Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta. Program pelatihan merupakan unsur yang cukup penting dan strategis dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, memberikan wawasan baru, metode kerja baru, merubah prilaku manusia sehingga memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan perlu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pelatihan baik yang menyangkut materi, metode, instruktur dan kontribusi pelatihan secara keseluruhan. Untuk menguji efektivitas pelaksanaan pelatihan telah dilakukan penelitian yang melibatkan 130 responden yang dipilih secara "stratified rendom sampling" dari 200 orang yang tergolong dalam populasi penelitian ini. Sample sebanyak 130 orang tersebar menurut strata golongan IV 9 orang, III 81 orang dan II 40 orang, sehingga keseluruhan sample berjumlah 130 orang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptip dengan teknik frekuensi distribusi dan prosentase. Analisis data untuk masing-masing aspek yang telah diidentifikasi dikaji dengan menggunakan frekuensi distribusi dan prosentase kemudian dibandingkan dengan tabel interpretasi seperti yang dikembangkan Arikunto (1998). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi dan ketepatan waktu sebanyak pelatihan menunjukkan efektivitas yang tinggi. Responden sebanyak 83 % mempersiapkan bahwa Kedua aspek tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan materi yang diinginkan responden. Dari hasil analisis terhadap aspek metode, penggunaan bahasa, pemberian motivasi menunjukkan angka yang lebih tinggi. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan pelatihan untuk aspek-aspek tersebut cukup baik terutama di dalam pemberian motivasi kepada responden dilihat sebagai faktor yang positif untuk mendorong responden mengikuti pelatihan dengan seksama. Secara keseluruhan pelaksanaan pelatihan memiliki nilai sekitar 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan cukup efektif didalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kualitas pegawai. Disamping itu kontribusi pelatihan terhadap pelaksanaan tugas menunjukkan kisaran nilai 76,25% sehingga dapat diterjemahkan bahwa kontribusi pelatihan cukup efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai."

"Menyadari bahwa manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan, maka harus ditingkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya insani. Sejalan dengan itu dikembangkan suasana yang makin membangkitkan peranan yang efektif dan dinamis dari seluruh masyarakat dalam pembangunan.Pegawai memegang peranan penting dan menentukan dalam suatu organisasi, karena berfungsinya organisasi sangat tergantung pada pegawai dalam mencapai tujuan. Para pegawai dituntut melaksanakan tugas dengan disiplin, yaitu dengan penuh kesadaran, mentaati segala ketentuan organisasi dan penuh tanggung jawab. Mengingat pentingnya disiplin, maka merupakan keharusan bagi pimpinan organisasi untuk menanamkam disiplin yang baik terhadap pegawainya, Lebih-lebih dalam organisasi pemerintahan karena menyangkut kepentingan negara dan masyarakat.Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berusaha menegakkan disiplin dilingkungan Pegawai Negeri, dengan berpedoman kepada peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Dari hasil penelitian pendahuluan ternyata masih banyak hukuman disiplin dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil di DKI, dimana dalam 5 Tahun terakhir terdapat 564 kasus. Faktor penyebab adanya pelanggaran Disiplin tersebut terutama kurangnya pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dimana masalah kesejahteraan merupakan masalah utama.Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bagian terbesar 45 % pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, adalah pelanggaran meninggalkan tugas, keadaan ini menunjukkan indikasi bahwa menurunnya tingkat kepuasan Pegawai Negeri Sipil mewarnai suasana kerja Sekretariat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.Disisi lain berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menunjang disiplin Pagawai Negeri Sipil, yaitu kesejahteraan, keteladanan, dan ketegasan. Mengacu kepada hasil pengamatan dan tinjauan teoritis penelitian, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimanakah pengaruh Peraturan Disiplin sebagai salah satu usaha Pembinaan Pegawai Negri Sipil.Berdasarkan telaahan teoritis, dan pendapat para sarjana dapat diungkapkan bahwa, pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat didefinisikan secara bervariasi. Dalam rangka upaya pembinaan, maka definisi yang digunakan adalah definisi yang dinamis, memberikan peluang dalam kaitan dengan fungsi merencanakan, mengatur, dan Berdasarkan pada telaahan ini, maka hipotesis yang dapat dikemukan adalah :1. Ada pengaruh positif antara efektivitas pelaksanaan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan usaha pembinaan pegawai.2.Semakin efektif Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan semakin menunjang keberhasilan pembinaan pegawai.Untuk menguji kebenaran dari kedua hipotesis diatas dilakukan penelitian lapangan, dua variabel yang diteliti adalah Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai variabel bebas dan keberhasilan usaha pembinaan pegawai sebagai variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari 2 sub variabel, ketaatan dan penjatuhan hukuman, sedangkan variabel terikat terdiri dari 3 sub variabel. ketertiban, hasil kerja, serta aparat yang bersih dan beribawa.Dari hasil kajian diperoleh imformasi bahwa hipotesis pertama teruji kebenarannya, bahwa terdapat pengaruh positif antara Pelaksanaan Peraturan Disiplin dengan usaha. pembinaan dengan nilai 0,12416, walaupun dalam kategori yang rendah sekaii, diantara 0 - 0,20. Akan tetapi dari hasil pengujian signifikansi ternyata nilai yang diperoleh bahwa to < t tab yaitu 1,76047, menunjukkan bahwa hubungan tidak signifikan antara penerapan Peraturan Disiplin dengan keberhasilan Pembinaan Pegawai.Dari hasil persamaan Regresi, V = - 0.51609 + 1,25296 X, maka sumbangan variabel bebas terhadap usaha pembinaan pegawai, hanya 0.01541, berarti hanya 1,5 %. Angka prosentase ini menunjukkan bahwa sedikit sekaii pengaruh Penera- ' pan Peraturan Disiplin Pegawai terhadap keberhasilan Pembinaan, walaupun demikian pengaruhnya positif dan terbukti hipotesa kedua teruji kebenarannya.Sejalan dengan temuan lapangan dan hasil pengujian hipotesa tersebut diatas maka untuk membina Pegawai Negeri Sipil di Daerah Khusus Ibukota Jakarta disarankan : 1. Supaya dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, di Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan peranan yang lebih besar kepada pimpinan-pimpinan unit kerja, di samping itu pimpinan unit kerja.harus memberikan tauladan yang baik untuk bawahannya.2. Pendekatan pembinaan tidak difokuskan pada penerapan Peraturan Disiplin saja, akan tetapi pembinaan harus dilakukan melalui, pendekatan keseiahteraan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan dan sebagainya.3. Prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman disiplin harus benar-benar diperhatikan4. Peranan Korpri harus lebih nyata dalam pembinaan Pegawai, baik karir pegawai, mental pegawai maupun kesejah teraan Pegawai.Melalui pendekatan-pendekatan diatas keberhasilan pembinaan akan lebih terbuka peluangnya untuk mencapai tujuan organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukata Jakarta."

"Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Terdapat sembilan area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, salah satunya adalah manajemen aparatur daerah. Melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merespon tuntutan masyarakat dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas PNS baik sebagai birokrat yang menjalankan birokrasi maupun sebagai pelayan publik. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengisian jabatan secara terbuka untuk jabatan camat dan lurah, dengan pertimbangan camat dan lurah merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan publik pemerintah daerah, oleh karena itu membutuhkan sosok aparatur yang profesional, berintegritas dan berkompeten. Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka muncul pertanyaan apakah seleksi terbuka akan mengacaukan pola karir yang telah tersusun dan menyebabkan regenarasi di lingkungan PNS tidak berjalan baik. Sebab tidak ada lagi keteraturan bagi PNS yang mengantri untuk mendapatkan kesempatan untuk duduk dalam jabatan struktural. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan, seleksi terbuka ini merupakan salah satu kemajuan dalam birokrasi dalam hal transparansi dalam sebuahpemerintahan daerah, karena proses dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pihak luar dari birokrasi diharapkan penilaian akan berdasarkan kapabilitas dan integritas.

---

Bureaucratic reforms in the Provincial Government of Jakarta has been carried out since 2008. There are nine areas of change that is being targeted reform of the bureaucracy, one of which is the management of local personnels. Implement reforms of the bureaucrats is Jakarta Provincial Government's efforts to respond to the demands of society in improving and increasing the quality of both civil servants as bureaucrats who run the bureaucracy as well as a public servant. One of the measures implemented are running open bidding for filling the positions camat and lurah, with

consideration camat and lurah is a street levels bureaucracy who who directly deal with the public in providing public services, and therefore requires apparatus that professional figure, integrity and competence. Relating to the implementation of open selection question arises whether an open bidding will disrupt the career path that has been arranged and led to regeneration in the PNS is not going well. Because there is no regularity for civil servants queuing for a chance to promote in a structural position. Regardless of the advantages and disadvantages, this open selection is one

of the advances in the bureaucracy in terms of transparency in a local government, because the process carried out openly with the involvement of external parties of the bureaucracy expected ratings to be based on the capability and integrity."

"Government Regulation (PP No. 101/2000) of Republic of Indonesia on Education and Training in Jobs of Civil Servants says that national demands and global challenges regarding realization of a good governance needs human resources competent to their jobs in managing the State and development. Law (UU No. 22/199) on Local Governance and UU No. 2511999 on Financial Balance between Central and Local Government has been the factors causing social, economic, cultural and political changes, which extended to local areas. The both UUs have given a broad authorization to autonomous areas to manage their own human resources. However, in reality, quality of human resources among those autonomous areas has not yet promised an optimal performance in general.

Diktat in Leadership Level IV program has been determined as the object of the research to evaluate. Reason for selecting such a Diktat is because the Diklat represents one of conditions for any officials to get structural job promotions within the environment of Belitung Sub Province Local Government.

The type of the research used in the research is descriptive and evaluative aimed at measuring how effective the Diktat program implementation. Data collection technique of the research is by using a questionnaire completed by respondents to obtain quantitative data from such aspects as requirement analysis, implementer determination, curriculum, participant, instructor, facility and infrastructure, learning process, method, service to participant, material presentation, knowledge competence, attitude and skill, and benefit of the Diktat to the alumni. Besides, the research uses also open-ended questions to get qualitative information in support of the quantitative data.

Data analysis and processing in this research is descriptive purposed to measure the level of Diktat program effectiveness. The results of the research have indicated that.

1. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has been consistent with expectations.

2. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has given effects to the competences of officials in forms of knowledge, attitude and skill.

3. Utilization of Diktat alumni believable to hold some jobs has been compatible with their ranks and classes, which means an improvement in their careers after following the Diktat.

The results of the research on Diktat in Leadership Level IV program suggests an improvement in Diktat-related facilities to make the Diklat activities successful, the supporting equipment optimal, and the facilities Committee has prepared not wasteful. This Education and Training in Leadership (Diktatpim) program is intended to shape prospective structural officials. As a result, it is expected that the use of the alumni with respect to fulfilling their tasks in any jab units can be optimal and an integrated job analysis related to the future Diktat requirement realizable."

"ABSTRAKSalah satu fungsi pelayanan Direktorat Jenderat Pajak adalah menyiapkan sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dimaksud dipersiapkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderat Pajak. SPT Tahunan Pajak merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Penyampaian SPT Tahunan merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.Kepatuhan Wajib Pajak dalam hat pemenuhan kewajibannya dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis. Kedua jenis kepatuhan itu adalah kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.Untuk menunjang fungsi pelayanan tersebut, Direktorat Jenderat Pajak, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nota Kesepahaan I MoU tentang Koordinasi berdasarkan keputusan nomor : 63 tahun 2001 dan nomor : 4101PJ.12001, tanggal 21 Juni 2001.Koordinasi dan kerjasama ini difokuskan pada kegiatan ekstensifikasi. Namun demikian, hasil kegiatan bersama ini, akan mendukung upaya kegiatan intensifikasi penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderat Pajak.Kerangka teori tentang koordinasi yang dipergunankan dalam penulisan tests ini mempergunakan definisi yang dikemukakan o:eh Malone dan Crowston. Definisi koordinasi yang dikemukakan oteh Malone dan Crowston sebagai berikut : "Coordination is managing dependencies between activities" (koordinasi adalah cara mengelola saling ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan).Macam-macam ketergantungan yang harus diatur tersebut adalah :1. Berbagai sumber daya,2. Hubungan produser / konsumer,3. Hambatan yang terus menerus ada,4. Penugasan.Kerangka pikir tentang kepatuhan, mempergunakan konsep kepatuhan formal dan kepatuhan materiil, sebagaimana berlaku dalam perpajakan.Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini dikhususkan pada seksi-seksi yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan kegiatan koordinasi tersebut diatas, yaitu Seksi Tata Usaha Perpajakan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, dan Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan daftar isian kuisioner untuk diisi oleh para responden. Hasil isian kuisioner tersebut, diolah dengan menggunakan program SPSS versi 13. Data sekunder, diperoleh dari laporan-laporan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan.Namun demikian, penulis juga melakukan penyebaran kuisioner pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta khususnya pada Subdis BHP dan BHBP, serta pada Biro Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Hal ini dilakukan semata-mata hanya sebagai pembanding.Hasil olah data tersebut menunjukkan bahwa koordinasi berperan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari 4 (empat) sub variabel yang ada dalam koordinasi, yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah sub variabel hubungan produser konsumer antara Pemda dengan DJP.Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama bila ditekankan pada komponen hubungan produsel konsumer antara Pemda dengan DJP.

---

ABSTRAK

One of many service delivery functions that has to be undertaken by Directorate General of Taxes is to provide a means for taxpayers in fulfilling their rights and obligations related to taxation matters. Annual Income Tax Return is a medium for taxpayers in reporting their taxes payable under the tax laws. As such, submission of Annual Income Tax Return has become an indicator of the taxpayers' compliance to the laws.

Taxpayers' compliance in terms of fulfilling their obligation to file tax returns can be categorized into two types of compliance namely formal and materiil compliance.

To support such a function, Directorate General of Taxes has established a Memorandum of Understanding (MoU) with Local Government of Jakarta Province on coordination and cooperation under a joint decree between the two institutions which are decree number 63 year 2001 and number 4101PJ.12001 dated 21 June 2001.

This MoU focuses on the extension activities to increase the number of registered taxpayers. In addition, this cooperation is also intended to intensify the efforts of the Directorate General of Taxes to improve taxes revenue collection.

Theoretical framework of the coordination utilized in this thesis is derived from the definition stated by Malone and Crowstone. In their book, they define coordination as follow: "coordination? is managing dependencies between activities".

The kinds of dependencies that need to be regulated are as follows.

1. Sharing resources;

2. Producer I consumer relationship;

3. Simultaneity constraints;

4. Task /Sub Task

Conceptual framework of compliance utilized in this thesis is the concept of formal and materiil compliance as generally used in the field of taxation. For this purpose, research has been conducted in Tax Service Office Jakarta Grogol Petamburan, particularly in sections which directly relates to the coordination activities as above mentioned. These include sections of Tax Administration, Data and Information Management, Individual income Tax and Withholding Tax on income.

Primary data of the research has been obtained through a questionnaire that has been filled out by respondents. The program of SPSS version 13 is used to process the result of questionnaire.

For comparison purposes, the author has also distributed a questionnaire to persons in Local Revenue Authority of Jakarta Province, especially BHP and BHBP, and Administrative Bureau of the District of Jakarta Barat.

The result shows that coordination has a positive correlation to the taxpayers' compliance. From four components of coordination, producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) has become the most dominant factors contributing to the improvement of taxpayer?s compliance.

Based on the above research, it can be concluded that coordination, in particular producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) contribute to the improvement of taxpayers' compliance."

"Penelitian ini membahas kreasi pengetahuan kontekstual pada organisasi publik dengan memilih Badan Diklat Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai lokus penelitian. Pengetahuan kontekstual adalah pengetahuan yang dikreasi dari konteks sehingga lebih efektif memecahkan permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh suatu organisasi publik. Sistem kreasi pengetahuan kontekstual pada organisasi publik khsusunya bidang pendidikan dan pelatihan dan penugasan belajat merupakan suatu realitas yang bersifat kompleks dan ill-structured. Faktor budaya dan manusia membawa kesulitan tersendiri dalam memahami sistemnya sehingga membawa tantangan ketika akan direkayasa untuk ditingkatkan kinerjanya. Metode penelitian Soft Systems Methodology (SSM) dipilih sebagai metode penelitian untuk mengungkapkan realitas dan aktualitas kreasi pengetahuan kontekstual pada lokus penelitian. Dalam penelitian ini, SSM diarahkan untuk mengonstruksi dua sistem. Pertama adalah sistem untuk meningkatkan kinerja kreasi pengetahuan kontekstual pada Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta sebagai problem solving interest dan kedua adalah untuk menemukan karakteristik aplikasi model kreasi pegetahuan SECI pada organisasi research interest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif problem solving interest, kinerja kreasi pengetahuan kontekstual pada Badan Diklat provinsi DKI Jakarta yang berisi sembilan kegiatan atau relevant purposeful activities masih perlu ditingkatkan karena belum memiliki sub sistem monitoring dan kontrol, dan masih adanya masalah komitmen, keberanian berinovasi, perilaku informal, dan pemberdayaan. Sementra itu, dari perspektif research interest ditemukan bahwa kreasi pengetahuan kontekstual pada organisasi publik di bidang kediklatan dan penugasan belajar mengonfirmasi model kreasi pengetahuan SECI yang dikembangkan oleh Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Tekuchi. Namun, Model SECI ini perlu dipasangkan dengan dimensi soft systems yang meliputi komitmen, keberanian berinovasi, perilaku informal, dan pemberdayaan. Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan agar Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Pengkreasi Pengetahuan. Begitupula pemerintah pusat, supaya menerbitkan peraturan perundangan yang mendorong organisasi publik bidang pendidikan pelatihan dan penugasan belajar memiliki sistem kreasi pengetahuan kontekstual yang efektif.

---

This research examines the practice of contextual knowledge creation in public organization, choosing the Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Training Institution as the locus of research. Contextual knowledge is the knowledge created from context so it is effective in solving contextual problems. As a social entity that contains problematical situations, contextual knowledge creating system in public organization is full of complexity and ill-structured. The changing social, cultural and political in his human activity systems brings about difficulty in unpacking its systems, and therefore provides challenges when the system is reingenered for improving its performance.

Soft Systems Methodology (SSM) is chosen as an appropriate research method to reveal both reality and actuality of the system. In this research, SSM is geared to construct two systems: firstly, a system to improve the performance of contextual knowledge creation in the Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Training Institution, answering the problem solving interest; and secondly, a system to explore the use of SECI Model as knowledge creating tool, answering research interest.

The result of the research reveals that from problem solving interest perspective, the performance of contextual knowldge creating in the Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Training Institution still needs improvement. There is no monitoring and controlling in the system. Besides, the collaborative culture is not condusive for knowledge creating culture due to lack of commitment, motivation, empowerment, and group cohessiveness. From research interest perspective, the research confirms that in creating contextual knowledge, administrators in the Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Training Institution utilize the essence of SECI Model invented by Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi to create contextual knowledge. However, the model should be equiped with soft systems.

Based on these finding, this research recommends Badan Diklat provinsi DKI Jakarta to form a knowlege creating team, and suggests the central government to issue regulations for promoting contextual knowledge creation within government training institutions."

"Kajian ini adalah menyangkut "Pengaruh Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pada Pemerintah DKI Jakarta", dengan responden sebanyak 28 Instansi / Dinas / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Dalam kajian ini konsentrasi analisis adalah meliputi pengaruh pengawasan dengan indikator : (1) Program kerja pengawasan (2) Obyektivitas pengawasan (3) Profesionalisme APF dan (4) Rutinitas pengawasan, terhadap pelaksanaan pengelolaan barang yang indikatornya terdiri dari : Perencanaan kebutuhan, Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi, Pemeliharaan, lnventarisasi serta Penghapusan.Tehnik analisis penelitian dilakukan secara kuantitatif melalui wawancara dan kuesioner dengan menggunakan notasi-notasi (skala Likert) serta analisis berdasarkan korelasi Rank Spearman dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan barang.Dalam upaya mengefektifkan pengaruh pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan pengelolaan barang pada Pemerintah DKI Jakarta, disarankan agar :1. Setiap instansi / unit / dinas dan satuan-satuan kerja memanfaatkan hasilhasil pengawasan dalam rangka lebih tertibnya pengelolaan barang l aset negara dan daerah, meliputi : perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi, pemeliharaan, inventarisasi serta penghapusan barang.2. Perlunya lebih dimantapkan salah satu indikator pengawasan (profesionalisme APF), yaitu menempatkan tenaga-tenaga personil yang berkualitas dan bermental prima pada jajaran lembaga/instansi pengawasan, sehingga pada gilirannya akan dapat melaksanakan tugas pengawasan secara profesional khususnya dalam pemeriksaan pengelolaan barang / aset negara dan daerah."

"Kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai seseorang/organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar atas kriteria yang ditetapkan untuk pencapaian pelaksanaan tugas-tugas itu. Dan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Propinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan dasar sebagai salah satu masukan, yang sangat berperan bagi pembentukan keluaran dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun di Propinsi DKI Jakarta.Perencanaan anggaran tidak terlepas dari penentuan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan yang hendak dicapai serta menggunakan indikator Efisiensi dan Efektivitas sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja program/kegiatan. Dan Efisiensi merupakan penilaian tingkat keberhasilan proses transformasi dari masukan menjadi keluaran, sedangkan efektivitas merupakan perwujudan kinerja, yang merupakan proses transformasi keluaran menjadi hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan suatu program/kegiatan.Dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Mengulang Kelas (AMK), Angka Transmisi (AT), dan Nilai EBTANAS Murni (NEM), sebagai indikator keberhasilan, efisiensi serta efektivitasnya.Terlihat dalam trend perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap tahunnya diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sudah mencapai tingkat keberhasilan pada target yang diharapkan secara nasional. Tetapi walaupun demikian, dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun itu Pemda Propinsi DKI Jakarta belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Walaupun terdapat kecenderungan yang menurun, terdapatnya Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Mengulang Kelas (AMK) membuat penilaian terhadap pelaksanaan program itu dikatakan kurang efisien dan efektif.Dari kecenderungan menurun perolehan rata-rata Nilai EBTANAS Murni (NEM) setiap tahunnya menandakan bahwa mutu pendidikan dasar tingkat sekolah dasar masih rendah. Kesemua perolehan angka itu menunjukan bahwa Pemda Propinsi DKI Jakarta masih belum melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara efisien dan efektif. Dan berarti Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program itu masih belum sesuai target.Dalam hubungan dengan pembiayaan pendidikan dasar, dan analisa studi ini diperoleh informasi bahwa besaran dana pendidikan yang dikeluarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta berpengaruh kuat terhadap pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun . Segala upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya itu akan sulit dilaksanakan tanpa adanya dana. Hal ini yang menjadi alasan bahwa hasil analisa studi ini menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh kuat terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta."