Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 43385 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Faisal Ismail
"The main objective of this study is to analyze three major Indonesian Muslim responses to the Pancasila, the state ideology of Indonesia. The first Muslim response occurred when the Secular Nationalists proposed, shortly before Indonesia's independence in 1945 and again later in the Constituent Assembly debates (1956-1959), that the Pancasila be the basis of state. The second Muslim response to the Pancasila took place in 1978 when the New Order government proposed that the P 4 (Guidelines for Understanding and Practicing the Pancasila) be legalized. The Muslims at first objected to both the proposal of the Pancasila as the foundation of the state and that of the P 4, but finally acquiesced. Each stage in this process was marked by debate over the role of Islam in Indonesian society and politics, which often led to antagonism between the government and the Muslim community. When the government proposed in 1982 that the Pancasila serve as the sole basis for all political and mass organizations, the third Muslim response occurred. The Muslims' acceptance of this policy marked the end of the government's application of severe policies towards them and has resulted in the former being allowed to play an even greater role in Indonesian politics than had previously been the case."
1995
D149
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Brown, L. Carl
"Buku ini menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan muslim mengenai politik"
Columbia : Columbia University Press, 2000
297.272 BRO r
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Esposito, John L.
Bandung: Mizan, 1999
297.272 ESP d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Tuti Alawiyah Surandi
"Penelitian ini bermaksud mengkaji terakomodir tidaknya hak-hak perempuan dalam politik identitas berbasis Islam. Salah satu wujud politik identitas Islam tersebut adalah proses penerapan Syariat Islam seperti terjadi di Serang Banten.
Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah bahwa dalam politik identitas, baik yang berbasis pada agama, ras, etnis, bangsa dan sebagainya, perempuan seringkali dijadikan simbol untuk menandai identitas tersebut. Apakah dalam politik identitas Islam seperti dalam kasus proses penerapan Syariat Islam perempuan juga dijadikan simbol dan penanda identitas sehingga hak-haknya seperti hak sipil dan politik terabaikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam proses penerapan Syariat Islam di Serang Banten dijadikan simbol dan instrumen terciptanya masyarakat Islami. Hai ini dilandai dengan himbauan pemakaian jilbab bagi perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda dan seluruh dinas Kabupaten Serang dan para siswi SD sampai SLTA Negeri se-Kabupaten Serang. Dengan adanya himbauan berjilbab menunjukkan bahwa perempuan lebih digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan gerakan penegakan Syariat Islam. Perempuan menjadi terabaikan hak-haknya karena mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan kebijakan seperti dalam himbauan jilbab tersebut, dan dalam berbagai proses politik yang terjadi di Serang. Dalam Panitia Penerapan Syariat Islam Banten, misalnya, tidak ada satu pun perempuan yang masuk dalam susunan kepanitiaan tersebut sementara penerapan Syariat Islam sendiri realitasnya banyak yang ditujukan untuk perempuan.
Untuk mewujudkan masyarakat Islam seperti yang diperjuangkan para penegak Syariat Islam, jilbab merupakan tahap awal karena akan banyak hukum-hukum Islam yang tidak berpihak pada perempuan sehingga hak-hak perempuan sebagai manusia terabaikan. Karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi perempuan ketika Islam dijadikan satu-satunya identitas yang diperjuangkan untuk menjadi sumber nilai bagi tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

This study intends to observe whether or not women's rights are accommodated by the politics of identity of Islam. The process of the implementation of the Islamic sharia in Serang Banten is one of the answers or that question.
Women are often used as an important symbolic instrument for making a certain political identity. This "universal custom" is practiced by religions, races, ethnics, and so forth. One of the results of this practice is the abandonment of women's rights, such as civil right and political right. This study intends to know whether or not women are used as a symbolic identity in the process of the implementation of the Islamic Sharia in Serang Banten. This is the framework of this study.
Based on a field research, this study want to show that the mentioned "universal custom" is not absent in the process of the implementation of the Islamic Shari'a in Serang Banten. Women are regarded as an important symbol of the emergence of the Islamic society. To achieve an Islamic society, for example, the District Government (Periieriniah Daerah, abbr. Pemda) encourages the female government employee (Pegawai Negeri Sipil) to wear jilbab (veil) in the office of Pemda and other government offices in Serang. This rule is also encouraged to the female students of the state schools (sekolah negeri) from elementary until senior high school in Serang. This phenomenon is an evidence of the assumption that women are merely used as an instrument of the implementation of Islamic shari'a in Serang. The fact that women are not invited to participate actively in this project is another evidence of the abandonment of women's rights. The Committee of the implementation of Islamic shari'a in Banten, for instance, does not involve women, even one person, in the list. This phenomenon is clearly in contrast to the fact that women are the most important target of the project.
Jilbab is the first obvious example of the result of the process of the implementation of Islamic shari'a in Serang. After jilbab, the sequence policies of the implementation of Islamic shari'a such as Islamic law will be implemented. The Islamic laws which prevail in Indonesian community now were often regarded in the opposite side with women. Hence, the implementation of Islamic laws is feared to threaten women's rights. This thesis intends to portray women's fate in a society where Islam is considered as the only identity and value source for the social order of society and government.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11895
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jamilah
"ABSTRAK : Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Pemikiran politilc Hasan Al Banna- Selain itu sebagai upaya mengkaji pemilciran seorang tokoh pergerakan Islam di abad 14 H. Penelitian ini terrnasulc jenis penelitian kwalitatif dengan rnenggunakan metode pendekatan heurmeneutik, yaitu suatu metode menafsirkan sebuah teks, dalam hal ini yang dijadikan sebagai data teks sekaligus merupakan data primer adalah berupa kumpulan tulisan dan surat-surat yang ditulis oleh Hasan Al-banna yang dibukukan dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu yang berjudul Risalah Ta?lim. Sedangkan metode pengumpulan data dengan melakukan Studi kepustakaan. Wawancara tokoh yang diasumsikan sangat lekat dengan pemikiran Hasan Al Banna juga dilakukan untuk melengkapi data. Informasi yang diparoleh dari penelitian ini adalah pemikiran politik Hasan Al Banna merupakan bagian dari pemahamannya yang integral tentang Islam.
Dalam pandangan Hasan Al-banna Pemikiran tentang politik Islam adalah bagian dari tabiat agama Islam ini, yang datang untuk mengatur segenap urusan manusia berdasarkan syariat Allah Swt. Menurut Hasan Al-Banna politik harus mengarahkan dan mernbirnbing umat kepada kebajikan dan jalan yang lurus. Dalam hal ini politik adalah bagian dari aktifita da?wah sedangkan dakwah ini datang untuk mengembalikan umat manusia kepada pemahaman yang benar dan kornprehensif tentang Islam. Berpolitik adalah menghubungkan umat dengan gerakan dakwah yang pertama dan kepada sumber yang suci agama ini.
Konsep politik dalarn pandangan Hasan Al-Banna adalah politik yang dibingkai dengan aktifita da?wah yang memiliki dinamika seiring dengan dinamika Islam dan membimbing manusia kepada syariat.Pandangannya mengenai politik adalah jika perjuangan memimpin umat manusia dengan Islam dan mengelola urusan umat dinamakan politik, maka dakwah ini adalah yang peduli kepada politik. Jika bermusyawarah dengan umat mewujudkan kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan internal maupun eksternal, pada saat sekarang dilakukan melalui sebuah lembaga perwakilan, maka mereka yang diamanahkan akan siap dijadikan wakil umat dan patut kiranya untuk selalu memberi nasihat kepada para pemimpin dan penguasa.
Berbicara tentang politik dan Islam maka tidak dapat keduanya dipisahkan sejauh-jauhnya. meletakkan yang satu berseberangan dengan yang lain. Bagi banyak orang, keduanya memang tidak dianggap bertemu. Pemahaman ini bertolak pada yang seharusnya dipahami dengan benar yakni konsep universalisme Islam.

The Political Thought struggle to lead people in Islam and arrange their cases. Politic and Islam cant be of Hasan Al-Banna, who is an important figure of Islamic movement in 14th century. This research uses a qualitative approach with hermeneutic method. And study literature as data collecting method. In order to see the relevance of political thoughts introduces by Hasan Al-Banna in latest information obtained from arrange humanity problems based on Allah swt?s syariat, to guide people to the right way. this research. The thought of Hasan Al-Banna is a part of his integral thoughts about Islam.
Islamic political thought is a part of Islam behavior as a religion, which came to Dakwah comes to put people into the right path of Islam and to relate people with the first movement of dakwah itself. On doing so, dakwah must have a dynamic movement which is get along with Islamic dynamic and guide people to syariat.
This dakwah held by Al-Banna is a kind of dakwah that concern with politic, if aseparated since they have related each other, although for lots of people both of them are a contrast thing. Some political organizations are called themselves Islamic organization based on their standard will and thoughts. This thought based on Islam is politic, thataim of this thesis is to get a complete comprehension about executive power is a part of Islamic education which works under its laws, that political freedom and being a part in one nation are a must. And also the need of people to work hard in order to complete its freedom and improve its executive administration.
But, what Al-Banna brought wasn?t something new, previous years before some people already formulated it. Al-Banna kept on learning and explaining some thoughts about Islam in the right way.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17964
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moh. Sjafaat Mintaredja
Jakarta: Siliwangi, 1972
297.636 MIN i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jimly Asshiddiqie, 1956-
Jakarta: Gema Insani Press, 1995
297.6 JIM i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Qadir Djaelani
Jakarta: Media Da'wah, 1994
297.636 ABD s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Moechtar Jahja
Jakarta: Bulan Bintang, 1951
297.272 MOE i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Al Chaidar
Jakarta: Madani press, [Date of publication not identified]
297.272 ALC i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>