Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan tenaga UPT Daerah dibawah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia menurut data hasil PUPNS tahun 2003 adalah sekitar 37.551 orang tenaga UPT dan 4.391 orang pegawai Departemen Kesehatan Pusat.Sistem informasi yang berisi tentang data kepegawaian Departemen Kesehatan diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kepegawaian di lingkungan Departemen Kesehatan. Sampai saat ini, keadaan pegawai yang berjumlah kurang lebih dari 40.000 pegawai tersebut belum sempurna keberadaannya, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut agar menghasilkan data yang lebih baik dan akurat. Untuk itu Departemen Kesehatan telah menerapkan pelaksanaan program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA). Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara hasil analisis informasi yang tersedia dalam program SIMKA dengan informasi yang dibutuhkan penentu kebijakan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang gambaran pelaksanaan program SIMKA di Kantor Pusat Departemen Kesehatan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan melalui laporan-laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan program SIMKA.Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Departemen Kesehatan dan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan permasalahan pelaksanaan program SIMKA dalam pengambilan keputusan dibidang kepegawaian.Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pusat Departemen Kesehatan diperoleh bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian telah berjalan disebagian besar unit utama kecuali di Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, serta Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan alasan fasilitas software yang ada tidak dapat dipergunakan.Kebutuhan informasi bagi pengguna maupun para penentu kebijakan belum semuanya dapat terpenuhi karena di dalam program SIMKA ada beberapa materi informasi jabatan fungsional, angka kredit, psikotest, criteria penghargaan belum ada serta data yang masuk kurang lengkap. Ketersediaan sumber daya manusia dirasakan masih kurang baik dalam kuantitas maupun kualitas karena setiap unit utama hanya mempunyai 1 (satu) orang pelaksana SIMKA dengan latar pendidikan SLTA. Evaluasi belum pernah dilakukan karena belum adanya SOP yang berisi standar penilaian untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program SIMKA telah mencapai tujuan yang diinginkan.Di masa yang akan datang, diperlukan peningkatan pelaksanaan program SIMKA dengan menambah jumlah tenaga dan memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan pelaksana program SIMKA, mensosialisasikan akan manfaat dan pentingnya pelaksanaan program SIMKA ke seluruh pegawai, melakukan evaluasi pelaksanaan program SIMKA agar dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan pengembangan program SIMKA di masa mendatang.Daftar pustaka : 31 (1973 : 2002)

---

Analysis on Implementation of Personnel Management Information System in the Ministry of Health Year 2003There was 37 551 Local UPT personnel's all over Indonesia and 4 391 health personnel's in central office of Ministry of Health (MOH) according to PUPNS 2003 data.

Information system contained data on personnel of MOH is needed to support the work effectiveness of MOH. Up to now, the existing system is not yet perfect and need more improvement to obtain better and more accurate data. Ministry of Health has implemented personnel management information system (SIMKA). In the implementation there was difference between the information analysis result available in SIMKA program and information needed by policy maker.

This study used qualitative method to obtain rich information about the description of implementation of SIMKA in MOH central office. Primary data collection was conducted through in depth interview and observation, while secondary data was obtain through reports related to the implementation of SIMKA program.

This study was conducted in MOH central office and aimed to understand the used of and problems of implementation of SIMKA in decision making regarding personnel management.

The study showed that SIMKA has been implemented in most main units except in Directorate General of Infectious Diseases Eradication and Environment Health and Development and Empowerment of Human Resource Unit due to unavailability of appropriate software.

Not all information needs could be supplied since SIMKA program had not yet incorporated several information on functional position, credit point, psycho test result, reward criteria, and incomplete entered data. Insufficiencies of human resource was still felt both in terms of quantity and quality because there was only one SIMKA person with high school background in each main unit. There was no evaluation had ever been conducted since there was no SOP to evaluate how far SIMKA program had reached its targeted objectives.

In the future, it is necessal to improve the implementation of SIMKA program by adding extra personnel and to provide appropriate trainings, to socialize the benefit and importance of SIMKA program targeted to all personnel's, to conduct evaluation on the implementation of SIMKA program as to contribute more to planning and development of SIMKA program in the future.

References: 29 (1973-2002)"

"ABSTRAKAPK TS Banjarmasin adalah salah satu institusi pendidikan tenaga kesehatan lingkungan didirikan tahun 1983 dan sampai akhir tahun 1988 sudah menghasilkan lulusan sebanyak 151 orang. Pendirian institusi ini terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan lingkungan setingkat S0/D III pada propinsi-propinsi di Kalimantan; dan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan masyarakat umumnya dan bidang kesehatan lingkungan khususnya. Program pelayanan kesehatan sejak awal 1980-an mencanangkan kesehatan untuk semua orang pada tahun 2000 melalui upaya kesehatan primer ( Primary Health Care), dengan salah satu bentuk kegiatan adalah upaya penggalian potensi dan partisipasi masyarakat. Di Indonesia hal tersebut di operasionalkan dengan kegiatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) dan kemudian lebih disederhanakan dalam bentuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Melihat adanya kebutuhan upaya penggalian potensi dan partisipasi masyarakat, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tenaga kesehatan lulusan suatu institusi pendidikan tenaga kesehatan (dalam hal ini APK TS) mempunyai kemampuan untuk melakukannya pada bidang keahliannya, sesuai (relevan) dengan kemampuan pelaksanaan yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui kesesuaian (relevansi) antara nilai hasil belajar dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi dimaksud, sebagai upaya evaluasi terhadap proses pembentukan kemampuan (selama proses pendidikan) dengan memperhatikan mata-mata kuliah yang dianggap mempunyai kontribusi untuk itu. Penelitian ini bersifat deskriftif dengan rancangan cross sectional . Dilihat dari segi program pendidikan, penelitian ini bersifat evaluatif prediktif . Dilakukan terhadap lulusan APK TS Banjarmasin yang bekerja di Puskesmas di seluruh Propinsi Kalimantan Selatan. Analisis dilakukan secara kualitatif dan uji statistik Chi kuadrat (dan derivatnya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai UKP responden cenderung rendah, kemampuan untuk melaksanaan fungsi UKP relatif belum sesuai, kecuali untuk fungsi 1 dan 3, sedang pada bidang kemampuan tersebut relatif tinggi pada bidang FAB dan PTA. Relevansi antara nilai UKP dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi UKP secara kualitatif hanya terdapat pada beberapa fungsi, yaitu fungsi 1 dan 2 bidang PTA, PS, STTU dan HSM; pada fungsi 3 bidang PAB, PTA, STTU, HSM dan KL; fungsi 4 dan total pada bidang STTU. Walaupun secara statistik diperoleh hasil perhitungan, bahwa nilai UKP masing-masing bidang tidak mempunyai relevansi dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi UKP pada bidang yang bersangkutan. Di lihat dari segi karakteristik responden, beberapa karakteristik mempunyai hubungan secara kualitatif dengan kemampuan pelaksanaan fungsi UKP yaitu angkatan pendidikan, masa kerja total dan masa kerja di Puskesmas, pengalaman kerja, penataran/latihan yang pernah diikuti, strata puskesmas, masa kerja atasan dan lokasi puskesmas. Secara statistik hubungan tersebut bermakna pada masa kerja responden dan masa kerja atasan untuk bidang PAB dan PTA. Saran yang dikemukakan oleh penulis antara lain bahwa nilai hasil belajar tidak dapat dipergunakan sebagai satu-satunya indikator kemampuan, supaya disusun suatu acuan minimal penguasaan kemampuan dari suatu proses pendidikan (critical competency), pemikiran perbaikan ataupun peningkatan pola pemberian materi belajar serta penelitian dengan skala yang lebih luas dan dalam terutama untuk tujuan penetapan standar dan kriteria pemanfaatan tenaga menurut jenisnya."

"Sumber daya manusia merupakan salah satu input terpenting dalam sebuah organisasi, tidak terkecuali dengan pelayanan kesehatan Puskemas, dibutuhkan perencanaan kebutuhan SDM yang sesuai agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sei.Jang Kota Tanjungpinang yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah tenaga kesehatan yang ideal dengan menggunakan perhitungan beban kerja berdasarkan Metode perhitungan Work Load Indicator Staff Need (WISN). Desain penelitiannya kualitatif dan gambarannya secara deskriftif analitik. Informasi pada penelitian melalui data primer dan data skunder serta pengumpulan informasi dengan wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan tenaga yang ada saat ini melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya, dikarenakan beban kerja yang terlalu kecil pada beberapa unit tertentu, selain itu ditemukan penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

---

Human resources is one important input in an organization, no exception in the service in health. So it is with health services, health center fully needed planning needs human resources corresponding to the service for people to be fulfilled.

The study is done in puskesmas sei.jang Tanjungpinangcity which aims to get the number paramedics who an ideal used calculation burden work based on methods of calculation work load indicator staff need (WISN).

Design his research qualitative and his depiction in deskriftif analytic. Information to research through primary data and scundary and gathering information by interview and observation.

The result showed exertion are currently exceed the needs that actually, because the burden work too small on some certain units, besides found for workers is not appropriate with qualifying education."

"Pemantauan pertumbuhan merupakan salah satu upaya untuk mengetahui gangguan gizi pada balita, sehingga keadaan gizi yang memburuk dapat dicegah secara dini. Kabupaten Sukabumi adalah salah satu kabupaten dimana Kurang Energi Protein (KEP) merupakan masalah kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil SUSENAS (2002) prevalensi KEP di Kabupaten Sukabumi lebih kurang 16,23%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kemampuan kader dalam mencatat pemantauan pertumbuhan balita pada KMS dan karakteristik internal dan eksternal kader posyandu dan faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan kemampuan kader dalam mencatat pemantauan pertumbuhan balita pada KMS di Kabupaten Sukabumi.Penelitian ini bersifat diskriptif dengan desain studi potong lintang. lnstrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat kuesioner. Sebagai sampel dari penelitian ini adalah kader posyandu di 34 unit posyandu dari 29 desa yang tergabung dalam 6 Kecamatan. Responden yang didapat berjumlah 130 kader posyandu.Hasil penelitian menunjukkan persentase kader yang mempunyai kemampuan dalam mencatat pemantauan pertumbuhan balita pada KMS dengan benar sebanyak 36,2%. Sedangkan hasil analisis dengan uji Chi Square terhadap karakterisitik internal dan eksternal yang berhubungan dengan kemampuan kader dalam mencatat pemantauan pertumbuhan balita pada KMS, menunjukkan hanya 3 variabel yaitu pendidikan, persepsi dan insentif yang berhubungan secara signifikan (r<0,05). Analisis multivariate dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan variabel persepsi sangat dominan (OR=2,56) dalam kemampuan kader dalam mencatat pemantauan pertumbuhan balita pada KMS. Berdasarkan hasil tersebut di atas, terlihat "persepsi dalam pembagian tugas" merupakan masalah yang sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan posyandu seharihari. Salah satu saran dari peneliti yaitu "persepsi dalam pembagian tugas" merupakan masalah yang harus ditekankan pada saat pelatihan kader posyandu.Daftar bacaan : 77 (1979-2003)

---

Growth monitoring is one of the efforts to identify the malnutrition in children under five years, hence deterioration of nutrition status can be prevented. District of Sukabumi is one of the districts where the protein energy malnutrition is considered as the public health problem. Based on the result of SUSENAS (2002), the prevalence of protein energy malnutrition in District of Sukabumi is about 40%. The aims of the research is to study the description of cadres ability in recording of growth monitoring of children under five years, internal and external characteristic of cadres, and factors that may be related to cadres ability in recording children under five years in growth chart (KMS) in District of Sukabumi.The study is descriptive research with cross sectional study design. The instrument used in the study is a set of questionnaires. As the sample in the study is cadres in 34 integrated health services post (posyandu) from 29 villages in 6 sub district in District of Sukabumi. The total respondent of cadres was 130 cadres.The result of study showed that the percentage of cadres who are able to correctly record the growth monitoring was 36.2%. The chi square test analysis on internal and external characteristic related to the cadres ability found that only 3 variables, namely_ education, perception and incentives were significantly associated (p=<0,05). Multivariate analysis using logistic regression showed that perception of job description is significantly associated with the ability of cadres to record the growth monitoring of children under five years (OR=2.56)."

"Tenaga berkualitas tinggi ditandai oleh perilaku produktif. Dengan perilaku produktif dilingkungan kerja, seseorang dapat menciptakan atau mengubah sesuatu menjadi lebih produktif. Untuk mencapai perilaku produktif tersebut perlu pembinaan tenaga secara terus menerus dengan berbagai cara yaitu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, motivasi dan lain-lain. Untuk mengukur produktivitas tenaga kerja salah satunya adalah mengukur waktu yang digunakan untuk menghasilkan jasa yaitu dengan pengukuran kerja, salah satu metode yang dipakai ialah work sampling. Dengan demikian dapat dihitung persentase waktu yang dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan waktu kerja produktif di beberapa sarana kesehatan gigi dan mulut TNl AU yaitu LAKESGILUT, RUSPAU, LAKESPRA, dan MABES AU. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional yang mengamati faktor-faktor seperti jenis kelamin, jenis tenaga (dokter gigi spesialis, dokter gigi, pengatur rawat gigi, dan pengatur teknik gigi), status tenaga (militer dan sipil), umur, lama kerja, pendidikan tambahan yang didapat, dan motivasi, yang diperkirakan mempunyai hubungan dengan waktu kerja produktif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa rata-rata waktu kerja produktif untuk tenaga kesehatan gigi dan mulut adalah 51,76%, di mana 17,50% untuk kegiatan langsung terhadap penderita, 30,14% untuk kegiatan tak langsung [penunjang] misalnya administratif, dan 4,13% untuk kegiatan pribadi, dengan demikian waktu kerja non produktif adalah sebesar 48,24%. Dengan menggunakan uji t, uji F, analisis regresi, dapat dibuktikan bahwa faktor-faktor jenis tenaga, lama kerja, pendidikan tambahan yang didapat, dan motivasi berbeda bermakna dalam menggunakan waktu kerja produktif. Sedangkan status tenaga, umur, jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Selanjutnya disarankan agar setiap petugas tenaga kesehatan gigi dan mulut dapat diberikan pembinaan seperti pendidikan tambahan, pelatihan, motivasi, penempatan yang sesuai (fungsi yang relevan) sehingga penggunaan waktu kerja lebih produktif."

"Perencanaan pengembangan sumber daya tenaga kesehatan adalah suatu proses penyelenggaraan tenaga kesehatan yang terdiri dari a) perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, b) rekrutmen, penyerapan tenaga kesehatan, c) penempatan /pendayagunaan tenaga kesehatan untuk tercapainya penyediaan, jumlah serta mutu untuk pemerataan tenaga kesehatan.Diduga tidak tercapainya pemerataan dalam bentuk jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Propinsi Jawa Barat karena ketiga unsur dalam pengembangan tenaga kesehatan belum merupakan satu kesatuan perencanaan ketenagaan yang utuh.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam dan disertai tinjauan kepustakaan dan telaahan dari segi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian serta observasi yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perbedaan antara peraturan-peraturan dengan kenyataan yang ada selama ini dan pada akhirnya dimunculkan saran dan tindakan koreksi.Adapun hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa unsur-unsur dalam perencanaan pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan di Propinsi Jawa Barat belum menjadi satu kesatuan yang utuh, yang pada akhirnya menyebabkan belum tercapainya pemerataan baik dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan.Secara umum belum tercapainya pemerataan baik dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Jawa Barat lebih disebabkan karena masih lemahnya koordinasi dalam proses penempatan tenaga kesehatan, hal ini ditunjukkan dengan proses penempatan tenaga kesehatan yang kurang memperhatikan data-data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari daerah, serta terdapatnya 2 (dua) tim penempatan tenaga kesehatan di Jawa Barat yang hampir bisa dikatakan berjalan sendiri-sendiri karena mempunyai kewenangan penempatan tenaga kesehatan yang berbeda, serta adanya kebijaksanaan yang kurang mengacu untuk tercapainya pemerataan tenaga kesehatan.Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan agar pembentukan "Tim penempatan tenaga kesehatan di Jawa Barat " ditingkatkan menjadi Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat, yang anggotanya terdiri dari unsur Kanwil Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Pemda TK I Jawa Barat, diharapkan pula agar data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari DT II Iebih optimal dimanfaatkan untuk perencanaan penempatan tenaga kesehatan serta modifikasi kebijaksanaan penempatan tenaga kesehatan untuk lebih tercapainya unsur pemerataan, dengan tidak mengurangi semangat kebijaksanaan itu sendiri.

---

Analysis of the Planning Process of Health Workforce Resources Development in West Java ProvinceThe planning of health workforce resources development is a process of providing health workforce which consists of a) identifying the needs of health workforce, b) recruitment of health workforce, c) placement/utilization of health workforce to meet the of needs with a reasonable quality.

It is assumed that the unfulfillment of human resources in health in terms of number and kind in West Java province happened due to separation of the above three factors .

This research is adopting qualitative method utilizing interviews and library literature. The writer also study the related regulations to have a better understanding of how far is the difference between the available regulations and the existing reality. In turn, it is hoped that there will be a valuable inputs, suggestions and improvements.

The result of this research showed that the components in health workforce resources development in West Java have not yet been coordinated , and this becomes a reason why the distribution of number and kind of health workforce is unfulfilled.

In general, the unfulfillment of the equitable distribution of health workforce both in number and kind, of is primarity caused by a weakness in coordinating the placement of health workforce process, in indicated by the lack of data needed from the district level, to facilitate the health workforce placement. In addition, there are two teams of health workforce placement, which carry out the job individually. Each team has the power to place the workforce.

Based on the research result it is advised to set up " a Team of health workforce placement in West Java" which is reinforced by a decree of Governor of West Java. This team will involve Kanwil Kesehatan ( Provincial Health Office ), Dinas Ks h t n TK I ( Provincial Health Service) , and Pemda TK I ( Provincial Government) of West Java. It is also hoped that the data on the needs of health workforce from DT II ( District Government) are used resonably for health workforce planning. Policy modification of health workforce placement is also needed."

"Dalam menghadapi era desentralisasi, RSUD Ujungberung memerlukan suatu perencanaan strategis sumber daya manusia di dalam mewujudkan visi dan mini serta rencana strategis dan program-program yang akan dilaksanakan dalam kunun waktu 2003-2007. Inilah yang menjadi alasan dan tujuan dari penelitian Mi.Untuk dapat menyusun perencanaan strategis SDM Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberungjenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian operasional dengan teknis analisis yaitu kornbinasi dari analisis kualitatif dan kuantitatif, dibantu dengan peramalan menggunakan time series forecasting dengan teknik double exponential smoothing with linear trend melalui program QS (Quant System) Version 2.0.Penyusunan strategi ini dilakukan melalui beberapa tahap, tahap pertama (input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal SDM RSUD Ujungberung, yang dilakukan oleh Consensus Decision Making Group (CDMG). Pada tahap kedua (matching stage), CDMG melakukan analisis dengan Internal-Eksternal matrix dan SWOT matrix. Secara tersendiri dilakukan analisis beban kerja dengan dasar jumlah kunjungan pasien dan jumlah hari perawatan yang disertai estimasi kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat Map, yang akan menghasilkan salah sate contoh jumlah kebutuhan SDM. Pada tahap ketiga (decision stage) analisis dilakukan dengan menggunakan QSPMuntuk menentukan prioritas strategi.Dari hash penelitian, pada pemilihan altematif strategi dengan berdasarkan IE matrix, diketahui bahwa posisi SDM RSUD Ujungberung Kota Bandung berada pada sel I, yang artinya pada posisi pertumbuhan yang perlu dukungan baik internal maupun ekstemal.Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa untuk snencapai tujuan jangka panjang SDM RSUD Ujungberung, dalam menghadapi era desentralisasi tahun 2003 - 2007 diperlukan advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung.Sebagai saran untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini adalah perlunya dibuat tim perencana untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan SDM, membuat program pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan SDM yang merupakan operasionalisasi dari perencanaan strategis SDM ini.

---

Strategic Plan for Human Resource in Ujungberung General Hospital, Bandung, West Java Province in Applying Decentralization, 2003-2007.Within the decentralization era, Ujungberung General Hospital requires the strategic plan for human resources to concrete vision and mission and program will be conducted in period of 2003 - 2007. This is major reason of the research.

To arrange the strategic plan of human resource in District General Hospital of Ujungberung, operational research has been conducted by using qualitative and quantitative analysis assisted by model prediction of time series forecasting using double exponential smoothing with linear trend through QS program (Quant System) Version 2.0.

Strategy arrangement is conducted through several stages. First stage (input stage) consist of external and internal environmental analysis of Ujungberung District General Hospital done by Consensus Decision Making Group (CDMG). The second stage (matching stage), CDMG performs the analysis with Internal - External matrix and SWOT matrix. Separately, analysis of work charge is conducted based on the amount of patient visiting and day of nursing accompanied by visiting of contact care and hospitalizing care, which produce one of human resource requirement. In the third stage (decision stage), analysis is conducted by using QSPM to decide strategy priority.

From the research of strategy alternative option based IE matrix, it is known that the position of Ujungberung District Hospital is in cell 1, it shows the developing position which is required both internal and external support. It is concluded that to obtain long term purpose of human resource of Ujungberung District Hospital in decentralization age of 2003- 2007, it is required the ad vocation and coordination with Bandung District Government.

To follow up research result, it needs to form planning team to formulate the further steps of human resource development, to make educational and training program which operational form of human resource strategy planning."

"Hasil laporan Sub Direktorat Imunisasi Depkes RI bersama WHO tentang studi pengukuran keamanan penyuntikan di empat porpinsi di Indonesia (1999) menunjukkan bahwa 37,5% syringe tidak steril, 22,5% bagian jarum tidak steril ketika akan digunakan dan 28,5% bagian jarum dan syringe yang steril tersentuh waktu pemakaian. Di samping itu Laporan Tahunan Imunisasi 1998/1999 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei Badan Litbangkes Depkes RI menunjukkan bahwa 40-50% praktek imunisasi tidak aman termasuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Hal ini menyangkut kepatuhan petugas pelaksana pelayanan imunisasi. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang tingkat kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas tersebut di puskesmas Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2000. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan potong lintang (cross sectional). Pengamatan dilakukan di 20 Puskesmas di Kota Pontianak sebanyak 100 orang petugas pelaksana pelayanan imunisasi di Puskesmas atau di Posyandu. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan daftar tilik untuk pengamatan kepatuhan petugas, setiap petugas diamati sebanyak tiga kali. Setelah selesai pengamatan dilakukan wawancara tentang hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas. Hasil analisis univariat kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi nilai total menunjukkan yang patuh sebesar 53,0 %. Pengamatan kepatuhan dilakukan pada tiga komponen kegiatan yang hasilnya menunjukkan bahwa petugas yang patuh terhadap proses pencatatan 81,0%, proses penyuntikan 79,0%, tetapi yang patuh pada proses penyuluhan 8,0%. Petugas dengan tingkat pengetahuan baik lebih sedikit dari yang tingkat pengetahuannya kurang, sebagian besar berpengetahuan baik tentang jadwal imunisasi, sebaliknya sebagian besar berpengatuhan kurang tentang cara imunisasi. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi. Petugas yang berpengetahuan baik yang patuh sebanyak 68,1% dan yang pengetahuan kurang yang patuh 39,6%. Variabel pengetahuan menunjukkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap pedoman pelaksanaan pelayanan imunisasi. Saran, perlu adanya upaya peningkatan kepatuhan petugas dengan peningkatan pengetahuan tentang pelaksanaan pelayanan imunisasi melalui pelatihan, pertemuan maupun supervisi.

---

Report of Immunization Sub Directorate of the Ministry of Health Republic of Indonesia in a joint project with WHO (World Health Organization) concerning study on measurement of injection safety in four provinces in Indonesia (1999) shows that 37.5% of syringe were not sterile, 22.5% of the needles to use were not sterile and 28.5 % of sterile needles and syringe were touched during their use. In addition, the Immunization Annual Report 1998/1999, based on a survey conducted by National Institute of Health Research and Development of the Ministry of Health Republic of Indonesia, reveals that 4U°/o-50% of the immunization practice were not safe, including the implementation of Bulan lmunisasi Anak Sekolah (BIAS) or School Immunization Program. This finding correlates with the staff compliance in delivering immunization service.

This study was aimed at gathering information regarding level of staff compliance to the implementation guidelines of immunization service and factors that correlate with such staff compliance at all Puskesmas (community health centers) in Pontianak City, West Kalimantan Province, Year 2000.

The study design employed a qualitative approach with a cross sectional method. Observation was conducted at 20 Puskesmas in Pontianak City over 100 operatives or staffs of immunization service at Puskesmas or Posyandu (Integrated-Service Shelter). Data collection was conducted by using checklist to observe the staffs? compliance. Each staff was observed for three times. Following the observation, interviews were set to dig information on factors that correlate with the staffs? compliance to the guidelines.

Result of univariat analysis of the staffs compliance to the guideline shows that 53.0% of the staffs compliance to the guidelines. The observation over the staffs compliance was focused on three components of activities, The results describes that 81.0% of the staffs compliance to recording process, 79.0% of the staffs compliance to injection procedures, and only 8.0% of them compliance to the program dissemination session. The number of knowledgeable staff was far littler that the opposite staff, a lot of the staffs acknowledged the immunization schedule, while most of them were less informed about appropriate immunization procedures.

The bivarians analysis result shows that there is a significant correlation between knowledge level of the staffs and their compliance to the implementation guidelines of the immunization service. 68.1% of the knowledgeable staff's compliance to the guidelines while 39.6% of the less knowledgeable staff-'s compliance to the guidelines. Knowledge variable proved to be the most dominant factor that correlated with the staffs compliance to the implementation guidelines of immunization service. As recommendations, there should be improvement of the staffs? compliance to the guidelines by increasing their knowledge of the guidelines through regular training, meetings or supervisions."

"ABSTRAKMenghadapi tantangan kedepan yang mengalami banyak perubahan, mengakibatkan unit pelaksanan teknis (UPT) di lingkungan Departemen / Lembaga Negara meningkatkan kinerja pelayanannya terhadap masyarakat. Akademi Keperawatan (Akper) Depkes sebagai salah satu UPT milik Departemen Kesehatan tentunya harus memperhatikan kinerjanya untuk meningkatkan pelayanan jasa pendidikan keperawatan. Terobosan strategis, pada era reformasi dan keterbatasan anggaran pemerintah serta berlakunya otonomi daerah telah memberikan peluang Akper Depkes untuk menjadi unit swadana, sehingga memungkinkan Akper Depkes dikelola secara swasta dengan model privatisasi.Pengukuran kinerja pada Akper, penulis menggunakan pendekatan Balanced Scorecard yaitu diukur pada aspek pelanggan, aspek bisnis internal, aspek belajar dan berkembang, serta aspek keuangan. Pada aspek keuangan penelitian dilakukan dengan melihat rasio efisiensi, yaitu membandingkan total sumber biaya dengan biaya variabel. Penelitian dilakukan secara deskritif analistis, dan untuk mengukur variabel kinerja digunakan skala pengukuran dengan model Likert yaitu skala 1 - 5.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengukuran Balanced Scorecard dapat memberikan gambaran tentang kemampuan Akper dalam memberikan pelayanan jasa pendidikan kepada pelanggannya. Kinerja pelayanan terhadap mahasiswa sebagai pelanggan dirasakan pada kondisi hampir baik tetapi masih terjadi negative gap terhadap harapan pelanggan. Demikian pula kinerja pada proses bisnis internal khususnya pada profil inovasi masih dibutuhkan penciptaan nilai tambah bagi pelanggannya. Pada proses belajar dan berkembang, hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar karyawan menyatakan bahwa proses pembelajaran baru diterapkan pada sebagian kecil organisasi. Pada aspek keuangan, rasio efisiensi yang terjadi cukup baik sejak diterapkannya pola swadana.Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Akper Depkes perlu meningkatkan dan mengarahkan seluruh potensi yang ada untuk memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan. Faktor pemimpin sebagai pengarah dan motivator, perlu ditingkatkan agar organisasi dapat menuju ke proses perubahan melalui pembelajaran secara berkesinambungan."

"Tenaga Kesehatan mempunyai peranan kunci karena sebagai penyelenggara bertugas melakukan kegiatan kesehatan dan mempunyai peranan sangat menentukan dalam melayani masyarakat. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan nasional. Dari penelitian terdahulu Gard, Sutopo dan Retnasih mendapatkan kinerja pegawai puskesmas rendah. Selain itu didapatkan juga ada hubungan yang cukup kuat antara kinerja dengan motivasi. Paramedis sebagai pegawai Puskesmas merupakan pelaksana langsung dan penanggung jawab program yang ada di Puskesmas. Kinerja pegawai pada garis besarnya dipengaruhi kemampuan dan motivasi, dari hal kemampuan Paramedis Puskesmas dianggap standar karena sebagian besar mempunyai kualifikasi ijazah setingkat SMLT. Dan hal motivasi eksternal psikis, motivasi berprestasi dalam menjalankan tugas dalam penelitian ini dipengaruhi oleh Gaya kepemimpinan, Situasi kepemimpinan dan Iklim kerja organisasi Puskesmas. Kabupaten Magetan merupakan Daerah tingkat II dengan pembangunan segala bidang cukup bagus sehingga diperkirakan keadaan ini dipengaruhi juga oleh tingkat motivasi pegawainya secara keseluruhan. Penelitian terhadap Paramedis Puskesmas di Kabupaten Magetan dengan pendekatan "Cross sectional" ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. Dari penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara gaya kepemimpinan Kepala Puskesmas dengan motivasi berprestasi Paramedis dalam menjalankan tugas. Ada hubungan dalam tingkat sedang antara Situasi Kepemimpinan di Puskesmas dengan motivasi berprestasi dalam menjalankan tugas bagi Paramedis Puskesmas. Ada hubungan yang kuat antara iklim kerja organisasi Puskesmas dengan motivasi berprestasi dengan dalam menjalankan tugas bagi Paramedis Puskesmas. Model paling fit adalah gaya kepemimpinan laissez faire dengan situasi yang mendukung dan iklim kerja yang mendukung akan terjadi motivasi berprestasi dengan probabilitas sebesar 97%. Disimpulkan bahwa Paramedis di Puskesmas Kabupaten Magetan cukup matang tugas-tugas yang ada kebanyakan rutin sehingga cukup dimengerti dan tidak membutuhkan kepemimpinan yang cederung otokratis. Iklim organisasi ternyata mempunyai pengaruh paling besar di antara variabel lain dalam menimbulkan motivasi berprestasi bagi Paramedis. Untuk efisiensi dari penghargaan terhadap Paramedis senior dalam kebijakan pengangkatan Kepala Puskesmas terutama untuk daerah yang mudah tranportasinya supaya ada pertimbangan terhadap Paramedis yang sudah dalam golongan III. Untuk meningkatkan iklim kerja organisasi supaya meningkatkan rasa semangat kerja kelompok melalui kebanggaan korps pegawai kesehatan.

---

Health personnel's play an important role for as an organizing having the duty of executing health activity and having the decisive role in serving the public. Health Center plays the most important role of the National Health Service. From the earlier research, Gani, Sutopo and Retnasih found the personnel's performance was low. Apart form that they found as well that there is a relatively strong relation between the motivation and the performance. Paramedics as the personnel's of Health Center constitute the direct organizing and caretaker of available program in Health Center.

The personnel's performance is generally influenced with both ability and motivation. In terms of ability, Health Center paramedic's is considered standard since most of them have high school certificate qualification. Terms of psycho external motivation, in this research, achievement motivation in conducting the task is influenced by the style of leadership, Leadership situation and working climate of the health center organization. Magetan District is autonomous administrative region II with the prosperous development in all sectors, so it is estimated that such condition is also affected with the entire level of employees motivation. The research on the health center paramedics in Magetan District by means of "cross sectional" approach using questionnaire as the measurement device.

From this research, it is found that there is a relatively strong relation between style leadership of the health center Chief and the Paramedics achievement motivation in conducting the task. There is a medium level correlation between the leadership situation in Health Center and the achievement motivation in conducting the task for the health center paramedics. There is a strong correlation between working climate of the health center organization and the achievement motivation in conducting the task for the health center paramedics. The most suitable style of leadership is that of "laissez faire" where under supporting leadership situation and working climate, there will be achievement motivation which in probability rate of 97%.

It could be concluded that the paramedics in the health centers at Magetan District are sufficiently matured, the existing tasks are routine and it is understandable and it is required no autocratic leadership tendency. Working climate organization obviously has the greatest impact among the other variables in providing achievement motivation for paramedics. For the efficiency and the respects to senior paramedics, there should be a consideration against grade III paramedics, in case appointment policy of chief of health center mainly for smooth transportation area. Increasing organization working climate in order to improve group working spirit through the pride of health personnel corps."