Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyidikan kecelakaan lalu lintas di Polres Metro Jakarta Timur merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan penyimpangan. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mempermudah dilakukannya pengumpulan data dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, studi kasus dan kajian kepustakaan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur. Tesis ini menunjukkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu belum sesuai dengan teori penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hal itu menyebabkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu pada setiap tahap penyidikan. Penyimpangan ini didasari oleh beberapa faktor : kurangnya pengetahuan penyidik pembantu terhadap teori penyidikan, kurangnya pemahaman tentang kelalaian dalam tindak pidana, tidak adanya dana penyidikan yang disediakan oleh negara, adanya kemauan para pihak yang terlibat dalam kecelakaan, dan lemahnya sistem kontrol dari pihak luar."

"Penelitian yang membahas tentang penindakan pelanggaran lalu lintas oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelanggaran oleh aparat dalam menjalankan tugas yang justru makin membuat terpuruknya upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas.Masalah penelitian adalah tindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dan fokus penelitiannya dititikberatkan pada pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ. Untuk itu dibuat hipotesa penelitian yaitu jika penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polrees Metro Jakarta Barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewenangan hukum.Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi ini, Cara pengumpulan data dan informasinya dilakukan dengan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Adapun teori yang memayungi penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang ditinjau dari teori kekuasaan, teori penyimpangan, serta teori koordinasi dan pengawasan.Hasil penelitian menunjukkan terdapat pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, dan peraturan perundang-undangan yang diabaikan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Nota Kesepakatan Bersama Kaplri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tanggal 24 Februari 1999 serta beberapa Keputusan Kapolri menyangkut koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis PPNS-PLLAJ.Dilihat dari sanksi hukumnya, bahwa pelanggaran pada tahap persiapan dan pengiriman berkas perkara yang tidak melalui Polri merupakan pelanggaran non pidana yang bersifat administratif, sedang pelanggaran pada tahap pelaksanaan penindakan merupakan pelanggaran pidana yang bertentangan dengan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 3 dan pasal 12 ayat (e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh faktor kekuasaan, egoisme sektoral yang cenderung melepaskan diri dari konteks koordinasi dan pengawasan, serta kurangnya respon pihak Polri selaku penyidik, yang kesemuanya bermuara pada timbulnya penyimpangan dalam bentuk pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat pemakai jalan.Bentuk-bentuk pelanggaran kewenangan hukum tersebut terutama dapat disimak dari penghentian kendaraan bermotor di jalan oleh PPNS-PLLAJ tanpa didampingi penyidik Polri, pelaksanaan penindakan yang tidak berada di bawah koordinasi Polri, pelaksanaan tilang yang menyimpang dari ketentuan penyidikan, penugasan personil yang tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai penyidik serta pengiriman berkas perkara tilang yang disampaikan langsung ke Pengadilan.Sehubungan dengan fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut, penulis memberikan rekomendasi agar Nota Kesepakatan Kapolri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tahun 1999 yang lalu diperbarui, kemudian dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan untuk masing-masing bidang PPNS. Atas dasar Nota Kesepakatan yang baru ini, Mabes Polri menginstruksikan kepada para Kapolda dengan berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas Pala membuat petunjuk teknis yang melibatkan para Kapolres.Selain itu, Mabes Polri diimbau untuk melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi ketentuan yang baru tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pelaksanaannya di lapangan. Di sisi lain, pertemuan berkala antara Kapolda dengan Dinas Perhubungan diperlukan untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis administratif, serta ditindaklanjuti dengan pertemuan berkala para Kapolres dengan Suku Dinas Perhubungan untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis operasional.Dalam upaya mencapai tegaknya hukum di bidang lalu lintas, perlu direvisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan cara menambah penjelasan pasal 7 secara jelas, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Kehakiman dan HAM atau keputusan Bersama Kapolri dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, khususnya pasal 8 hendaknya dipertegas bahwa PLLAJ juga berwenang menghentikan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka pemeriksaan. Sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran kewenangan hukum tersebut, diimbau kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan PPNS-PLLAJ dan petugas PLLAJ yang bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor."

"Tesis ini menganalisis tentang pelayanan asuransi korban kecelakaan lalu lintas di Polresta Bogor. Perhatian utama dalam tesis ini adalah corak kegiatan pelayanan yang dilakukan polisi lalu lintas di Polresta Bogor dengan fokus corak pelayanan terhadap korban dalam pengurusan asuransi kecelakaan lalu lintas yang didasarkan atas kewenangan, kebijaksanaan, dan diskresi.Dalam kajian tesis ini membahas fungsi pelayanan polisi dilihat dari suatu rangkaian tindakan yang dilakukan birokrasi kepolisian menyangkut kebijaksanaan organisasi yang dilakukan petugas kepolisian atas Interpretasi tindakannya dilapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman, dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan petugas kepolisian maupun birokrasinya dalam memberikan pelayanan asuransi Jasa Raharja.Hasil penelitian ditemukan adanya corak kegiatan pelayanan asuransi Jasa Raharja yang dilakukan oleh birokrasi kepolisian menyangkut kebijaksanaan organisasi yang dilakukan petugas kepolisian atas interpretasi tindakannya dilapangan. Tindakan-tindakan yang dilakukan petugas kepolisian maupun birokrasinya didasarkan atas kewenangan dan diskresi sesuai tingkat kepentingan yang dilayani, imbalan yang diterima, dan kelengkapan administrasi korban untuk memperoleh santunan asuransi kecelakaan, dalam hal ini kapasitas polisi hanya sebagai media atau penghubung di pelayanan tersebut. Kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas oleh Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bogor ditujukan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan pelayanan kepolisian kepada individu dan masyarakat dari masalah yang dihadapi agar tidak dirugikan sesuai fungsi dan peranan polisi dalam mewujudkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani.Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan diwarnai dengan adanya tindakan-tindakan kolusi antara Penyidik/Penyidik Pembantu dengan pihak tersangka, korban, dan Petugas Jasa Raharja. Disamping itu, adanya pemerasan yang dilakukan Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap pihak tersangka serta tindakan penyuapan yang dilakukan oleh tersangka dan korban kepada pihak Penyidik/Penyidik Pembantu. Hal tersebut sebagai akibat dari kurangnya dukungan anggaran dan peralatan untuk operasional, lemahnya sistem kontrol dan kendali, kurangnya gaji petugas kepolisian serta adanya tuntutan akan kewajiban pemenuhan kebutuhan pribadi dan organisasi.Corak kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas mewarnai hubungan dan tanggapan masyarakat terhadap kerja polisi. Masyarakat merasa puas dilayani polisi apabila tujuannya tercapai, sementara masyarakat yang tidak puas atas pelayanan polisi mengharapkan adanya suatu perubahan dalam sistem kerja polisi.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya suatu perbaikan terhadap sistem kerja Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bogor dalam memberikan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas. Perbaikan ini dilakukan dengan cara mencukupi personil, anggaran, dan peralatan yang diperlukan, pelatihan tentang pelayanan yang berkesinambungan, mengaktifkan suatu sistem kendali yang baik, menyusun program kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat yang dilayani, dan meningkatkan kesejahteraan petugas kepolisian sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya.E. Daftar Kepustakaan : 26 buku + 13 dokumen"

"Masyarakat sebenarnya hanya menginginkan dua hal dari polisinya, pertama mereka ingin merasa lebih diayomi dan dilindungi oleh polisi. Kedua apabila hams berhubungan dengan polisi mereka mengharap untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tuntutan ini merupakan tuntutan yang sederhana, namun sulit untuk diwujudkan karena mengandung muatan tugas yang sungguh amat kuat. Karena apabila keinginan-keinginan itu harus diwujudkan banyak sekali hambatan yang harus dihadapi. Baik yang berlingkup etis, juridis, sosiologis dan psikologis. (Koenarto, 1997 a). Tesis ini bertujuan menunjukan pelaksanaan tugas Polri dalam penyidikan kecelakaan lalu-lintas. Melalui tugas penyidikan inilah Polri dituntut untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap kecelakaan lalu-lintas secara profesional. Namun kenyataannya untuk melakukan tugas tersebut tidak semudah yang diharapkan. Dengan segala keterbatasan seorang penyidik dituntut untuk dapat bertindak secara profesional. Sementara itu tuntutan dan harapan masyarakat justru tidak sejalan dengan tugas kepolisian dalam penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak konsekuen karena pada satu sisi polisi ingin menerapkan hukum tetapi disisi lain justru hukum tidak dapat ditegakaa Dihadapkan dengan kondisi yang dilematis ini maka penyidik dituntut untuk dapat mengambil suatu keputusan yang bijaksana. Meskipun disadari bahwa pengambilan keputusan ini diperlukan kemampuan intelektual dan analisa antara hukum, situasi, lingkungan, etika/moral dan tujuan yang dikehendaki oleh petugas. ( Faal, 1991: 103 ). Sehingga dalam metodologi penulisan tesis ini difokuskan pada pola perilaku penyidik dalam mengambil keputusan. Yaitu keputusan untuk tidak melanjutkan proses penyidikan kasus kecelakaan lalu-lintas yang sedang ditanganinya ke proses penuntutan maupun ke proses peradilan. Adapun kasus kecelakaan dimaksud adalah kasus kecelakaan yang ditangani oleh anggota pada Unit Kecelakaan Lalu-lintas Polres Metro Jakarta Pusat."

"Program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini di Jakarta Pusat merupakan informasi yang relevan untuk digali sebagai pedoman pelaksanaan program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini, sehingga dengan demikian polantas dalam melaksanakan pembinaan dapat lebih baik yang akhirnya akan didapatkan pengemudi bus metromini yang tertib dan disiplin berlalu lintas. Dalam konteks ini masalah penelitian program pembinaan polantas terhadap pengemudi metromini dirasakan sangat sentralistik dan kurang menggali masukan dari pengemudi bus metromini yang menjadi sasaran pembinaan, padahal apabila dikaji maka informasi berupa pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan polantas sangat perlu sebagai umpan balik dalam memperkaya dan memperbaiki program pembinaan polantas itu. Untuk memahami hal tersebut maka metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan studi kasus pelaksanaan program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini di Pokes Metro Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pejabat di Polies Metro Jakarta Pusat (Kapolres; Kasatlantas), petugas polantas serta para pengemudi bus metromini yang hadir pada acara pembinaan. Adapun informasi yang digali dari subjek penelitian adalah pelaksanaan program pembinaan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasinya. Selanjutnya dari subjek pengemudi adalah pandangan terhadap pelaksanaan program pembinaan yang meliputi pandangan terhadap petugas pembina, metode, materi dan alat yang digunakan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini sama dengan program pembinaan polantas terhadap pengemudi kendaraan umum lainnya, hal ini terungkap dalam program kegiatan Satlantas Wilayah Metro Jakarta Pusat tahun 1997-1998 namun pelaksanaan program pembinaan itu tidak terlaksana sesuai dengan program kegiatan sehingga selama tahun 1997-1998 pembinaan hanya satu kali dilaksanakan yang berbentuk ceramah tentang tertib dan disiplin berlalu lintas, pelaksanaan ini berkaitan erat dengan operasi khusus kepolisian (Operasi Lilin 1997 dan Operasi Ketupat 1998). Sedangkan pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan itu terungkap bahwa pelaksanaan program pembinan harus dilakukan terus menerus, waktu dan tempat disesuaikan dengan waktu pengemudi bus metromini tidak bekerja dan tempatnya dekat dengan pangkalan-pangkalan bus metromini, petugas pembina agar mempunyai kemampuan berbicara yang mudah dimengerti, berpenampilan simpatik, berdisiplin waktu, materi pembinaan agar mudah dimengerti dengan bahasa yang mudah dipahami, adanya keterampilan petugas dalam mengoperasionalkan alat bantu pembinaan serta metode yang bervariasi tidak hanya ceramah-ceramah tetapi diselingi oleh simulasi atau diskusi tentang Cara berlalu lintas dengan baik. Oleh karena itu pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan perlu diperhatikan oleh polantas dalam rangka penyusunan program pembinaan kepada pengemudi bus metromini berikutnya agar program itu dapat memberikan dampak untuk menyadarkan pengemudi bus metromini yang lebih tertib dan disiplin."

"Tesis ini membahas tentang penanganan kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur dalam kerangka tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan mengacu pada kondisi faktual yang dapat didentifikasikan sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemacetan di Jalan Raya Bekasi, baik faktor eksternal maupun faktor internal sehingga dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif dalam peningkatan peran Polsek Cakung Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan secara deskriptif analitis dengan metode penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan (observasi) untuk memperoleh data primer sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data yang berasal dari dokumen maupun sumber informasi/data yang berasal dari literature atau penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Sajian atau display data, dan Verifikasi data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur dalam penanganan kemacetan lalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat sektoral melainkan juga bersifat lintas sektoral. Kegiatan yang bersifat sektoral yang dapat dilakukan Polsek Cakung Jakarta Timur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum di bidang lalu lintas terutama terhadap pengguna jalan raya Bekasi pada khususnya. Sementara itu kegiatan yang bersifat lintas sektoral berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi dalam rangka pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di Jalan Raya Bekasi. Kemudian Optimalisasi peran Polsek Cakung dalam menangani kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan analisis SWOT terdapat beberapa alternatif yaitu: memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Polsek Cakung dengan meningkatkan koordinasi dalam pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi, baik dengan Polres Metro Jakarta Timur dan pemerintah walikotamadya Jakarta Timur; melakukan mobilisasi personil dalam kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan raya Bekasi sesuai dengan manajemen operasional Polri; menumbuhkembangkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap personil yang ada dilingkungan Polsek Cakung mengenai adanya tanggung jawab bersama antara pihak kepolisian, pemerintah, dan masyarakat atas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya Bekasi; dan melakukan peningkatan kegiatan-kegiatan di bidang penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di Polsek Cakung Jakarta Timur.

---

This thesis discusses the handling of traffic congestion at arterial road of Bekasi, East Jakarta within the framework of duties and functions of the police in bringing about the creation of security, safety, order and smooth traffic with reference to the factual conditions that can be identified as factors associated with congestion in the arterial road of Bekasi, both external factors and internal factors so that efforts can be made that preventive and repressive of the police in improving Cakung, East Jakarta.

This study used a qualitative approach with descriptive analysis as a case study research method. Data was collected through interviews and observation to obtain primary data while secondary data was obtained by collecting data from documents and sources of information / data derived from the literature or previous research. Analysis was carried out in three phases, namely data reduction, display of data, and verification of data.

The results conclude that: preventive and repressive efforts to do Cakung Police in handling the traffic congestion especially in the arterial road of Bekasi can be implemented in the form of activities that not only sectoral but also is cross-sectoral. sectoral activities do Cakung Police with regard to the duties and functions in the field of law enforcement in the field of traffic, especially on road users in particular on the arterial road of Bekasi. While the cross-sectoral activities with regard to the activities that are co-ordination in the implementation and management of traffic engineering and traffic awareness in the society especially in the arterial road of Bekasi. Then Optimizing the role of police Cakung traffic jam on the arterial road of Bekasi in order to realize the security, public order and the smooth traffic based on SWOT analysis, there are several alternatives, namely: comparative advantage held by police Cakung to improve coordination in the regulation of traffic on the arterial road of Bekasi, either by police district (Polres Metro) East Jakarta and Mayor governments in the district; undertake the mobilization of personnel in the activities of traffic control on the highway in accordance with the operational management of the Police Cakung; develop the awareness and responsibility of every existing personnel within the Police Cakung about a shared responsibility between the police, the government, and the public for security, safety, order and the smooth traffic on the arterial road of Bekasi, and make improvements to the activities in the field of law enforcement and community service in Police Cakung."

"Penyimpangan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta membahayakan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian perbuatan tersebut tetap saja terjadi dilakukan oleh setiap orang.Penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya yang terjadi di lingkungan PJR dari dahulu sampai saat ini masih terus berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa sebagai interaksi antara petugas PJR dengan pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu partisipasi observasi / pengamatan terlibat karena secara kebetulan peneliti adalah anggota polisi yang bertugas di tempat tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan terlibat dengan menumpang pada kendaraan dinas patroli secara bergantian.Kerangka teori utama yang digunakan adalah mengacu kepada teori Differential Association (Sutherland) yang berkaitan dengan masalah penyimpangan dalam penegakan hukum di jalan raya, tertetak pada learning theory yang menjadi hakekat subtansi teori dimaksud, sedangkan teori-teori penyimpangan lain adalah sebagai teori penunjang.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan tol yang dilakukan anggota PJR terdapat dua pola penyimpangan yaitu pertama berupa denda damai dan yang ke dua adalah berupa salam tempel, pada masing-masing pola tersebut memiliki karakteristik yang bebeda. Pola-pola penyimpangan tersebut terus berlangsung sampai saat ini dikarenakan adanya kesempatan dalam tugas sebagai anggota PJR, adanya sosialisasi melalui pengalaman kerja, adanya dukungan kawan sejawat dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan."

"Menyadari peranan transportasi dalam pembangunan nasional sangat penting, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistim transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengingat pentingnya sarana jasa transportasi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menyediakan sarana angkutan umum.Terbatasnya angkutan umum yang mendapatkan izin oleh pemerintah, mendorong sebagian orang untuk menyediakan sarana tersebut. Hal ini dimungkinkan karena permintaan kebutuhan angkutan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin hari semakin bertambah. Di dalam menyediakan sarana angkutan umum yang disediakan oleh sebagian orang itu, karena izinnya tidak ada, maka angkutan tersebut tidak dilengkapi dengan saran atau syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai kendaraan umum. Sarana angkutan umum yang tidak memenuhi syarat tersebut dikenal dengan istilah omprengan.Dengan adanya omprengan yang jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas tersebut, merupakan tugas dari Polantas untuk melakukan tugas penegakan hukum . Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas dilakukan dengan menggunakan tilang atau bukti pelanggaran.Berkaitan dengan adanya omprengan yang melayani jalur Tangerang - Kalideres - Kota yang khususnya pada jalur Tangerang - Kalideres yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penindakan adalah Sat Lantas Polres Metro Tangerang. Namun dalam kenyataannya para petugas Polantas Polres Metro Tangerang tidak melakukan penindakan dengan tilang, tentunya hal ini merupakan pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta memberikan gambaran mengenai pertimbangan dalam memberikan suatu kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang terhadap omprengan. Dengan demikian akan diketahui dan dipahami serta diperoleh gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas.Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan mempergunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yaitu metode pengamatan, pengamatan terlibat terbatas terhadap adanya interaksi sosial antara pengemudi omprengan dengan pemilik omprengan, penumpang, petugas ngetem, petugas Polantas, pengemudi angkutan umum lainnya dan pelaksanaan penegakan hukum oleh Polantas serta didukung dengan mengadakan wawancara.Kebijakan yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan tilang terhadap omprengan pada jalur Tangerang - Kalideres - Kota terdapat beberapa pertimbangan. Pertama karena adanya kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan akan kebutuhan angkutan yang belum terpenuhi oleh angkutan umum yang resmi, sehingga masyarakat menggunakan jasa angkutan omprengan. Kedua adalah untuk menghindari resiko yang lebih besar apabila melakukan penindakan dengan menggunakan tilang terhadap omprengan, yaitu dapat terjadinya unjuk rasa dan demontrasi dari pengemudi omprengan yang dapat mengarah terjadinya kerusuhan. Hal ini dilakukan agar petugas Polantas tidak menjadi faktor pemicu, sedangkan kalau tidak ditindak manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa angkutan umum yang belum terpenuhi yang mendapatkan izin dari pemerintah.Disamping adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas Polantas Polres Metro Tangerang yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari kegiatan omprengan tersebut. Hal ini tentunya mempengaruhi petugas Polantas lainnya dalam melakukan penindakan dengan tilang terhadap omprengan tersebut. Tetapi penyimpangan ini tidak melibatkan satuan lalu lintas Polres Metro Tangerang.Tesis ini terdiri dari VI bab yaitu : bab I berisi latar belakang, permasalahan, tujuan tesis, hipotesis, ruang lingkup , metode penelitian dan kajian kepustakaan. bab II berisi gambaran umum Sat Lantas Polrestro Tangerang, bab III berisi kegiatan omprengan jalur Tangerang - Kalideres, bab IV berisi interaksi sosial dan keteraturan sosial pengemudi omprengan , bab V berisi pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang terhadap Omprengan dan bab VI berisi kesimpulan."

"Penelitian ini bersifat studi kasus yang bertujuan untuk mendiskripsikan perilaku petugas di lapangan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberlakuan ketentuan sistim Three in One khususnya di Jalan Jenderal Sudirman sejak jam 06.30 sampai dengan 10.00. Yang ditentukan oleh penulis sebagai informan kunci adalah unsur-unsur pimpinan dari satuan operasional Dit Lantas Polda Metro Jaya yaitu Satgasus, sedangkan yang dipilih sebagai informan adalah para anggota Satgasus yang sedang bertugas di lapangan baik di Pos Tetap maupun di Pos Sementara di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik studi dokumentasi dan penelitian lapangan balk dengan metode pengamatan secara terlibat pasif maupun wawancara dengan pedoman. Studi dokumentasi atau studi kepustakaan tersebut adalah untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dari tugas dan wewenang Pemda DKI Jaya di bidang lalu lintas, tugas dan wewenang Polri serta Dit Lantas Polda Metro Jaya di bidang lalu lintas, teori-teori dan konsep tentang keamanan ketertiban dan kelancaran (Kamtibcar Lantas) dan reaksi masyarakat terhadap ketentuan sistim Three in One. Sedangkan penelitian lapangan dengan pengamatan secara terlibat pasif dan wawancara dengan pedoman adalah untuk memahami bagaimana situasi kesatuan dari Satgasus, bagaimana situasi Jalan Jenderal Sudirman, bagaimana pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan anggota kompi penjagaan, Pam Route, pengaturan lalu-lintas dan penegakkan hukum di Jalan Jenderal Sudirman sejak jain 06.30 sampai dengan jam 10.00, sehingga pada akhirnya dapat diketahui poly-port perilaku petugas tersebut. Untuk dapat memahami perilaku petugas dengan berbagai dinamika kegiatannya maka penulis menyusun hipotesa kerja sebagai berikut: 1.1. Petugas tidak atau kurang ketat melakukan pengawasan atau penjagaan di pintu atau di ujung jalan masuk gerbang ketentuan atas kawasan Three in One. 1.2. Di Jl. Jenderal Sudirman, petugas tidak hanya menegakkan ketentuan sistim Three in One tetapi juga ketentuan atau peraturan lalu-lintas lainnya."

"Kecelakaan lalu lintas adalah indikator pengukuran kinerjakeselamatan lalu lintas (safety performance), sehingga akurasi datakecelakaan lalu lintas menjadi factor yang sangat penting dalam upayapencegahan (accident prevention) terutama untuk kecelakaan dengankorban jiwa arau luka berat (severity).Under reporting kecelakaan lalu lintas pasti ada dan sulit dihindarkan terutama untuk kecelakaan dengan korban luka ringan (minor injury) dan tanpa korban (damage only), namun kalau pelaporan dilakukan dengan jujur maka kecelakaan dengan korban mati dan luka berat pasti akan dapat didata oleh Polantas."