Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan institusi dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didukung oleh beberapa Direktorat, salah satunya adalah Direktorat Paten. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M.0I-PR.07.10 Tahun 2001, pasal 615 butir © diungkapkan bahwa Direktorat Paten melaksanakan penerimaan permohonan paten dan permohonan pemeriksaan substantif, pemantauan dan pengendalian, publikasi permohonan paten, dan penyiapan bahan pemberian paten, pendaftaran lisensi, pengalihan paten, pemeliharaan, serta pemberian pelayanan dan kebutuhan teknis operasional pemeriksa paten.Pelanggan Direktorat Paten adalah para pemohon paten dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemohon dari luar negeri harus melalui jasa Konsultan Paten, pemohon dari dalam negeri termasuk Sentra HKI, Perusahaan yang bergerak dibidang obat-obatan, dan juga para penemu di bidang teknologi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan di Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai instansi pelayanan jasa selayaknya mengerti apa arti pelayanan jasa. Menurut Tjiptono (2000:51), pelayanan jasa yaitu bahwa pelayanan jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan menurut Berry, Parasuraman, dan Zeithmal (1990: 26) dipengaruhi oleh Tangibles, Responsivness, Reliability, Assurance, dan Empathy. Suplemen pelayanan digambarkan oleh Lovelock (1994:269) layaknya sebagai kelopak-kelopak bunga, yang terdiri dari information, consultation, ordertaking, hospitality, caretaking, exceptions, oiling dan payment.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dirancang dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dan menjelaskan kondisi atau kualitas pelayanan yang ada di Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Jntelektual.Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan di Direktorat Paten dalam kondisi cukup baik, hal ini dapat dilihat dari data yang sebagian besar responden memberikan nilai 3 atau modus (nilai yang sering muncul) dari data yang disebarkan kepada responden adalah 3. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi atau kualitas pelayanan di Direktorat Paten adalah cukup baik dan penulis menyarankan agar para pegawai terus mau meningkatkan kualitas pelayanan, dan untuk para pimpinan tetap agar senantiasa memberikan pembinaan dan juga waskat kepada bawahan.Daftar Pustaka : 27 buku, 5 dokumen, 16 lain-lain"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat dampak dati masing-masing variabel Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kelja terhadap variabei Produktivitas Pemeriksa Paten. Penelitian ini menggunakan pandekatan rancangan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik. Populasi dari obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh Pemeriksa Paten di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektuaL Penentuan sampel adalah dengan menggunakan seluruh papulasi. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa jumlah Pemeriksa Paten tidak terlalu besar (72 orang), sehingga melalui panelitian ini (panelitian papulasi) diharapkan generalisasi hasil penelitian memiliki tingkat signifikansi.

---

The purpose of this study was to determine whether there is the influence of each Training, Motivation and Work Environment as independent variable on patent examiner productivity as dependent varieabel. This research uses descriptive quantitative design approach by using statistical analysis. Population of the object to be examined in this study were all patent examiner in the Directorate General of Intellectual Property Rights. Determination of the sample is to use the entire population. This is based on the consideration that the number of patent examiner is not too big (72 people), so that through this study (study population) are expected to generalize the results of the study had significance. "

"Latar belakang penelitian ini adalah adanya persoalan mendasar menyangkut upaya peningkatan kualitas pelayanan pada Direktorat Paten. Dengan menggunakan konsep Service Quality, serta menganalisis tingkat kesesuaian antara tingkat harapan penerima layanan dengan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Paten.Peneliti mengajukan dua pertanyaan penelitian, yaitu pertama, bagaimana kualitas pelayanan jasa paten ditinjau dari dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Kedua, bagaimana posisi masing-masing dimensi kualitas pelayanan tersebut dalam diagram kartesius.Penelitian menggunakan disain penelitian deskriptif. Populasi penelitian terdiri 50 perusahaan terdiri dari konsultan paten, Klinik HKI Perguruan tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan. Sumber data penelitian adalah data ordinal dengan menggunakan skala Likert (gradasi penilaian 1 sampai dengan 5). Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan data dianalisis dengan menggunakan SPSS 10. Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian dengan teknik analisis deskriptif dan kuantitatif diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 46,40 % penerima layanan menilai kinerja Direktorat Paten sudah baik dan sisanya 53,60 % menilai belum baik. Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan secara keseluruhan dinilai masih kurang baik atau kurang memuaskan.Penerima layanan menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) atribut pelayanan paten yang perlu mendapat prioritas utama untuk segera diperbaiki kinerjanya. Ketujuh atribut tersebut adalah :- Kelengkapan yaitu kelengkapan peralatan kantor yang menunjang pelayanan,- Media yang berkaitan dengan pelayanan paten seperti formulir, brosur, buku petunjuk cukup mudah didapat/tersedia,- Keandalan pegawai dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti,- Ketepatan waktu pelayanan yang dijanjikan,- Pegawai mampu melakukan komunikasi yang efektif,- Pegawai cukup berpengetahuan dan trampil dalam menjawab pertanyaan masalah pelayanan, dan- Pegawai yang menunjukkan keluwesan sikap dan profesionalitas dalam mengakomodir kemauan Bapak/lbu/Saudara.Direktorat Paten lebih mengutamakan perbaikan pada atribut yang dianggap penting atau kritis oleh penerima layanan, yaitu perbaikan dan penambahan sarana kelengkapan peralatan kantor yang menunjang pelayanan, meningkatkan media yang berkaitan dengan pelayanan paten, meningkatkan keandalan pegawai dalam memberikan info yang jelas dan mudah dimengerti, mempercepat pelayan, mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan mengenai pelayanan sehingga perilaku pelayanannya bertambah baik dan menyederhanakan sistem dan prosedur kerja yang sesuai."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel teknologi informasi dan kompetensi SDM mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemeriksa paten dan pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran teori teknologi informasi dari Dharma Oetomo (2002), pengukuran teori kompetensi dari Spencer dan Spencer (1993), untuk pengukuran kinerja menggunakan teori dari Bernadin dan Russel (1993) dan menggunakan teori Payaman (2005). Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan responden sebanyak !11 orang. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan SPPS versi 18.0 windows. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: variabel teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek sebesar 73,4%; variabel kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek sebesar 67,5%; dan terdapat pengaruh yang signifikan antara teknologi informasi dan kompetensi terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek sebesar 76,6%. Hal ini menunjukan bahwa variabel teknologi informasi dan kompetensi dapat memberikan kontribusi sebesar 76,6% terhadap kinerja sedangkan sisanya sebesar 23,3% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa teknologi informasi dan kompetenst SDM baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai pengaruk yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa paten dan merek.

---

The research is conducted to know how far the influence of information technology and human resource competence to the performance of patent and trademark examiners of Directorate General of Intellectual Property Rights.

The research is utilizing the measurement of information technology theory from Dharma Oetomo (2002), the competence theory measurement from Spencer and Spencer (1993), to the performance measurement from Bernadin and Russel (1993), and theory trom Payaman (2005). The method that had been used is the descrptive anlytical accompanied with 111 samples. The data was collected through quesioners and the analysis was processed by SPSS 18.0 windows.

From the research result, it could be concluded that: information technology variable has the influence to the performance of patent and trademar examiners for 73,4%; and competence variable has the influence to the performance of patent and trademark examiners for 67,5%. From this research it could be concluded that information technology and competence factor may influence up to 76,6% to the performance of patent and trademark examiners and the other 23,3% is merely another factors.

This research concludes that information technology and human resource competence whether as an independent or a combination factors clearly has a significant contribution to the performance of patent and trademark examiners. "

"Penjaminan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sedang marak dalam masyarakat internasional. Hak paten sebagai bagian dari HKI di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Inggris dan Singapura telah diakui untuk dapat dimanfaatkan yaitu sebagai jaminan pinjaman perusahaan khususnya bagi perusahaan dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sementara di Indonesia, pelaksanaan hak paten sebagai jaminan masih kurang memadai karena belum tersedianya suatu ketentuan yang mengatur tentang penggunaan hak paten sebagai jaminan dalam pembiayaan yang diberikan bagi perusahaan. Disamping itu, masih rendahnya tingkat keberanian bank di Indonesia untuk menerima hak paten sebagai jaminan yang dianggap penuh dengan resiko tinggi.Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan dengan analisis data berupa deskriptif analisis.Tujuan penelitian ini adalah agar HKI khususnya hak paten dapat menjadi terobosan baru bagi para pengusaha UMKM, para pihak penyalur dana baik milik pemerintah maupun swasta dalam memanfaatkan hak paten sebagai sumber dana atau untuk meningkatkan suatu modal usaha sehingga hal tersebut dapat turut memberikan efek peningkatan perekonomian Indonesia. Hak paten memiliki potensi yang besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai jaminan dengan melihat adanya unsur hak eksklusif yang memberikan kebebasan bagi penciptanya untuk mengalihkan hak paten tersebut.Sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Inggris dan Singapura hak paten sebagai jaminan telah diatur dan diakui di dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut. Beberapa negara diantaranya bahkan telah melaksanakan penggunaan hak paten sebagai jaminan dalam praktek pembiayaan bagi perusahaan di negaranya. Berdasarkan data yang diberikan secara terbuka pada negara-negara tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya hak paten dapat dijadikan sebagai jaminan karena adanya pengakuan dan eksistensi dari hukum yang berlaku pada negara bersangkutan.

---

Financing based an IPR assets becomes flare in the international society. In the developed country such as United States, China, United Kingdom dan Singapore, patent rights as the part of the IPR is recognized to be utilized as the company's collateral especially by Small Medium Enterprise (SME) company. Whilst in Indonesia, the implementation of the patent right as the collateral yet inadequate since there is no law and regulation that governs the using of patent as collateral which provided by financing scheme to the company. Other than that, the courage of Indonesian bank to accept patent as collateral is still lack taking to consideration of the high risk in such scheme.

The research methods which support this research is normative legal methods that particularly emphasizes on the documentation study in library research with data analysis in the form of descriptive analysis.

This research is aimed for the IPR, especially patent rights that can be the new breakthrough for the SME entrepreneur, state or private funder in order to utilize the patent right as the capital source or as to increase the business capital itself and therefore it would be affect to increasing the Indonesian economic condition. Patent right has a huge potential to be used as a collateral with its exclusive right in which granting the holder of such rights capability to assign his patent right.

As occurred in the developed country such as United States, China, United Kingdom and Singapore, patent right as collateral has been governed and recognized in the prevailing law and regulation in such country. Some of country among other is even clearly have implemented the using of patent right as collateral related to the financing granted for the company in respective country. According to the disclosure information provided from such

countries concerned can be recognized that basically patent right is being able to be collateral since there is acknowledgement and existences in the prevailing law and regulation regarding patent as collateral."

"Tujuan penerapan sistim paten adalah: (a) untuk memberikan imbalan yang layak kepada penemu, (b) untuk mendorong kegiatan-kegiatan penelitian yang dapat menghasilkan formula-formula atau produk baru, (c) untuk mendorong para penemu agar mau mengungkapkan rahasia penemuannya kepada masyarakat, sehingga menambah khasanah pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan secara nasional. Untuk melaksanakan sistim paten dimaksud dalam usaha pemberdayaan masyarakat dan menciptakan budaya inovasi dan kompetitif, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menegakkan prinsip-prinsip good governance merupakan suatu keharusan. Untuk membangun budaya inovasi dan kompetitif melalui sistim paten maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1). Bagaimana pengaruh praktek "good governance" terhadap kualitas pelayanan pemberian paten ? (2). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi praktek "good governance" dan kualitas pelayanan pemberian paten ? (3). Bagaimana hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi "good governance" dan kualitas pelayanan pemberian paten ?Lembaga Adiministrasi Negara mendefinisikan Good Governance sebagai: "penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat" (Dwidjowijoto 2003;221). Dari pengertian dimaksud dan sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut diatas digunakan indikator good governance sebagai berikut: efisiensi, akuntabilitas publik, transparansi dan partispasi. Sedangkan Kualitas Pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian layanan untuk mengimbangi harapan pelanggan (pemohon paten). Parasuraman dkk., dalam Tjiptono 2000; 70) menentukan lima dimensi pokok kualitas pelayanan sebagai berikut: tangibelity, reliability, responsiveness, Assurance/Jaminan, dan Empathy.Penelitian dilakukan pada Pemohon Paten melalui 10 pemohon paten perorangan, 20 konsultan paten, dan 10 sentra HKI.Rancangan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan analisis deskriptif dan regresi untuk menjawab pertanyaan penelitian 1 dan 2, dan analisis korelasi untuk menjawab pertanyaan penelitian 3 dengan mengetahui frekuensi distribusi dari setiap faktor. Sehingga disimpulkan bahwa:Terdapat pengaruh nyata antara good governance dengan kualitas pelayanan. Pengaruh yang paling dominan dari good governance terhadap kualitas pelayanan pemberian paten adalah efisiensi. Yakni efisien penggunaan peralatan kerja, prosedur (tata kerja) dan penggunaan Sumber Daya Manusia.Konstribusi praktek good governance dalam mempengaruhi kualitas pelayanan sebesar 11,42%, sisanya 88,58% dipengaruhi variabel lainnya, seperti kepemimpinan, struktur organisasi, strategi, dan sistim.Hubungan antar unsur yang mempengaruhi praktek good governance dalam pemberian paten sebagai berikut: Unsur efisiensi mendapat nilai cukup baik dengan dukungan penggunaan peralatan kerja, prosedur (tata kerja), dan penggunaan Sumber Daya Manusia; Unsur akuntabilitas publik mendapat nilai cukup baik dengan dukungan tertinggi pada prosedural dan peningkatan kualitas dan kuantitas pemberian paten, akan tetapi kurang didukung dalam pemanfaatan waktu dan adminstrasi serta pelaporan; Unsur transparansi mendapat nilai kurang baik dengan dukungan akses informasi publikasi dan pejabat pemberi putusan, akan tetapi kurang didukung akses informasi prosedural dan data acuan pemberian paten; Unsur partisipasi mendapat nilai cukup baik dengan dukungan sosialisasi, forum komunikasi dan kasus-kasus pemberian paten, akan tetapi kurang di dukung oposisi terhadap publikasi paten.Unsur-unsur yang mempengaruhi praktek kualitas pelayanan pemberian paten. Tangibility, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan kelengkapan alat kerja dan kebersihan, akan tetapi kurang didukung oleh kerapihan ruang Direktorat Paten. Reliability, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan ketepatan waktu, keandalan pegawai, dan kesesualan janji, akan tetapi kurang di dukung oleh kesigapan pegawai Direktorat Paten. Responsiveness, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan keandalan, kemampuan, kemauan dan keyakinan pemohon terhadap pegawai Direktorat Paten. Assurance/Jaminan, mendapat nilai kurang baik dengan dukungan rasa percaya diri, keseriusan dan profesionalisme pegawai Direktorat Paten. Empathy, mendapat nilai cukup baik dengan dukungan pada keramahan dan kesopanan pegawai Direktorat Paten, akan tetapi kurang di dukung oleh perhatian individu terhadap permasalahan pemohon paten.Dengan memperhatikan beberapa temuan pada analisis dengan kenyataan dilapangan, peneliti mengajukan saran untuk mempraktekkan good governance terhadap kualitas pelayanan pemberian paten adalah sebagai berikut: Good governance, pada praktek yang cukup baik, akan tetapi perlu peningkatan pada: akuntabilitas publik terhadap pemanfaatan waktu, administrasi dan pelaporan; transparansi prosedural dan data acuan pemberian paten; dan partisipasi masyarakat terhadap oposisi publikasi paten. Kualitas Pelayanan, pada praktek yang cukup baik, akan tetapi perlu peningkatan pada: Tangibelity terhadap kerapihan ruang Direktorat Paten; Reliability terhadap kesigapan pegawai Direktorat Paten untuk membantu memecahkan masalah pemohon paten; dan Empathy terhadap perhatian individu pada permasalahan pemohon paten."

"Direktorat Paten adalah salah satu Direktorat yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pelayanan hak paten kepada para pemohon paten. Namun demikian sampai saat ini masih banyak keluhan pemohon paten atas kualitas pelayanan paten yang dilakukan pemeriksa paten, antara lain banyaknya permohonan paten yang belum selesai dalam batas waktu yang telah ditetapkan.Dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pemeriksaan paten tersebut diperlukan sumberdaya yang trampil serta kemampuan memadai. Untuk mengatasi hal tersebut pengembangan sumberdaya manusia harus ditingkatkan antara lain dengan pelatihan yang intensif, pemberian kompensasi yang sesuai serta iklim organisasi yang mendukung kerja pemeriksa paten. Dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pemohon paten dapat tercapai.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi pemohon paten terhadap kualitas pelayanan paten yang dilakukan oleh pemeriksa paten Serta persepsi pemeriksa paten terhadap pelatihan, kompensasi dan iklim organisasi dalam mendukung kualitas pelayanan. Secara lebih khusus penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis signifikansi hubungan variabel bebas ( pelatihan, kompensasi, iklim organisasi ) dengan kualitas pelayanan pemeriksaan paten.Populasi penelitian adalah seluruh pemeriksa paten dengan sampel 30 responden yang mencakup 3 bidang pemeriksaan yaitu bidang elektro, bidang mekanik dan bidang kimia dengan sampel masing-masing 10 responden. Dan seluruh pemohon paten dengan sampel 20 responden yang mempunyai 3 bidang permohonan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling.Analisis data dengan menggunakan teknik korelasi R-Spearman, menunjukkan bahwa variabel pelatihan mempunyai hubungan sangat signiikan sebesar +0,621 dengan kualitas pelayanan dengan tingkat hubungan kuat dengan kontribusi terhadap kualitas pelayanan sebesar 38,56%. Variabel kompensasi mempunyai korelasi signifikan dengan kualitas pelayanan sebesar +0,306 dengan tingkat hubungan rendah dengan pengaruh terhadap kualitas pelayanan sebesar 9,36%. Variabel iklim organisasi mempunyai hubungan signifikan dengan kualitas pelayanan sebesar +0,381 dengan tingkat hubungan rendah dengan pengaruh terhadap kualitas pelayanan sebesar 14,52%. Variabel pelatihan, kompensasi dan iklim organisasi secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan kualitas pelayanan sebesar +0,693 dengan tingkat hubungan kuat dengan pengaruhi secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan sebesar 48,03%."

"Konsep HKI berperan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil invensi litbang para peneliti di Indonesia. Perlindungan hukum atas hasil invensi litbang para peneliti sangat penting dalam rangka mendukung pembangunan iptek di Indonesia. Peraturan perundangan di bidang HKI yang turut memberikan perlindungan terhadap hasil litbang para peneliti salah satunya adalah Undangundang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tetapi peraturan tersebut dalam tataran implementasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, meskipun telah ada perlindungan atas hasil invensi khususnya Paten namun jumlah perolehan Paten hasil invensi masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan insentif Raih HKI dan Sentra HKI untuk mendorong dihasilkannya invensi yang berorientasi Paten. Salah satu sentra HKI adalah Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusinov LIPI). Pusinov LIPI diharapkan menjadi pusat pengelolaan HKI dan mendorong peneliti menghasilkan invensi yang berorientasi Paten. Namun kenyataannya Pusinov LIPI mengalami kendala dalam mendorong dihasilkanya invensi yang berorientasi Paten. Kendala tersebut meliputi aspek kelembagaan dan aspek regulasi. Kendala dalam aspek kelembagaan yaitu belum adanya dukungan yang memadai dari lembaga induk; terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), biaya operasional, dan sarana/prasarana; struktur sentra HKI belum solid secara kelembagaan; Sentra HKI masih cenderung berkutat pada pendaftaran HKI para peneliti saja; serta peneliti kurang memahami akan pentingnya HKI. Sedangkan kendala dalam aspek regulasi meliputi regulasi terkait royalti dalam Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2001, regulasi terkait Insentif Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007, dan regulasi terkait besaran anggaran penelitian.

---

The concept of intellectual property rights (IPR) play a role to provide legal protection for the invention of research and development (R & D) to the researchers in Indonesia. Legal protection of the R & D invention from researchers is essential in order to support the development of science and technology in Indonesia. The IPR legislations to protect R & D invention are Law of The Republic of Indonesia Number 14 of 2001 on Patent and Law of The Republic of Indonesia Number 18 of 2002 on National System of Research, Development and Application of Science and Technology. But the rules in the context of developing science and technology in Indonesia precisely at the level of implementation is not as expected. Moreover, the number of patents invention still low although there are legislations about Patent and other IPR. To overcome this problem, Government provides incentives Earn IPR and IPR Center to encourage patent-oriented research. One of the IPRS center is the Center for Innovation has established Indonesian Institute of Sciences (Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences). Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences expected to be the center of the management of IPR and to encourage patentoriented research. But the fact, Center for Innovation Indonesian Institute of Sciences have problems in pushing patent-oriented research. The problems are in institutional and regulation aspects. Institutional aspects are the absence of adequate support from the parent institution; the limited human resources, operating costs, and facilities / infrastructure; structure of the solid center of IPR has not been institutionally; center for innovation still tend to dwell on the registration of IPRs the researchers only; and researchers do not understand the importance of IPR. While the constraints in the regulatory aspects related to the regulation include a royalty under Article 12 of Law Number 14 of 2001, regulations related to Tax Incentives in Government Regulation No. 35 of 2007, and regulations related to the amount of research budgets."

"Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil ide/pemikiran yang memberikan dampak/manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual diatur dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual.Permasalahan yang ada dapat dirumuskan: "Bagaimana kualitas pelayanan dalam hal ini pelayanan pendaftaran permohonan desain industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual"? dan "Apa saja masalah-masalah yang menjadi kendala dalam proses pelayanan pendaftaran desain industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual"? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kualitas pelayanan dalam hal ini pelayanan pendaftaran permohonan desain industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan mengetahui masalah-masalah yang menjadi kendala dalam proses pelayanan pendaftaran desain industri pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.Teori yang dipergunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan dengan menggunakan teori Servqual yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Selain itu juga menggunakan teori Mc. Kinsey 7?S Framework yang terdiri dari Strategy, Structure, System, Style, Staff, Skill, dan Share Value. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey terhadap 107 pendaftar desain industri yang diambil secara acak dengan menggunakan teknik sampling aksidental.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & RD, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan dimensi Servqual adalah dimensi Tangible mempunyai tingkat kepuasan yang tertinggi dan Assurance mempunyai tingkat kepuasan yang terendah. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori Mc. Kinsey-7S, kendala pada aspek structure harus lebih diperhatikan. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intellektual dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran desain industri di masa yang akan datang.

---

Intellectual Property Rights defined as a right that come from someone?s ideas/thoughts which is giving advantages to human kinds life and his environment. In Indonesia, Intellectual Property Rights are ruled and implemented by The Directorate General of Intellectual Property Rights, that making and implementing the policy and technical standardization in the field of Intellectual Property Rights.The problems of this thesis are "How is the service quality of industrial design application at Directorate General of Intellectual Property"? and "What are the problems in industrial design application at Directorate General of Intellectual Property"? The aim of this research is analyze the service quality of industrial design application at Directorate General of Intellectual Property and to know the problems of industrial design application at Directorate General of Intellectual Property. The theories are Servqual that contains of 5 dimensions such as Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy and also Mc. Kinsey 7?S Framework that contains of Strategy, Structure, System, Style, Staff, Skill, and Share Value.The method of the research uses survey method towards a hundred and seven industrial design applicants which were randomly taken by using accidental sampling technique. Based on the Servqual dimensions, the research is giving an output indicate the level of satisfaction : dimension of Tangible has the highest level of satisfaction and dimension of Assurance has the lowest level of satisfaction.Based on the Mc. Kinsey-7S theory, the research is giving an output indicate the aspect of structure. The research findings can be considered as an input for The Directorate General of Intellectual Property in an effort to improve service quality of industrial design application in the future."