Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia mengenai tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia (1997- 2002), yaitu dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002 sebagai amandemen dari peraturan perundang-undangan keimigrasian No. 1959 Tahun 1963. Salah satu negara yang terkena pengaruh dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian tersebut adalah Indonesia, dimana Indonesia tercatat sebagai negara pengirim terbesar tenaga kerjanya ke Malaysia. Keberadaan TKI di Malaysia pada umumnya mengisi sektor-sektor pekerjaan yang kurang disukai warga negara Malaysia, seperti sektor industri manufaktur, konstruksi, pertanian perladangan dan jasa pembantu rumah tangga (PRT).Dampak dari diterapkannya peraturan tersebut adalah terjadinya pemulangan secara paksa tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Indonesia dan sebagian dari mereka terkena ancaman hukuman cambuk di Malaysia. Hal ini telah menyebabkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Selain berdampak langsung terhadap Indonesia - secara ekonomis maupun politis - pemulangan TKI ilegal secara paksa dari Malaysia telah menimbulkan pula terganggunya aktifitas pembangunan perekonomian di Malaysia, khususnya terhadap sektor-sektor pekerjaan yang ditinggalkan TKI tersebut di atas.Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia mengenai TKI ilegal di Malaysia akan dianalisa/dikaji melalui studi ilmu hubungan internasional, khususnya yang berhubungan dengan teori Howard H.Lemtner mengenai foreign and domestic determinant on foreign policy, dimana faktor domestik seperti adanya pengaruh politik domestik dan keamanan nasional merupakan salah satu faktor domestik terpenting, yang dalam konsep domestic determinant dapat dikategorikan sebagai unstable determinant dari suatu kebijakan luar negeri. Di samping itu, dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002 telah mempengaruhi pola hubungan interaksi (bilateral) antara Malaysia dengan negara lain, terutama terhadap Indonesia. Sedangkan, untuk melihat keterkaitan antara faktor ekonomi politik dalam konteks global akan dikaji melalui studi ekonomi politik internasional (ekopolin), dimana ada sejumlah pertanyaan khusus yang diajukan studi ekopolin ketika mereka melihat arena internasional. Misalnya, ekonomi politik tertarik dengan persoalan berapa banyak dalam arena internasional itu terdapat kebebasan menentukan pilihan tindakan. Mereka memusatkan perhatian pada sejauh mana barang dan jasa bisa bergerak bebas melintas-batas nasional dan sejauhmana pemerintah atau individu membatasi kebebasan itu. Terutama sekali mereka ingin tahu sampai tingkat mana kebebasan menentukan pilihan itu berlaku atau dibatasi.Pembahasan permasalahan dalam tesis ini dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif -- analistis, bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai bagaimana kebijakan Pemerintah Malaysia mengenai TKI ilegal di Malaysia akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara, khususnya setelah diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A. 1154 Tahun 2002 yang merupakan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian No. 1959 Tahun 1963.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui analisa data sekunder. Data diambil dari berbagai sumber seperti Laporan Tahunan KBRI/KJRI di Malaysia, buku-buku, surat kabar, dataldokumen resmi dari Departemen Luar Negeri, Internet, perpustakaan, dan media lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian ini.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan Malaysia terhadap Indonesia mengenai TKI ilegal di Malaysia dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik domestik dan keamanan nasional.Dalam kaitan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Malaysia dalam memandang isu mengenai tenaga kerja asing ilegal telah menggunakan alasan kepentingan politik domestik dan keamanan nasional sebagai alasan diberlakukannya suatu kebijakan mengenai keberadaan tenaga kerja asing ilegal, yaitu melalui peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002. Kebijakan tersebut telah memberikan pengaruh terhadap hubungan bilateral Malaysia dengan negara asal TKI, khususnya terhadap Indonesia. Terjadinya pengusiran secara paksa dan diterapkannya sanksi hukuman yang tegas dan berat berupa hukuman cambuk terhadap sejumlah besar tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia telah menimbulkan ketegangan hubungan bilateral antara kedua negara.Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ke dua negara telah melakukan pembicaraan dan pembahasan pada tingkat Senior Official Meeting (SOM) dan membentuk satuan tugas pada tingkat Departemen terkait di kedua negara masing-masing."

"Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja melalui penerapan perjanjian kerja, dimana dalam perjanjian kerja tersebut terdapat faktor-faktor upah, syarat-syarat kerja dan pemberian jaminan sosial, dan ketiga hal tersebut turut diatur oleh pemerintah melalui Peraturan perundang-undangan."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana terjadinya fenomena berkurang dan menghilangnya pekerjaan pertanian di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk melestarikan dan menciptakan pekerjaan pertanian dengan menganalisis hukum dan kebijakan ketenagakerjaan dalam sektor pertanian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan pertanian di Indonesia masih belum dilestarikan karena perlindungan hukum yang kurang memadai. Salah satu kebijakan hukum yang problematik adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang biasa disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja membahas secara rancu mengenai definisi petani, subjek produksi pertanian, alih fungsi lahan, dan perencanaan budi daya pertanian. Hal ini tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan kesejahteraan pekerja di sektor pertanian adalah International Labour Organization (ILO). ILO bertujuan untuk menciptakan standar ketenagakerjaan yang adil dan layak di seluruh dunia untuk segala sektor, termasuk pekerja di sektor pertanian, dengan mengeluarkan Konvensi ILO No. 184 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertanian. Namun, Indonesia masih belum meratifikasi konvensi tersebut karena adanya keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, terdapat negara-negara yang sudah memiliki kebijakan yang lebih memadai terhadap pekerja di sektor pertanian. Amerika Serikat disokong oleh dukungan pemerintah melalui subsidi, penggunaan teknologi canggih, dan sistem agribisnis. Taiwan memiliki prinsip “membangun industri melalui pertanian dan membangun pertanian melalui industri” yang didukung oleh Council of Agriculture dan teknologi canggih. Sementara itu, Afrika Selatan adalah contoh negara dengan regulasi ketenagakerjaan di sektor pertanian yang layak sesuai perkembangan zaman, meskipun penerapannya masih perlu diperbaiki.

---

This paper analyzes how the phenomenon of decreasing and disappearing agricultural jobs in Indonesia occurs. This paper employs a juridical-normative research method conducted by reviewing literature materials. This paper aims to preserve and create agricultural jobs by analyzing labour laws and policies in the agricultural sector in Indonesia. The results of the study show that agricultural work in Indonesia is still not preserved due to inadequate legal protection. One of the problematic legal policies is UU No. 6 of 2023 concerning Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law, commonly called the Job Creation Law. Job Creation Law discusses ambiguously the definition of farmer, the subject of agricultural production, land conversion, and agricultural cultivation planning. This is not in line with the ideals of the Indonesian nation to advance general welfare. One of the international institutions that has an important role in helping to realize the welfare of workers in the agricultural sector is the International Labour Organization (ILO). ILO aims to create fair and decent labour standards worldwide for all sectors, including workers in the agricultural sector, by issuing ILO Convention No. 184 on Occupational Safety and Health in Agriculture. However, Indonesia has still not ratified the convention due to limited resources. On the other hand, there are countries that already have more adequate policies for workers in the agricultural sector. United States is supported by government support through subsidies, the use of advanced technology, and agribusiness systems. Taiwan adheres to the principle of developing industry through agriculture and enhancing agriculture through industry, supported by the Council of Agriculture and advanced technology Meanwhile, South Africa serves as an example of a country with labour regulations in the agricultural sector that are appropriate for the current era, although their implementation still needs improvement."

"Disertasi ini membahas bagaimana campur tangan negara dalam pemutusan hubungan kerja yang mengalami berbagai kebijakan yang berbeda-beda dari suatu kurun waktu tertentu ke kurun waktu yang lain. Penelitian ini menggunakan teori negara kesejahteraan. Tujuan negara kesejahteraan adalah melindungi kaum pekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya. Baik Undang-undang Dasar Sementara 1950 maupun Undang-undang Dasar 1945 mencantumkan hak para pekerja untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagaimana Peraturan Perundang-undangan, putusan P4D, P4P dan Pengadilan menerapkan prinsip tersebut ? Kebijaksanaan suatu negara dalam pembangunan bangsa tergantung kepada tahap di mana negara itu berada. Indonesia sebagai negara merdeka sama dengan negara-negara lainnya memulai kemerdekaan dengan tahap mengembangkan persatuan bangsa (unifikasi), yang dilanjutkan dengan tahap industrialisasi. Setelah itu seharusnya Indonesia masuk ke dalam tahap negara kesejahteraan (welfare state). Namun sampai 1998 Indonesia masih menghadapi ancaman retaknya persatuan bangsa, krisis ekonomi yang menciptakan meningkatnya pengangguran, tetapi tetap berkeinginan mensejahterakan rakyat yang didapat dilihat dari lahirnya berbagai undang-undang untuk melindungi pihak yang lemah. Undang-undang itu antara lain: Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Boleh dikatakan seperti negara-negara berkembang lainnya Indonesia ingin mencapai tiga tahap: unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan secara serentak. Tahap pembangunan bangsa mempengaruhi kebijakan negara dalam Pemutusan Hubungan Kerja."

"Kecenderungan penggunaan tenaga kerja melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja oleh dan antara perusahaan penyedia tenaga kerja tempat pekerja bernaung/menjadi karyawan dengan perusahaan pemberi kerja atau yang dikenal juga dengan sebutan out sourcing banyak diminati oleh kalangan dunia usaha akhir-akhir ini, karena lebih efisien, efektif dan memberikan kemudahan bagi pengelolaan kepegawaiannya. Namun demikian, penggunaan tenaga kerja dengan cara out sourcing ini, mengandung persoalan yuridis dalam hal hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja bila ditinjau dari hukum perjanjian kerja. Dalam konteks ini pekerja hanya dijadikan obyek perjanjian dari perjanjian penyediaan tenaga kerja. Dengan demikian tidak ada kesamaan dalam kedudukan hukum antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja. Hal tersebut tercermin dari suatu contoh kasus dari model penggunaan tenaga kerja dengan cara out sourcing dalam tulisan ini. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengakomodir kecenderungan model penggunaan tenaga kerja tersebut, namun demikian persoalan yuridis dari hubungan kerja sebagaimana tersebut di atas, tetap saja tidak teratasi oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian kehadiran undang-undang tersebut tidak cukup dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dalam hubungan hukumnya dengan perusahaan pemberi kerja."

"Komponen alam, tenaga kerja, dan modal merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait dalam pembangunan. Dalam dunia ekonomi, ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, walaupun kenyataannya komponen tenaga kerja kerap muncul sebagai faktor yang dominan. Oleh karena itu hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan harus tetap terjaga dengan baik. Untuk melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja dengan perusahaan, perjanjian kerja perlu dibuat supaya diketahui dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya perjanjian kerja yang jelas dan transparan, serta mewakili keinginan para pihak, maka akan tercipta iklim usaha yang konduksif. Namun perubahan sosial ekonomi negara yang berlangsung cepat, mengakibatkan perkembangan baru dalam perjanjian kerja tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana pengusaha cenderung mengurangi pembiayaan dengan cara membuat perjanjian kerja waktu tertentu pada pekerjaan yang bersifat rutin yang juga dilakukan oleh pekerja tetap. Hal tersebut apabila ditinjau dari sisi pekerja tidak menguntungkan, karena dari segi jenis pekerjaan seharusnya pekerja waktu tertentu tersebut hubungan kerjanya adalah sebagai pekerja tetap. Untuk mengatasi hal ini pemerintah melindungi pekerja dengan menerbitkan peraturan yang memberikan batasan tertentu tentang sifat dan jenis suatu pekerjaan yang bisa dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja untuk pekerja tetap. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier, serta wawancara dengan narasumber.

---

Natural component, labour, and capital is one intact unity and each other related in development. In the world of economics, third of the component inseparable one another, although frequent labour component in reality emerge as dominant factor. Therefore relation between labour with company have to remain to awake better. To protect labour rights and obligations with company, work agreement require to be made is so that known clearly each rights and obligations. With existence of transparent and clear work agreement, and also represent desires of the parties, hence will be created effort climates which is konduksif. But change of political economy social that goes on quickly, resulting new growth in work agreement, which in the end influence execution of Labor Act, where entrepreneur tend to to lessen defrayal by making work agreement of selected time work having the character of routine which was also conducted by worker remain to. The mentioned if evaluated from worker side do not profit, because from type facet work of worker of time ought to the selected job relation of is as worker remain to. To overcome this matter of government protect worker published regulation giving selected constrain concerning nature of and type work which can be made with work agreement of selected time, if the rule not fulfill by hence work agreement of selected time turn into work agreement of time not selected or work agreement for worker remain to. This writing have the character of analytical descriptive with method research of normatif yuridis using materials punish primary, and sekunder of tertier, and also interview with guest speaker."