Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Udara merupakan suatu media yang penting bagi kehidupan, tanpa udara akan tidak ada suatu kehidupan diatas bumf. Kualitas udara kita cenderung menurun dari tahun ke tahun, akibat dari kegiatan-kegiatan antropogenik, khususnya kegiatan-kegiatan transportasi yang mengemisikan gas-gas dari partikel dari knalpot ke dalam udara, yang menyebabkan pencemaran udara. Tingginya tingkat mobilitas kendaraankendaraan bermotor pribadi di DKI Jakarta yang diikuti dengan banyaknya pemakaian bahan bakar, yang kenyataannya tidak ramah lingkungan. Apabila keadaan ini terus berlangsung tanpa ada pengelolaan, maka tentu saja akan menyebabkan kehidupan penduduk perkotaan menjadi terancam. Batasan permasalahan meliputi sejauh mana peranserta pemilik kendaraan-kendaraan pribadi dalam memenuhi persyaratan-persyaratan termuat pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9512000 tentang: Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor Pribadi di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Mengidentifikasi sumber-sumber polusi yang kebanyakan berasal dari kendaraankendaraan bermotor yang menurunkan kualitas udara ambient dalam bentuk gas-gas polutan , partikel dan asap.2. Mengidentifikasi peranserta masyarakat dan peranserta dalam pengelolaan kualitas udara perkotaan dalam bentuk system pemeriksaan emisi dan perawatan dari kendaraan-kendaraan pribadi.3. Mengidentifikasi peranserta institusi masyarakat dalam pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan-kendaraan pribadi.4. Mengidentifikasi faktor-faktor Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman serta strategi yang digunakan dalam pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraankendaraan pribadi di propinsi DKI Jakarta. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan-masukan kepada pemilik kendaraan bermotor, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan sumbangan ilmiah kepada pembangunan ilmu lingkungan hidup pada umumnya. Hipotesis kerja yang diuji pada penelitian khususnya adalah bahwa masyarakat dapat meningkatkan perannya dan peransertanya lewat sistem pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan-kendaraan bermotor dalam rangka pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para responden memiliki pengertian dan kesadaran tentang peraturan-peraturan yang ada; namun mereka jarang secara teratur meng-tuned up kendaraan mereka sebagaimana diinstruksikan dalam keputusan Gubernur. Para responden juga radar bahwa pencemaran udara perkotaan kebanyakan disebabkan oleh emisi gas buang dan kendaraan-kendaraan bermotor. Kenyataannya 90% dari jumlah responden setuju diberlakukannya peraturan yang ketat, dan 87% menunjuk bahwa pemerintah propinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara. Hanya sekitar 43.2% dari pemilik kendaraan bermotor yang meng- tuned up secara teratur, 15.4% hanya apabila ada kerusakan pads mesin kendaraan, dan sisanya terdiri dari mereka yang tidak pernah meng-tuned up kendaraannya. Bengkel-bengkel mobil yang telah memperoleh ijin uji emisi di Jakarta Selatan menyatakan bahwa jumlah kendaraan pribadi yang memeriksan dan merawat masih rendah. Berdasarkan dari hasil penelitian ini direkomendasikan bahwa sekalipun jumlah kendaraan motor pribadi adalah tetap atau bertambah pada masa yang akan datang, jumlah Perjalanan (trips) perlu dikurangi, dan para pemilik kendaraan bermotor perlu lebih memperhatikan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti basin yang tidak ber-timbal. Lebih jauh pula dianjurkan bahwa sistem baru perlu menggalakkan untuk mendorong para pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituangkan dalam peraturan, dan suatu standar mutu peranserta masyarakat untuk menuju kepada unjuk kerja yang professional sangat diperlukan. Strategi-strategi yang direkomendasikan dalam rangka program pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor milik pribadi adalah sebagai berikut:a) Strategi S-O, berdasarkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pengendalian pencemaran udara lewat implementasi Keputusan Gubernur Nomor 95/2000 tentang Pemeriksaan Ernisi dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik pribadi,b) Strategi W-O, untuk menyelenggarakan program sosialisasi berdasarkan kerjasama dan peranserta dalam pengelolaan system pengawasan emisi dan perawatan kendaraan bermotor milik pribadi.c) Strategi S-T, menganjurkan dengan efektif kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pembatasan jumlah perjalanan perhari dari kendaraan bermotor.d) Strategi W-T. Melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif untuk mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh mobilitas kendaraan bermotor yang tinggi. Berdasarkan strategi-strategi yang direkomendasikan, kiranya jelas bahwa pemberlakuan persyaratan-persyaratan yang ada pada keputusan Gubernur merupakan pengejawantahan salah satu dari upaya-upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan peningkatan budaya masyarakat dalam pelestarian kualitas lingkungan Iewat perubahan sikap dan perilaku dari pars pemilik, dan menuju kepada pengelolaan dari lingkungan binaan dalam segi pengelolaan sarana fisik dan infrastruktur seperti manajemen lalu-lintas dan sarana pemantau kualitas udara dan lain-lain.

---

Community Participation In The Management Of Air Quality in the DKI Jakarta Province. ( A review of the Gubernatorial Decree no 95/2000 on the Emission Inspection and Private Motor Vehicles Maintenance in the DKI Jakarta Province)Air constitutes an important media for life, without air not a single life can exist on this earth. The quality of our air tends to degrade from year to year, due to human activities, in particular transportation activities which emit gases and ashes from the exhaust pipes into the air, causing air pollution. The high rate of private motorcars mobility in the DKI Jakarta is being followed by high consumption of fuels, which are evidently not environmentally friendly. Such continuing condition if remains unmanaged, will eventually cause the urban citizens life endangered.

The problem formulation is limited to what extent the participation of private motorcars owners comply to the provisions contained in the DKI Jakarta Gubernatorial Decree no 95/2000 on The Emission Inspection and Private Motor Vehicles Maintenance in the DKI Jakarta Province.

The objectives of the study are as follow:

1. To identify air pollution sources which are dominantly generated by motor vehicles which degrade the ambient environmental quality in the forms of smoke and ash particles.

2. To identify the community perception and participation in the management of urban air quality in terms of emission inspection system and private motor vehicles maintenance.

3. To identify the community participation institutions in the emission inspection and private motor vehicles maintenance.

4. To identify the Strength (S), Opportunity (0), Weakness (W), and Threat (T) factors and strategies which are used in the emission inspection and private motor vehicles maintenance in the DKI Jakarta Province.

The significance of the study is to provide strategic management inputs to the private motor vehicles owners, the provincial Government of DKI Jakarta, and scientific contribution to the development of environmental science in general. The working hypothesis tested in this particular study is that the community can promote their roles and participation through the emission inspection and private motor vehicles maintenance system in terms of the DKI Jakarta air quality management.

Results of study indicate that the respondents have understanding and awareness of the existing regulations; however they rarely let their cars to be tuned-up regularly as instructed by the Decree. The respondents are also aware that urban air pollution is mostly caused by motor vehicles exhaust emissions. In fact 90% of the total respondents agree that strict law enforcement should be conducted, and 87% indicate that the provincial Government has authorities to manage the air quality and control air pollution. Only about 43,2% of car owners regularly tuned - up their vehicles, 19,8% rarely tuned-up their vehicles, 15,4% only if they have engine disorders, and the rest never let their vehicles being tuned - up. The licensed car workshop in the South Jakarta admit that the rate of inspection and maintenance of private cars is quiet low.

Based on the results of study it is recommended that eventhough the number of private motor vehicles is constant or tends to increase in the future, the number of trips should be made decreased, and that car owners should pay more attention toward environmental - friendly fuels utilization, such as the use of unleaded gasoline. Further it is also recommend that a new system should be promoted to push the owners to comply to the legal provisions contained in the Decree, and a standard of quality of community participation toward more professional performance is deemed necessary.

Recommended strategies in terms of emission inspection and private motor vehicles maintenance programme are as follow:

a) S - 0 strategy, based on the high rate of community awareness of the air pollution control to implement the DKI Jakarta Gubernatorial Decree No 9512000 on the Emission inspection and private motor vehicles maintenance.

b) W - 0 Strategy, to enhance the programme socialization based on cooperation or partnership in the management system of inspection and maintenance of private motorcars

c) S - T Strategy, to render the high rate of community awareness more effective in the limitation of motor car daily trips.

d) 1N - T Strategy, to make the programme socialization more intensive to anticipate environmental inspacts generated by the high rate of cars mobility.

Based on the recommended strategies, it is clear that the implementation of the provisions contained in the Decree constitutes one of the efforts to preserve the living environmental function and the promotion of socio - cultural environmental quality due to the owners behavioural changes, and toward better management of the man - made environment in terms of the management of the physical means and infrastructure such as traffic management, air quality monitoring devices, etc."

"DKI Jakarta memiliki luas wilayah sekitar 650 km2 termasuk Kepulauan Seribu. Laju penambahan penduduknya sebesar 4,2% per tahun, sedangkan laju pertambahan kendaraannya mencapai 15% pertahun. Hal ini menyebabkan padatnya lalu Iintas dan mengakibatkan penurunan kualitas udara atau dengan kata lain tingkat pencemaran udara di Jakarta sudah mencapai tingkat yang membahayakan. Dari data yang tersedia diketahui bahwa hampir 100% gas CO, 90% HC dan 73,4% NOx yang tersebar di udara Jakarta berasal dari gas buang kendaraan bermotor. Untuk ini telah terdapat sejumlah upaya-upaya penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor, seperti peniadaan timbal di dalam bensin, pengurangan penggunaan TEL di dalam bensin, pengembangan penggunaan bahan bakar alternatif selain bahan bakar fosil, serta serangkaian kebijakan pemerintah. Apapun bentuk upaya tersebut harus dilakukan secara sinambung dan sinkron, karena penurunan emisi tersebut tidak bisa dengan hanya menggunakan salah satu kebijakan saja. Faktor yang paling penting dan mendasar dalam hal ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya pencemaran udara sehingga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat."

"Telah dilakukan penelitian mengenai penerapan standar emisi EURO II untuk mengurangi pencemaran udara akibat dari emisi kendaraan bermotor di DKI Jakarta.Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan Ibukota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat di bidang industri dan transportasi kendaraan bermotor. Mobilitas penduduk yang tinggi akibat berbagai kegiatan di wilayah Propinsi DKI Jakarta yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat telah menyebabkan penurunan kualitas udara. Salah satu sumber potensial yang mencemari udara adalah transportasi.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi merupakan upaya pemerintah untuk menekan emisi gas buang kendaraan bermotor melalui standar internasional (EURO II). Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang timbul adalah seberapa jauh kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar emisi EURO II sesuai dengan rencana pengetatan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor, seperti yang tertuang dalam KepmenLH tersebut. Kesiapan pemerintah, kesepakatan semua pihak terkait termasuk industri kendaraan bermotor serta masyarakat pengguna sangat menentukan keberhasilan dalam menerapkan standar emisi EURO II.Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pihak pemerintah (Kernenterian Lingkungan Hidup) dan pihak Industri Otomotif menunjukkan bahwa diantara kedua pihak tersebut tidak dicapai kesepakatan dalam penerapan strateginya untuk mencapai sasaran dalam rangka penerapan standar emisi EURO II di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Darr ketiga strategi Pemerintah untuk menghadapi strategi yang dijalankan oleh Industri Otomotif yaitu "Harmonisasi dan Koordinasi Regional Penerapan Standar Emisi", "Memperketat Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan" dan "Sosialisasi kepada Industri dan Masyarakat Pengguna" rnaka hanya ada dua strategi yang dapat dijalankan oleh Pemerintah yaitu strategi kedua dan ketiga. Sedangkan pemerintah tidak akan memilih strategi pertama untuk dijalankan dalam rangka mencapai sasaran " Penerapan Standar Emisi EURO II di Indonesia"."

"Air polution from vehicle emission becomes a major problem in urban areas,including Jakarta,Indonesia.This vehicle emission worsening ambient air concentration because of incresingle use of diesel engine for urban transportation....."

"ABSTRACTPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH DKI JAKARTA. Jakartaadalah kota metropolitan seluas 650 km2 dengan penduduk 9.341.000 jiwa pada tahun 1996. Jumlah penduduk sebesar itu dengan mobilitas tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Hasil penelitian BAPEDAL dan LPM-ITB pada tahun 1992 menunjukkan bahwa sektor transportasi di DKI Jakarta memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,1 % diikuti sektor industri sebesar 18.9 % untuk parameter pencemar berupa CO, SOx, NOX partikular, dan HC. Penelitian lainnya memberikan indikasi bahwa pertambahan kendaraan di Wilayah DKI Jakarta ialah 11.79 %. sedangkan penambahan panjang jalan hanya 2.5 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa pencemaran udara terkait dengan sektor transportasi dan industri. Pemerintah DKI Jakarta melalui Biro Bina Lingkungan Hidup dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (sekarang BAPEDALDA) DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang terkait pengendalian pencemaran udara; misalnya Program Udara Bersih (PRODASIH). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat dalam UUD 1945, GBHN (1998-2003), REPELITA VI dan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan pelaksanaan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan Gubernur Kepala DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara perlu dikendalikan karena udara yang tercemar menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan saluran pernafasan, gangguan metabotisme, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada kematian. Dampak pencemaran yang bersifat gtobal ialah timbulnya efek rumah kaca dan penipisan lapisan Ozon. Program pengendalian pencemaran udara yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut ialah tidak/belum adanya peraturan perundang-undangan yang mampu menampung permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara dengan institusi pengendalian pencemaran udara (lingkungan) adanya pertimbangan ekonomi dan teknologi, belum adanya kesamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum/peraturan di bidang pencemaran udara (lingkungan) serta masih lemahnya kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara. Dengan melihat kendala-kendala tersebut maka diperlukan keterpaduan kegiatan di semua institusi di bawah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. penyamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan pecemaran udara. pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup . peningkatan kualitas sumber daya manusia para personil BAPEDAL Daerah (opeasional sekarang masih dilaksanakan oleh Biro BLH dan KPPL), mengusahakan ketersediaan dana dan pengenalan teknologi yang mampu menurunkan pencemaran udara santa dibarengi dengan penerapan kepastian dan penegakan hukum. Dengan upaya itu diharapkan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

---

"

"PLTU Muara Karang selain mempunyai peranan yang cukup penting sebagai pemasok tenaga listrik di Jakarta juga berpotensi mencemari udara karena menghasilkan emisi. Emisi yang dilepaskan dari cerobong pembangkit akan terdispersi ke udara ambien dan bergabung dengan emisi dari sumber lain. Lokasi PLTU Muara Karang yang berdekatan dengan pemukiman penduduk sering memicu kekhawatiran masyarakat setempat bahwa emisi dari PLTU Muara Karang menyebabkan gangguan kesehatan pernafasan pada masyarakat sekitar. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pemakaian bahan bakar minyak pada PLTU Muara Karang dapat menyebabkan pencemaran udara. Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi emisi 502 dan debu yang dihasilkan PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3.
2. Bagaimana upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan pada PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3
3. Berapa besar kontribusi emisi dari PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3 terhadap kualitas udara ambien dan bagaimana kualitas udara ambien disekitar PLTU.

Hipotesis dalam penelitian adalah kontribusi emisi partikulat dan SO2 dari PLTU Muara Karang Unit 1,2, dan 3 terhadap udara udara ambien masih di bawah baku mutu udara ambien. Tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui kondisi emisi dari PLTU Muara Karang Unit 1,2 dan 3
2. Mengetahui upaya pengendalian pencemaran udara pada PLTU Unit 1, 2 dan 3
3. Mengetahui seberapa besar kontribusi emisi PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3 terhadap udara embien dan juga untuk mengetahui kondisi udara ambien.

Penelitian ini bersifat deskriptif melalui survey dan pengumpulan data sekunder yang meliputi data emisi, udara ambien tahun 1998 - 2003, data teknis pembangkit, pengelolaan emisi dan data meteorologi. Untuk mengendalikan debu telah digunakan malt/cyclone. Apabila alat ini tidak dioperasikan maka emisi debu yang dilepaskan akan berada di atas baku mutu. SO2 yang dihasilkan cenderung berada di atas baku mutu, hal ini disebabkan karena 2 hal:1. Tidak ada pengendalian emisi SO2 pada PLTU Muara Karang2. Tingginya kadar sulfur maksimal yang iizinkan pemerintah pada bahan bakar MFO yang disupplay pertamina yaitu 3.5%. Berdasarkan perhitungan, emisi PLTU Unit 1, 2, dan 3 dapat memenuhi baku mutu apabila kadar sulfur di bawah 0,8%. Kesimpulan dari penelitian adalah kadar emisi S02 PLTU Unit 1, 2, dan 3 berdasarkan perhitungan berkisar antara 880.08- 3,850.33 mg/m3 (di atas baku mutu emisi S02) dan debu antara 0.59 - 118.81 mg/m3 (di bawah baku mutu emisi debu). Pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan dengan mengacu pada RKL dan RPL. Kontribusi emisi partikulat dan S02 dari PLTU Unit 1, 2, dan 3 masih di bawah baku mutu udara ambien. Untuk bulan Maret 2003 kontribusi terbesar terjadi di lapangan PIK untuk 802 sebesar 23.82% dan debu sebesar 0.21 %. Kondisi udara ambien di tujuh lokasi untuk SO2 masih dibawah baku mutu sedangkan debu di beberapa lokasi telah melewati baku mutu. Beberapa saran yang diberikan antara lain : untuk mengurangi kadar emisi SO2, perusahaan dapat melakukan dua hal yaitu mensubsitusi bahan bakar yang lebih bersih atau dengan menggunakan teknologi pengendalian emisi SO2. Pemerintah dalam pemberlakuan baku mutu emisi, khususnya SO2 pada pembangkit listrik perlu memperhatikan kondisi spesifik dari suatu kegiatan dan pemberlakuannya dilaksanakan secara bertahap per lokasi.

---

Muara Karang Steam Power Plant is an important power plant that supplies electricity to feed the daily activity of Jakarta. However, it may also create air pollution. Emission released from the stacks will disperse to the ambient air and get mixed with other sources of emission. Muara Karang Power Plant is located near local housing that often raises public's concern. People perceive that emission from power plant cause respiratory problems.

The problem to be discussed in this research is the impact of the use of fuel oil on air emission. Some of the key questions raised in this research are:

1. Now is the condition of SO 2 and particulate emission released by Muara karang power plant Unit 1, 2, dan 3

2. How to control air emission that is conducted at Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, dan 3

3. How is the contribution of emission from Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, and 3 and how is ambient air quality

The hypothesis developed in this research is that contribution of S02 and particulate emission from Muara Karang power plant Unit 1, 2 and 3 on ambient air is still below ambient air standard.

The objectives of this research are:

1. To understand emission condition of Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, and 3

2. To understand measures the air pollution control that should be undertaken at Muara Karang power plant Unit 1, 2, and 3

3. To understand the contribution of power plant's emission on ambient air and to understand the quality of air ambient.

The methodology used in this research is collection of secondary data that consists of Emission and air ambient data year 1998-2003, plant technical data, emission management and meteorology data.

To control particulate, the company has installed multicyclone. If this equipment is not operated, the emission will exceed the standard. S02 emission tends to be above standard. This condition is caused by:

1. There is no S02 emission control measures at Muara Karang Power Plant

2. The high maximum sulphur level that is allowed by the Government on MFO supplied by Pertamina i.e. 3.5%. Based on calculation, emission of Power Plant unit 1, 2 and 3 can meet the standard if sulphur level is below of 0.8%.

The conclusion of this research is based on the calculation of SO2 emission at Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, and 3 is in the range of 880.08 - 3,850.33 mglm3 (higher than SO2 emission standard), and particulate is between 0.59 - 118.81 mglm3 (lower than particulate emission standard). Monitoring and Management of environmental have veen done based on RKL and RPL document. Contribution of particulate and S02 emission of Power Plant Unit 1, 2, and 3 is still bellow ambient standard. In March 2003, the highest emission concentration) was recorded at P1K field site in which S02 contribution was 23.82% and particulate contribution was 0.21%. The ambient air quality at seven location for SO2 was below standard whereas for particulate, in some locations, the emission exceeded the standard.

The given conclusions are to reduce S02 emission, it is suggest that the company substitute less polluted fuel or use technology to control SO2 emission, In enacting emission standard, especially SO2 on the Steam Power Plant, the specific condition of activity should be taken into consideration, and the application should be done gradually per location."

"Program Pembangunan Daerah Kota Tangerang bertujuan mengembangkan Kota Tangerang menjadi sebuah kota Industri, Perdagangan dan Pemukiman. Pengembangan ini membawa dampak antara lain pencemaran udara oleh timah hitam (timbal) dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Ini sudah menjadi kenyataan dengan hasil pengukuran oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang mendapatkan kadar timbal dalam udara ambien dan dalam darah anak usia sekolah sudah melebihi nilai Ambang Batas.Pemerintah Daerah Kota Tangerang walaupun mempunyai Visi, Misi dan Rencana Strategis sebagai pedoman arah pembangunan dan pengembangan wilayah sampai dengan tahun 2006, ternyata belum mempunyai rencana strategis untuk menanggulangi pencemaran udara oleh timah hitam yang sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat.Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyusunan suatu rencana strategis penanggulangan pencemaran udara (timah hitam) oleh emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kesehatan masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun antara tahun 2004-2008. Adapun desain penelitian yang digunakan penelitian operasional dengan analisa kuantitatif dan kualitatif.Data tentang faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap posisi Pemda Kota Tangerang dalam menanggulangi pencemaran udara (timah hitam) oleh emisi gas buang kendaraan bermotor diperoleh dari data sekunder dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul dibahas dalam Consensus Decision Making Group (CDMG) yang terdiri dari para pejabat Pemda Kota Tangerang yang terkait dan dilakukan analisa lingkungan (SWOT analisis), Kemudian tahap berikutnya (matching stage), CDMG melakukan analisis dengan TOWS Matriks dan IE Matriks, yang menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan pencemaran udara (timah hitam), Pemda Kota Tangerang berada pada posisi Hold and Maintain dengan strategi utama Penetrasi Pasar dan Pengembangan Produk.Dari berbagai altematif strategi yang dapat difikirkan melalui Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) dapat diidentifikasi strategi-strategi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan, dan disusun dalam suatu rencana program kerja penanggulangan pencemaran udara (timah hitam) untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.

---

Strategic Planning to Overcome Air Pollution by Lead from the Exhaust of Motor Vehicles as a Health Hazard to the Population of the City of Tangerang, year 2004-2008The Regional Development Program of the City of Tangerang envisions Tangerang to develop into an industrial, commercial and residential city. This development brings the implication of air pollution by lead originating from the exhaust of motor vehicles. This implication has become a reality, as proven by measurements carried out by the City of Tangerang Health Service, which shows the concentration of lead in ambient air and in the blood of school age children above normal limits.

Although the government of the City of Tangerang already has vision and mission statements, and a strategic plan as a course of regional development up to year 2006, it has no strategic plan to overcome the effects of air pollution by lead as a public health problem.

This research is carried out to analyze factors affecting the making of a strategic plan to overcome the effects of air pollution by lead for a five year period from 2004 to 2008. The research design used is an operational research with quantitative and qualitative analysis.

Data about the external and internal factors affecting the position of the government of the City of Tangerang to overcome the effects of air pollution by lead was obtained from secondary data and in depth interviews. Data thus obtained was discussed by a Consensus Decision Making Group (CDMG) of city government officials involved in environmental issues, then analyzed using the method of SWOT analysis. Further in the matching stage, the CDMG converts the data into TOWS and IE Matrices respectively, with the resulting conclusion in regard to overcoming the effects of air pollution by lead, the City of Tangerang is in a "Hold and Maintain" position with the main strategies of Market Penetration and Product Development.

From various alternative strategies formulated through Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), strategies most feasible to implement are adopted as a working plan to overcome the effects of air pollution by lead for the future 5 year period."

"DKI Jakarta sebagai ibukota negara, berkembang dengan cepat pembangunannya (Industri, Permukiman, Perkantoran dan lain-lain) karena ditunjang dengan aksesibilitas (transportasi) yang baik. Hal tersebut berdampak terhadap lingkungan udara Jakarta yang semakin tercemar. Oleh karena itu, untuk melihat tingkat kekritisan kualitas udara Jakarta dapat diperoleh dari polutan (SO2, NO2 dan PM10) yang merupakan penghasil polutan terbesar di Jakarta (BPLHD, 2006).Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dikemukan adalah Bagaimana Fluktuasi Indeks Polusi Udara (IPU) di DKI Jakarta Tahun 2001 - 2006 ? Bagaimana pengaruh Penggunaan Tanah (Industri dan Bangunan), Curah Hujan dan Angin terhadap IPU di DKI Jakarta Tahun 2001 - 2006. Metode yang digunakan adalah IPU di Jakarta dan melihat pengaruh Penggunaan Tanah (Industri dan Bangunan), Curah Hujan dan Angin.Analisis yang digunakan yaitu analisis Komparatif dengan membandingkan IPU setiap tahun berdasarkan tingkat kekritisannya. Pengaruh Penggunaan Tanah (Industri dan Bangunan) menggunakan analisis statistik sedangkan Curah Hujan dan Angin menggunakan analisis Deskriptif yaitu membandingkan IPU dengan Curah Hujan sebagai pencuci polutan dan Angin sebagai faktor kontrol peryebaran polutan setiap tahunnya. Hasilnya IPU cenderung stabil (termasuk dalam kategori cukup sehat) dari Tahun 2001 ? 2006 dan Penggunaan Tanah berpengaruh Terhadap IPU kecuali tahun 2001.

---

DKI JAKARTA as state's capital, grows swiftly its the development ( Industry, Setlement, White colars and others) because supported with good accessesibility (transportation). The thing impact to air environment in Jakarta which increasingly impure. Therefore, to see level of criticality of quality of obtainable Jakarta air from pollutant ( SO2, NO2 and PM10) which is the biggest pollutant producer in Jakarta (BPLHD, 2006).

Relates to the thing, hence problems is How Air Pollution Index ( IPU) in DKI Jakarta 2001 - 2006 ? What influence Land Use ( Industry and Build up area), Rainfall and Wind to IPU in DKI Jakarta 2001 - 2006. Method applied is IPU in Jakarta and sees influence Land use ( Industry and Build up area), Rainfall and Wind.

Analysis applied that is analysis comparative by comparing IPU every year based on level of its the criticality. Influece of Land Use ( Industry and Build up area) applies statistical analysis while Rainfall and Wind applies analysis Descriptive that is comparing IPU with Rainfall as pollutant detergent and Wind as control factor dispersion of pollutant every year. Result of of IPU tends to stable ( included in category enough healthy) from 2001 - 2006 and Land Use influential to IPU except the year 2001."

"DKI Jakarta merupakan bagian dari megapolitan Jakarta yang tumbuh sangat dinamis, namun kurang terkendali sehingga memunculkan permasalahan lingkungan diantaranya pencemaran udara. Pola distribusi spasial polutan udara (NO2, O3, PM10) di DKI Jakarta dan kaitannya dengan curah hujan, tutupan tajuk vegetasi, dan wilayah terbangun tahun 2013-2014. Dikaji dalam penelitian ini menggunakan metode komparasi spasial berbasis wilayah cakupan 0,5 km, 1 km dan 1,5 km dari lokasi stasiun pengukur kualitas udara. Informasi keruangan tutupan tajuk vegetasi dan wilayah terbangun diolah dari citra landsat 8 yang didapatkan dari United State Geological Survey dengan pendekatan NDVI dan NDBI. Citra landsat yang digunakan ialah citra tahun 2013-2014. Hasil menunjukkan nilai konsentrasi polutan udara cenderung rendah pada awal tahun dan semakin tinggi di pertengahan tahun dan semakin rendah menuju akhir tahun. Selain itu polutan tertinggi terjadi di stasiun dengan karakteristik wilayah sekitar yang memiliki tutupan tajuk vegetasi yang sedikit dan wilayah terbangun yang luas. Sedangkan distribusi polutan terendah terjadi di stasiun dengan karakteristik wilayah sekitar yang memiliki tutupan tajuk vegetasi yang luas dan wilayah terbangun yang sedikit. Kemudian tutupan tajuk vegetasi berhubungan berbanding terbalik dengan polutan udara (NO2, O3, PM10), wilayah terbangun berhubungan berbanding lurus dengan polutan udara (NO2, O3, PM10) dan curah hujan berhubungan terbalik dengan polutan udara (NO2, O3, PM10). Model distribusi menunjukkan nilai polutan yang tinggi tersebar di bagian pusat, utara, timur, timur laut, dan barat, barat laut.

---

DKI Jakarta is part of a growing megapolitan Jakarta is very dynamic, but lack of control that raises environmental problems including air pollution. Patterns of spatial distribution of air pollutants (NO2, O3, PM10) in Jakarta and its relation to precipitation, vegetation canopy cover, and built area in 2013-2014. Examined in this study using a comparative method based spatial coverage area of ​​0.5 km, 1km and 1.5 km from the location of air quality measuring stations. Vegetation canopy cover spatial information and processed built area of Landsat 8 obtained from United State Geological Survey with NDVI and NDBI approach.

Results showed the concentration of air pollutants tend to be low in the early years and higher in mid-year and the lower towards the end of the year. In addition pollutants occurred in the area around the station with the characteristics that have little vegetation canopy cover and wide area awakened. While pollutant distribution was lowest in the area surrounding the station with the characteristics that have extensive vegetation canopy cover and the built area up a little. Then vegetation canopy cover associated inversely with air pollutants (NO2, O3, PM10), where built area directly proportional to air pollutants (NO2, O3, PM10) and precipitation is inversely related to air pollutants (NO2, O3, PM10). Distribution model shows a high value of pollutants dispersed in the central, north, east, northeast, and west, northwest."