Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah ini menempatkan gejala tersebut dalam konteks tingkah laku kolektif. Dengan demikian yang menjadi unit analisanya adalah kolektifa. Model analisa yang dipergunakan diilhami oleh teori tingkah laku kolektif dari Smelser. Berdasarkan teori tersebut gejala perkelahian massal pelajar dibagi menjadi faktor-faktor tradisi permusuhan, kemampuan mobilisasi, faktor pemicu, dan kesempatan. Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah studi kasus berganda dalam tradisi konstruksivisme. Kolektifa pelajar dibagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok pelajar yang terlibat tawuran dari sekolah yang mempunyai tradisi tawuran, kelompok pelajar yang tidak terlibat tawuran dari sekolah yang mempunyai tradisi tawuran, dan kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang tidak mempunyai tradisi tawuran. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor mendasar yang membedakan kelompok pelajar yang terlibat tawuran dengan kelompok pelajar yang tidak terlibat tawuran. Perbedaan tersebut ditemukan dalam latar belakang status ekonomi yang berpengaruh pada perbedaan kelompok dalam membangun realitas sosial dalam kerumunan."

"Kajian ini akan membahas bagaimana keberhasilan gerakanmahasiswa dalam perlawanan mereka terhadap pemerintah Quebec untuk mempengaruhi rencana kebijakan Rencana Pendanaan Universitas yang Adil dan Berimbang di Quebec Kanada 2011-2012. Pertandingan yang terjadi dilatarbelakangi oleh Rencana Pemerintah Quebec untuk menaikkan biaya pendidikan tinggi dengan 1.625 Dolar dalam 5 tahun. Hal ini kemudian memicu siswa Quebec untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Quebec. Di dalam ada perlawanan gerakan mahasiswa Quebec mengalami penindasan dari Pemerintah Quebec melalui RUU Kebijakan 78. Kebijakan melarang Siswa Quebec untuk mendemonstrasikan yang merupakan strategi utama gerakan mahasiswa Quebec. Namun, di tengah penindasan yang terjadi Siswa Quebec berhasil mempengaruhi kebijakan Pemerintah Quebec dengan mengubah strateginya dengan berpartisipasi dalam politik elektoral dengan bekerja sama dengan Partai Quebec. Dalam menganalisis keberhasilan ini, peneliti akan menggunakan Disruptive Power Theory oleh Frances Fox Piven yang membahas tentang bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah di tengah-tengah penindasan.This study will discuss how the success of the movementstudents in their resistance to the Quebec government to influence the policy plan of the Fair and Balanced University Funding Plan in Quebec Canada 2011-2012. The match that took place was motivated by the Quebec Government Plan to increase the cost of higher education by 1,625 Dollars in 5 years. This then triggered Quebec students to carry out a resistance movement against the Quebec Government. Inside there was resistance the Quebec student movement experienced repression from the Quebec Government through Policy Bill 78. The policy forbidding Quebec Students from demonstrating was the main strategy of the Quebec student movement. However, in the midst of the suppression that occurred Quebec Students managed to influence the Quebec Government policy by changing its strategy by participating in electoral politics in cooperation with the Quebec Party. In analyzing this success, the researcher will use the Disruptive Power Theory by Frances Fox Piven which discusses how to influence government policies in the midst of oppressors."

"This research examines mass fighting instances among high school students in Jakarta, which has been existing since 1970s up to now. Mass fighting instances were studied as collective behavior phenomena. Thus its unit of analysis are collectivities, i.e. groups of high school students who are involved in the incidence of massfighting. The analysis model developed in this research was derived from Smelser's as well as Tilly's theories on collective behavior. As a consequence the analysis of mass fighting has four components: i.e. conflict tradition, ability for mobilization, precipitated factors, and opportunity which should be found simultaneously in every incidence.Research method used was a multiple-case study as based for the reconstruction of the reality of mass fighting. To conduct this method, high school student collectivities were divided into three categories, i.e. fighting group of high school with conflict tradition, non-fighting group of a high school with conflict tradition, and non-fightinggroup of high school without conflict tradition. Each group were repsresented by 50 male students, who were selected incidentally.Research results suggest that the differences found between fighting group with non-fighting group rooted in whether or not the components of mass fighting were existed. Such differences lead to the differences in their subjectivity in constructing reality. Since individual of students from different group (of this research) revealsocial-economics differences, as a consequence their life experience, opportunity, and expectation were also different. They will comprehend and react differently when they face similar situation problems existed in every incidence of mass fighting."

"ABSTRAKAksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh mendatangkan masalah dankerugian yang tidak sedikit, baik bagi pihak perusahaan maupun bagi para buruh itusendiri. Aksi mogok kerja sebagai salah satu bentuk reaksi agresi, termasuksalah satucara yang digunakan oleh buruh untuk memperbaiki keadaan yang dipersepsikan tidaksetimpal. Kendala dalam mendapatkan responden yang sedang atau baru mengikutiaksi mogok kerja mengakibatkan permasalahan untuk melihat hubungan antarapersepsi ketidaksetimpalan dengan aksi mogok kerja menjadi bergeser. Variabel yangkemudian dipilih untuk diteliti adalah variabel sikap, karena sikap dapat menjadideterminan penting bagi terjadinya tingkah laku agresi, termasuk aksi mogok kerja.Penelitian ini kemudian berusaha untuk menelaah hubungan antara persepsiketidaksetimpalan dengan sikap terhadap aksi mogok kerja. Diasumsikan buruh yangmemiliki persepsi ketidaksetimpalan tinggi akan memillki sikap yang positif terhadapaksi mogok kerja. Lalu, jika buruh yang melakukan aksi mogok kerja dapat dikatakanmenampilkan bentuk reaksi agresi, apakah buruh yang bersikap positif terhadap aksimogok kerja juga akan cenderung menampilkan bentuk reaksi agresi ? Sebaliknya,apakah buruh yang bersikap negatif terhadap aksi mogok kerja akan cenderung menampilkan bentuk reaksi lain, yaitu reaksi substitusi atau reaksi melarikan diri ?Penelitian ini bertujuan untuk memberi kemungkinan agar aksi mogok kerja ini dapatdiantisipasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 77 orang buruh produksi yang bekerja dipabrik-pabrik di wilayah Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang digunakanadalah teknik incidental sampIing.AIat ukur yang digunakan berupa kuesionerberbentuk skala Likert, terdiri dari skala sikap terhadap aksi mogok kerja, skalapersepsi ketidaksetimpalan, dan skala bentuk reaksi frustrasi. Hasil utama penelitianini menunjukkan adanya korelasi yang positif dan signifikan antara persepsikeidaksetimpalan dengan sikap terhadap aksi mogok kerja. Hasil utama lainnyaadalah tidak ada perbedaan bentuk reaksi frustrasi antara kelompok buruh yangbersikap positif dengan kelompok buruh yang bersikap negatif terhadap aksi mogokkerja. Saran untuk penelitian berikut adalah melanjutkan penelitian, tetapi bukan lagisekedar meneliti sikap, melainkan kecenderungan tingkah laku mogok kerja."

"ABSTRAKHubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Perselisihan yang terjadi di antaranya ialah menyangkut hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat buruh/serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Pemutusan hubungan kerja menduduki trend tertinggi dalam perselisihan hubungan industrial. Melihat hal tersebut, maka penyelesaian PHK perlu melibatkan pemerintah (tripartit) sebagai salah satu bentuk dari pelayan publik untuk masyarakat dengan menjadi pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) yang berada di Kota Tangerang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui quasi mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya quasi mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. PDK. Mediasi mulai dilaksanakan setelah ada rekomendasi surat dari ILO dengan sebelumnya penyelesaian melalui forum-forum nasional dan internasional. Proses mediasi dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja ditemukan hambatan yang mendukung penyelesaian menjadi lama seperti pada segi sumber daya manusia, pemahaman pihak pekerja dan pengusaha dalam melihat penyelesaian perselisihan, dan lambatnya pelayanan yang diberikan Dinas Ketenagakerjaan. Saran yang diajukan berupa perlunya pengoptimalan sosialisasi dan pembinaan kepada hubungan industrial, meng-upgrade keterampilan mediator dan bekerja sama dengan masyarakat. Kata kunci: Hubungan Industrial, Mediasi, Mogok Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Tripartit.

---

ABSTRACT

Industrial relations cannot be separated from the occur between workers and employers. The conflicts that occur might be related to rights, interest, layoffs, and labour unions within an enterprise. Related to that, termination of employment occupies the highest trend in industrial relations conflicts. Seeing this case, a tripartite layoff is needed as a from of public service for the citizens with third parties as intermediaries. The settlement of labour relations conflict that occur PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) located in Tangerang City was carried out by the Ministry of Manpower through quasi mediation. This study used qualitative data collection techniques with interviews and literature studies. The result of this study indicate the fact that there was a quasi mediation conducted by the Ministry of Manpower as one of the settlement in conflict termination that occurred at PT. PDK. The mediation was implemented after an agreement from the ILO was previously approved through national and international forums. Through the mediation process in resolving termination of employment faced some obstacles, such of as in human resources, the comprehension of the workers and employers in seeing the settlement conflict, and the slow services provided by the Ministry of Manpower in handling the conflict settlement. Some suggestions related to this matter are about the need to optimize socialization and guidance for industrial relations, upgrade mediator skills, as well as increasing cooperation with the citizen."

"Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan permasalahan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja. Permasalahan mogok kerja membutuhkan peran pemerintah sebagai mediator dimana salah satu tugasnya adalah menjaga hubungan industrial berjalan dengan harmonis. Penyelesaian mogok kerja di wilayah kota administratif Jakarta Utara dilakukan oleh suku Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan melalui cara mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sebagai penyelesaian permasalahan mogok kerja. Mediasi tersebut melalui empat tahapan yaitu pemberitahuan mogok kerja, pemanggilan para pihak, peundingan mogok kerja, pembuatan keputusan. Pada pelaksanaan proses mediasi untuk menyelesaikan mogok kerja tersebut juga menemui hambatan diantaranya dari segi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan perbedaan pandangan antara pihak dalam permasalahan mogok kerja.

---

Industrial relations can not be separated from disputes between workers and employers. In such disputes a problem arises of a strike by a worker or a union. The problem of strikes requires the role of the government as a mediator in which one of its duties is to keep the industrial relations going harmoniously. The completion of a strike in the administrative municipality of North Jakarta is carried out by the North Jakarta Sub-dept. Of Manpower and Transmigration tribe by means of mediation. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate the existence of mediation conducted by the Sub-Office of Manpower and Transmigration of North Jakarta as a solution to the problem of strike. Mediation is through four stages of notification of strikes, calling parties, negotiating strikes, decision-making. In the implementation of the mediation process to resolve the strike also encountered obstacles such as in terms of human resources, lack of supervision, and differences of views between parties in the problem of strikes."

"Seiring dengan pesatnya pencapaian hasil pambangunan yang dilaksaaakan pmerintah terjadi pula perubahan kualitas manusia yang diperlukan untuk memenuhi fungsi kehidupan bersama. Apabila pada mulanya bidang-bidang pekerjaan tertentu bisa ditangani oleh personel yang kualifikasi pendidikannya relatif rendah, maka saat ini, karena dalam menjalankan pekerjaan cenderung diperlengkapi dengan teknologi canggih, persyaratan Pendidikan yang memadai menjadi sangat di tekankan .Begitu juga bagi yang memilih berkarir sebagai usahawan mandiri, memerlukan kecakapan praktis danteoritis tertentu yang hanya didapatkan melalui jalur pendidikan. Pendidikan nasional pada dasarnya memang berusaha mencetak manusia yang cerdas dan terampil, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah telah menyiapkan sekolah menengah yang bersifat kejuruan seperti SMEA, STM dan sebagainya. Sekolah kejuruan ini dimaksudkan untuk menghasilkan manusia yang siap memasuki lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pekerja operasional. Sedangkan sekolah menengah umum (SMA) sesungguhnya lebih mengarahkan para muridnya untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Akan tetapi pembedaan yang sedemikian ini, dalam prakteknya tidak bisa berjalan dengan ketat, dalam arti terdapat Kemungkinan bagi para lulusan sekolah kejuruan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya, karena satu dan lain hal banyak para lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan formal, memasuki lapangan kerja, melanjutkan pendidikan non formal (kursus praktis) atau memilih mandiri mengelola suatu bidang usaha, dan sebagainya. Terlihat adanya berbagai alternatif yang dapat dipilih oleh para lulusan SMA, maka perlu diidentifikasi orieatasi mereka setelah menamatkan studinya, dan perlu diexplore (digali) faktor apa sajakah yang mempengaruhi orientasi mereka itu. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi penting bagi lembaga pendidikan, sehingga dapat dijadikan dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam membuat dan/atau mengembangkan kurikulum di tingkat sekolah lanjutan atas, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA). Di samping itu diharapkan hasil penelitian ini juga berguna bagi para guru yang menangani bimbingan dan penyuluhan murid, dalam memberikan arahan kepada murid."