Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Tesis ini membahas tentang penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Polri terhadap pelanggaran hukum pidana di bidang kehutanan yang dilalukan oleh perusahaan-perusahaan penebangan kayu. Dari hasil penelitian ditemukan datadata yang menunjukkan bahwa telah terjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana korporasi di bidang kehutanan, dimana dalam proses penegakan hukum oleh Polri, tidak menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi kepada perusahaan-perusahaan pelaku tindak pidana.Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polri, pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan polri semata, namun untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Disamping itu, upaya penegakan hukum oleh polri selama ini tidak menciptakan efek jera kepada korporasi pelanggar tindak pidana di bidang kehutanan, dan oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyidikan secara lebih progresif terhadap tindak pidana kehutanan dengan mulai menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada setiap proses penyidikan tindak pidana korporasi di bidang kehutanan.Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses penyidikan oleh polri sebenarnya membawa dampak positif lainnya yaitu koporasi juga dapat dibebankan sanksi administratif lainnya seperti denda dan pencabutan izin usaha, sehingga meniadakan keuntungan ekonomis yang dapat diraih korporasi atas pelanggarannya tersebut.

---

This thesis discusses the investigation of criminal offenses by police to forestry violations of criminal law in the field of forestry that is passed by the logging companies. From the results of the study it is found data that indicate there has been a bottleneck in the process of corporate criminal law enforcement in forestry, which is in the process of Law enforcement by the police, do not apply the concept of corporate criminal liability to the companies.On the other hand, the law enforcement process conducted by the national police, are basically not merely for the sake of national police, but for the wider interests to serve and protect the comunity. In addition, law enforcement efforts by the national police has not created a deterrent effect on corporate crime violators in the field of forestry, and therefore needs to be done in a more progressive investigative efforts against crime forestry with begin to apply the concept of corporate criminal liability in any process of investigation of criminal criminal corporations in the field of forestry.The application of corporate criminal liability in the process of investigation by the national police actually bring other positive effects which can also be charged corporation for other administrative sanctions such as fines and revocation of business licenses, thus negating the economic benefits that can be achieved by the corporation for the infraction."

"Permasalahan narkotika di Indonesia masih sangat tinggi termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Permasalahan ini juga terjadi di wilayah hokum Polres Cirebon Kota dengan adanya tren kenaikan penyalahgunaan narkoba. Namun disaat yang bersamaan terdapat penurunan jumlah Pengungkapan kasus yang mengimplikasikan adanya penurunan maupun faktor lain yang mempengaruhi kinerja anggota baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal. Oleh karena itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi SDM Res Narkoba Polres Cirebon Kota, termasuk didalamnya analisa terhadap komepetensi SDM dan proses pengembangan SDM di Fungsi Res Narkoba Polres Cirebon Kota. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini termasuk Kapolres Cirebon kota AKBP M. Rano, SH, S.IK, MH., Kasat Resnarkoba Polres Cirebon kota, Anggota Reserse Narkoba Polresta Cirebon, tersangka TP Narkoba dan Warga Masyarakat kota Cirebon. Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara analitis deskriptif. Hasil temuan penelitian SDM dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran. Koordinasi lintas sektoral di Polres Cirebon Kota menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan kinerja Sat Resnarkoba. Sebagai fungsi yang mengemban tugas represif, Sat Resnarkoba harus banyak berkoordinasi dengan fungsi preemtif dan fungsi preventif yang ada di Polres Cirebon Kota, Kepolisian Resort Cirebon Kota dengan melakukan upaya preventif dan represif yaitu Upaya Preventif yang dilakukan oleh pihak Polres Cirebon Kota untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan.

---

The problem of narcotics in Indonesia is still very high, including in cases of drug abuse. This problem also occurs at the Cirebon Kota Police jurisdiction with an increasing trend of drug abuse. But at the same time there is a decrease in the number of P21 which implies a decrease as well as other factors that affect the performance of members both from internal and external. Therefore, this study aims to analyze the condition of the human resources of the Cirebon City Police Narcotics Res. This research was conducted with a qualitative research approach with descriptive analysis method. The data in this study were collected using interview, observation and documentation studies. Informants in this study included the Cirebon Police Chief AKBP M. Rano, SH, S.IK, MH., Head of the Cirebon Police Narcotics Investigation Unit, members of the Cirebon Police Narcotics Investigation Unit, suspected TP Narcotics and citizens of Cirebon district. The analysis in this study was carried out by descriptive analysis. The research findings show that human resources and services to the community run effectively, efficiently and have targets. Cross-sectoral coordination at the Cirebon City Police is an important factor in supporting the successful performance of the Criminal Investigation Unit and the Narcotics Research Unit. As a function that carries out repressive duties, the Criminal Investigation Unit and the Narcotics Research Unit must coordinate a lot with the preemptive and preventive functions in the Cirebon City Police, Cirebon City Resort Police by carrying out preventive and repressive efforts, namely Preventive Efforts carried out by the Cirebon City Police to prevent the occurrence of criminal acts of narcotics abuse by prioritizing prevention efforts rather than prosecution. "

"Adanya fenomena ujaran kebencian saat ini diperkuat dengan munculnya paradigma Post-truth yang sengaja dikembangkan dan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda politik tertentu yang sedang diskenariokan. Dalam penelitian ini teori pencegahan kejahatan ujaran kebencian yang digunakan adalah konsep G. Peter Hoefnagels, yang disebut sebagai politik kriminal (criminal policy), disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya nonpenal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan pencegahan kejahatan ujaran kebencian antara lain; Pertama, Penerapan Hukum Pidana (criminal law application) dengan melakukan penegakkan hukum berbasis Integrative approach. Kedua, Melakukan Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment) dengan membentuk satuan tugas media sosial dan melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Ketiga, Mempengaruhi Pandangan Masyarakat terkait Pemidanaan Ujaran Kebencian (influencing views of society on punishment) dengan melakukan diseminasi konten-konten yang bersifat edukatif dan hombauan melalui media sosial, media massa maupun media yang lainnya.

---

The existence of the phenomenon of hate speech is currently reinforced by the emergence of the Post-truth paradigm which is deliberately developed and becomes a propaganda tool with the aim of cultivating public sentiment, so that people who are less critical will be easily influenced which is manifested in the form of empathy and sympathy for certain political agendas that are being screened. . In this research, the theory of preventing hate speech used is the G. Peter Hoefnagels concept, which is referred to as criminal policy, besides being repressive through criminal law application efforts, it can also be through prevention without punishment. This study uses a qualitative approach, selecting sources with purposive sampling technique. The research location is at the Directorate of Cyber Crime, Bareskrim Polri. The results of this study explain that the implementation of the strategy of the National Police Criminal Investigation Directorate in preventing hate speech crimes includes; First, the application of criminal law (criminal law application) by carrying out law enforcement based on an integrative approach. Second, do prevention without

punishment by forming a social media task force and optimizing the use of social media. Third, Influencing Public Views regarding the Criminalization of Hate Speech (influencing views of society on punishment) by disseminating educational and competitive content through social media, mass media and other media."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kompetensi, kualitas kehidupan kerja, dan kinerja penyelesaian perkara pada Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatory untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas kehidupan kerja; menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara; menguji dan menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja penyelesaian perkara; serta menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara melalui kualitas kehidupan kerja sebagai variabel mediasi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian campuran dengan jenis sequential explanatory design dimana tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan dilanjutkan tahap kedua yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dimana jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari 113 anggota Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk selanjutnya dianalisis menggunakan software analisis SEM AMOS 22 untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Skala Likert dalam pengukuran kuisioner menggunakan 1-5 skala. Penelitian kualitatif dibangun berdasarkan hasil awal data kuantitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis yang diusulkan dapat diterima. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan positif yaitu kompetensi terhadap kualitas kehidupan kerja; kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara; kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja penyelesaian perkara; dan kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara melalui kualitas kehidupan kerja yang artinya kualitas kehidupan kerja mampu menjadi variabel intervening antara kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara.

---

The research is conducted in order to examine the effect of competency, quality of work life, and performance in crime clearance at Criminal Investigation Department of South Jakarta Metropolitan Police Resort. This is an explanatory research aiming to examine and analyse the effect of competency on the quality of work life; the effect of competency on the performance in crime clearance; the effect of quality of work life on the performance in crime clearance; and the effect of competency on the performance in crime clearance through the quality of work life as an intervening variable.

The methods of the research is mixed, called sequential explanatory design, in which the first stage of the research employs the quantitative approach and the second stage employs the qualitative approach. The quantitative research using survey methods has 113 respondents who are the members of South Jakarta Metropolitan Police Resort Criminal Investigation Department. Samples are taken using the saturated sample method where the entire population is sampled in the study. Data is collected through distributing questionnaires to respondents. Then, the data is analysed using SEM AMOS 22 analysis software in order to determine the effect between variables. The Likert scale in measuring the questionnaire uses the 1-5 scale. The Qualitative research is built on the initial results of the quantitative data to prove, deepen and expand the quantitative data.

The results of the study indicate that the overall hypothesis proposed can be accepted. The factors that have a significantly positive effect are competency on the quality of work life; competency on the performance in crime clearance; quality of work life on the performance in crime clearance; and competency on the performance in crime clearance through the quality of work life, which means that the quality of work life can be an intervening variable between competency and performance in crime clearance"

"Dalam Tesis ini membahas mengenai hambatan yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana cybercrime pada Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Bahasan utama dalam Tesis ini adalah mengenai tidak dapat diterapkannya pasal-pasal pidana dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada perkara-perkara cybercrime. Sehingga perkara-perkara tersebut dituntut dan diadili dengan pasal pidana umum (KUHP) saja. Penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggambarkan atau mendiskripsikan hasil penelitian, serta dengan melakukan pendekatan secara Yuridis Empiris. Untuk melihat praktik hukum cybercrime yang terjadi secara faktual dengan mengumpulkan data, wawancara serta observasi lapangan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan jumlah Laporan Polisi tindak pidana cyber yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi dengan diterapkan pasal pidana UU ITE hanya sekitar 17 persen per tahun. UU ITE sebagai salah satu perangkat yang dianggap mewakili cyber law di Indonesia ternyata belum mampu memberikan jaminan terhadap penegakan hukum cybercrime itu sendiri pada lingkup Polda Metro Jaya. Unsur sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran serta metode yang digunakan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadi salah satu penentu keberhasilan penyidikan di bidang cybercrime. Metode itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana manajemen organisasi dapat berjalan terutama dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian. Kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki oleh Ditreskrimsus merupakan salah satu modal dasar dalam menekan kelemahan internal serta menangkal ancaman eksternal, sehingga permasalahan penyidikan cybercrime dapat diatasi. Kesepahaman antar criminal justice system diharapkan dapat mendukung pemberkasan perkara cybercrime yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, sehingga pasal-pasal pidana UU ITE dapat diterapkan. Kesepahaman tersebut yaitu terkait mengenai ijin pengadilan dalam penggeledahan dan penyitaan, serta pemberitahuan terkait penangkapan dan penahanan tersangka cybercrime. Kajian yang dilakukan pada Tesis ini, memberikan rekomendasi agar jaksa dan hakim khusus cybercrime dibentuk supaya secara khusus berkoordinasi dengan penyidik khusus cybercrime. Sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan cyber secara bersinambungan dapat diwujudkan untuk menjawab tantangan globalisasi informasi dunia.

---

This thesis discuss about some obstacles occurred in the criminal offense investigation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). The main discussion in this thesis is that about the criminal articles from the Law of Electronic Information And Transactions (ITE) that can?t be applied on the cyber crime cases. Therefore, those cases are charged and on trial with the article of general crime (KUHP) only.

The writer used a qualitative research method by illustrating and describing the result of research and by using Empirical and Juridical approach. To see a law practice of cyber crimes occurred factually that was by collecting data, interview, and field observation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya).

The research result showed that the police report numbers of cyber criminal offense, which was declared complete by office of high prosecutor general with the implementation of criminal article in the Law of Electronic Information and Transactions, is only 17 percents per year. The Law of Electronic Information and Transactions as an instrument that is considered to represent cyber law in Indonesia evidently has not been able to provide guarantees against cyber crime law enforcement itself on the scope of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). Elements of human resource, facility and infrastructure, budget and method used by the Directorate of Special Criminal Investigation of Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) to be one determinant of success in the field of cyber crime investigation. The method itself could be seen from how the organization's management can run, especially in planning, organizing, mobilization / implementation, and monitoring / control.

Internal strength and external opportunities owned by the Directorate of Special Criminal Investigation is one of the authorized capital in suppressing internal weakness and warding off external threats so that the problems of cyber crime investigation could be solved. Understanding inter-criminal justice system is expected to support the filing of cyber crime cases reported in the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) so that the criminal articles of the Law of Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied. That understanding is related to the court's permission for search and seizure, as well as notification related to the arrest and detention of cyber crime suspects. Study carried out in this thesis provides a recommendation that the special prosecutors and judges of cyber crime was formed specifically to coordinate with special investigators of cyber crime. Therefore the law enforcement against cyber crime can be realized continuously to answer the challenges of the globalization of world's information."