Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa di satu pihak hampir semua IPO yang dilakukan periode krisis ekonomi (1997-sekarang) di pasar modal Indonesia (BEJ dan BES) ternyata tidak menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Tercermin dari tidak dapat dibagikannya deviden karena kinerja operasional emiten selalu underperformance serta harga saham yang terus menurun. Sedangkan di pihak lainnya, IPO-IPO tersebut rata-rata meraih sukses yang dicerminkan dengan terjadinya oversubscribed serta kenaikan harga saham pada pasar sekunder dalam periode 1 s.d. 4 minggu setelah IPO.Penelitian dipusatkan pada 2 fenomena unik, pertama adalah pricing strategy yang selalu digunakan pada IPO-IPO tersebut, yakni teknik underpricing, kedua, adalah terjadinya kinerja operasional yang underperformance. Untuk itu diambil conoh kasus Pre IPO Acquisition yang dilakukan PT X Media Tbk. di akhir tahun 2000 di BEJ, karena secara ideal mengandung ke-2 fenomena di atas, yang bermuara pada kerugian publik selaku investor. Yang sangat mencolok ketika pada RUPS post-IPO yang kedua (2002) rnasih juga belum dapat membagikan devidennya.Metode penelitian pada data-data yang dapat dihimpun dari publikasi-publikasi resmi dan hasil investigasi, dapat dibagi atas 3 jenis. Pertama, dengan melakukan analisis kelayakan terhadap strategi akuisisi yang ditempuh. Kedua, analisis nilai perusahaan baik pada kondisi sebelum IPO dan post IPO, dengan menggunakan teknik valuation yang paling umum digunakan di pasar modal yakni Dividend Discounted Cash flow Model. Ketiga, memetakan arus dana dengan menelusuri dasar penetapan skala akuisisi dan membandingkan antara target dengan realisasi investasi sebagaimana dijanjikan emiten.Hasil penelitian untuk kasus PT X Media Tbk pada intinya terdiri atas 3 hal. Pertama strategi akuisisi bukan merupakan solusi terbaik dari kondisi PT X Media Tbk, sehingga pelaksanaannya sangat dipaksakan karena sulit untuk mencapai proyeksi yang dipaparkan pada publik. Kedua, harga penawaran saham perdana terlalu tinggi, sehingga kondisi underpricing yang dinyatakan penjamin emisi untuk menjamin adanya keuntungan kenaikan harga saham dalam jangka pendek / menengah adalah tidak benar. Ketiga, dana IPO ternyata tidak sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan komitmen investasi, tetapi terutama diakumuiasikan pada grup induk (notabene shareholder lama), hal ini dimungkinkan dengan menyalahgunakan pengaturan revaluasi aktiva.Kesimpulan tesis ini adalah adanya indikasi jelas bahwa strategi Pre IPO Acquisition bersifat merugikan publik sebagai investor, membuatnya menjadi anomali IPO yang harus diwaspadai. Analisis fundamental dan teknik valuation tidak dapat sepenuhnya mengungkap hal ini, tetapi pemberdayaan dan modernisasi pengaturan, sarana dan institusi pasar modal dapat mencegah terjadinya anomali tersebut. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian akhir juga disertakan saran-saran spesifik kepada setiap pihak yang terlibat untuk mengembalikan manfaat IPO khususnya dan pasar modal umumnya."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal yaitu oleh PT. Katarina Utama Tbk. yang telah menyalahgunakan penggunaan dana Initial Public Offering (IPO) atau yang biasa disebut sebagai dana penawaran umum, peran Bapepam-LK terhadap praktik pelanggaran tersebut dan bentuk perlindungan investor apabila terjadi praktik pelanggaran dalam pasar modal yang dapat merugikan investor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. PT Katarina Utama Tbk. melakukan pelanggaran di pasar modal karena telah menyalahgunakan penggunaan dana penawaran umum dan memanipulasi laporan keuangan yang menyebabkan dana tidak bisa direalisasikan untuk kepentingan perusahaan dan kegiatan tersebut merugikan para investor. Peran Bapepam-LK sebagai regulator memiliki kewenangan dan fungsi dalam menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, hal itu dapat terwujud apabila tercipta adanya suatu sistem pengawasan atas pasar yang ketat dan tegas. Dalam hal sanksi, pihak Bapepam-LK lebih sering menggunakan sanksi administratif saja, padahal di sisi lain Bapepam mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana. Bentuk perlindungan yang dapat diupayakan investor adalah perlindungan melalui hukum perdata dan pidana, dalam kasus ini melakukan perlindungan hukum melalui perdata dan pidana. Oleh karena itu, demi menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien diperlukanlah peran dari emiten, Bapepam-LK serta investor itu sendiri. Karena tanpa adanya peran serta dari masing-masing pihak, maka tidak akan pernah tercipta kegiatan di pasar modal yang aman guna menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The focus study is about violence that happen in capital markets which is done by PT. Katarina Utama Tbk by using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way. In this problem, Bapepam-LK can use its authorities since the violence harms investor. The research method used in this study is a normative research, using secondary data. This study concludes that PT Katarina Utama Tbk. violates in capital markets because using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way and manipulating financial report that makes the funds can?t be realization for company importance which harms the investor. Bapepam-LK role as regulator has authorities to create good condition trading effect. It will happen if there is tight and strong market assesment system. About the sanction, Bapepam-LK oftenly uses adminsitration sanction beside it has authorities to use public law sanction. The investor protection in this case can be done from public law and private law. Base on this case, it is urgently needed emiten, Bapepam-LK, and investor role to create good condition trading effect."

"[Pendanaan perusahaan merupakan hal yang esensial dan krusial dari berjalannya suatu kegiatan perusahaan, baik sebagai bentuk dari upaya perusahaan untuk menjalankan atau bahkan memperluas kegiatan usahanya. Selain melalui pinjaman, perusahaan dapat mewujudkan usahanya untuk menghimpun modal melalui Pasar Modal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penjualan kepemilikan atas perusahaan berupa saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat yang selanjutnya akan bertindak sebagai pemodal/investor melalui Penawaran Umum yang didahului dengan penjualan saham yang dilakukan pertama kali, disebut sebagai Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (“IPO”) dan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, perusahaan yang melakukan Penawaran itu disebut dengan Emiten. Dengan statusnya yang terdaftar sebagai Perusahaan Terbuka, perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan-keuntungan yang hanya dapat didapat oleh Perusahaan Terbuka, salah satunya adalah kesempatan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan Efek lewat Pasar Modal. Namun selain keuntungan, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan antara lain proses yang cukup kompleks, biaya yang besar, dan keterbukaan informasi mengenai perusahaan yang harus dipenuhi oleh Emiten baik sebelum maupun sesudah dilakukannya IPO. Dalam menyiasati hal tersebut, para pelaku usaha berusaha agar Perusahaan Tertutup dapat menikmati keadaaan selayaknya Perusahaan Terbuka tanpa melakukan IPO dimana hal tersebut dikenal dengan istilah backdoor listing. Penelitian ini membahas mengenai terjadinya transaksi backdoor listing di Pasar Modal Indonesia, dimana hingga saat ini belum ada definisi, pengaturan, maupun penegakan hukum secara spesifik ditujukan terhadap backdoor listing. Selanjutnya guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pedekatan hukum normatif yang dapat diinterpretasikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada data-data sekunder.Berdasarkan pemaparan dari penelitian ini, dapat disimpulkan melalui contoh kasus PT BW Plantation Tbk. bahwa suatu backdoor listing dapat dilakukan salah satunya melalui cararights issue yang dilanjutkan dengan proses akuisisi dari Perusahaan Terbuka. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat tidak ada kewajiban-kewajiban tertentu dari calon Emiten yang terlibat dalam suatu backdoor listing, mengingat hingga saat ini belum terdapat peraturan tersendiri yang mengatur tentang itu dan hingga saat ini, pelaksanaan backdoor listing dijalankan berdasarkan pengambilalihan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Bapepam-LK (OJK) sebagai peraturan pelaksanaannya.

---

Company’s financing is essential and crucial from the passage of a company's activities, both as a form of the company's efforts to run or even expand their business activities. Other than through loans, the company can realize its efforts to raise capital through the capital market. This can be done by selling the ownership of the company in the form of shares issued by the company in the form of securities to the public who will then act as financiers / investors through a Public Offering which was preceded by the sale of shares is done first, referred to as IPO or Initial Public Offering ("IPO") and based on Law No. 8 of 1995 on the Capital Market, companies that do offer it is called by the Issuer. With its status as a listed public company, the company is getting the benefits that can only be obtained by a public company, one of which is the opportunity to raise funds from the public through the sale of securities through the capital market. However, there are benefits, there are some things that need to be taken into consideration, among others, the process is quite complex, huge costs, and disclosure of information about the company that must be fulfilled by the Issuer either before or after doing an IPO. In around this, entrepreneurs trying to make the Company closed the circumstances should be able to enjoy public company without doing an IPO where it is known as a backdoor listing. This study discusses about the backdoor listing transaction in Indonesian Capital Market, where until now there is no definition, regulation, and law enforcement is specifically directed against the backdoor listing. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data. Based on the presentation of this study, it can be concluded that based on case study PT BW Plantation Tbk, a backdoor listings can be done through a rights issue, followed by the acquisition of a public company. This could potentially lead to legal uncertainty, since there is no certain obligations of the Issuer candidate signaled in a separate regulation and to date, the implementation of backdoor listing is run by the takeover of the Act No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam-LK (now known as Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as its implementing regulations., Company’s financing is essential and crucial from the passage of a company's activities, both as a form of the company's efforts to run or even expand their business activities. Other than through loans, the company can realize its efforts to raise capital through the capital market. This can be done by selling the ownership of the company in the form of shares issued by the company in the form of securities to the public who will then act as financiers / investors through a Public Offering which was preceded by the sale of shares is done first, referred to as IPO or Initial Public Offering ("IPO") and based on Law No. 8 of 1995 on the Capital Market, companies that do offer it is called by the Issuer. With its status as a listed public company, the company is getting the benefits that can only be obtained by a public company, one of which is the opportunity to raise funds from the public through the sale of securities through the capital market. However, there are benefits, there are some things that need to be taken into consideration, among others, the process is quite complex, huge costs, and disclosure of information about the company that must be fulfilled by the Issuer either before or after doing an IPO. In around this, entrepreneurs trying to make the Company closed the circumstances should be able to enjoy public company without doing an IPO where it is known as a backdoor listing. This study discusses about the backdoor listing transaction in Indonesian Capital Market, where until now there is no definition, regulation, and law enforcement is specifically directed against the backdoor listing. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data. Based on the presentation of this study, it can be concluded that based on case study PT BW Plantation Tbk, a backdoor listings can be done through a rights issue, followed by the acquisition of a public company. This could potentially lead to legal uncertainty, since there is no certain obligations of the Issuer candidate signaled in a separate regulation and to date, the implementation of backdoor listing is run by the takeover of the Act No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam-LK (now known as Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as its implementing regulations.]"

"This research examines whether there is any market overreaction in Indonesia Capital Market during period 2003 - 2005. Market overreaction in this research means the short term overreaction indicated by stocks price reversal that has the highest positive and negative returns in one trading day..."

"Sejak pertengahan 1970-an, banyak bermunculan penelitian empiris yang membahas anomali-anomali imbal hasil saham. Salah satunya adalah hadirnya imbal hasil yang tinggi sebelum hari libur. imbal hasil indeks saham di pasar modal U.S. telah diteliti oleh praktisi keuangan selama periode waktu tertentu seperti yang dilakukan oleh Merrill (1965) yang menemukan adanya ketidakproporsionalan Dow .Zones Industrial Average periode perdagangan sebelum hari libur selama periode waktu 1897 hingga 1965 sedangkan Fosback (1976) juga melaporkan imbal basil sehari sebelum hari libur yang tinggi pada index S&P 500. Fenomena holiday effect ini kemudian diteliti lebih lanjut oleh para akademisi lainnya seperti Lakonishok & Smidt (1988), Pettengill (1989), dan Ariel (1990) yang melaporkan imbal hasil yang lebih tinggi selama masa waktu perdagangan pada saat sebelum hari libur, yang diteliti di pasar modal Amerika, sedangkan penelitian Cadsby & Ratner (1992) dilakukan di pasar modal U.K, Kanada, Jarman Barat, Swiss dan Australia juga menunjukkan terjadinya fenomena yang sama, meskipun di setiap negara memiliki hari libur dan pengaturan pasar yang berbeda. Di Indonesia sendiri, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan terakhir menjelang libur panjang 24-28 November 2003 Idul Fitri 1424 H, naik 11,279 poin pads level 617,084, atau naik 1,86 persen, sedangkan indeks LQ 45 naik 2,465 poin pads level 135,768, Jakarta Islamic Index (II) naik 1,849 poin pads level 102,845, Indeks Papan Utama (MBX) naik 3,589 poin pada level 163,993 serta Indeks Pagan Pengembangan (DBX) naik 1,704 poin pada level 146,403.Berdasarkan latar belakang itulah, penulis mengadakan penelitian di bursa efek Jakarta yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi anomali holiday effect terhadap imbal hasil saham di bursa efek Jakarta (BEJ). Agar lebih terfokus dan menjurus maka holiday effect dalam penelitian kali ini akan mengambil hari libur nasional. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara imbal hasil rata-rata untuk preholiday dan other day, maka terbukti bahwa di BEJ juga terjadi holiday effect. Selanjutnya penelitian ini juga sekaligus untuk melihat apakah pasar modal BEJ telah efisien sesuai dengan hipotesa pasar efisien. Menariknya dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metodologi untuk menguji keberadaan fenomena ini. Penggunaan regresi berganda dengan variabel babas boneka akan diperkuat hasil penelitiannya dengan menggunakan uji sampel independen agar di dapat basil penelitian yang meyakinkan. Dengan menggunakan indeks LQ-45 ternyata hasil yang didapat jauh berbeda. Pengujian yang dilakukan tidak memberikan indikasi bahwa return dipengaruhi oleh preferensi hari sebelum hari libur nasional atau sesudah hari libur nasional terhadap hari perdagangan biasa. Perbandingan itu juga dilakukan terhadap mean return dan variansnya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan baik pada mean return maupun varians antara return sebelum hari Lour nasional dan mean return sesudah hari libur nasional terhadap hari perdagangan biasa.

---

Since the mid-1970s, there has been an explosion of empirical studies documenting anomalous regularities in security rates of return. One of the empirical findings reported is the presence of abnormally high stock returns on the day before holidays. Abnormal preholiday returns on U.S. stocks have been documented by finance practitioners for a long period of time, Merrill (1965) finds disproportionate advances of the Dow Jones Industrial Average (DMA) on the trading day prior to the holidays for the period from 1897 to 1965. Fosback (1976) reports high preholiday returns in the S&P 500. Recently has the holiday effect been investigated in the academic literature by Lakonishok and Smidt (1988), Pettengill (1989), and Ariel (1990). In his comprehensive analysis of the holiday effect, Ariel (1990) documents that the average preholiday return is higher than the mean return on the remaining days. He also reports that the high preholiday returns are not a manifestation of other calendar anomalies. While Cadsby & Ratner (1992) also finds that on other stocks market such as in U.K, Canada, West Germany, Swiss and Australia reports the holiday effect eventhough these institusional factors are different across countries. Index Harga Saham Gabungan (IHSG) on the final trading days before Idul Fitri 1424 H holidays on November 24-28, 2003, raises 11.279 point on the level 617.084, or 1.86 percent increased, while index LQ 45 raises 2.465 point on the level 135.768, Jakarta Islamic Index (M) raises L849 point on the level 102.845, Indeks Papan Utama (MBX) raises 3.589 point on the level 161993 and Indeks Papan Pengembangan (DBX) raises 1.704 point on the Ievel 146.401

According to those empirical results, I conduct research holiday effect on stocks market in Jakarta (BEJ). Defining holidays are all national holidays on Indonesia Calendar. When there are some significant differences between preholiday mean return or postholiday mean return and other day, so that it documents that BEJ experiences holiday effect. This research also shows that whether this stocks market follows market efficient hypothesis weak form. The differences between other research, It uses dummy multiple regression that uses dummy variable to explain those phenomena. If the coefficient for each dummy variable is significant, it finds that there is holiday effect on BEJ or there is significant different between mean return pre or post holiday and other days. By using LQ-45 index, it uses, to confirm this result, another methodology. It uses independence sample test to compare between mean return preholiday and other days, the same tools is used to test mean return post holidays. The final result is that there is no any differences mean return between pre holiday or post holiday and other trading days in another word BEJ does not experience holiday effect, it means that BEJ follows efficient market hypothesis weak form."

"Pada hakekatnya pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sampai sejauh mana kebijaksanaan yang mengatur pembiayaan modal ventura dapat memberikan insentif bagi shareholders dan manajemen PMV, shareholders dan manajemen PPU serta kepentingan stakeholders pada saat divestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kebijaksanaan, pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori yang melandasi pembahasan pokok permasalahan di atas, antara lain: fundamental transformations (Williamson, 1990: 123, 229), hubungan principals-agent (Williamson, 1985: 14), katagori kepentingan dan periode investasi (Hardjosoekarto, 1994: 23)), strategi pemilihan usaha dan Corporate Lifecycle (Adizes, 1988: 11-79), teori modal ventura, pengusaha kecil dan koperasi. Kebijaksanaan yang melandasi pelaksanaan pembiayaan modal ventura adalah Keppres Nomor 61 Tahun 1988 (Pakdes 20/1988) dan SK Menteri Keuangan Nomor 1251/MK.013/1988 dan Nomor 227/MK.013/ 1994. Dikeluarkannya kebijaksanaan ini, di satu pihak diharapkan dapat menawarkan insentif dalam menggerakkan dana masyarakat, di lain pihak diharapkan dapat menyediakan alternatif pembiayaan yang mendorong terwudnya kemitraan usaha atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, koperasi, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif, sumber data diperoleh dari 12 unit PMV dan 20 unit PPU dan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ternyata pelaksanaan modal ventura belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan kebijaksanaan yang telah dikeluarkan selama ini, belum sepenuhnya memberikan insentif dan dalam operasionalisasinya belum didukung dengan data dasar (database) posisi usaha. Kesimpulan dari tesis ini adalah pembiayaan melalui kredit perbankan (mekanisme pasar) bukan satu-satunya mekanisme koordinasi yang paling efisien dalam memecahkan masalah permodalan, khususnya bagi pengusaha kecil dan koperasi. Oleh karena itu keberadaan modal ventura merupakan salah satu alternatif pembiayaan usaha (mekanisme organisasi) yang lebih efisien. Keberhasilan modal ventura ditentukan oleh transaksi antara PMV dan PPU, database, dan kebijaksanaan yang mendukungnya. Mengingat pembiyaan Modal ventura bersifat high risk, maka untuk pengelolaannya harus memperhatikan azas prioritas, selektivitas, fleksibilitas dan efisiensi. Khusus untuk Pengusaha Kecil dan Koperasi, pelaksanaannya agar disesuaikan dengan pasar yang dapat menawarkan insentif tersendiri."

"Penelitian ini menyelidiki keberadaan contrarian profit dan sumber-sumber dari profit tersebut pada Bursa Efek Jakarta. Analisa empirisnya menjelaskan tentang dekomposisi dari contrarian profit yang bersumber dari reaksi common factor, overreaction pada firm specific information, dan profit yang tidak berhubungan dengan kedua hal tersebut. Hai ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Jegadesh dan Titman (1995).Dalam penelitian ini, yang akan diamati adalah: (i) sub-sampel yang diurutkan berdasarkan ukuran yang telah disesuaikan setiap tahunnya, serta (ii) mencari sumber dari penelitian apakah contrarian profit berhubungan dengan musim Januari (January Effect).Penemuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika komponen Januari di keluarkan dari penelitian, kontrarian profit di BEJ lebih terpengaruh pada sumber common factor daripada reaksi firm specific overreaction. Hal ini menunjukan adanya reaksi fenomena yang tertunda di BEJ terbatas pada pengaruh komponen januari.Selain itu, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa: (1) Contrarian profit lebih bereaksi terhadap current return. (2) overreaction/ underreaction terhadap firm specific overreaction common factor lebih banyak memberikan kontribusi contrarian profit kepada kelompok saham besar. (3) Kelompok saham besar dilihat dari nilainya yang paling besar menunjukkan bahwa kelompok saham ini undefined terhadap contrarian profit.Hasil penelitian ini akan lebih kuat apabila peneliti diberikan kesempatan untuk mengembangkan variasi waktu dalam faktor sensitifitas."

"Industri Finansial merupakan salah satu sektor industri dalam perekonomian yang diregulasi secara ketat. Salah satu reguiasi yang berlaku dalam industri Finansial adalah Regulatory Capital yang mensyaratkan entitas yang berada dalam otoritas regulator memiliki Modal kerja Minimum berdasarkan risiko yang diambil entitas tersebut. Dalam Pasar Modal, Berlaku Regulatory Capital yang mensyaratkan anggota bursa teregistrasi memiliki Modal Kerja Bersih (Net Capital) Minimum Disesuaikan (MKBD) dengan risiko yang ada dalam aset-aset likuid. Besar penyesuaian risiko (Haircut) pada asset ditentukan oleh risiko pasar dan risiko likuiditas asset itu sendiri.Bapepam dan SEC (Securities Exchange Committee) di Amerika Serikat menggunakan besaran Haircut yang seragam dalam kelas asset dan beragam antar keias asset. Kedua regulator tersebut dapat dipandang, mengasumsikan risiko yang ada dalam kelas asset adalah sama dan korelasi dalam kelas asset dan antar kelas asset adalah satu. Asumsi yang digunakan dua regulator di pasar modal tersebut jelas bertentangan dengan teori-teori risiko yang menyatakan bahwa risiko untuk tiap asset berbeda (efek differensiasi asset) dan risiko portofolio asset tidaklah bersifat aditif karena adanya manfaat diversifikasi yang direpresentasikan oleh korelasi antar asset. Penyederhanaan asumsi yang digunakan dalam menentukan besarnya Haircut asset, tentunya dapat membawa dampak negatif baik bagi regulator, anggota bursa maupun investor di pasar modal. Penentuan besaran haircut yang konservatif akan memberikan 'dana asuransi' dalam level yang aman bagi regulator dan investor, disisi lain anggota bursa dapat terbebani dalam memenuhi aturan net capital tersebut dan dapat kehilangan peluang memanfaatkan dana tersebut guna mendapatkan imbal basil yang optimal. Penentuan haircut yang progresif, akan membawa dampak negatif bagi regulator dan investor, dampak negatif yang dapat terjadi adalah tidak tersedianya `dana asuransi' untuk menjamin terlaksananya penyelesaian transaksi dengan aman, disisi lain aturan tersebut dapat dipandang tidak memberikan insentifbagi anggota bursa yang melakukan kegiatan bisnisnya dengan prudent.Untuk mengatasi masalah yang ada, dalam penulisan thesis ini, dikaji penggunaan konsep Economic Capital dan VaR dalam menentukan besaran haircut serta batasan transaksi yang dikaitkan dengan MKBD anggota bursa. Besaran haircut yang digunakan dalam konsep Economic Capital diwakili dengan stand alone VaR dan Portofolio VaR yang telah mengakomodasi efek differensiasi asset dan manfaat diversifikasi asset. Selanjutnya batasan transaksi bagi anggota bursa, dikaji melalui pembatasan pengambilan risiko dalam transaksi berdasarkan MKBD anggota bursa.Dan kajian yang dilakukan, dapat terlihat aturan yang dilakukan Bapepam, BEJ dan KPEI dapat menghasilkan besar perhitungan risiko yang lebih besar atau lebih kecil dari besar Economic Capital. Selanjutnya aturan penentuan batasan transaksi maksimum bagi anggota bursa juga dapat menghasilkan batasan transaksi yang lebih kecil maupun lebih besar dari batasan transaksi yang ditentukan melalui konsep Economic Capital. Dan hasil kajian yang dilakukan, diberikan beberapa usulan guna memperbaiki regulatory Capital khususnya mengenai penentuan besaran haircut asset dalam MKBD, dan penggunaan MKBD dalam penentuan batasan transaksi maksimum anggota bursa."

"Pasar modal memiliki fungsi sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Pasar modal juga berguna untuk pendanaan bagi perusahaan yang telah terdaftar didalam bursa efek dan juga sebagai sarana untuk kegiatan investasi, maka dari itu pasar modal memiliki peran yang penting terhadap perekonomian negara. Didalam kegiatan usaha khususnya perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa efek (Perusahaan Terbuka), pada dasarnya ingin selalu berkembang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan berjalannya waktu beberapa perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan Akuisisi, Merger, ataupun Konsolidasi terhadap perusahaan lain yang telah diperhitungkan secara matang yang berguna untuk pengembangan usaha maupun ekspansi usaha agar mendapatkan profit yang melimpah. Proses Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi membutuhkan peran Notaris dalam hal pembuatan akta otentik, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diatur didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, notaris yang dapat membuat akta Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi perusahaan yang terdaftar dalam efek adalah notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 67 Tahun 2017. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan berusaha akta otentik menjadi tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi maupun sosial.

---

The capital market has a function as a means of business funding for companies to get funds from the public. The capital market is also useful for funding companies listed on the stock exchange and also as a means for investment. Therefore, the capital market has an important role in the country's economy. In business activities, all companies, especially those that have been listed on the stock exchange (public company), basically want to always grow and get the maximum profit. Over time, some companies make acquisitions, mergers, or consolidations of other companies that have been carefully calculated which are useful for business development and business expansion in order to produce abundant profits. The process of acquisition, merger and consolidation requires the role of a notary in making an authentic deed. Notary as public officials authorized to make authentic deeds is regulated in Article 1 of Act Number 2 of 2014. In accordance with the provisions of the applicable legislation, the notary who can make the Deed of acquisition, merger, and consolidation of companies registered in securities are those who have registered in the Financial Services Authority (OJK) in accordance with OJK Regulation No. 67 of 2017. Authentic Deed as the strongest evidence has an important role in every legal relationship in social life. In an attempted relationship an authentic deed becomes a demand for legal certainty in various economic and social relations."

"Krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997 berawal dari krisis keuangan yang melanda perbankan nasional. Rapuhnya ketahanan (strengthen) sistem perbankan pada waktu itu, antara lain disebabkan sikap manajemen bank yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek atau keuntungan sesaat tanpa menghiraukan risiko jangka panjang. Demikian pula, sistem pengawasan bank yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan BIS menyebabkan risiko-risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha bank belum menjadi objek pengawasan Bank Indonesia. Risiko-risiko tersebut menjadi salah satu penyebab hancurnya perbankan nasional, karena kerugian yang terjadi akibat adanya risiko tidak diantisipasi sebelumnya.Setiap kegiatan usaha bank, mengandung berbagai macam risiko seperti risiko kredit (credit risk), risiko pasar (market risk), risiko likuditas (liquidity risk), risiko operasional (operational risk), risiko hukum (legal risk), risiko reputasi (reputational risk), risiko strategik (strategic risk) dan risiko kepatuhan (compliance risk). Risiko tersebut tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan dalam kegiatan bisnis bank, namun hanya dapat dikelola sehingga terkendali (manageable) pada batas (limit) yang dapat diterima (acceptable). Oleh karena itu, tugas utama manajemen bank adalah mengelola dan mengendalikan risiko agar tidak melampaui tingkat yang tidak dapat ditolerir (unacceptable) yang dapat merugikan atau bahkan membahayakan kelangsungan usaha bank. Bank-bank harus dapat meng-absorb setiap risiko yang terdapat dalam transaksi yang dilakukan. Agar dapat mengelola risiko dengan baik, bank wajib pula memiliki risk management atau sistem pengendalian risiko yang memadai.Kegiatan pengendalian risiko bank dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampak negatif atau kerugian terhadap bank, dan menerima risiko dengan shifting (hedging) atau menambah modal. Proses pengendalian risiko ini harus dilengkapi dengan guidelines, organisasi, sumber daya manusia (SDM) pendukung (risk grup), dan sistem informasi yang baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen risiko perbankan adalah regulator, pengawas bank, pemegang saham, direksi, manajer senior, internal auditor, eksternal auditor dan publik. Masing-masing pihak mempunyai akuntabilitas dan kepentingan atas risiko-risiko yang diakibatkan oleh transaksi-transaksi perbankan.Hingga saat ini, perhitungan CAR bank di Indonesia masih mengacu pada Basle Accord 1988, belum mengadopsi Arnendement To The Capital Accord To Incorporated Market Risk 1996. Oleh karena Itu CAR tersebut belum menggambarkan kinerja bank yang sesungguhnya karena belum memperhitungkan market risk. Pada hal sejak akhir tahun 1997 bank-bank yang telah memiliki jaringan internasional (internationally-active banks) di negara-negara maju telah mulai menerapkan market risk dalam perhitungan CAR, sehingga CAR sebesar 8% selain untuk mengcover credit risk juga untuk mengcover market risk.Market Risk merupakan risiko yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank. Risiko tersebut meliputi Risiko Khusus (Specifik Risk), Risiko Umum (General Market Risk), Equity Position Risk, Risiko Niiai Tukar (Foreign Exchange Risk), Risiko Komoditi (Commodities Risk) dan Risiko Harga Option (Option Risk). Namun sesuai dengan lingkup kegiatan usaha dan jenis transaksi yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia, pada saat ini hanya Specifik Risk, General Market Risk dan Foreign Exchange Risk saja yang telah dapat di exercise dalam perhitungan CAR bank.Untuk mengukur capital charge market risk, bank diharuskan menggunakan Metode Standar BIS. Namun B1S memperkenankan pula untuk menggunakan internal model, seperti metode Value at Risk (VaR). Dalam tesis ini exercise capital charge market risik dilakukan dengan menggunakan Metode Standar BIS. Penggunaan Internal Model belum dapat dilakukan mengingat adanya beberapa kendala, antara lain ketersediaan data pendukung (data base), belum baiknya sistem informasi bank, keterbatasan sumber daya manusia dan belum tersedianya software untuk memperoses data.Exercise market risk dilakukan terhadap Bank A, Bank B, Bank C dan Bank D yang menghasilkan capital charge risiko spesifik masing-masing sebesar Rp15.233 juta, Rp19.067 juta, Rp6.627 juta dan Rp4.116 juta, capital charge risiko umum masing-masing sebesar Rp46.719 juta, Rp62.034 juta, Rp89.746 juta dan Rpl.014 juta serta capital charge risiko nilai tukar masing-masing sebesar Rp20.290 juta, Rp907 juta, Rp26.212 juta dan Rpl.014 juta. Sedangkan total capital charge ketiga risiko tersebut masing-masing sebesar Rp82.242 juta, Rp82.008 juta, Rp122.584 juts dan Rp11.291 juta.Dampak capital charge market risk terhadap penurunan CAR Bank A, Bank B, Bank C dan Bank D masing-masing sebesar 0,10%, 0,88%, 3,70% dan 0,07%. Setelah memperhitungkan capital charge market risk tersebut diketahui bahwa Bank A, Bank B, dan Bank C tetap memiliki CAR di atas 8% sehingga tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia. Khusus untuk Bank D sebelum di exercise telah memiliki CAR dibawah 8%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan market risk dalam perhitungan CAR bank belum mengkhawatirkan, karena sesuai dengan kegiatan usaha dan jenis transaksi bank-bank di Indonesia capital charge market risk terbukti belum berdampak siginifikan menurunkan CAR bank, khususnya pada 4 bank yang diteliti."