Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah propinsi Tingkat I Lampung selaku sumber daya manusia birokrasi, agar lebih profesional dalam bidang tugasnya dan memiliki kinerja dengan baik, maka diperlukan suatu pembinaan dan pengembangan atau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang semakin efektif dan efesien, memuaskan dan kompetitif dalam era globaliasi.Penelitian atau kajian ini menyangkut "bagaimana sistem efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu kinerja organisasi aparatur pemerintah daerah Propinsi Tk I Lampung?. Dalam kajian ini lebih di utamakan menganalisis bagaiamana sistem penyelenggaraan diktat Pemda Propinsi Tk.I Lampung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang sering berkaitan satu sama lainnya.Penelitian ini berawal dari kajian analisis yang terdiri :Efektivitas Penyelenggara DiklatEfektivitas Widya/swaraEfektivitas Perencanaan Kebutuhan DiktatEfektivitas KurikulumEfektivitas SaranaEfektivitas Biaya / DanaUntuk mengetahui besarnya pengaruh variabel tersebut dilakukan penelitian laparngan melalui kajian pustaka dan dokumen-dokumen, melalui prosedur yang diajukan kepada responden yaitu Alumni Diktat 16 orang dan Peserta Diktat 24 orang yang diolah berdasarkaan perhitungan kuantitatif dan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif.Berdasarkan kajian teori yang relevan, serta analisis data dan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemda Prop. Tk.I Lampung masih belum optimal dan masih terlalu banyak terdapat kekurangan-kekurangan sebagai salah satu wadah pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan.Keadaan ini dapat dilihat dari penyelenggara diktat, widya/swara, perencanaan kebutuhan diktat, kurikulum, sarana dan prasarana, biaya/dana. Indikasi-indikasi yang kurang sempurna pada pelaksanaan penyelenggaraan Diktat Pemerintah Propinsi Tk I Lampung tersebut dalam memberi konsekwensi yang kurang sempurna pada kinerja organisasi Aparatur Pemerintah Daerah Propinsi Tk.I Lampung.Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan maka secara khusus penulis mengajukan rekomendasi yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Lampung. Upaya ini antara lain ditempuh melalui peningkatan sistem penyelenggara Diktat, Widyaiswara, Perencanaan Kebutuhan Diktat, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Biaya/Dana."

"Government Regulation (PP No. 101/2000) of Republic of Indonesia on Education and Training in Jobs of Civil Servants says that national demands and global challenges regarding realization of a good governance needs human resources competent to their jobs in managing the State and development. Law (UU No. 22/199) on Local Governance and UU No. 2511999 on Financial Balance between Central and Local Government has been the factors causing social, economic, cultural and political changes, which extended to local areas. The both UUs have given a broad authorization to autonomous areas to manage their own human resources. However, in reality, quality of human resources among those autonomous areas has not yet promised an optimal performance in general.

Diktat in Leadership Level IV program has been determined as the object of the research to evaluate. Reason for selecting such a Diktat is because the Diklat represents one of conditions for any officials to get structural job promotions within the environment of Belitung Sub Province Local Government.

The type of the research used in the research is descriptive and evaluative aimed at measuring how effective the Diktat program implementation. Data collection technique of the research is by using a questionnaire completed by respondents to obtain quantitative data from such aspects as requirement analysis, implementer determination, curriculum, participant, instructor, facility and infrastructure, learning process, method, service to participant, material presentation, knowledge competence, attitude and skill, and benefit of the Diktat to the alumni. Besides, the research uses also open-ended questions to get qualitative information in support of the quantitative data.

Data analysis and processing in this research is descriptive purposed to measure the level of Diktat program effectiveness. The results of the research have indicated that.

1. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has been consistent with expectations.

2. Implementation of Education and Training in Leadership Level IV program has given effects to the competences of officials in forms of knowledge, attitude and skill.

3. Utilization of Diktat alumni believable to hold some jobs has been compatible with their ranks and classes, which means an improvement in their careers after following the Diktat.

The results of the research on Diktat in Leadership Level IV program suggests an improvement in Diktat-related facilities to make the Diklat activities successful, the supporting equipment optimal, and the facilities Committee has prepared not wasteful. This Education and Training in Leadership (Diktatpim) program is intended to shape prospective structural officials. As a result, it is expected that the use of the alumni with respect to fulfilling their tasks in any jab units can be optimal and an integrated job analysis related to the future Diktat requirement realizable."

"Pembinaan Aparatur Pemerintah yang dalam hal ini adalah Pengawai Negeri Sipil merupakan Condition Sine Qua Non guna membentuk sosok aparatur yang profesional dan berkualitas. Pembinaan dimaksud dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang terdiri dari Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang kesemuaanya sebagai suatu sistem. Pada kesempatan ini penulis hanya mengetengahkan salah satu Diklat Struktural yaitu Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA) yang mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan eselon III. Jabatan ini sangat strategis dilingkungan pemerintahan, rnengingat pejabat tersebut dituntut mampu memimpin, membimbing dan menguasai pengetahuan serta ketrampilan dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Selain itu juga dituntut mampu berperan selaku staf untuk menampung dan menganalisis serta menyiapkan konsep berupa telaahan staf dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan. Mengingat betapa strategisnya keberadaan Diklat SPAMA bagi PNS, maka komitmen pimpinan merupakan keharusan dalam pembinaan PNS. Dalam kaitan ini pemerintah telah menetapkan PP Nomor 14 dan 15 Tahun 1994, kemudian ditindak lanjuti oleh LAN selaku Instansi Pembina Diktat dengan menerbitkan berbagai pedoman sebagai alat sebagai alat (tool) yang efektif untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah. Namun kenyataannya bahwa Diklat SPAMA belum sebagaimana diharapkan, hal ini dapat dilihat pada Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Penerangan, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Perhubungan belum sepenuhnya dilakukan dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik serta pemanfaatan yang tepat. Oleh karena itu untuk Diktat SPAMA yang efektif, seyogianya diawali dengan analisis kebutuhan Diklat (Training Needs Analysis) dan atas dasar kebutuhan dimaksud dirumuskan program Diklat SPAMA yang benar-benar sebagai bagian integral dari pengembangan kualitas aparatur pemerintah."

"ABSTRAKPenelitian ini adalah penelitian tentang kinerja Instruktur dalam kaitannya dengan tingkat pendidikan instruktur dan pengalaman pelatihan yang pernah diikuti oleh instruktur untuk meningkatkan proses belajar. Tujuan diadakannya pelatihan untuk instruktur adalah untuk meningkatkan kinerja instruktur, sehingga lulusan dari Balai Latihan kerja dan Loka Latihan Kerja menjadi lulusan yang mempunyai keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan pengalaman pelatihan terhadap kinerja Instruktur secara parsial. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat exs post facto, sedang lokasi penelitian adalah Balai Latihan Kerja dan Loka Latihan Kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagal subyek penelitian adalah Instruktur Balai Latihan Kerja dan Loka Latihan Kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan responden dalam penelitian ini adalah siswa-siswa yang pada saat diadakan penelitian, siswa tersebut sedang belajar di Balai Latihan Kerja dan Loka Latihan Kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan untuk melihat perbedaan adalah dengan menggunakan analisis compare means. Sedang untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial digunakan teknik analisis korelasi. Hasil temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kinerja instruktur apabila ditinjau dari tingkat pendidikannya. Kinerja Instruktur tertinggi adalah instruktur dengan dasar pendidikan Diploma, sedangkan kinerja instruktur tertinggi kedua adalah instruktur dari dasar pendidikan Sarjana dan dari dasar pendidikan Sekolah Menengah Atas { sama besar ). Selain itu juga terdapat perbedaan kinerja instruktur apabila ditinjau dari pengalaman training yang pernah diikuti instruktur. Kinerja Instruktur tertinggi adalah instruktur yang mengikuti pelatihan dengan lama kategori sedang atau sekitar 3548 jam sampai 6374 jam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan tingkat pendidikan instruktur dengan kinerja instruktur sangat kecil, namun dilihat dari hubungan pengalaman pelatihan yang diikuti instruktur terhadap kinerja instruktur cukup kuat, dan kontribusinya pun besar yaitu sebesar 0.872. Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja instruktur, seyogyanya dalam penerimaan atau pengangkatan pegawai harus memperhatikan spesifikasi kebutuhan kejuruan dan jurusan pendidikan yang diperlukan. Selain itu juga sudah saatnya diperlukan iklim kerja yang kompetitif untuk dapat memacu instruktur-instruktur yang ada dan juga perlu diadakan evaluasi kerja secara teratur. "

"Pemerintah Kabupaten Dati II Sumedang telah berupaya mengelola diklat pegawai namun hasilnya belum optimal. Dalam sistem diklat pegawai, Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang lebih berperan selaku penyedia peserta diklat. Program-program diklat dibuat secara baku oleh Pemerintah Tingkat Atas (Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan Diklat Propinsi Dati. I Jawa Barat) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tungkat II Sumedang. Penentuan kebutuhan diklat (Training Need) belum dianalisis secara benar, hal ini disebabkan oleh kekurangan informasi (analisis jabatan, evaluasi prestasi kerja, rencana/pola pengembangan karir, rencana induk pegawai dan sebagainya), keterbatasan tenaga perencana yang ahli, keterbatasan perencanaan dan sebagainya. Belum ada keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Instansi Vertikal Propinsi Jawa Barat (Kanwil), dan Instansi Pemerintah Pusat yang mempunyai sasaran peserta diklat di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.Kecenderungan evaluasi diklat Iebih besar pada penguasaan teori/pengetahuan daripada keterampilan (skill). Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, para pelatih yang profesional dan waktu yang dibutuhkan. Evaluasi diklat pada umumnya telah dilaksanakan, baik mengenai penyelenggaraan, peserta maupun terhadap pengajar/pelatih. Peserta diklat diberi peran mengevaluasi penyelenggaraan diklat dan pengajar/pelatih yang tingkat obyektivitasnya masih perlu dibuktikan kebenarannya. Tindak lanjut evaluasi terhadap pengajar/pelatih mengalami kesulitan terutama bagi para pengajar/pelatih yang berasal dari Dinas/instansi yang dinilai kompeten untuk jenis diklat tertentu. Evaluasi hasil diklat setelah peserta kembali ke tempat kerjanya jarang dilakukan karena aturan atau sistem untuk itu belum ada.Evaluasi prestasi kerja pegawai belum terlaksana secara optimal, rencana/pola karir dan pengembangan pegawai belum dibuat secara formal sehingga dalam perencanaan diklat belum memanfaatkan informasi kegiatan tersebut, Diklat Penjejangan secara umum baru mencapai realisasi sebesar 7.06 % Kecilnya realisasi diklat tersebut karena anggaran diklat sangat terbatas.Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa nilai skor variabel diklat sebesar 69.27 % dan nilai skor variabel prestasi pegawai yang ikut diklat sebesar 71 %. Itu berarti bila diklat dilaksanakan dengan baik maka prestasi kerja pegawai yang ikut diklat akan baik pula. Belum optimalnya prestasi kerja pegawai karena ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan prestasi kerja pegawai seperti kepuasan kerja, kepemimpinan, sarana/ prasarana dan sebagainya. Diklat sangat penting bagi pegawai, hal ini sesuai dengan pendapat responden, bahwa pegawai yang telah mengikuti diklat lebih berprestasi dibandingkan dengan pegawai yang belum pernah ikut diklat."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kantor Diklat Kabupaten Bandung merencanakan kebutuhan Diklat pada Diklatpim Tingkat IV serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif di Kantor Diklat Kabupaten Bandung selama 11 (sebelas) minggu yang dimulai dari pertengahan bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Desember 2002.Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sejumiah informan yang ditentukan secara purposif dengan menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Kebutuhan Diklat pada Diklatpim Tingkat IV Pemerintah Kabupaten Bandung menggunakan Metode Tinjauan Pustaka (Studi Literatur) dan yang dijadikan pustaka/Iiteratur hanya berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasl Negara Nomor 541/XIII/10/E/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV dan dokumentasi tentang jumlah pejabat eselon IV yang belum Adum/Diklatpim Tingkat IV. Dan faktor yang mempengaruhi Perencanaan Kebutuhan Diklat pada Diklatpim Tingkat IV dl Kabupaten Bandung adalah Kebijaksanaan Teknis di Bidang Diklatpim Tingkat IV, Kompetensi Perencana Kebutuhan Diklatpim Tingkat IV , Jumlah Calon Peserta, Kompetensi Widyaiswara, Sarana dan Prasarana, serta Kompetensi Tenaga Kediklatan Lainnya. Dari keenam faktor tersebut, terdapat faktor yang selalu ada dalam tiap-tiap faktor yaitu dipengaruhi oleh norma hukum berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kantor Diklat Kabupaten Bandung Serta Diklatpim Tingkat IV.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini menyarankan, dalam jangka pendek, hendaknya tidak hanya melakukan analisa kebutuhan Diklat berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 541/XII/10/6/2001 semata, tetapi perlu dikombinasikan dengan analisa kebutuhan Diklat menurut Hartawan. Sedangkan untuk saran jangka panjang, 1) Perlu ditetapkan Kelompok-kelompok Jabatan Fungsional yang tertuang dalam Peraturan Daerah, 2) Isi Jabatan Fungsional tersebut dengan Widyaiswara Madya kebawah, 3) Tambahkan Seksi Perencanaan dan Seksi Evaluai yang tertuang dalam Peraturan Daerah, 4) Perjelas tanggung jawab pembinaan dan wewenang yang dibelikan kepada Kantor Diklat yang terpisah dengan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah yang tertuang setidaknya dalam Keputusan Bupati. Pemisahan tanggung jawab pembinaan dan wewenang tersebut, bias merujuk pendapat Moenir tentang Tanggung Jawab Unit Pengelola Kepegawaian, 5) Bina secara berkala para Pejabat Fungsional di Kantor Diklat dan Pegawai dengan Diklat Fungsional Profesionalisme Kediklatan, serta 6) Khusus bagi para Pejabat Fungsional Kantor Diklat, selain diikutsertakan pada Diklat Fungsional Profesionalisme Kediklatan, juga perlu diikutsertakan secara berkala pada Diklat Fungsional Widyaiswara, Ahli Kurikulum, Ahli Pengujian, Pamong Belajar, dan Guru Ahli."

"Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta. Program pelatihan merupakan unsur yang cukup penting dan strategis dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, memberikan wawasan baru, metode kerja baru, merubah prilaku manusia sehingga memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan perlu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pelatihan baik yang menyangkut materi, metode, instruktur dan kontribusi pelatihan secara keseluruhan. Untuk menguji efektivitas pelaksanaan pelatihan telah dilakukan penelitian yang melibatkan 130 responden yang dipilih secara "stratified rendom sampling" dari 200 orang yang tergolong dalam populasi penelitian ini. Sample sebanyak 130 orang tersebar menurut strata golongan IV 9 orang, III 81 orang dan II 40 orang, sehingga keseluruhan sample berjumlah 130 orang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptip dengan teknik frekuensi distribusi dan prosentase. Analisis data untuk masing-masing aspek yang telah diidentifikasi dikaji dengan menggunakan frekuensi distribusi dan prosentase kemudian dibandingkan dengan tabel interpretasi seperti yang dikembangkan Arikunto (1998). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi dan ketepatan waktu sebanyak pelatihan menunjukkan efektivitas yang tinggi. Responden sebanyak 83 % mempersiapkan bahwa Kedua aspek tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan materi yang diinginkan responden. Dari hasil analisis terhadap aspek metode, penggunaan bahasa, pemberian motivasi menunjukkan angka yang lebih tinggi. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan pelatihan untuk aspek-aspek tersebut cukup baik terutama di dalam pemberian motivasi kepada responden dilihat sebagai faktor yang positif untuk mendorong responden mengikuti pelatihan dengan seksama. Secara keseluruhan pelaksanaan pelatihan memiliki nilai sekitar 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan cukup efektif didalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kualitas pegawai. Disamping itu kontribusi pelatihan terhadap pelaksanaan tugas menunjukkan kisaran nilai 76,25% sehingga dapat diterjemahkan bahwa kontribusi pelatihan cukup efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai."

"Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, melalui pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku di dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.Tuntutan peningkatan profesionalisme di jajaran aparatur pemerintah itu menjadi sangat penting dan mutlak seiring dengan semakin meluasnya era globalisasi. Oleh karenanya sistem dan program pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil harus benar-benar secara efektif dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatnya fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayanai masyarakat secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.Adapun untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, maka harus dilakukan evaluasi sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pendidikan dan pelatihan. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menurut pendekatan model Kirkpatrick terdiri dari empat tingkatan yaitu, efektivitas reaksi, efektivitas pembelajaran yang merupakan evaluasi internal dan efektivitas perilaku serta efektivitas hasil (dampak) yang merupakan evaluasi eksternal.Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka penelitian ini akan menguji efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklatpim Tingkat III di Departemen Kehakiman dan HAM tahun 2003) dengan evaluasi internal yaitu evaluasi efektivitas reaksi dan evaluasi efektivitas pembelajaran.Evaluasi efektivitas reaksi merupakan pengukuran efektivitas pendidikan dan pelatihan berdasarkan persepsi peserta pendidikan dan pelatihan terhadap aspek kurikulum, widyaiswara, penyelenggara dan aspek sarana prasarana. Sedangkan evaluasi efektivitas pembelajaran merupakan efektivitas yang diukur berdasarkan prestasi belajar peserta yang berkaitan derigan penguasan berbagai konsep, fakta yang diajarkan dalam pendidikan dan pelatihan selama periode tertentu.Untuk memperoleh data berdasarkan persepsi, tehnik pengumpuian data dilakukan dengan membuat kuesioner kepada peserta dengan tehnik purposive sampling yaitu menentukan sampel dari peserta Diklatpim Tingkat III di Jakarta sebanyak 48 responden. Sedangkan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar peserta dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test terhadap peserta Diklatpim Tingkat III tahun 2003.Berdasarkan hasil pengolahan data, dari tanggapan peserta terhadap aspek-aspek pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diukur, maka pelaksanaan Diklatpim Tingkat III yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM secara umum berjalan secara efektif.Meskipun demikian, terhadap reaksi responden yang menyatakan berimbang diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap setiap komponen kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dari peringkat reaksi peserta yang berimbang tersebut, yaitu aspek widyaiswara, sarana dan prasarana, maka hendaklah menjadi prioritas penyempurnaan atau perbaikan.Sedangkan, dari hasil pengolahan data terhadap hasil pembelajaran, kendatipun terdapat peningkatan pengetahuan dari peserta, namun belum mencerminkan keberhasilan yang memuaskan.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan evaluasi Diklatpim Tingkat III tahun 2003 sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum sepenuhnya dijadikan sebagai bahan perbaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada komponen-komponen di setiap aspek yang masih belum memadai ketersediaannya serta perlunya studi evaluasi secara lebih terfokus terhadap proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan guna memperoleh hasil keluaran peserta pendidikan dan pelatihan yang benar-benar memiliki kemampuan, keterampilan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

---

The Evaluation Study For The Effectiveness of The Leadership Grade III Training in Department of Justice and Human RightThe effort of enhancing human resources quality among government apparatus by way of education and training is aimed to improve their knowledge, skill and attitude in executing their assignment in development field and public service.

The demand for enhancing their professionalism is absolutely important side aside by the widening Globalization Era. Therefore, system and programme of education and training especially Leadership Training for Government Employees must be extremely effective in obtaining transparently and accountably birocracy functions and professionalism in which it is also free from corrupt- in serving public matters.

To know how effectiveness of the training is, that evaluation should be done as it is one important level in training process. The evaluation of training execution as Kirkpatrick's Four Level Evaluation Model, these steps can be defined as follows : The Effectiveness of Reaction, The Effectiveness of Learning which is an Internal Evaluation, The Effectiveness of Behavior, and The Effectiveness of Result which is an External Evaluation.

Based on the paradigm, the experiment would examine the effectiveness of The Training and Education (Diklatpim Tingkat Ill) on Department of Justice and Human Right 2003 by a way of Internal Evaluation Measurements, there were the Evaluation of Reaction and the Evaluation of Learning.

The Evaluation in terms of Reaction is the same as measuring the feeling of conferees to Curriculum Aspect, Expert (Widyaiswara) Aspect, Organized Committee Aspect and Facilities Aspect. The Evaluation of Learning is defined as measurement effectivity based on learning appreciation of conferees related to their understandings in concepts and facts studied during the training on the certain period.

To obtain the objective data based on perception, data finding method was done by distributing questionnaires to the trainees in the form of Purposive Sample that was determining samples from the trainees of Leadership Grade Ill Training (Diklatpim Tingkat III) held in Jakarta as many as 48 respondents. Moreover, learning appreciation data from the participants was done by executing pre-test and post-test to them.

Based on the processing data result, from which the trainees responded to the measured aspects of the training as whole, finally the training which was held by The Education and Training Centre of Department of Justice and Human Right was generally running effectiveness.

To those respondents reaction who determined equal, even though, we needed to complete and adapt every component of the training needs. Here, Experts (Widyaiswara) aspect and facilities aspect should become a priority of reconstruction and completing factors. Although, it had not reflected a satisfied goal of the data processing result to the learning result, in fact the knowledge of the conferees as a whole were obviously enhanced.

From the result indicating that the evaluation of the Leadership Grade III Training 2003 had been well done, even though the result had entirely not become reconstruction matters. Relating to the subject, the result of this experiment recommended the need of reconstructions and completing to the insufficient components of every aspect and the need of evaluation study which is more focused to the learning process of the training to produce capable and skillful participants fitted by the aim and the objective of the training."

"ABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan penulisan kehumasan terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai, khususnya pada pelatihan penulisan kehumasan bidang cipta karya. Jenis Penelitian yang digunakan adalah untuk mengetahui sistem diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya digunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan untuk mengetahui pengaruh diklat terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode hipotesa t-test yaitu dengan membandingkan kedua mean dari nilai pre test dan post test pada pelatihan penulisan kehumasan bidang cipta karya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. Sistem diktat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri dari; 1) perencanaan, yang meliputi : (a) penyusunan kebutuhan diktat, (b) penyusunan program diktat dan (c) persiapan pelaksanaan; 2) pelaksanaan diktat; 3) evaluasi diktat, yang meliputi : (a) evaluasi sebelum pelaksanaan, (b) evaluasi pada saat pelaksanaan dan (c) evaluasi pada saat berakhirnya diktat. b) Pendidikan dan pelatihan penulisan kehumasan bidang cipta karya mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa program pelatihan menunjukkan efektivitasnya. Efektivitas ini ditunjukkan oleh level signifikansi dari t-test bagi pre test dan post test."