Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi penginderaan jauh dari satelit yang dikembangkan sejak tahun enam puluhan telah memberikan banyak manfaat untuk berbagai kegiatan terutama dalam aktifitas evaluasi dan monitoring sumber daya alam dan lingkungan di seluruh dunia. Kegunaan datanya yang multi sektor telah dimanfaatkan secara luas untuk berbagai jenis aplikasi pembangunan dalam bidang kehutanan, pertambangan dan geologi, pertanian, kelautan, perikanan, penataan ruang wilayah dan kota. Di tanah air, organisasi yang telah memanfaatkan jasa satelit ini telah cukup banyak baik dari perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah seperti Departemen Kehutanan dan Departemen Lingkungan Hidup serta Badan Perencana Daerah seperti di Nusa Tenggara Barat dan Bekasi.Teknologi tinggi ini tentunya berbeda dari produk konsumen (consumer goods) dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana strategi mengoptimalkan pelayanan prima data satelit penginderaan jauh di LAPAN ?"Temuan lapangan memperlihatkan bahwa (1) Pemahaman Kedeputian Penginderaan Jauh (baik karyawan maupun pimpinannya) serta (2) kemauan karyawan dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan telah cukup baik. Orientasi pada pelayanan telah berkembang di Kedeputian Penginderaan Jauh LAPAN, namun standar mengenai pelayanan prima serta sistem-prosedur dalam memberikan layanan prima hingga saat ini masih lebih menekankan pada aspek teknis-metodologi ilmiah dibandingkan dengan formula yang didasarkan pada konsep-konsep layanan prima.Oleh karenanya, masih terdapat beberapa kesenjangan/gap antara harapan pelanggan dengan apa yang dipersepsikan oleh LAPAN, khususnya mengenai atribut pelayanan yang dianggap penting. Adapun kendala yang dihadapi oleh karyawan LAPAN dalam memberikan pelayanan prima terutama disebabkan oleh koordinasi antar bagian yang kurang lancar. Secara stratejik, hal-hal yang cukup menjadi persoalan bagi Kedeputian Penginderaan Jauh LAPAN dalam memberikan layanan prima kepada pelanggannya adalah keterikatan dengan prinsipal serta landasan hukum yang mengikat operasional LAPAN."

"Penelitian ini berfokus pada tnggapan pemohon (penerima pelayanan) terhadap tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaris pada Sub Direktorat Notarial, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Periode Tahun 2004 - 2006 di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penelitian ini termasuk peneiitian deskriptif dengan menggunakan survey.Model operasional penelitian menggunakan SERVQUAL yang bersumber dari Zethaml, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. Model ini mcncakup perhitungan perbedaan antara harapan dan persepsi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 74 notaris yang ada di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telab diangkat menjadi notaris pada tahun 2004 .-2006. Variabel yang diukur adalah variabel kualitas pelayanan pengangkatan notaris. Indikator untuk mengukur kualitas pelayanan pengangkatan notaris adalah reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible. Teknik pengolahan data menggunakan program SPSS for windows versi 13. Metode analisis data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap tabulasi dan tahap penerapan data.Dari analisis terhadap hasil penelitian, disirnpulkan bahwa tingkat harapan pemohon (penerima pelayanan) lebih tinggi daripada tingkat persepsi mereka, artinya tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaries masih tergolong buruk. Tanggapan mayoritas pemohon (penerima pelayanan) menaruh harapan yang tinggi terhadap dimensi responsiveness dan assurance. Mayoritas pemohon memilih 3 masalah utama dalam pelayanan pengangkatan notaris, yaitu waktu pengurusan yang terlalu lama, prosedur yang berbelit-belit dan informasi yang kurang jelas. Mayoritas pemohon juga menentukan bahwa dasar penentuan formasi jabatan notaris yang ideal adalah faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendalaman materi mengenai tugas pelayanan yang prima kepada petugas perlu dilakukan; prosedur operasional standar (pos) harus dibenahi; forum koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu dibentuk; dan faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah harus menjadi dasar utama pembentukan formasi jabatan notaris yang ideal.

---

This research focuses on applicants responds (customers) to level of service quality at Sub Directorate of Notary, Directorate of Civil Administrative Affairs, Directorate General Legal Administrative Affairs (Case Study: Notary Service Period 2004 - 2006 In DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi). This research is descriptive using data survey.The model of research operational uses SERVQUAL from Zethanrl, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. This Model consists of a calculation of the gap between expectation and perception. The Respondents in this research are 74 notaries in DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi who have been inaugurated as notaries in 2004 ? 2006. The Variable measured is variable of notary service quality_ The indicators to measure notary service quality are reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible. Technique of data processing uses program SPSS for windows version 13. Method of data analysis are done through validity and reliability tests. Data analysis consists of three steps which are preparation, tabulation and data application.From data analysis, there are some conclusions that the level of applicants expectation (customer expectation) is higher than the level of their perception, which means that the level of notary service quality is in poor category. The majority applicants respond (customers) show high expectations to responsiveness and assurance dimensions. Majority of applicants point out that 3 main problems in notary service, which are service time is longer than expected, the complicated procedures and unclear information. Majority of applicants also identify that the ideal notary formation should be based on economic growth per area factor. The results suggest that material deepening on excellent service for officials needs to be applied; standard operational procedures (sop) should be improved; the coordination forum with Indonesian Notary Association (INA) should be formed; and factor of economic growth per area should be main consideration in formulating ideal notary formation."

"ABSTRAKStudi dilakukan di unit pelayanan Sisminbakum yang merupakan bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Studi ini menggunakan Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai alat ukur pelayanan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia, dengan harapan proses pengajuan permohonan pengesahan dan persetujuan Badan Hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sisminbakum menggunakan sistem internet, dimana proses pendaftaran permohonan hingga terbitnya SK dapat diakses melalui internet. Dibalik adanya kelebihan-kelebihan yang ada pada Sisminbakum, pada kenyataannya masih dijumpai permasalahan pengurusan Badan Hukum yang menyebabkan berlarutnya proses permohonan.Untuk itu tujuan dan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui hambatan yang ada di dalam prosedur pelayanan Sisminbakum dan untuk mengetahui Prosedur Operasional Standar (POS) pelayanan pada Sisminbakum hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey dan wawancara.Untuk mengetahui hambatan-hambatan pada pelayanan Sisminbakum, dilakukan analisis Prosedur Operasional Standar (POS) yang meliputi analisis lingkungan opersional, analisis Kebutuhan Organisasi, dan analisis Peraturan Perundang-undangan.Analisis hasil penelitian diperoleh hambatan-hambatan dalam POS (Prosedur Operasional Standar) pelayanan Sisminbakum. Penulis memberikan rekomendasi perubahan POS Sisminbakum dengan POS yang penulis namakan sebagai "POS Rekomendasi. Diharapkan dengan POS Rekomendasi pelayanan Sisminbakum menjadi lebih baik

---

ABSTRACT

Study conducted at Sisminbakum service unit which forms of public service which carried out by Sub Directorate Law Agency, Directorate General of Public Administration Law. This study applies Procedure of Standard Operational as measure tool of Sisminbakum service.

Sisminbakum formed based on needs and demands which arise in the community and entrepreneurs in Indonesia, which look forward to the legal application process and approval by Law Agency effectively and efficiently. Sisminbakum uses internet system which registration process until issued the decision letter could be accessed through the internet. In spite of redundancy which has at Sisminbakum, but in reality still find the problems of Law Agency process that cause of the application process lengthy.

Therefore, the purposes for this research are to identify of the barriers which have in the service procedure of Sismibankum and to identify the research outcome of Procedure of Standard Operational service at Sisminbakum. Data collection conducted by survey and interview manner.

To identify the barriers on Sisminbakum service, performed by analysis of Procedure of Standard Operational which includes of analysis of operational environment, organization needs and legislation.

Analysis of research outcome obtained from barriers in Procedure of Standard Operational at Sisminbakum service. The writer gives changes recommendation of Procedure of Standard Operational which called "Recommendation of Procedure of Standard Operational". Hopefully with this Recommendation of Procedure of Standard Operational could be better."

"Carrefour merupakan hypermarket yang menguasai pangsa omset hypermarket di Indonesia dan memiliki jumlah gerai terbanyak dengan karakteristik dan wilayah pelayanan yang berbeda-beda. Jumlah gerai terbanyaknya di Indonesia terdapat di DKI Jakarta, terutama Jakarta Selatan. Dengan menggunakan variabel bangunan, lokasi dan keadaan sekitar, aksesibilitas serta pesaingnya, dan metode wawancara dengan menggunakan kuisioner yg ditujukan kepada konsumen Carrefour, serta analisis deskriptif dengan bantuan informasi peta, maka dilakukan penelitian mengenai hubungan wilayah pelayanan dengan karakteristik hypermarket Carrefour di Jakarta Selatan dan pesaingnya. Hasil dari penelitian ini, yakni tidak terdapat hubungan antara wilayah pelayanan dengan karakteristik bangunan hypermarket Carrefour di Jakarta Selatan serta pesaingnya. Namun demikian berdasarkan karakteristik lokasi dan keadaan sekitar serta aksesibilitas, maka Carrefour yang memiliki wilayah pelayanan terluas memiliki perbedaan dengan wilayah pelayanan lainnya, yakni berada pada dominasi penggunaan tanah perkantoran/perdagangan dan industri, serta memiliki volume kendaraan yang melintas paling tinggi.

---

Carrefour is hypermarket that gain control of turnover compartment in Indonesia and has majority of stores with variably characteristics and service area. Majority store in Indonesia is in DKI Jakarta, South Jakarta exactly. With use building, location and surrounding condition, accessibility, competitor as well as, and interview metode with use questioners to Carrefour consumer, descriptive analysis by using the map information as well as, therefore it is done research about the relationship of service areas with characteristics of Carrefour Hypermarkets in South Jakarta and Its Competitors.

Result from this research, there is not relation between service areas with characteristics of Carrefour Hypermarkets in South Jakarta and Its Competitors. But such according to location and surrounding condition characteristic, accessibility as well as, Carrefour that has got most extent service area has difference with other service areas, that location is on office/trade and industry dominate land use, as well as has got supreme traffic volume that passed by."

"TNI Angkatan Laut menyelenggarakan pendidikan sekolah staf dan komado (Seskoal) yang juga diikuti oleh perwira dari Angkatan Laut mancanegara sebagai kegiatan diplomatik pada operasi militer selain perang. Dari keberhasilan yang telah dicapai TNI Angkatan Laut, beberapa pejabat strategis Angkatan Laut negara sahabat menyebutkan bahwa TNI Angkatan Laut sudah berkelas dunia. Namun dari pertanyaan beberapa Pasis mancanegara yang temgah menigkuti pendidikan reguler Seskoal angkatan ke -53, khusunya mengenai kualitas pelayanan di seskoal masih terdapat banyak hal yang belum mencerminkan lembaga pendidikan yang berkelas dunia. Komandan Seskoal, bertekad membawa Seskoal ke arah yang lebih maju, cerdas dan lebih diakui keberadaannya baik dilingkungan TNI,Nasional dan Internasional. Artikel ini berusaha untuk menjawan beberapa pertanyaan , apa saja atribut pelayanan seskoal ; bagaimana klasifikasi atribut pelayanan di seskoal ; atribut pelayanan apa yang perlu diperbaikai dan ditigkatkan ; dan apa yang menjadi usulan prioritas sebagai action plan . Berdasarkan hasil pengamatan , diskusi dan wawancara dengan pasis mancanegara didapatkan 54 atribut layanan seskoal. Dari atribut layanan tersebut terdapat 3 atribut yang masuk dalam kategori attractive, 8 atribut masuk kategori one dimensional dan 8 atribut masuk kategori must be. Berdasarkan hasil studi ini diperoleh 16 atribut layanan dengan prioritas tinggi sebagai usulan perbaikan terhadap atribut tersebut sebagai upaya peningkatan seskoal dalam rangka mewujudkan visis World Class Navy"

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai penerapan service delivery pada StandarPelayanan Publik sebagai suatu bentuk Crime Prevention Publicity terhadapmaladministrasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2017. Penulis dalammelakukan kajian ini menganalisis program penilaian kepatuhan terhadap standarpelayanan publik dengan teori aktivitas rutin (routine activity theory) dimana hasilpublikasi standar pelayanan publik sebagai capable guardian. Service deliverydalam Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk Crime PreventionPublicity yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mencegah maladministrasikarena indikator-indikator dalam Crime Prevention Publicity yang ditulis olehBarthe telah dipenuhi dimana indikatornya adalah (1) Upaya terencana; tercantumdalam Permenpan No.15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (2) oleh agen;dimana dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dan diawasi olehOmbudsman RI selaku pengawas pelayanan publik (3) untuk mempromosikanpraktik pencegahan kejahatan, dimana standar pelayanan publik memang bertujuanuntuk menjaga kualitas pelayanan publik dan mendorong potensi perilakumaladministrasi serta perilaku koruptif lainnya (4) dengan membuat kampanyeyang dirancang; yaitu penerapan standar pelayanan publik dan survei kepatuhan (5)untuk mendidik korban atau mencegah pelanggar; sejalan dengan tujuan penerapanstandar pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kesadaran dengan harapanbahwa anggota masyarakat akan menghindari viktimisasi atau target hardening.

---

ABSTRACTThis paper discusses about the implementation of service delivery to the PublicService Standards as a form of Crime Prevention Publicity on maladministration inthe DKI Jakarta Province in 2016-2017. The author in this study analyzing thecompliance assessment programs to evaluate the implementation of public servicestandards with the theory of routine activity where the publication results of PublicService Standards has a role as the capable guardian. Service delivery of the PublicService Standard is a form of Crime Prevention Publicity conducted by Indonesiain order to prevent maladministration because of all the indicators in CrimePrevention Publicity written by Barthe have been fulfilled in Public ServiceStandard where the indicators are (1) Planned efforts; reflected in Permenpan No.15in 2014 which concerning Public Services (2) by agents; which is carried out by thePublic Service Provider and supervised by the Ombudsman Republic of Indonesiaas the public service supervisor (3) to promote the practice of crime prevention,where public service standards aim to maintain the quality of public services andsuppress the potential of maladministration and other corrupt behavior; (4) bycreating a campaign designed; with the implementation of public service standardsand compliance surveys (5) to educate victims or prevent offenders; in line with theaim of implementing public service standards, which is to raise awareness in thehope that community members will be prevented from victimization or hardeningtargets."

"Karyawan berpendidikan tinggi di dalam suatu organisasiseringkali menghadapi permasalahan sehubungan denganperkembangan karirnya di perusahaan, salah satunya adalahketidaksesuaian antara nilai-nilai yang mereka miliki dengantuntutan dalam pekerjaan dan jalur karirnya. Oleh karena itupenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkangambaran mengenai pola sistem nilai karyawan yang beradadalam karir manajerial dan karir teknis.Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakanalat ukur Personal Values Questionnaire dari England yangtelah dimodifikasi. Subyek penelitiannya adalah sarjanateknik dan sarjana akuntansi yang bekerja dalam karirmanajerial dan karir teknis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kedua kelompok karir terdapat nilai-nilai operatif dominan yang sama danpolanya tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Pada tiapkelompok karir terdapat nilai-nilai yang khas, walaupunjumlahnya relatif kecil. Nilai-nilai yang khas pada karirmanajerial adalah Kepemimpinan dan Inisiatif, sedangkan padakarir teknis nilai-nilai yang khas adalah Ketrampilan,Tenaga Terlatih dan Manajer.Pola sistem nilai antara karir manajerial dan teknismemiliki perbedaan yang signifikan bila dikelompokkanberdasarkan bidang ilmu teknik dan akuntansi. Pola sistemnilai pada tiap karir juga berbeda bila dibandingkan antarabidang ilmu teknik dan akuntansi. Pola sistem nilai padatiap kelompok karir juga terdapat perbedaan antara yangberpengalaman 5 tahun ke bawah dengan yang telahberpengalaman lebih dari 5 tahun. Selain itu juga terdapatperbedaan yang signifikan antara kelompok karir manajerialdengan karir teknis yang telah berpengalaman manajeriallebih dari 5 tahun dengan kelonpok karir teknis yang telahberpengalaman teknis lebih dari 5 tahun.Untuk studi selanjutnya disarankan untuk menggunakansubyek yang telah berada lebih dari 5 tahun pada tiap jalurkarirnya dan memiliki minat yang sesuai dengan jalurkarirnya. Selain itu diperlukan subyek dalam jumlah besar,terutama bila akan memakai Personal Values Questionnaire."

"The purpose of this article is to investigate the effect of perception's service quality and price on satisfaction and customer's loyalty at Shariah life insurance in Central Java Province. The popilation are Shariah life isurance staff the respondents are chosen by using accidental sampling techniques. The data collected from 140 respondents and analysed by statistical tool of structural equation modeling ( SEM). The result showed that : First, perception of service quality produced a positive significant impact on satisfaction. Second, satisfaction was positive and significantly associated with customer's loyalty. Third, the service quality was directly related customer's loyalty but the effect of service quality on customer's loyalty related service quality on customer's loyalty more than satisfaction as intervening variable with estimate value 0, 767 if compared the directly related service quality on loyalty , with value 0, 277 Theoretical found that the if compared the conventional serqual is a part from shariah insurance study , the Shariah insurance as an alternative for customer will be faithful to the religion norm in accordance with shariah principles. The empirical found that as shariah insurance customers, the customers have already executed the religion norm in accordance with Al.Quran at An-Nisa: 9 studies found that the society's interest to buy Shariah life insurance policy and the insurance commitment to the risk protecting are low, finaly the society commitment toward life insurance decreases."

"Dewasa ini yang menjadi tolok ukur unsur penilaian kelas hotel berbintang di Indonesia adalah unsur fasilitas yang tersedia di setiap hotel. Unsur standar kualitas keterampilan belum menjadi tolok ukur penilaian. Untuk ini tujuan dari penelitian tesis ini adalah pertama menganalisis mengenai standar pelayanan yang diterapkan di hotel berbintang di Jakarta, kedua menganalisis mengenai perbedaan standar pelayanan di hotel-hotel berbintang di Jakarta serta ketiga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan Room Boy pada hotel-hotel berbintang di Jakarta.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara empirik tentang standar kualifikasi ketrampilan sebagai mekanisme penentu untuk pelayanan hotel berbintang di Jakarta.Populasi penelitian adalah Room Boy yang ada di hotel Atlantic (bintang dua), hotel Wisata (bintang tiga), dan hotel Presiden (bintang empat).Instrumen Penelitian dikembangkan dari masalah yang telah dirumuskan yaitu teknik obvervasi, dokumentasi, dan angket sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah penelitian ini adalah teknik kualitatif.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa standar pelayanan yang digunakan di hotel berbintang di Jakarta dewasa ini berdasarkan manual, pengalaman penyelia dan briefing, penerapan standar pelayanan di hotel-hotel berbintang berbeda antara bintang dua, tiga dan empat. Penerapan Standar Kualifikasi Keterampilan di hotel bintang tiga dan empat lebih memenuhi sasaran dibanding dengan hotel bintang dua."

"Tesis ini membahas sejauhmana kualitas pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari sektor penerima layanan/pelanggan (yaitu; Pegawai) dan penyedia layanan (yaitu; Pejabat dan Pctugas Kepegawaian BKD) dengan mcngadopsi teori yang dikcmbangkan Zeithaml, et. al. (1990). Pengukuran kualitas pelayanan dari sektor penerima layanan menggunakan Dimensi Kuali tas Pelayanan (Servquuf), semen tara untuk sektor penyedia layanan mcnggunakan penilaian pada faktor-fakror kunci yang memberikan kontribusi tcrjadinya Gap 3, yaitu kesenjangan antara Spesifikasi Kualitas Pelayanan dcngan Service Delivery (Penyampaian Layanan). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dcngan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepegawaian belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan nilai Skor Servqual sebesar -l dan nilai Skor Gap 3 sebesar·0,34. Hasil penelitian menyarankan perlunya perbaikan pada; atribut pelayanan yang dianggap penting/kritis oleh penerima layanan; kerja tim (team work) dan ambiguitas percman pada service delivery. dan ambiguitas peranan pada pengukuran korelasi antara service delivery dengan servqua/;, dan perlunya mempertimbangkan formulasi kebijakan sebagai altematif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

---

The objectives of this research is to analyze personnel quality service of Regional Civil Service Agency (BKD) of Province of Jakarta Capi tal City 1\dministnttion evaluated from customer and service provider sector with adopting theory developed by Zeithaml cr. al. (1990). Measurement of quality service of customer sector (civil servants!PNS) by usi ng Servqual, whereas for service provider sector (manager and front line staff of BKD) by using Key Factors Contributing to Gap 3, namely gap between Service Quality Spesification with Service Delivery. This research applies qualitative method with descriptive design. The data were collected by means research questionaire both for customer and service provider responder.The result shows personnel quality service is still not optimal, posed at Servqual score equal -I and Gap 3 score equal -0,34. The researcher suggests that BKD require to improve the quality service, at; most important (critical) service attribute by customer;, team work and role ambiguity toward Service Delivery; employee job fit and role am biguity toward measurement of correlation between Service Delivery with Servqual;, and the importance of considering policy formulation alternatively to improve the personnel quality services in a whole."