Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, emfisema, bronchitis kronik, dan gangguan kehamilan. Dalam rangka upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan dalam rangka pengawasan dan pengendalian rokok yang lebih efektif, efisien dan terpadu diperlukan peraturan dalam bentuk Undang-undang tentang pengendalian dampak tembakau/rokok di Indonesia dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok; membudayakan hidup sehat; menekan perokok pemula; dan melindungi kesehatan perokok pasif."

"Dinamika konsumsi tembakau global telah meningkat secara signifikan semenjak dekade belakangan ini. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran Badan Kesehatan Dunia ataupun World Health Organization (WHO). WHO kemudian membuat suatu kerangka kerjasama yang mengikat yaitu Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hingga saat ini 174 negara telah mengaksesi FCTC, membuat perjanjian ini sebagai perjanjian yang paling banyak ditandatangani.Akan tetapi, dari jumlah tersebut terdapat beberapa negara yang belum mengaksesi salah satunya adalah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak mengaksesi telah menimbulkan pertanyaan dari berbagai belah pihak. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk yang besar diikuti dengan jumlah konsumsi rokok yang tinggi dan juga merupakan negara produsen rokok.Tesis ini berusaha untuk melihat faktor-faktor yang mendorong langkah kebijakan Indonesia tersebut. Analisis akan ditekankan kepada faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dan keberlangsungannya hingga saat ini. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, dan surat kabar sebagai sumber data yang primer yang mendukung pembahasan.

---

Tobacco consumption has been growing rapidly since the last decade. This phemonenon has raising the convern of World Health Organization (WHO) as an international organisation regulating the global public health. This led to the adoption of an internationally legally binding instrument known as ?Framework Convention on Tobacco Control? (FCTC) in 2003. To date, these agreement has signatory of 174 member countries, making it as the most treaty ever signed in the history of global public health.However, there are several countries that have not yet ratify or accessing the convention, one of them is Indonesia. The Indonesian policy?s to not accessing the convention has question the commitment of Indonesian government to cooperate in the international system. This is due to the high tobacco consumtion in the country and along with its growing population has potential of devastating economic, social, and health consequences. In addition, Indonesia is also producing a country produce tobacco, thus, contributed to the growing tren of tobacco consumption globally.These thesis attempted to analyse factors that drove the Indonesian government action not to cooperate in the tobacco control regime of FCTC. Analysis will be stressed upon the internal and external factors that influenced the decision of such foreign policy until today. In analysing the problem, the author conducted literature review from books, articles, internet, newspaper and magazines as a primarily source to support the writing."

"Secara global, jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,3 milyar orang dengan 942 juta laki-laki dan 175 juta perempuan yang berusia lebih dari 15 tahun. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 5.4 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit terkait rokok pada tahun 2006 dan diprediksi akan mencapai 8 juta di tahun 2030. Rokok memiliki banyak dampak negatif terhadap kesehatan maka dari itu perlu diterapkan kebijakan pengendalian tembakau sebagai upaya mengurangi epidemi tembakau. WHO dan negara-negara anggotanya telah mengajukan Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk menyusun agenda global yang mengatur pengendalian tembakau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan implikasi kebijakan pengendalian tembakau serta tantangan dan hambatan dalam penerapan FCTC di berbagai negara. Metode yang digunakan yaitu literature review dengan menggunakan online database seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link dan Scopus yang menghasilkan 14 artikel terinklusi yang terbit pada tahun 2014-2024. Hasil analisis artikel menjelaskan bahwa implementasi FCTC di suatu negara dapat diterapkan dengan menggunakan strategi MPOWER yaitu enam poin utama kebijakan pengendalian tembakau baik dari segi permintaan maupun pasokan. Implikasi dari penerapan kebijakan pengendalian tembakau yaitu dapat mengurangi epidemi tembakau, mencegah kematian akibat merokok, menghemat biaya perawatan kesehatan dan menambah pendapatan negara. Tantangan dan hambatan dalam penerapan FCTC antara lain adanya perlawanan dari industri tembakau, lemahnya penegakan hukum, mudahnya akses produk tembakau dengan harga yang terjangkau, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya tembakau, adanya penyelundupan rokok, kurangnya keahlian dalam implementasi kebijakan berhenti merokok serta tidak adanya anggaran yang ditargetkan untuk kampanye media atau kegiatan pengendalian tembakau lainnya.

---

Globally, the number of smokers worldwide has reached 1.3 billion people, with 942 million men and 175 million women aged over 15 years. The World Health Organization (WHO) estimates that around 5.4 million people in the world died from d-related diseases in 2006 and is predicted to reach 8 million in 2030. Cigarettes have many negative impacts on health, therefore it is necessary to implement tobacco control policies as an effort to reduce the epidemic of tobacco. WHO and its member countries have proposed the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to develop a global agenda governing tobacco control. The aim of this research is to determine the implementation and implications of tobacco control policies as well as the challenges and barriers in implementing FCTC in various countries. The method used is a literature review using online databases such as PubMed, ScienceDirect, Springer Link and Scopus which produced 14 included articles published in 2014-2024. The results of the article analysis explain that the implementation of FCTC in a country can be implemented using the MPOWER strategy, namely the six main points of tobacco control policy both in terms of demand and supply. The implications of implementing tobacco control policies are that they can reduce the tobacco epidemic, prevent deaths due to smoking, save health care costs and increase state revenues. Challenges and obstacles in implementing the FCTC include resistance from the tobacco industry, weak law enforcement, easy access to tobacco products at affordable prices, low public awareness of the dangers of tobacco, cigarette smuggling, lack of expertise in implementing smoking cessation policies and the absence of an adequate budget targeted for media campaigns or other tobacco control activities."

"Pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau dipengaruhi oleh faktor diantaranya kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling mempengaruhi didalam membentuk kebijakan pengendalian dampak tembakau. Faktor Kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan kebijakan ini. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, perokok dewasa pria maupun wanita, dan terutama perokok remaja dan anak-anak. Rokok menyebabkan sakit dan kematian. Faktor ekonomi tidak seluruhnya mempengaruhi, ekonomi yang terkait beban sakit dan mati saja yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagi dibentukan kebijakan ini. Ekonomi terkait pertanian dan industri diatur dalam kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengendalian tembakau. Faktor hukum merupakan faktor yang harus ada dalam memberikan dasar hukum, payung hukum dan menjadi hukum positif yang ditaati dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Sedangkan faktor politik merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau. Sedangkan faktor politik merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Proses, persepsi dan komitmen dari pembentuk kebijakan merupakan faktor politik yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau.

---

The making of policies on the control of Tobacco Effects on Health is affected by various factors, including health, economy, law and politics. Those four factors are mutually affecting in the making of policies on the control of tobacco effects. The health factor is the most dominant factor in this matter, including the high level of smokers? prevalence in Indonesia, adult male and female smokers, and especially teenage and child smokers. Cigarettes cause diseases and death. The economic factor does not entirely affect the policy making, only economic aspects which are related to the burden of illness and death are influential to the policy making. Economic aspects related to agriculture and industry are regulated by policies which are separated from the policies on tobacco control. The legal factor must exist in order to provide legal basis and legal umbrella, and will also become the positive law which must be complied with and will protect public health interest from the negative impacts of cigarettes. Whereas the political factor is a determining factor in realizing policies on tobacco control. The political factor is also a key factor for enabling a policy to become a positive law. The process, perception and commitment of the policy-makers constitute the political factors which greatly affect the making of policies on the control of tobacco effects."