Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis menggunakan lirik-lirik lagu Bob Dylan yang dikaitkan dengan perang Vietnam untuk menganalisa pengaruh sebuah link lagu protes, terhadap gerakan antiperang, dalam kasus gerakan anti-perang Vietnam. Penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dalam penyusunan tesis. Data-data yang berkaitan ini diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, artikel-artikel, dan situs-situs.Perang Vietnam menjadi latar belakang seorarg musisi seperti Bob Dylan dalam menuliskan lagu-lagu yang mengekspresikan opini atau pendapatnya dalam menentang perang Vietnam dan diskriminasi yang terjadi di Amerika. Semua lagu protes yang diciptakannya menggambarkan situasi yang sedang dialami oleh seluruh rakyat Amerika di tahun 1960 an.Lagu protes ikut memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat Amerika, karena lagu-lagu protes ini digunakan oleh musisi tersebut sebagai alat protes untuk membuat bangsa Amerika mengerti dan menyadari apa yang sedang terjadi di negaranya. Pada mulanya lagu-lagu protes hanya dianggap sebagai opini pribadi penulisnya akan tetapi pada akhirnya opini pribadi ini berkembang menjadi opini publik (mayoritas) bangsa Amerika, disaat mereka menyadari bahwa lirik-liriknya berisikan kepentingan yang sama. Kemudian mereka mulai menggunakan lagu-lagu protes untuk mendukung gerakan anti-perang Vietnam tersebut, yang akhirnya menjadikan Bob Dylan tokoh musisi (folk hero) di masa 60's yang masih dikenang hingga sekarang.

---

Bob Dylan and Anti-Vietnam War Movement The writer used Bob Dylan's songs text connected to Vietnam War to analyze the impact of the lyrics of protest songs to Anti-Vietnam War Movement happened in the 60's. The writer also used qualitative approach to write this thesis. Data were collected from literatures, articles, and websites.

As the result, the Vietnam War became the motive for musician like Bob Dylan to write songs that expressed his opinion, in opposition toward the Vietnam War in the United States. All his protest songs reflected the situation faced by the people in 1960s.

Protest songs played a role in American society, because the songs are used as a tool to make American people understand and realize about what happened in their country. At first, protest songs may only show the writer's opinion, but when people understand and realize the lyrics also reflected their expression and opinion, finally, they started to use protest songs to support their movement "The Anti-Vietnam War movement" in the 60's."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Tugas Operasi Rasaka Cartenz dalam kontribusinya melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah Papua serta untuk menganalisis efektifitas yang dilakukan dalam Operasi Rasaka Cartenz untuk membangun perdamaian di Papua melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk menjaga validitasnya.Permasalahan konflik diwilayah Papua yang tak kunjung usai merupakan kesalahan dalam sistem yang dibangun sejak lama. Tujuan perdamaian tidak tercapai karena masih adanya gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sering menyerang pihak tidak bersalah. Upaya paksa dan tindakan represif sudah banyak dilakukan untuk melawan kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Namun, Polri hadir dengan Operasi Rasaka Cartenz untuk menjaga perdamaian dan menurunkan ego dari para simpatisan.Gangguan dari KKB di Papua mengancam stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pendidikan dan layanan kesehatan harus tetap tersedia. Operasi Rasaka Cartenz berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat Papua, terutama melalui Program Binmas Noken. Program ini fokus pada penegakan hukum, pendidikan, dan kesehatan, serta memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Binmas Noken berperan dalam mendukung pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil serta membangun perdamaian jangka panjang. Operasi Rasaka Cartenz dan Binmas Noken menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah keamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.Tidak dapat disangkal bahwa proses membangun perdamaian di Papua penuh dengan tantangan. Gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan ketidakadilan pembangunan masih menjadi rintangan besar. Namun, Operasi Rasaka Cartenz menunjukkan komitmen dalam menghadapi tantangan ini dengan tidak pada upaya pemberantasan KKB tetapi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua yang mana kompleksitas masyarakat yang tergabung hanya sebagai simpatisan KKB dapat Kembali bergabung dengan NKRI.Strategi community relations oleh Satgas Rasaka Cartenz melibatkan pendekatan humanis, informasi akurat melalui media, kolaborasi dengan tokoh lokal, dan pelatihan untuk tokoh masyarakat. Revitalisasi peran Polri dalam kemitraan dan partisipasi masyarakat juga penting. Transparansi informasi dan komunikasi efektif membangun kepercayaan publik. Satgas Rasaka Cartenz memperkuat hubungan dengan masyarakat Papua dan menciptakan lingkungan kondusif untuk kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan strategi ini.Meskipun perdamaian mungkin belum sepenuhnya tercapai, upaya untuk "To Win the Heart and Mind the People of Papua" melalui Operasi Rasaka Cartenz adalah langkah penting dalam membangun dasar bagi perdamaian. Kepercayaan dan hubungan yang terjalin antara polisi dan masyarakat akan menjadi pilar yang kuat dalam membentuk masa depan yang lebih damai dan stabil di Papua.Operasi ini mengadopsi pendekatan yang tidak berfokus pada penegakan hukum tetapi pada upaya untuk membangun perdamaian secara humanis. Program Binmas Noken, misalnya, mengedepankan dialog, kolaborasi, dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Pendekatan ini penting dalam mencegah eskalasi konflik dan dalam jangka panjang, membentuk dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan.

---

This research aims to analyze the role of the Operation Rasaka Cartenz Task Force in its contribution through community empowerment in the Papua region and to analyze the strategies carried out in Operation Rasaka Cartenz to build peace in Papua through community empowerment. This research uses a qualitative research approach by means of interviews, observations, and document studies. This research uses data triangulation to maintain its validity.

The conflict problem in the Papua region that has never ended is a mistake in the system that was built a long time ago. The goal of peace has not been achieved because there is still interference from the Armed Criminal Group (KKB), which often attacks innocent parties. Many coercive efforts and repressive measures have been carried out to combat the crimes against humanity that have occurred. However, the National Police was present with Operation Rasaka Cartenz to maintain peace and reduce the egos of sympathizers.

Disruption from the KKB in Papua threatens the stability and welfare of society. However, education and health services must remain available. Operation Rasaka Cartenz plays an important role in empowering the Papuan people, especially through the Binmas Noken Program. This program focuses on law enforcement, education, and health, as well as strengthening police relations with the community through community empowerment. Binmas Noken plays a role in supporting education and health in remote areas and building long-term peace. The Rasaka Cartenz and Binmas Noken operations demonstrate a commitment to addressing security issues and improving the quality of life of the Papuan people.

It cannot be denied that the process of building peace in Papua New Guinea is full of challenges. Disruption from the Armed Criminal Group (KKB) and development injustice are still major obstacles. However, Operation Rasaka Cartenz shows a commitment to facing this challenge not in efforts to eradicate the KKB but in improving the quality of life of the Papuan people, where the complexities of people who are members only as KKB sympathizers can return to joining the Republic of Indonesia.

The community relations strategy of the Rasaka Cartenz Task Force involves a humanist approach, accurate information through the media, collaboration with local figures, and training for community leaders. Revitalizing the role of the National Police in partnerships and community participation is also important. Information transparency and effective communication build public trust. The Rasaka Cartenz Task Force strengthens relations with the Papuan people and creates a conducive environment for cooperation in maintaining security and order with this strategy.

Although peace may not have been fully achieved, efforts to "win the hearts and minds of the people of Papua" through Operation Rasaka Cartenz are an important step in building the basis for peace. The trust and relationship that exists between the police and the community will be a strong pillar in shaping a more peaceful and stable future in Papua New Guinea.

This operation adopts an approach that focuses not on law enforcement but on efforts to build peace in a humane manner. The Binmas Noken program, for example, prioritizes dialogue, collaboration, and non-violent conflict resolution. This approach is important in preventing conflict escalation and, in the long term, forms the basis for sustainable peace."

"Pendidikan perdamaian adalah sebuah terminology yang belum terlalu dikenal. Istilah ini tentunya kalah pamor dengan istilah terorisme yang tentu semua oran sudah cukup familiar dengannya. Pendidikan perdamaian berupaya mengembangkan pengetahuan, kompetensi, sikap-sikap dan nilai-nilai yang bertujuan mengubah sikap, sifat dan pola piker seseorang yang menciptakan atau meningkatkan kekerasan. Program deradikalisasi bertujuan untuk mengubah pola piker teroris untuk tidak lagi menyimpang dari ajaran yang benar dan menghilangkan budaya kekerasan yang dianutnya. Karena pendidikan perdamaian adlah sebuah cara yang digunakan untuk mengembangkan budaya damai, maka pendidikan perdamaian itu sendiri dapat digunakan dalam program deradilakalisasi sebagai salah satu kurikulum pengajarannya. Dalam tulisan ini, penulis akan melihat bagaimana pendidikan perdamaian dapat diintegrasikan sebagi salah satu bagian dari program deradikalisasi, khususnya kepada para napi teroris yang sudah berada dalam lembaga pemasyarakatan dan juga bagaimana para napi teroris tersebut bias diberdayakan sebagai pendidik pendidikan perdamaian di masyarakat setelah bebas."

"Tesis ini membahas gerakan sosial baru yang terjadi di Papua. Bagaimana sikap penolakan masyarakat Papua terhadap integerasi dengan Indonesia sejak tahun 1969 lewat Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dengan bergerilya bersenjata kemudian berubah menjadi cara-cara damai dengan berpolitik dan membangun basis kekuatan massa bukan saja di hutan tetapi sampai didalam kota (konsep masyarakat modern).Dengan menghadirkan organisasi perjuangan yang bernama Presidium Dewan Papua (PDP) sikap menolak integrasi. Sehingga yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk organisasi PDP dan perannya dalam melahirkan gerakan sosial baru di Papua ?. Eksplorasi metode pada penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peristiwa ini relatif masih baru maka sumber paling baik adalah pengumpulan dokumen dari hasil Musyawarah Besar (MUBES), Kongres Rakyat Papua Ke II dan dokumen penting PDP dan yang terpenting mewawancarai tokoh-tokoh gerakan sosial baru ini. Untuk memperkuat penelitian ini maka penulis menggunakan teori-teori gerakan sosial baru yang paling relevan dan tepat . Dengan melihat kunci kekuatan teori tersebut dimana lahirnya organisasi perlawanan rakyat, tokoh / pimpinan, adanya kesempatan politik, partisipasi masyarakat akar rumput dan tanggapan pihak yang berkuasa (pemerintah), sehingga lahir mobilisasi massa dan mobilisasi politik, karena adanya suatu kepercayaan (belief) sebagai sumber penyatu.Temuan penelitian ini benar-benar menunjukkan realitas di Papua sebagai fenomena gerakan sosial baru yaitu, organisasi PDP yang laior berhasil merubah pola gerakan yang sebelumnya dengan cara gerilya bersenjata menjadi cara damai dan pola itu menjadi tema pokok perjuangan rakyat, selain ini representatif rakyat dengan melibatkan komponen perjuangan masa lalu seperti TPN / OPM, Tapoll Napol , perempuan, intelektual, dan lain-lain menunjukkan proses demokrasi yang jalan pada tingkat bawah. Cara-cara ini mendapat perhatian yang luar biasa bukan saja dari pemerintah Indonesia bahkan dunia luar.Sekali lagi fenomena ini menjadi sangat menarik dan dapat di tarik bebarapa kesimpulan penting seperti ; ada satu perubahan dimana rakyat dapat memposisikan dirinya dalam konstalasi politik dan bernegara menjadi objek yang sangat berperan, kemudian rakyat tidak lagi semata-mata dijadikan objek keputusan pemerintah. Terjadi interplay of power antara institusi resmi dan kekuatan non formal massa. Akhirnya peran-peran oposisi sangat efektif dalam menciptakan perubahan yang cukup signifikan dalam bentuk kebijakan untuk menampung aspirasi rakyat yang timbul.

---

New Social Movement The Papuan Presidium Council And The New Social Movement In Papua After The Fall Of The New Order Regime In 1998This thesis discusses a developing New Social Movement In Papua. The nature of rejection of the Papuan community against integration with Indonesia, initially resulted from the so called Act Of Free Choice in 1969 was shown at the very beginning in guerrilla warfare. Recently, in spite of ongoing counter-tenor and intimidating human right violations the struggle has totally changed its course by the adoption of more peaceful and humane means for the restoration of Papuan sovereignty through the establishment of mass political power at the grass-root level, which exists not only in jungles but has widely spread into urban areas (a civic/modem society concept).

The presence of The Papuan Presidium Council (locally known as Presidium Dewan Papua or the PDP), play an important role in voicing people's rejection on integration with Indonesia. The new struggle concept has put a challenging strain on PDP, namely, how to organizationally activate this new form of Social Movement in Papua to keep up the struggle ? The exploration of this research fully adopt qualitative research method. As the case is a new, most of the resources are tapped from direct outcome of Deliberation Meetings (Mubes), the Second Papuan People Congress, PDP's initial documentation, and most importantly direct interview with those who - are responsible and involved in maintaining the New Social Movement. In order to strengthen the results of this research the writer has adopted the most recent, most relevant and most popular new social movement theories. Through these theories we can simply see in this case that the unity and oneness established among emerging people resistance organizations, community figures and leader, grass-root communities participation, situational political moments, and mass political mobilization against the government's authoritarian response, are tied as one based on one single belief

Achievements of the research indicated the emergence of current socio-political phenomenon in Papua as a New Social Movement. PDP has succeeded in converting a violence-based struggle into a `peaceful struggle'. Mass consolidation which involve a great deal of community representatives as well as past resistance organizations such as TPNIOPM (Papua Liberation Army), Tapol/Napol (Ex-political prisoners), as well as other civic components including women, intellectuals et cetera, is a good sign of a smooth running democratization at the grass-root level. Such situation has drawn serious foreign as well as domestic government attentions.

The phenomenon has served us some very interesting conclusions : the people has succeeded in the repositioning process to proactively participate in the overall state political constellation, and that the people are not longer object to government decisions. There is an interplay of power between existing formal institution and the non-formal people (mass) power. Finally, the current opposition has played an effective role in creating significant changes through the adoption of new policies in order to enhance accommodation of all emerging people aspirations."

"Gerakan sosial mendorong perubahan di dalam masyarakat melalui proses mengubahnya dirinya sendiri. Didalam organisasi gerakan sosial berlangsung mobilisasi yang dimaknai sebagai proses dimana sebuah kelompok melakukan kendali kolektif atas sumber daya yang dibutuhkan untuk tindakan kolektif. Mobilisasi memiliki keterkaitan dengan perubahan sosial . Tesis ini bermaksud mengungkap dinamika mobilisasi, perubahan yang ditimbulkan oleh intervensi gerakan sosial dan kaitan diantaranya. Perubahan yang dimaksud terutama dari sisi struktur agraria dan dampaknya terhadap struktur sosial. Kasus penelitian adalah Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) di Kabupaten Batang.

---

Social movement stimulates change within the community throughout the process change itself. Social movement organization carry out mobilization defined as process on how a group collectively control resources needed for collective action. Mobilization related to social change. Focus of this study is to describe dynamic processes of mobilization, its impact into changes caused by social movement intervention and relation between those. The changes particularly agrarian structure affect to social structure. Subject of the research is Paseduluran Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) in Kabupaten Batang."

"Di dalam sejarah gerakan perempuan, SSiti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito (yang selanjutnya disebut Sukaptinah, 1907-1991) dan Siti Hajinah Mwardi (yang selanjutnya disebut Hajinah, 1906-1995) dikenal sebagai aktivis organisasi perempuan pada masa kolonial. Sukaptinah adalah anggota kelompok nasionalis Islma (JIBDA Jong Islmainten Bond Dames Afdeling) dengan latar belakang pendidikan nasionalis, Taman Siswa. Sukaptinah Juga aktif di dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 1928. Sementara itu, Hajinah merupakan anggota Aisjiah (sayap perempuan dari salah satu organisasi modernis Islam, Muhammadiyah) serta dikenal sebagai salah seorang anggota Kongres Perempuan. Selain aktivitasnya di dalam gerakan perempuan Indonesia dan gerakan Islma, mereka juga berperan penting di dalam gerakan nasional, yang selama ini jarang diperbincangkan. Hajinah tidak hanya menjadi salah seorang pimpinan aisjiah, tetapi juga sebagai pemikir penting atas terbitnya majalah Soeara 'Aisjiah (majalah terbitan rutin Aisjiah) dan Isteri (majalah yang memiliki keterkaitan erat dengan Kongres Perempuan Pertama). Sebagai aktivis Aisjiah, Hajinah berperan dalam pemberian arti kebebasan berpendapat melalui ruang keluarga (sosial). Selain itu, Sukaptinah, merupakan aktivis Jong Islamen Bond, yang juga berpartispasi aktif dalam Kongres Perempuan Pertama, kedua, Ketiga, Keempat, dengan memberikan arti yang penting melalui ranah politik. Sukaptinah juga pernah duduk di parlemen di Semarang sebagai wakil perempuan, dengan pemikiran politiknya tetntang pentingnya perempuan secara tegas memperjuangkan hak pilih dan keterwakilan perempuan di parlemen."

"Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi teoritis pada ranah gerakan sosial dan ranah studi mengenai teori framing. Dari ranah studi gerakan sosial, studi mengenai gerakan sosial selama ini lebih banyak memfokuskan pada aktor dan struktur politik. Keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial selalu dikaitkan dengan sumber daya yang dipunyai oleh aktor atau dari sisi struktur kesempatan politik Gerakan sosial sangat jarang dilihat dari perspektif bagaimana aktor-aktor mengemas, mengkonstruksi pesan-pesan politik. Di sini keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial dilihat bagaimana aktor mengkonstruksi dan mengemas peristiwa untuk disajikan kepada anggota gerakan dan khalayak luas. Pada titik ini, disiplin ilmu komunikasi bisa memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah studi mengenai gerakan sosial. Pada ranah studi framing, studi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada analisis teks. Tetapi teori dan analisis framing jarang dipakai untuk melihat bagaimana seseorang mengkonstruksi, mengemas suatu peristiwa. Penelitian ini melihat gerakan sosial dalam perspektif framing. Ada dua teori yang dipakai, yakni teori framing dan teori gerakan sosial. Teori framing yang dipakai adalah teori dari Erving Goffman. Bagi Goffman, individu tidak bisa mengerti dunia atau realitas tanpa menghubungkannya dengan pengalaman hidup agar realitas tersebut bisa masuk ke dalam skema pikiran individu. Sementara teori gerakan sosial yang dipakai adalah teori yang dikemukakan oleh William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford.Teori gerakan sosial dari William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford mempunyai perspektif yang berbeda dengan teori resource mobilization dan kesempatan politik. Jika kedua teori tersebut lebih menitikberatkan pada struktur, maka teori gerakan sosial dalam perspektif framing lebih menekankan pada budaya (kultur). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Desain studi kasus yang dipakai adalah studi kasus instumental. Kasus dipakai untuk menjelaskan fenomena lebih besar, yakni posisi framing dalam gerakan sosial di Indonesia. Kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah sengketa KPK-Polri Jilid I (2009) dan Jilid II (2012). Penelitian ini dilakukan atas 10 isu atau perdebatan penting kasus sengketa KPK-Polri tahun 2009 dan 2012. Data lapangan dikumpulkan lewat empat teknik, yakni observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen dan analisis teks. Studi ini mengambil kasus sengketa KPK-Polri, baik Jilid I tahun 2009 (kasus Bibit-Chandra) ataupun Jilid II tahun 2012 (kasus simulator SIM). Pada kedua kasus ini, gerakan sosial yang berhasil "menang" adalah pro KPK. Ahliahli gerakan sosial umumnya melihat tiga elemen yang penting dan saling berkaitan, yakni (a)aktor gerakan sosial; (b)media dan (c)khalayak. Aktor gerakan sosial dilihat dalam perspektif framing sebagai pihak yang secara aktif bersaing dan bertarung dalam memperebutkan makna atas peristiwa. Sementara media dilihat sebagai entitas yang berperan dalam menyebarkan frame atas peristiwa sehingga pemaknaan dari masing-masing aktor gerakan sosial bisa tersebar luas ke masyarakat. Sedangkan elemen khalayak berkaitan dengan sumber dukungan dari gerakan sosial. Para ahli umumnya melihat elemen aktor gerakan sosial, media dan khalayak secara linear. Atau secara sederhana dibahasakan dengan: aktor gerakan sosial mempengaruhi media selanjutnya media mempengaruhi khalayak. Hasil studi ini memperlihatkan, ketiga elemen (aktor gerakan sosial, media dan khalayak) tidak harus digambarkan secara linear. Masing-masing elemen itu pada dasarnya subjek yang mempunyai pemahaman dan penafsiran tersendiri atas peristiwa. Selain tidak linear, hasil studi ini juga memperlihatkan masing-masing elemen juga bisa saling memberikan pengaruh. Frame atas suatu peristiwa itu hasil konstruksi yang dilakukan oleh aktoraktor gerakan sosial. Frame yang muncul atas suatu peristiwa karena itu tidak dipahami sebagai proses alamiah, tetapi dilihat sebagai proses strategik (strategic frame). Proses strategik ini meliputi jembatan frame (frame bridging), penguatan frame (frame amplification), perpanjangan frame (frame extention) hingga transformasi frame (frame transformation). Proses terbentuknya frame dilihat oleh para ahli gerakan sosial lahir dari dinamika tertentu. Aktor gerakan sosial melakukan pendefinisian atas peristiwa. Tetapi proses ini tidak statis karena ketika membentuk frame, aktor gerakan sosial juga menggunakan pemberitaan media dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Media mempunyai keterkaitan dengan gerakan sosial. Media membutuhkan aktor gerakan sosial sebagai sumber berita. Sebaliknya, aktor gerakan sosial membutuhkan media agar pemaknaan mereka atas peristiwa lebih mendominasi pemberitaan media sehingga masyarakat lebih mendukung gerakan mereka. Penelitian ini memperlihatkan tidak ada upaya khusus dari aktor gerakan sosial pro KPK untuk mendekati media. Pandangan jurnalis sendiri sejak awal memang lebih pro terhadap KPK dibandingkan kepolisian, sehingga media lebih banyak memberi tempat kepada versi KPK dibandingkan kepolisian. Peneliti mengusulkkan suatu model yang melihat keterkaitan antara aktor gerakan sosial, media/jurnalis, frame media dan frame khalayak. Model ini merupakan pengembangan dari model Gamson, Scheufele dan Benford and Snow. Ada dua hal yang membedakan model yang ditawarkan penulis dengan model lain. Pertama, aktor gerakan sosial, khalayak dan media harus dilihat sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas. Jurnalis dan media mengkonstruksi peristiwa, hal yang sama juga aktor gerakan sosial dan khalayak. Khalayak harus dilihat sebagai entitas yang mempunyai pemikiran, keberpihakan dan pada akhirnya secara aktif mengkonstruksi peristiwa. Kedua, aktor gerakan sosial, khalayak dan media, selain dilihat sebagai subjek, juga harus dilihat saling mempengaruhi. Misalnya, keterkaitan antara frame media dengan frame khalayak. Pandangan khalayak kemungkinan bisa dipengaruhi oleh frame yang disajikan dalam pemberitaan media, tetapi pada saat bersamaan media juga mengangkat frame khalayak yang sejak lama antipati terhadap korupsi.

---

It is hopeful that this study contributes some theoretical significance in the social movement as well as framing studies. In the previous social movement studies, the focuses were more on the actors and political structure;where the success and failure of the social movement were mostly associated with resources owned by the actors or from the perspective of political opportunity. Social movements are very rarely viewed from the perspective of how actors frame, and construct political messages. In this research, the success or failure of social movements is not seen from the resources and opportunity structures owned by the actor, but instead, is viewed from the results of the constructing and framing of the events prior to the publication to members of the movement and to other wider audience. At this point, communication discipline has itscontribution in enriching the study of social movements. The study of framing is usually emphasizing on text analysis and is rarely used to see how people construct and frame an event or phenomena.

The research looked at the social movement using framing perspective. Two theories are used, namely the theory of framing and social movement theory. The framing theory of Erving Goffman is applied in this research. For Goffman, individual cannot understand the world or reality without relating it with one?s life experience, in so doing the reality can then be digested into the mind of the individual. While the social movement theory used is the one proposed by William A. Gamson, David A Snow and Robert D. Banford. In their theory, Gamson et al. proposed a different perspective to the resource mobilization and political opportunities. Both theories are more focused on the structure, while the theory of social movement in framing perspective is more emphasizing on the construction of the message.

This research uses the case study method, i.e.: instrumental case study. A case is used to explain the larger phenomenon, namely the position of framing in social movements in Indonesia. The cases analyzed in this study are the 10 important issues of KPK-POLRI dispute Part I (2009) and Part II (2012). Field data are collected through observation, in-depth interviews, documents review, and text analysis. This study analyzed two parts of KPK-POLRI disputes, i.e.: part I in 2009 in the case of Bibit-Chandra and Part II in 2012 in the case of SIM (Driving License) Simulator case. In both cases, the successful social movements that ?win? is the one pro KPK. Experts in social movements generally look at three interrelated and essential elements, as follows: (a) the social movement actors; (b) the medium; and (c) the populace or audience. The actors of the social movement are viewed as those who are actively competing and fighting over the meaning of events. Media is seen as an entity that plays a role in spreading the frame of the events so that the meaning constructed by each social movement actor can be spread to the community. The audience is associated as the supporting resource of the social movement. The scholars see those three elements (the actor, the media, and the populace) as linear sequence of influence. Simply say: the actor influences the media and further on the media influences the audience. The research findings in this dissertation show otherwise. Those three elements do not necessarily be potrayed as a linear sequence. Thus, each element is basically a subject that has its own understanding and perception on an event. Furthermore, this study suggest that each element can be influencial to each other in a non linear way.

Frame of the event is the result of deliberate construction process performed by actors of social movements. Frame is not understood as a natural process, but is seen as a strategic process (strategic frame). This strategic process includes frame bridging, frame amplification, frame extention to transform frame (frame transformation). The process of forming the frame is seen by scholars of social movements as rooted on a certain dynamics. However, this study shows that social movement actors define the events, andthe process of it is not merely statical as only done by the social movement actors themselves, rather it is a dynamic process involving and using the flourishing news in the media and the perception of the public on that particular issue.

The media is linked with social movements. Media need actors of social movements as a source of news. On the other hand, the social movement actors need the media so that their potrayal of the events can dominate the news in the media, and thus will attract more people to support their movement. However, this study shows that there is no special effort from ?pro KPK? social movement actors (i.e.: the public relations of KPK) to approach or influence the media, in order to put their version of news having more place in the media. From the very beginning, the perception of thejournalists on this issue tend to be ?pro KPK? rather than ?pro POLRI?, and therefore the media give more attention and placement to the ?pro KPK? news. This findings proofs that the success of social movements in the KPK-POLRI disputes, where the news in the media is dominantly show ?pro KPK? is not due to the success of social movement actors in approaching the media, but rather because of the congruence of values between journalists and social movement actors.

Results of this study have implications for theories on the relationship between frames, media and social movements. Researcher proposes a model to potray the connection between the actors of social movements, media / journalists, media frames and audience frames. This model is a development of the model proposed by Gamson, Scheufele, Benford and Snow. There are two things that distinguish the models as offered by authors compared to other models. First, each party (social movement actors, audiences and media) should be seen as a subject that constructs reality. Journalists and media construct events, the same is done by the social movement actors and audiences. Audiences should be seen as an entity that has a thought, alignments and eventually actively construct events. Second, each of the entities (social movement actors, audiences and media) is seen as a subject that can influence and be influenced or be affected by each other. This interconnectedness is evident in this research findings. For example, the relationship between media frame and audience frame. The perception of the audience might be influenced by the frame presented in the news media, however, at the same time, the media also raised the issue of a long time audience frame of against corruption or an antipathy to it."