Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto yang disebut Rumah Sakit Sukanto adalah badan pelaksana pada Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan perawatan pasien inap, dalam tahun 1998 telah dirawat sejumlah 11436 pasien, terdiri dari pasien Dinas sebanyak 6984 orang, pasien Askes 1074 orang, pasien Jamsostek 829 orang dan pasien Umum 2549 orang.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui biaya total opersional Rumah Sakit, biaya satuan masing-masing Ruang Perawatan, gambaran kecukupan anggaran serta menghitung Cost Recovery Rate masing-masing golongan pasien dan pola subsidi silang baik antara Ruang Perawatan maupun antara golongan pasien. Desain penelitian adalah operasional dengan sifat Cross Sectional untuk mendapatkan gambaran pembiayaan dalam operasional rawat inap. Tehnik pengumpulan data dengan menghitung kebutuhan material pada penyelenggaraan rawat inap kurun waktu 1(satu) tahun dan meng-konversi-kan dalam bentuk biaya total dan biaya satuan.Dari hasil penelitian didapat biaya total operasional rawat inap sebesar Rp 2,059,979,644.80 dan biaya satuan pada Ruang VIP Rp 70,532 Ruang Kelas I Rp 26,875, Ruang Kelas 2 Rp 32,134 dan Ruang Kelas 3 rata-rata Rp 38,777. sedang biaya penggunaan obat selama kurun satu tahun sebanyak Rp 4,508,350,527. Dukungan anggaran Dinas untuk pembiayaan operasional rawat inap hanya 41% dan dukungan obat Dinas untuk kebutuhan obat pasien Dinas hanya 25.30%. Golongan pasien Askes memberikan defisit pada semua Ruang Perawatan dengan CRR 45%, golongan pasien Jamsostek memberikan hasil surplus dengan CRR 164%, golongan pasien Umum memberikan hasil surplus dengan CRR 101%. Bila dikaitkan dengan pasien Dinas, maka dengan tarif yang berlaku saat ini secara keseluruhan terjadi defisit pada pelaksanaan operasional rawat inap di tahun 1998 dengan CRR 82%.Dari keseluruhan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rencana kedepan perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan obat Dinas, penambahan anggaran operaslonal Rumah Sakit dan tinjauan tehadap tarif yang berlaku saat ini.

---

Cost Analysis and Adequacy of the Operational Cost to Support the Inpatients Departement in Police Central Hospital R. Said Sukanto, Jakarta 1998, in Anticipating in Independent and Self Supporting the Indonesian Police DepartementThe Police Central Hospital Raden Said Sukanto, or Sukanto Hospital is an operating unit under the Police Medical and Health Department. In 1998 the hospital had accepted 11,436 inpatients, consisting of 6,984 patients of military, 1,074 patient of ASKES, 829 patients of JAMSOSTEK and 2,549 public patients.The aim of this research are to analyze the total operational cost of the hospital, the unit cost of each ward, the overview of the adequacy of the budgets and to calculate the Cost Recovery Rate (CRR) of each category of patients as well as pattern of cross-subsidy The study is conducted based on a cross sectional approach. To calculate all of the input materials the data was collected in one calendar year and converted into the total operating cost and the unit cost.The total operational cost was Rp. 2,059,979,644.80 ) Der year and the unit cost of VIP room was Rp 70,532, First class room Rp 26,875, Second class room Rp 32,134 and Third class room Rp 38,777 in average. The total cost of drug during the calendar year was Rp 4,508,350,527. The police budget had contributed to the total operational cost of inpatient care only about 41 % and 25.3% of the costs of the drug. The ASKES patients caused deficits to most of ward with CRR 45%, JAMSOSTEK patients achieved the surplus with CRR 164%, whereas public patients achieved the surplus with CRR 101%. For overall cost and source of fund, the inpatient department had achieved CRR 82%The study concludes that for future improvement a better plan should be made the drug management, hospital budgeting and the pricing strategy."

"Masalah pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin hari semakin mendapat tantangan yang berat, baik dalam segi kualitatif maupun kuantitatif, sementara biaya kesehatannya sendiri relatif kecil.Piutang merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian utama pengelola keuangan rumah sakit, walaupun demikian sebuah rumah sakit tidak dapat menghindari kenyataan bahwa piutang pasien merupakan bagian terbesar dari aktiva lancarnya.Pasien jaminan perorangan memiliki resiko tinggi untuk menyebabkan piutang tidak tertagih, dan bila piutang tidak tertagih pada suatu rumah sakit jumlahnya cukup besar maka akan mengganggu kelancaran operasional rumah sakit.Laporan tahunan direktorat administrasi RS Pluit menunjukkan bahwa pasien rawat inap jaminan perorangan yang menimbulkan piutang tidak tertagih pada tahun 2002 dan 2003 mencapai lebih 2,00%o dari jumlah total pasien rawat inap pada periode yang sama. Keadaan ini meresahkan manajemen rumah sakit.Penelitian ini bertujuan mencari gambaran tentang karakteristik pasien rawat inap jaminan perorangan yang berpotensi menimbulkan piutang dan piutang tidak tertagih di RS Pluit pada periode tahun 2002 dan 2003, serta efektifitas kebijakan/peraturan yang berlaku.Karakteristik pasien yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: asal masuk pasien, pemilihan kelas perawatan, lama hari rawat, jenis tindakan, cara lepas rawat, biaya perawatan, dan pemberi rekomendasi.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pasien yang berasal dari IGD, memilih kelas perawatan CCU dan VIP, dengan lama hari rawat lebih dari 6 hari, tanpa atau dengan tindakan bedah, lepas rawat dengan seijin dokter, dengan biaya perawatan lebih dan Rp.20 juta, dan direkomendasi oleh direksi atau tanpa rekomendasi mempunyai distribusi besar terhadap timbulnya piutang tidak tertagih.Kebijakan/peraturan yang berlaku ternyata tidak cukup efektif untuk meminimumkan piutang tidak tertagih pada semua kriteria pasien, kecuali untuk pasien yang lepas rawat karena meninggal dunia dan pasien yang memilih kelas perawatan di CCU.Pada hasil observasi kebijakan/peraturan yang ada sudah dilaksanakan oleh petugas yang terkait, hanya belum optimal dan masih banyak kendala yang tidak bisa dihindari.Saran-saran yang diajukan antara lain meninjau kembali kebijakan/peraturan, memperketat permintaan uang jaminan, mengintensifkan penagihan selama perawatan, membatasi otorisasi pemberi rekomendasi, meninjau kembali manfaat kartu VIP RS Pluit dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin/orang miskin.Kepustakaan : 30 (1971 -- 2001)

---

Analysis of Uncollectable Self Paid Inpatient's Account in Pluit HospitalThe health care financial problems in Indonesia nowadays are facing even more challenging situations, both in qualitative and quantitative aspects, meanwhile the health care budgets are relatively small.

The hospital management focused its main interest in the account receivable problems, even though it cannot escape from the reality that patient 's account receivable occupied the biggest part of its current account.

Self paid inpatient 's possesses high risk in generating bad debts, which can contribute a bad impact to the hospital operational.

Administration Department 's annual report indicate that the bed debt emerged from the self paid inpatient 's in Pluit Hospital in 2002 -- 2003 has reached to 2%o from the total inpatient in the same period This situation is certainly disturbing the hospital management.

The objectives of this research are to describe the self paid inpatient 's characteristics which are potential in generating account receivable and bad debts in Pluit Hospital in the period of 2002 and 2003, and the effectiveness of the prevailing regulations /policies.

The criteria of patient characteristic that are applicable in this research cover from the origin of the patient, the room grade selection, the treatment period, the care action taken, the way of patient 's dischargement, the health care cost and the person that recommend / on who 's recommendation.

From the survey results can be concluded that patients originated from Emergency Room (ER), choose the CCU and VIP room, with or without undergoing surgery, discharged under doctor?s recommendation, with the health care costs more 20 millions rupiahs and with or without recommendation from board of directions have brought out a large contribution in the emergence of bad debts.

The prevailing regulations or policies turned out to be effective in minimizing the bad debts from all of the patient 's criteria, except for the patient discharged for the caused of death or the patient that choose the CCU room.

Based on the observation results, the prevailing regulations on policies have actually been carried out thoroughly by the officer in charge, even though many unavoidable obstacles occurred and still un-optimized.

The propositions which will be promoted such as to review the regulation / policies, to tighten up the procedure of guarantee money collection, to intensify the billing collection upon treatment, to restrict the recommended authorization to review the benefits of Plait Hospital 's VIP card and cooperation with health official (Din Kes) as the organizer of health care services for the people who live under poverty line.

Bibliography : 30 (1971 - 2001)"

"Hanya rumah sakit yang menawarkan harga terjangkau dengan pelayanan bermutu yang akan menjadi pilihan masyarakat. Terlepas dari tujuan rumah sakit yang mencari untung atau rumah sakit sosial yang tidak mencari untung, perhitungan tarif yang tepat mutlak sebagai suatu keharusan. Alasannya tingkat pemulihan biaya, efisiensi dan mutu adalah andalan utama agar rumah sakit dapat bertahan. Ketiga hal tersebut hanya bisa diwujudkan apabila rumah sakit mengetahui berapa pendapatannya dan berapa biaya yang ia keluarkan.Penelitian ini dirancang dengan studi potong lintang melalui pengumpulan deret data berkala selama 3 tahun untuk mengetahui gambaran tingkat pemulihan biaya rawat inap. Hipotesis diuji untuk membuktikan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat pemulihan biaya rawat inap dan faktor apa yang dominan berhubungan dengan tingkat pemulihan biaya rawat Inap. Analisis data dengan metoda penghitungan koefisien korelasi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pemulihan biaya rawat Inap, sedangkan faktor dominan dicari melalui pendekatan persamaan garis sederhana.Hasil penelitian menunjukkan gambaran tingkat pemulihan biaya rawat inap mengalami kenaikan selama periode 2001-2003, walaupun berbeda untuk masing-masing kelas perawatan. Harapan terjadinya subsidi silang belum dapat dibuktikan ini terbukti dengan lebih rendahnya tingkat pemulihan biaya di kelas utama dibanding kelas 3. Faktor yang berhubungan berbeda untuk masing-masing kelas perawatan, sehingga memerlukan tindak lanjut yang tepat agar pemulihan biaya dapat diperbaiki. Secara umum rata-rata tingkat hunian, jumlah tempat tidur, kapasitas dan lama hari rawat berhubungan dengan tingkat pemulihan biaya. Tak kalah penting variabel kebijakan tarif dan SOTK RS juga berhubungan dengan tingkat pemulihan biaya walaupun tidak disetiap kelas perawatan.Penelitian ini menyarankan pengaturan kapasitas dan jumlah tempat tidur yang saat ini berlangsung ternyata telah memberikan dampak terhadap tingkat pemulihan biaya. Ini perlu dilanjutkan dengan penemuan formula yang tepat melalui penerapan hasil penelitian serta penambahan data untuk 5 (lima) tahun.Daftar Bacaan : 44 (1990-2004)

---

Factors Related to Cost Recovery Rate of In-Hospital Care in R. Syamsudin Hospital Sukabumi Year 2001-2003Only hospital that offers affordable price with quality service that will be selected by people. Despite its profit or social orientation, appropriate pricing is a must. Cost recovery rate, efficiency, and quality are major components for a hospital to be survived. Those aspects could only be implemented if the hospital knows exactly its income and expenditure.

This study was designed as cross sectional study and data was collected retrospectively in three years period aimed at describing the cost recovery rate of in-hospital care. Hypotheses were tested to examine which factor was related to in-hospital cost recovery rate and what was the most dominant factor. Data was analyzed with coefficient correlation calculation method to understand the relationship and simple linear modeling to find the most dominant factor.

The study results show that there was an increase in in-hospital cost recovery rate during the period of 2001-2003, even though differences were found for different classes of care. Cross subsidy was not found as expected since the cost recovery rate of first class was lower than that of third class. Factors related to the rate were different for different classes and thus needed appropriate follow-up action as to improve the rate. In general, occupancy rate, bed numbers, capacity, and length of care were related to cost recovery rate. Other important factors were tariff policy and hospital SOTK, though they were not related to cost recovery rate in all classes.

It is recommended to sustain the existing regulation on capacity and number of bed which was proven to impart positive impact to cost recovery rate. This is to be continued with finding appropriate formula through research and with supplementing data for five years.

References: 44 (1990-2004)."

"Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat membuat program JPKM bagi pelayanan kesehatan karyawannya. Salah satu tujuan pengelolaan kesehatan karyawan RSIJ melalui program JPKM adalah mengendalikan biaya pelayanan kesehatan karyawan, namun terjadi peningkatan biaya kesehatan karyawan RSI Jakarta Pusat pada tahun 2001 sebesar 77,88%, sedangkan peningkatan jumlah peserta RSI Jakarta Pusat 1,69%, inflasi harga obat 12,19%, inflasi jasa pelayanan kesehatan 12,88% dan inflasi secara umum 12,55 %.Beberapa pertanyaan penelitian muncul yaitu a) bagaimana pengendalian biaya dilaksanakan oleh bapeI JPKM PT Ruslam pada pelayanan kesehatan pegawai RSI Jakarta Pusat pada tahun 2001? dan b) komponen apa saja yang menyebabkan peningkatan biaya pelayanan kesehatan pegawai RSI Jakarta Pusat pada tahun 2001 ?Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian operasional dengan analisa kualitatif eksploratif untuk menganalisa aspek pengendalian biaya bapeI JPKM PT Ruslam. Tempat penelitian di bapel PT Ruslam dan RS. Islam Jakarta Pusat pada bulan Desember 2002 dan Januari 2003. Data primer diperoleh dari wawancara informan yaitu : pejabat, staf dan pelaksana yang terlibat dalam pengendalian biaya pelayanan kesehatan karyawan RS.Islam Jakarta Pusat sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan dokumen yang berkaitan dengan proses pengendalian biaya pelayanan kesehatan.Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa cara pembayaran kepada PPK untuk rawat jalan memakai cara fee for service dan untuk rawat inap paket, adanya peningkatan biaya obat rawat jalan sebesar 86,95 % dari keseluruhan peningkatan biaya, bapel belum mempunyai kegiatan promotif, melakukan cost sharing untuk pelayanan di luar standar dan belum melaksanakan utilisasi review untuk jaminan rawat inap.Hal tersebut menunjukkan pengendalian biaya yang dilaksanakan bapel JPKM PT Ruslam kurang baik, sehingga dapat diambil kesimpulan peningkatan biaya kesehatan karyawan RSIJ tahun 2001 berhubungan dengan kurang baiknya pengendalian biaya bapel JPKM PT Ruslam.Penulis memberikan saran penyamaan persepsi pentingnya pengendalian biaya kesehatan karyawan RSIJ antara bapel, RSIJ, dokter dan karyawan RSIJ, komilmen bapel, PPK peserta dan dokter untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan, melakukan pembayaran PPK secara praupaya, sanksi berupa tidak diberikannya jaminan bagi peserta dan PPK yang tidak mentaati standard pelayanan, insentif bagi dokter karyawan,dokter spesialis dan peserta, melakukan program promotif, melakukan cost sharing untuk rawat jaian dan obat, bapel JPKM PT Ruslam memiliki sistem informasi manajemen.,melaksanakan kajian utilisasi dan membuat laporan pelaksanaan pengelolaan kesehatan karyawan RSIJ Pusat kepada Yayasan RSIJ,Daftar bacaan : 29 (1966-2002)

---

Relationship between Cost Control of Implementing Body (Bapel) of JPKM PT RusIam with Increase of Health Cost among Workers in Islamic Hospital, Central Jakarta, 2001Islamic Hospital in Central Jakarta had developed a JPKM program for its worker's health care. One of the objectives is to control worker's health care cost. However, there was an increase in health cost of health cost among workers of the hospital in the year 2001 as many as 77.88%, while the increase of participant is of 1.69%, drugs price inflation of 12.19, health care service inflation of 12.88% and general inflation of 12.55%.Several research questions aroused including a) how was the implementation of cost control conducted by Bapel JPKM of PT Ruslam to Islamic Hospital workers' health care in the year 2001?; and b) what component caused the increase of health service cost among Islamic Hospital workers in 2001?The study is operational research with explorative qualitative analysis to analyze cost control of Bapel JPKM of PT Ruslam. The study was conducted in PT Ruslam and Islamic Hospital in December 2002 to January 2003. Primary data was obtained through interview with informants including high management, staff, and implementer involved in the health care cost control of Islamic Hospital while secondary data gathered through report and document related to the health care cost control.The study found that fee for service payment method was employed for outside hospital care and for package of inside hospital care; there was an increase of drug's cost for outside hospital care of 86.95% out of total increase of cost; the Bapel had no promotion activity; implementing cost sharing for care outside the standard and not yet conducting utilization review for inside hospital insurance.The above-mentioned findings exhibited a rather poor cost control conducted by Bapcl JPKM of PT Ruslam. Thus, it could be concluded that the increase of health cost of Islamic Hospital workers was related to poor cost control conducted by BapeI JPKM of PT Ruslam.It is, then, suggested to adjusting to similar perception on the importance of health cost control of Islamic Hospital workers among Bapel, Islamic Hospital Management and workers as well as commitment from all to control the health care cost, implementing, the payment before hand, implementing sanctions for out of standard practices by not providing the insurance, providing incentives for physicians, specialists, and member, conducting promotion activities, implementing cost sharing for outside hospital care and drugs, establishing management information system in Bapel JPKM of PT Ruslam, conducting utilization review, and reporting the implementation of health care management of Islamic Hospital workers to Yayasan RSIJ as owner.References: 29 (1966-2002)"

"Kebijakan pemerintah untuk cenderung menswadanakan rumah sakit pemerintah, perkembangan Iptek kesehatan, mangkin tingginya tuntutan masyarakat, serta meningkatnya sistem pembayaran oleh pihak ketiga menyebabkan rumah sakit pemerintah tidak dapat terus bertahan sebagai unit sosial semata tetapi harus bergeser ke arah unit sosial ekonomi. Konsep sosioekonomi menyadarkan administrator rumah sakit akan perlunya informasi biaya, narnun sistem informasi akuntansi yang ada belum memenuhi kebutuhan tersebut. Informasi biaya di perlukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan guna lebih memandirikan rumah sakit yaitu cost recovery, cost containment, pricing yang cost based dan crosssubsidi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kemampuan RSUP Persahabatan dalam upaya cost recovery melalui pengelolaan biaya operasional dan pemeliharaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengumpulan data serta penelusuran biaya operasional/pemeliharaan tahun anggaran 1993/1994 pada unit rawat inap RSUP Pereahabatan. Analisia cost recovery dilakukan dengan membandingkan biaya satuan operasional/pemeliharaan di unit rawat inap dengan tarip akomodasi + visite yang berlaku dan di dapatkan bahwa kemampuan cost recovery RSUP Persahabatan masih belum baik oleh karena masih 80,76 % tarip akomodasi + visite unit rawat inap berada di bawah biaya satuan operasional/pemeliharaan. Upaya memperbaiki cost recovery dapat di lakukan dengan pricing yang cost based, namun sebelum melakukan perubahan tarip perlu di lakukan dahulu upaya optimalisasi BOR pada unit rawat inap yang belum optimal sehingga optimalisai BOR akan menambah kwantitas layanan yang pada ujungnya biaya satuan akan menurun lebih mendekati tarip yang berlaku. Disarankan rumah sakit memperbaiki infrastruktur sistem informasi akuntansi manajerial oleh karena infonnasi biaya ini akan tentu di butuhkan guna pengambilan keputusan lingkup manajemen keuangan.

---

The government tactical decide to self hospital finance government, The growth of Health science and technology, The increase of public claim, and the increase of third party payment or prospective payment system cause hospital can?t stand as social function continuously, but must move into the social economic function. The social economic function be conscious the hospital administrator to cost information, however the Hospital accounting information system not fulfill yet that require. The cost information required to tactical finance management for self hospital government as cost recovery, cost containment, cost based pricing and crossubsidy mechanism.

The purpose of the research to inspect hospital ability for cost recovery undergo operational and maintenance budget The research is description research with data collection and cost finding operational and maintenance 1993/1994 budget in inpatient department Cost recovery analysis to make compare unit cost with price, the result hospital ability to cost recovery is'nt good, there are 80,78 % price of accommodation + visited under operational and maintenance unit cost.

The effort of cost recovery can do with cost based pricing but before to change the price must to make bed occupancy optimalization where inpatient department occupancy not optimal yet Optimalization can make quantity increase and unit cost be decrease last near current price. Suggestion to improve infrastructure hospital accounting managerial because cost information is need continuously for finance managerial decision."

"Salah satu indikasi peningkatan pelayanan kualitas rumah sakit adalah apabila penggunaan obat di rumah sakit dilakukan secara rasional, dengan manajemen pelayanan farmasi yang efektif sehingga dapat dicapai efisiensi biaya obat bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran seberapa besar inefisiensi biaya obat pada pasien rawat inap peserta askes dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proporsi efisiensi biaya obat dihitung dengan mengurangi jumlah biaya obat pasien sesuai resep dokter dengan jumlah biaya obat yang riil terpakai oleh pasien. Sedangkan detenninan inefisiensi biaya obat yang diteliti adalah faktor internal yakni karakteristik dokter yang meliputi usia, jenis kelamin, masa keija dan tingkat pendidikan dokter, selain itu juga faktor ekstemal karakteristik pasien yang meliputi kelas perawatan, diagnosa penyakit serta komplikasi penyakit. Dalam hal ini dilakukan juga penelitian untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi timbulnya inefisiensi biaya obat. Data diperoleh dengan menggunakan data sekunder yaitu data rekam medik pasien dan data personalia dan dilanjutkan secara kualitatif dengan wawancara mendalam dengan responden dokter yang merawat pasien rawat inap peserta askes pada tahun 2008. Besar popu1asi pada penelitian ini adalah 2172 rekam medik dan besar sampel 231 rekam medik yang dipilih secara acak. Metode analisis yang digunakan adalah univariat, bivariat dengan uji t dan uji anova serta analisis multivariat dengan regresi linier ganda. Kemudian dilanjutkan secara secara kualitatif dengan cara wawancara mendalam dan sebagai respondennya adalah 5 orang dokter yang merawat pasien askes tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan teijadi inefisiensi biaya obat DPHO sebesar 25.15% dan inefisiensi biaya obat Non DPHO sebesar 5.46%. Faktor internal yang mempengaruhi inefisiensi biaya obat adalah umur, masa keija dan tingkat pendidikan dokter, sedangkan faktor eksternal adalah diagnosa penyakit (kebidanan). Dari penelitian ini disarankan perlunya kebijakan pimpinan rumah sakit tentang retur obat yang tidak terpakai, diterapkannya sistem One Unit Dose Dispensing secara paripurna, dilakukannya penyegaran tentang perkembangan ilmu kedokteran, standar operasional prosedur serta peraturan-peraturan yang diperlakukan di rumah sakit. Selain itu disarankan agar apotik askes menyediakan obat FPHO secara lengkap.

---

One of the indications of improvement in the quality of hospital services is the rational utilization of medicine, through the effective management of pharmaceutical services with the purpose to gain an efficient medicine cost for the patient. The purpose of the study is to identify the proportion of inefficiency medicine cost for inpatient health insurance patient's as well as its determinant.

The proportion of inefficiency cost based on medicine dispensing minus the actual cost of medicines spent by the patient. While the study on the pattern determinant of dispensing is the internal factor, namely, the physician's characteristics covering age, gender, term of service, and the level of educational background, including the patient's characteristic as the external factor, covering the hospital class level, diagnose and complication of the disease. A study is also done to identity the most dominant factor that influences the inefficiency of medicine cost The data is obtained from secondary data, which is the patient's medical record and personnel data, continued with the qualitative method through in depth interviews with the physicians as respondent who treated health insurance patients who were hospitalized in 2008.

The total study population include 2172 medical records and total sample 231 medical records taken at random. The analysis method is univariate, bivariate using t-test and anova tests, and a multivariate analysis with a multiple linier regression, continued with the qualitative method of in depth interviews. Respondents are 5 physicians who treated health insurance patient in 2008.

Results of the study indicates that the proportion of inefficiency in the DPHO cost is 25,15% and the inefficiency of non DPHO cost is 5.46 %. The internal faktor influencing the inefficiency of medicine cost includes age, term of service and lebel of the doctor's educational background, while the predominating external factor inefficiency of medicine cost is the diagnose of the desease (gynecology)."

"Dua belas juta anak di dunia meninggal setiap tahunnya sebelum, mencapai usia 5 tahun. Dari angka tersebut 70% kematian bayi dan balita di negara berkembang disebabkan oleh pneumonia, diare, campak, malaria dan gizi buruk (malnutrisi) atau kombinasi dari penyakit tersebut. Di Indonesia penyebab utama kematian bayi berdasarkan data WHO (1990) bahwa sekitar 450.000 kematian balita yang terjadi setiap tahunnya, diperkirakan 150.000 diantaranya disebabkan oleh penyakit pneumonia. Pendekatam MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya promotif dan kuratif penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga dan malnutrisi. Melalui pendekatan MTBS dapat memberikan kualitas penanganan penyakit pada balita akan lebih baik sehingga efektifitas penanganan penyakit pada balita dapat ditingkatkan mulai dari penilaian (Anamnesa dan Pemeriksaan), menentukan klasifikasi dan tindakan serta pengobatan. Penelitian ini merupakan suatu evaluasi ekonomi yang menggunakan data sekunder ditinjau dari sisi provider, dengan tujuan mendapatkan gambaran alternatif terbaik dan kegiatan penanganan pneumonia di puskesmas MTBS dan puskesmas non-MTBS di Kabupaten Tanah Datar tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pneumonia di puskesmas MTBS lebih "cost efektif? dibandingkan dengan puskesmas non-MTBS, dimana biaya satuan pada puskesmas MTBS adalah sebesar Rp 11.588,-dan pada puskesmas non MTBS sebesar Rp 42.629; Agar MTBS dapat dilaksanakan oleh semua Puskesmas disarankan agar MTBS dapat disosialisasikan kepada legislatif dan eksekutif dalam hal ini pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan dana dalam menunjang program MTBS.

---

Cost Effectiveness Analysis of Handling Pneumonia in IMCI Health Center and Non IMCI Health Center at District of Tanah Datar, 2003Twelve million Children in the world die every year before they reach 5 year old. From its number 70% baby's mortality and below 5-years Child in development country caused by Pneumonia, diarrhea, measles, dengue and malnutrition or combine of these issues. In Indonesia, major causes of baby mortality based on WHO data (1990) about 450,000 in every year, estimate 150,000 is caused by Pneumonia.

MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit = Integrated Management on Baby Illness) approach is an integrated approach on baby illness management who come have treatment in inpatient unit facilities. Basis of health include curative and promotive effort against Pneumonia, diarrhea, measles, dengue, earache (infection), and malnutrition. Through MTBS approach expect it can give better handling quality on baby illness, so its handling effectiveness increase, initially at appraisal (Anamnesis and Examination), classification determination, action and treatment.

This research as an economic evaluation used secondary data in the view of provider side purpose to gain a best alternative description from Pneumonia handling activities both MTBS and Non-MTBS Puskesmas (Health Center in Sub-district region) at district of Tanah Atas year of 2003.

This result of this research show that handling pneumonia in puskesmas with is more cost effective compared with non MTBS, that the unit cost in puskesmas with MTBS is Rp 11.588,- and non MTBS is Rp 42.629,﷓. In order that MTBS can be used in of Puskesmas, its suggest doing MTBS socialization toward legislative and judicative agencies in this case is Local Government to get financial support to successes MTBS program."

"RSPAD Gatot Soebroto sebagai rumah sakit rujukan tertinggi untuk TM-AD dan ABRI, juga memberi pelayanan Kesehatan untuk masyarakat umum, sehingga dituntut untuk dapat menghadapi persaingan bebas rumah sakit, dengan memberi pelayanan yang balk, efisien, efektif dan tarif yang sesuai (rasional). Pelayanan Hemodialisis (Cuci darah) merupakan salah satu layanan unggulan RSPAD-G yang cukup mahal, karena sangat dipengaruhi harga medical supply, obat dan bahan habis pakai, yang sangat terpengaruh dengan krisis moneter yang terjadi saat ini. Agar layanan unggulan ini tidak menjadi beban subsidi rumah sakit, perlu dilakukan analisis biaya sebagai pedoman penetapan alternatif tarif yang dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku di RSPAD Gatot Soebroto. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat operasional, dimana dilakukan analisis biaya terhadap kegiatan layanan Hemodialisis di Unit Renal RSPAD Gatot Soebroto selama tahun anggaran 1997/1998. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui biaya satuan hemodialisis, yang dapat memberi gambaran kinerja rumah sakit atau Unit Renal khususnya, sehingga dapat dilakukan perencanaan Anggaran dan Pengendalian biaya lebih baik, serta melakukan Penetapan Tarif sesuai kebijakan yang berlaku dengan lebih rasional, agar dapat melakukan persaingan sehat antar Rumah sakit, dan melakukan negosiasi harga dengan pihak ketiga penyandang dana. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa biaya satuan hemodialisis yang didapat dari analisis biaya lebih tinggi dari tarif yang berlaku, sehingga diketahui selama tahun anggaran 1997 / 1998 sebenarnya terjadi defisit yang berupa subsidi Rumah sakit kepada pasien Swasta. Ternyata bila dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku dan tingkat inflasi yang terjadi akibat krisis moneter, maka didapatkan alternatif tarif yang cukup tinggi. Diketahui pula bahwa dengan melakukan reuse ginjal buatan, dapat menekan biaya cukup berarti. Diharapkan dengan tarif hasil penelitian ini, dapat dilakukan pengendalian biaya operasional Rumah sakit.

---

Cost Analysis and Pricing Alternative on Haemodialysis in Renal Unit RSPAD Gatot Soebroto for the Fiscal Year 1997/1998As a Top referal Army Hospital in Indonesia, RSPAD Gatot Soebroto also gives Public Health services. For that reason, it requires the ability to face hospital free competition and give a good, efficient, effective services with rationable price. Hemodialysis is the one superior and expensive service of RSPAD Gatot Soebroto, because of very expensive cost for medical supply, medicine and current substances, which are having a great deal influences from monetary crisis that happening here now. In order to prevent this superior service become a burden for the hospital, it needs cost analysis as a guide for pricing alternative according to hospital policies. This study is an operational study, where the cost analysis are treated on hemodialysis service activities in Renal Unit RSPAD Gatot Soebroto for 19971 1998.

The purpose of this study is to understand unit cost of haemodialysis, which can give global hospital activities performance or more specific in Renal Unit, and so the budget planning and cost control could be done better, and also determining price according to hospital policies and rationable for good hospital competition and negotiated the price with sponsor.

The result of this study is that unit cost for haemodialysis higher than the prevailing price, and so founded deficit for the fiscal year 1997 1 1998, with hospital subsidies to private pasien. Apparently if it connected with be in effect hospital policies and inflasion rate, it will give more higher alternative price. Also known that re-use for dialyzer could pressed enough the haemodialysis price. With alternative price from this study, the controlling for the hospital operational cost are hoped to be done."

"Peningkatan efisiensi dan efektifitas pada perusahaan jasa konstruksi salah satunya dapat dilakukan dengan pengendalian biaya, mutu, dan waktu. Biaya merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk dikendalikan pada saat pelaksanaan, agar tidak terjadi cost overrun.Pengendalian terhadap biaya proyek terdiri dari biaya tenaga kerja, material, subkon, kondisi umum dan overhead. Komponen biaya material adalah satu komponen biaya proyek yang sering Input dari proses pengendalian. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi penyebab dominan terjadinya penyimpangan dalam manajemen biaya material, sehingga dapat diketahui pola hubungan antara penyebab dan kinerja komponen biaya material yang terdiri dari : biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya penyimpanan dan biaya pemborosan dan penggunaan.Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka hipotesa yang akan dibuktikan melalui penelitian ini adalah : Apabila sumber penyebab terjadinya cost overrun tidak diantisipasi dalam manajemen biaya material, maka kinerja biaya proyek akan menurun."