into the lungand may reach the alveolar region and reduce lung function. The aim of this studywas to analys spatially association between indoor fine particles and lung functionlevels among housewife around steel industry. A cross sectional design studycombine with geographical epidemiology of 125 houses that the unit analysiswere 125 housewives from 20 to 45 years. The results showed that there were58,4% housewives had decline lung function. Multivariate analysis concluded thathousewives aged 20-45 years with indoor fine particles (PM2,5) inadequate 2.4times risk higher to reduced lung function than adequate indoor fine particles aftercontrolled by ventilation and tobacco smoke exposure. Spatial analysis concludedthat RW 5 and RW 8 Sukadanau, West Cikarang were in priority zone with veryhigh risk area.;Fine particles more dangerous because they penetrate more deeply into the lungand may reach the alveolar region and reduce lung function. The aim of this studywas to analys spatially association between indoor fine particles and lung functionlevels among housewife around steel industry. A cross sectional design studycombine with geographical epidemiology of 125 houses that the unit analysiswere 125 housewives from 20 to 45 years. The results showed that there were58,4% housewives had decline lung function. Multivariate analysis concluded thathousewives aged 20-45 years with indoor fine particles (PM2,5) inadequate 2.4times risk higher to reduced lung function than adequate indoor fine particles aftercontrolled by ventilation and tobacco smoke exposure. Spatial analysis concludedthat RW 5 and RW 8 Sukadanau, West Cikarang were in priority zone with veryhigh risk area.;Fine particles more dangerous because they penetrate more deeply into the lungand may reach the alveolar region and reduce lung function. The aim of this studywas to analys spatially association between indoor fine particles and lung functionlevels among housewife around steel industry. A cross sectional design studycombine with geographical epidemiology of 125 houses that the unit analysiswere 125 housewives from 20 to 45 years. The results showed that there were58,4% housewives had decline lung function. Multivariate analysis concluded thathousewives aged 20-45 years with indoor fine particles (PM2,5) inadequate 2.4times risk higher to reduced lung function than adequate indoor fine particles aftercontrolled by ventilation and tobacco smoke exposure. Spatial analysis concludedthat RW 5 and RW 8 Sukadanau, West Cikarang were in priority zone with veryhigh risk area., Fine particles more dangerous because they penetrate more deeply into the lungand may reach the alveolar region and reduce lung function. The aim of this studywas to analys spatially association between indoor fine particles and lung functionlevels among housewife around steel industry. A cross sectional design studycombine with geographical epidemiology of 125 houses that the unit analysiswere 125 housewives from 20 to 45 years. The results showed that there were58,4% housewives had decline lung function. Multivariate analysis concluded thathousewives aged 20-45 years with indoor fine particles (PM2,5) inadequate 2.4times risk higher to reduced lung function than adequate indoor fine particles aftercontrolled by ventilation and tobacco smoke exposure. Spatial analysis concludedthat RW 5 and RW 8 Sukadanau, West Cikarang were in priority zone with veryhigh risk area.]"

"Aktivitas pembukaan dan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh warga komuniti lokal atau penduduk yang berdiam di dalam dan sekitar hutan tidak selalu berakhir pada terjadinya deforestasi. Orang Krui yang bermukim di belahan barat pegunungan Bukit Barisan, Provinsi Lampung, adalah para aktor yang mampu membangun keselarasan fungsi ekonomis dari hutan dengan fungsi ekologis, bahkan juga fungsi sosial dan kultur al. Mereka bukanlah para peramu atau perambah hutan, melainkan para aktor yang secara sadar membuka dan menanami petak demi petak hutan alam dengan berbagai tanaman produktif; tapi yang secara sadar Pula menempatkan sistem wanatani repong damor sebagai fase final dalam pengelolaan lahan hutan. Apa yang menyebabkan sebagian dari mereka mempertahankan pengelolaan lahan dengan sistem repong damor sementara sebagian yang lain pemah mengkonversinya ?Kajian ini berusaha menjelaskan bagaimana petani Krui mengambil keputusan dalam menentukan pengelolaan lahan hutan dan mengungkapkan insentif-insentif yang mendasari keputusan mereka dalam pengelolaan lahan hutan. Penelitian lapangan yang menjadi acuan bagi penulisan tesis ini difokuskan di dua desa di daerah pesisir Krui Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung selama 4 bulan (Juli aid Nopember 1995). Dengan menggunakan pendekatan prosesual dan kombinasi beberapa metode konvensional dalam antropologi, kajian ini kemudian sampai pada kesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani Krui dalam hat mempertahankan atau mengkonversi sistem repong domar didasari oleh paling sedikit empat macam insentif. Keempat macam insentif tersebut adalah insentif ekonomis, ekologis, sosial dan kultural. Keberlarijutan pengelolaan lahan hutan dengan sistem wanatani repong damor akan ditentukan oleh keseimbangan peran keempat insentiftersebut dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani Krui."

"Tesis ini merupakan laporan hasil kajian tentang peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ditinjau dalam perspektif ketahanan nasional. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan dengan studi kasus di Kabupaten Bekasi, penelitian ini mencoba mengeksplorasi sejauh mana peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di samping itu, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dari peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Dan terakhir penelitian ini juga ingin mengkaji peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dalam perspektif ketahanan nasional.Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi : (1) peran serta masyarakat Kabupaten Bekasi dalam penataan ruang (mulai tahap perencanan tata ruang, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang) masih sangat terbatas; hal itu disebabkan oleh kekurangpahaman (yang pada akhirnya menyebabkan ketidak pedulian) masyarakat, disamping karena kurangnya kamauan aparat pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan pemberdayaan; (2) ada kekuatan (strengs) dan peluang (opportunity) yang berpotensi dapat lebih mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, diantaranya: berkembangnya kesadaran berdemokrasi, dan munculnya berbagai LSM (kekuatan), serta berkembangnya freedom of expression - termasuk kebebasan pers, digulirkannya kebijakan otonomi daerah, dan munculnya isu global tentang pentingnya HAM dan peran serta masyarakat; (3) namun ada juga kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) yang menghambat peran serta masyarakat dalam penataan kegiatan ruang, yaitu antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata ruang, terbatasnya LSM yang mempunyai perhatian (concern) terhadap masalah tata ruang, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi tentang tata ruang, dan kelemahan masyarakat dalam beroganisasi (weakness), serta peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai, produk tata ruang yang sangat teknis dan ilmiah sehingga sulit dimengerti dan dipahami oleh masyarakat luas, dan lemahnya sistem informasi dan pengelolaan sumber daya aparat (threats) ; dan (4) dilihat dari perspektif politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang mencerminkan sekaligus memperkuat ketahanan nasional."

"ABSTRAKInpres Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek, menjadikan Kota Tangerang selain melayani kebutuhan penduduknya juga melayani kebutuhan pendudukJakarta. Pesatnya arus migrasi, meningkatnya pembangunan kawasan industri, perumahan, perdagangan telah mendorong Kota Tangerang sebagai ibu kota Kabupaten Tangerang -- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 -- menjadi Kota Administratif, dan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1993 menjadi Kotamadya Tangerang. Setahun setelah menjadi Kotamadya Tangerang atau tahun 1994, pertumbuhan penduduknya telah mencapai 8,27 persen yang didominasi oleh migrasi dan pertumbuhan ekonominya mencapai 9,3 persen. Tingginya migrasi yang berasal dari orang-orang yang bekerja dan mencari pekerjaan serta penghuni perumahan sebagai limpahan dari Jakarta karena terbatas dan mahalnya lahan di Jakarta.Pesatnya pembangunan industri dan perumahan menyebabkan tingginya perubahan fungsi lahan yang dulunya sebagian besar lahan pertanian, berubah menjadi lahan yang terbangun untuk perumahan dan industri. Aktivitas industri dan kegiatan domestik kalau tidak terkendali akan menimbulkan pencemaran terhadap fingkungan. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk melihat keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan hidup dalam hal ini keterkaitan antara pertambahan penduduk, aktivitas penduduk, dan perubahan lahan sebagai masukan bagi perencanaan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.Penelitian dilakukan di Kotamadya Tangerang yang bertujuan untuk mempelajari secara kuantitatif pengaruh pertambahan penduduk, kepadatan penduduk, dan jumlah rumah tangga terhadap perubahan fungsi lahan menjadi lahan terbangun untuk perumahan dan industri.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Analisis data dilakukan secara diskriptif yang memberikan gambaran keterkaitan pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, jumlah rumah tangga dengan laju perubahan fungsi lahan. Korelasi antara jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah rumah tangga, dengan luas lahan perumahan serta luas lahan perumahan ditambah Iuas lahan industri untuk tahun 1992, tahun 1995 dan signifikansi di antara variabel-varibel yang berkorelasi. Variabel bebas dalam penelitian adalah jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan jumlah rumah tangga di Kotamadya Tangerang tahun 1992 dan tahun 1995. Variabel terikatnya adalah luas lahan perumahan dan luas lahan perumahan ditambah Iuas lahan industri untuk tahun 1992 dan tahun 1995.Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa:1. Pertumbuhan penduduk di Kotamadya Tangerang selama kurun waktu 1992-1995 meningkat dari 1.083.071 jiwa menjadi 1.464.738 jiwa atau naik rata-rata 11,36 persen per tahun yang didominasi oleh migrasi. Keriaikan tertinggi pada Kecamatan Cileduk 14,91 persen per tahun, Kecamatan Cipondoh 12,82 persen per tahun, Kecamatan Jatiuwung 11.86 persen per tahun, dan Kecamatan Tangerang 10,62 persen per tahun; sedangkan Kecamatan Batuceper dan Kecamatan Benda relatif rendah, yaitu masing-masing 7,20 persen per tahun dan 5,32 persen per tahun. Perbedaan kenaikan pertumbuhan penduduk pada masing-masing kecamatan ini disebabkan karena pengaruh peruntukan wilayah dan pengembangan kegiatan yang berlangsung pada masing-masing kecamatan.2. Antara tahun 1992-1995 rata-rata pertambahan penduduk Kecamatan Cipondoh lebih tinggi (12,82) persen per tahun dibandingkan dengan Kecamatan Jatiuwung (11,86) persen per tahun. Tetapi pertambahan rumah tangganya lebih tinggi Kecamatan Jatiuwung (12,41) persen per tahun dibandingkan dengan Kecamatan Cipondoh (10,89 persen) per tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa tingginya migrasi di Kecamatan Cipondoh yang berasal dari para pekerja industri yang masih belum berkeluarga dan indekost pada rumah penduduk setempat, karena letak Kecamatan Cipondoh_yang strategis dan ekonomis.3. Proporsi tenaga kerja dari jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 1990 dan tahun 1993 hampir sama, yaitu 63,48 persen dan 63,60 persen. Pada kelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun lebih banyak tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki, karena pada kelompok umur 15-19 tahun tenaga kerja perempuan 56,44 pada tahun 1990 dan 56,58 persen pada tahun 1993. Begitu juga untuk kelompok umur 20-24 tahun tenaga kerja perempuan pada tahun 1990 sebanyak 51,22 persen dan tahun 1993 sebanyak 51,17 persen. Banyaknya tenaga kerja perempuan ini karena tidak terlepas dari jenis industri yang dikembangkan, seperti garmen dan sepatu yang banyak menarik minat tenaga kerja wanita.4. Pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh laju kenaikan PDRB, dilihat dari cara penghitungan atas dasar harga konstan dan harga berlaku, maka pada tahun 1992-1993 terjadi peningkatan yang cukup tajam dari seluruh sektor ekonomi, kecuali pertanian. Sektor listrik, gas, dan air meningkat paling tajam pertumbuhannya yang mencapai 4,96 persen. Indikator ini menunjukkan banyaknya permintaan karena pertumbuhan sektor lainnya, seperti sektor industri, konstruksi, sewa rumah, perbankan, perdagangan, dan restoran.5. Kalau pengembangan perumahan dikaitkan peruntukan masing-masing kecamatan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kotamadya Tangerang, maka telah dikembangkan perumahan pada beberapa kecamatan yang tidak diperuntukkan untuk pengembangan perumahan, seperti Kecamatan Benda dan Kecamatan Tangerang. Untuk lahan terbangun untuk industri yang tidak sesuai dengan RTRW Kotamadya Tangerang adalah pada Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Tangerang, dan Kecamatan Benda.6. Dari hasil perhitungan di antara variabel yang berkorelasi menunjukkan bahwa pengaruh pertambahan penduduk terhadap perluasan lahan pada tahun 1992 positif dan kuat sekali yang ditunjukkan angka 0,91. Tahun 1995 hanya 0,48 berarti penga.ruh ini tidak sekuat pada tahun 1992, karena lebih kepada pengisian perumahan yang telah terbangun dari memperluas kawasan untuk pembangunan perumahan baru; atau dengan kata lain pertambahan penduduk yang cukpp tinggi sampai tahun 1992 telahmendorong para developer untuk investasi pada pembangunan perumahan.7. Penghitungan terhadap hubungan kepadatan penduduk dengan luas lahan untuk perumahan, lebih kuat pada tahun 1992 (0,59) dari tahun 1995 yang hanya (0,16). Hal ini terjadi karena pada tahun 1995 kurangnya pembangunan perumahan baru, juga kepadatan pada Kecamatan Tangerang diikuti perluasan pembangunan perumahan lebih ke atas, karena banyaknya terbangun rumah dan toko.8. Hubungan antara jumlah rumah tangga dengan luas lahan terbangun untuk perumahan menurut penghitungan, pada tahun 1992 adalah (0,94) dan pada tahun 1995 (0,48). Pengaruh ini sangat kuat yang disebabkan karena urutannya per kecamatan sama antara pertambahan jumlah rumah tangga dan luas lahan terbangun untuk perumahan pada tahun 1995, yaitu tertinggi pada Kecamatan Cileduk, Kecamatan Jatiuwung, dan Kecamatan Cipondoh.9. Hubungan antara pertambahan penduduk dengan perluasan lahan terbangun untuk perumahan dan industri pada tahun 1992 adalah 0,75 dan pada tahun 1995 adalah 0,54. Hubungan antara kepadatan penduduk dengan perluasan lahan terbangun untuk perumahan dan industri pada tahun 1992 adalah 0,45 dan pada tahun 1995 adalah 0,23.10. Hubungan antara pertambahan rumah tangga dengan luas lahan terbangun untuk perumahan dan industri pada tahun 1992 adalah 0,79 dan pada tahun 1995 adalah 0,62. indikator ini menunjukkan bahwa pada tahun 1992 pertambahan penduduk dan kepadatan penduduk memperluas lahan terbangun untuk perumahan, pada tahun 1995 pertambahan penduduk masih memperluas lahan perumahan dan industri, begitu juga kepadatan penduduk pada tahun yang sama. Kepadatan penduduk pada tahun 1995 pengaruhnya tidak sekuat pada tahun 1992 untuk perumahan dan industri karena kepadatan penduduk tertinggi pada Kecamatan Cileduk, sedangkan pada Kecamatan Cileduk tidak terbangun industri. Kuatnya pengaruh pertambahan rumah tangga terhadap perluasan lahan terbangun untuk perumahan dan industri karena dimungkinkan dengan tingginya pertambahan rumah tangga pada Kecamatan Jatiuwung. Kecamatan Jatiuwung Iahannya terluas terbangun untuk industri dan terbangun untuk perumahan terluas kedua setelah Kecamatan Cipondoh.11. Menurut Indeks Kendali dari variabel-variabel yang berkorelasi tersebut, signifikansi akan terjadi pada pertambahan penduduk tahun 1992 dengan luas lahan perumahan tahun 1992, pertambahan penduduk tahun 1992 dengan luas lahan perumahan ditambah luas lahan industri tahun 1992, dan pertambahan penduduk 1995 dengan luas lahan perumahan ditambah luas lahan industri.12. Kalau pertambahan penduduk Kotamadya Tangerang masih tetap sebesar 11,36 persen pertahun dan kenaikan jumlah rumah tangga sebesar 6,38 persen per tahun, maka pada tahun 2000 jumlah penduduk Kotamadya Tangerang sebesar 2.555.649 jiwa dan jumlah rumah tangga sebesar 469.021. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kotamadya Tangerang akan mencapai 4.514.457 jiwa dan jumlah rumah tangga sebesar 782.609.13. Mengacu kepada Petunjuk Praktis Pembuatan Rumah Sehat dari Departemen Pekerjaan Umum, yaitu setiap jiwa memerlukan luas lantai minimal 9 m2, maka pada tahun 2000 penduduk Kotamadya Tangerang memerlukan minimal 230.008,41 hektar lantai perumahan dan pada tahun 2005 memerlukan 406.301,13 hektar lantai rumah. Ini berarti pada tahun 2000 iahan di Kotamadya Tangerang hanya dapat menampung kebutuhan 67,94 persen dari jumlah kebutuhan penduduknya dan pada tahun 2005 hanya dapat menampung 38,46 persen dari jumlah kebutuhan penduduknya. Oleh sebab itu diperlukan kebijaksanaan secara terpadu untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, terutama yang berasal dari migrasi. Kebijaksanaan pembangunan industri agar lebih selektif terbatas kepada industri tinggi atau asembling yang sedikit tenaga kerja karena hanya memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu. Kebijaksanaan pembangunan perumahan untuk tidak memperluas secara horizontal tetapi juga vertikal atau pembangunan rumah susun.

---

ABSTRAK

Population Dynamics Analysis On Land Functional Conversion In Tangerang Municipality, West JavaPresidential Decree (Inpres) Number 13, 1976 on Developing Jabotabek region, to point out the City of Tangerang not only to serve the necessity of its people but also to serve the necessity of the Jakarta's people. Growing migration, enhancing the development of industrial estate, residential are, and trading, have led to the city of Tangerang to be a capital of the Tangerang Regency. After that, the Governmental Regulation (PP) Number 50, 1981 stated Tangerang as Administrative City, and Undang-Undang Nomor 20, 1993 declared .the Tangerang as a Kotamadya (municipality) Tangerang. One year after that, the growth of population was 8,27 percent, dominated by migration and economic growth achieved 9,3 percent. The high rate of migration is caused by working people and job seekers and new resident from Jakarta. The new resident is moving in to Tangerang due to the expensiveness and limited of Jakarta's land.

Increasing industrial development and residential area lead to the land conversion from agriculture activities. The uncontrolled of those activities would cause the environmental pollution. Therefore, to avoid the environmental pollution, the interwined between development and environmental in term of interelated among population growth, population activities, and land conversion are needed as an input for planning in achieving sustainable development and environmentally sound development.

Research was carried out in Tangerang Municipality that intends to develop the quantitative study of the impact of population growth, population density, and household number on the land conversion for residential area and industry.

Survey methods is carried out in this study. Data analysis is done as a descriptive that shows the interrelated of population growth, population density, number of household, with the rate of land conversion. This study also looks at the correlation among the number of population, population density, number of household with the area of residential and the industrial estate area associated with the area of residential in 1992 and 1995. The significancy test is also carried out among the correlation variables. The independent variables are population number, population density, and household number at the Tangerang municipality in the year 1992 and 1995. The dependent variables are residential area and residential area associated with industrial estate area in the year 1992 and 1995.

The conclusions of this research are :

1. The growth of population from 1992 to 1995 increased from 1,083,071 to 1,464,738 or raised by 11.36 percent per year, dominated by migration. The highest rate of population was 14.91 percent per year at Kecamatan Ciledug, 12.82 percent at Kecamatan Cipondoh, 11.86 percent at Kecamatan Jatiwungu, and 10.62 percent at Kecamatan Tangerang; while Kecamatan Batuceper and Benda was relatively lower, respectively 7.20 percent and 5.32 percent per year. The discrepancy of population growth among those kecarnatan is caused by the impact of land use and the kind of development activities.

2. Between 1992-1995 average population growth at Kecamatan Cipondoh was (12.82%) higher than Kecamatan Jatiwung (11.8%) per year. While the growth of household, Kecamatan Jatiwung (12.41°/o) was higher than Kecamatan Cipondoh (10.89%) per year. This indicator points out that the migration is quite high at Kecamatan Cipondoh due to the position of Cipondoh is quite strategic and close to the industrial area.

3. The proportion of labor force in 1990 and 1993 is almost similar that is 63.48 percent and 63.60 percent. Female labor is predominantly compare to male labour for the age group between 15-19 and 20-24. The age group between 15-19, the female labor was 56.44 percent in 1990 and 56.44 percent in 1993. For the age group between 20-24, female labor achieved 51.22 percent in 1990 and 51.17 percent in 1993. This phenomena appears because the kind of industries in Tangerang more need female labor rather than male labor.

4. Based on the constant price and the current price, the economic growth is significantly increasing from 1992-1993, particularly for electricity, gas and water sector that achieved 4,96 percent, except agricultural sector. This phenomena shows that increasing demand due to growing other sectors such as industry, construction, home rental, banking, trade, and restaurant.

5. There are several evidence that residential development at Kecamatan Benda and Kecamatan Tangerang does not fulfill the regional development plan of the municipality of Tangerang. In addition, the industrial development at Kecamatan Cipondoh, Tangerang and Benda are also not suitable with Tangerang's regional development plan.

6. The correlation between population growth and land conversion growth is quite significant (0.91) in 1992. Yet, in 1995 the correlation variable was only 0.48. It pointed out that population growth since 1992 did not cause the extending land conversion anymore, but they only moved in to the provided dwellings.

7. The correlation between population density and increasing land conversion for housing was stronger (0.59) in 1992 compare to 0.16 in 1995. It occurred due to the development of housing that has more than one storey.

8. The similar phenomena occurred on the correlation between the household number and land conversion for housing. The coefficient correlation was 0.94 in 1992 and 0.48 in 1995. This impact is very significant due to the rank per kecamatan is similar to additional the number of household and land conversion are for housing in 1995, that is Kecamatan Cileduk, Kecamatan Jatiwung, and Kecamatan Cipondoh.

9. The correlation between population growth and-increasing land conversion for housing and industry in 1992 was 0.75 and in 1995 was 0.54. The correlation between population density and enhancing and conversion for housing and industry in 1992 was 0.45 and in 1995 was 0.23.

10. The correlation between household growth and increasing land conversion for housing and industry in 1992 was 0.79 and in 1995 was 0.62. This indicator reflects that in 1992 population growth and population density increase land conversion for housing, in 1995 population growth and population density were still to extend land conversion for housing and industry as well as population density in the same year. The impact of population density was not significant in 1995 compare to in 1992 to housing and industry, because at Kecamatan Ciledug was not developed as unindustrial area. The significancy of the impact of additional household number on extending land conversion for housing is caused by the high rate of additional household at Kecamatan Jatiwung. The biggest industrial development and the second biggest industrial development are situated at Kecamatan_Jatiwung.

11. According to 10 Kendall index, the significant will happen between population growth variable and housing area in 1992, population growth and the total housing and industrial area in 1992, and also population growth and the total housing and industrial area in 1995.

12. If the population growth of Tangerang municipality is still 11.36 percent per year, household growth is 6.38 percent per year, so in the year 2000, the population will achieve 2,555,649 and the number of household will be 469,021. In the year 2005, the population will achieve 4,514,457 and the household will be 782,609.

13. Based on Petunjuk Praktis Pembuatan Rumah Sehat (the Simple Guidance for Building Health Housing) from Public Work Department, every people needs space minimum 9 m2, so in the year 2000, the people of Tangerang would need minimum 230,008.41 ha housing space and then in 2005 would need 406,301.13 ha. Its mean that in 2000 the provided land in the municipality of Tangerang could only to fulfill 67.94 percent demand and in 2005 could only fulfill 38.36 percent demand. Therefore, the comprehensive policies should be made and developed in order to be able to control and manage the population growth, particularly migration. The industrial development policies should be more selective in choosing and determining the kind of industries that emphasis more on high tech industry or clean industry and only need the skillful labors. in addition, housing development policies should not developed horizontally but should developed cheaper apartment etc.

Number of References : 41 (1981-1996)"

" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor risiko Konsentrasi SO2 dan PM2,5 terhadap penurunan kapasitas fungsi paru penduduk sekitar KIMA. Jenis penelitian ini adalah Observasional dengan menggunakan pendekatan Studi kasus kelola. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang bermukim dengan radius 100-250 dan sebanyak 16 orang yang bermukin dengan radius 300-500 m dari PT. KIMA. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan uji Odd Rasio. Hasil penelitian diperoleh bahwa umur merupakan faktor risiko terhadap penurunan kapasitas fungsi paru dengan (OR=38), IMT bukan faktor risiko terhadap penurunan kapasitas fungsi paru (OR=0,16), lama tingal faktor risiko terhadap penurunan kapasitas fungsi paru (OR=1,37), Rokok merupakan faktor risiko terhadap penurunan kapasitas fungsi paru (OR=14,25), konsentrasi PM2,5 dan SO2 merupakan risiko terhadap penurunan kapasitas fungsi paru (OR=5,83 dan OR=1,62). Jadi penurunan fungsi paru pada penduduk yang bermukim dengan radius kurang dari 300 meter dari Kawasan Industri Makassar mempunyai risiko lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal lebih dari 300 meter. Kepada masyarakat yang tinggal dengan radius kurang dari 300 meter agar memperbaiki ventilasi rumahnya, dengan memasang filter mat agar udara yang mengandung debu atau partikel yang masuk ke dalam rumah bisa tersaring. "