Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 138909 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Santy Yudiastuti
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataaan bahwa angka pemanfaatan tempat tidur (TT) di wilayah Kabupaten Subang pada tahun 2000 sebesar 73,7%, angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 1999 sebesar 49,7%. Dalam pengembangan rumah sakit (RS) diperlukan studi kelayakan, sederhana atau kompleksnya tergantung dari kemampuan biaya. Secara umum aspek-aspek yang akan dikaji dalam studi kelayakan meliputi : aspek hukum, sosial-ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan aspek keuangan. RSUD Subang adalah RS Tipe C, terletak di daerah Ciereng tepatnya di JI. Brigjen Katamso No. 37. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas dan diperkirakan dibutuhkan dana untuk investasi yang cukup besar, maka perlu dikaji apakah rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas ini layak untuk direalisasikan ?
Tujuan penelitian ini adalah ingin mendapatkan gambaran mengenai kelayakan dari rencana pengembangan jumlah TT di ruang perawatan kelas dengan melakukan penilaian dari segi ekonomis dengan cara menghitung Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Benefit Cost Ratio (BCR).
Jenis penelitian ini merupakan penelitian operasional (operational research) untuk studi kelayakan berupa studi kasus, dengan menggunakan data sekunder 4 tahun terakhir (trend analysis). Kemudian melakukan analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan RSUD Subang.
Merujuk hasil analisis faktor internal di wilayah cakupan RSUD Subang, terlihat bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan pada saat ini masih belum terlayani, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Mengacu kepada data demografi dan angka kunjungan pasien ke RS di Kabupaten Subang maka didapatkan jumlah TT untuk kebutuhan RS di Kabupaten Subang sebanyak 2145 TT (belum dikurangi dengan TT di RSUD sebanyak 150 TT), untuk ruang perawatan kelas sebanyak 243 IT. Namun disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia dan standar ruang dari Dir Jen Yan Med DepKes RI maka didapatkan sebanyak 40 TT, dengan perincian 10 TT di VIP, 14 TT di Utama I dan 16 TT di Utama II, dengan menggunakan rata-rata LOS selama 3 hari.
Dengan perkembangan agribisnis dan agroindustri di daerah Subang menjadikan peluang besar bagi RSUD dalam rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas. Perkembangan pola morbiditas di RSUD Subang merupakan potensi pasar yang tidak mungkin diabaikan. Melihat pola penyakit yang ada, pengembangan layanan RSUD Subang pada tahap awal dipusatkan pada layanan rawat inap. Selanjutnya mulai diselenggarakan kegiatan yang mengikuti perkembangan RS itu sendiri dan kegiatan manajemen administrasi pendukungnya.
Selanjutnya melakukan perhitungan/proyeksi keuangan untuk mengetahui kelayakan dari sisi ekonomis. Dari perhitungan ini didapatkan skema biaya investasi dan pendanaan sebesar Rp 1.994.762.000,00. Nilai NPV selama periode 15 tahun sebesar Rp 2.021.249,00. Nilai NPV pada perhitungan ini lebih besar dari 0, maka rencana investasi ini dapat diterima. Benefit Cost Ratio yang didapat adalah 2,01, Hasil perhitungan IRR (internal Rate Of Return) kegiatan RS ini adalah 27,92%. Dengan nilai IRR lebih besar dari nilai bunga kredit investasi sebesar 17,90% maka dari hasil perhitungan ini dapat dinilai layak dan RS dapat melanjutkan proyek ini.
Untuk merealisasikan rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas, maka disarankan agar pihak manajemen RSUD Subang segera mencari investor untuk melakukan kerjasama dalam hal investasi untuk peralatan medik atau penunjang dengan konsep bagi hasil antara pemilik / penyandang dana dengan pihak RS supaya masyarakat segera mendapatkan fasilitas pelayanan sesuai dengan yang diinginkan.
Dengan adanya kerjasama ini sudah dapat dipastikan akan menurunkan biaya investasi, tetapi dari pendapatan yang dihasilkan tidak mengganggu terhadap arus kas. Disamping biaya operasional, juga dapat ditekan yang pada akhirnya akan mampu memberikan cost benefit ratio yang menguntungkan bagi organisasi RSUD Subang.

Feasibility Analysis of the Inpatient Bed Quantity Development at RSUD Subang, 2002The background of this study was based on the fact of bed occupancy rate in the District of Subang increased out of 49,7% in 1999 to 73,7% in 2000. Hospital development needs feasibility study, how simple and complex the hospital depends on its cost capability. In general, the aspects that would be reviewed in the feasibility study are as follows: legal, social-economy and culture, market and marketing, technique and technology, management, and financial.
In this study, the researcher would like to know whether the plan of inpatient bed development is feasible to be done or not due to this project would need lavish money to be invested. So, the aim of this study was to obtain the description about the feasibility of inpatient bed development in RSUD Subang by using economical assessment i.e. Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Benefit Cost Ratio (BCR).
The study was an operational research for feasibility study that was conducted in RSUD Subang (a Type C-Hospital). The study used secondary data in the last 4 years (trend analysis) and analyzed the internal and external factors in the environment of RSUD Subang.
Based on the result of internal factors analysis in coverage area of RSUD Subang, was shown that health care need was inadequate not only the quantity but also the quality. Referring to demography data and patient visit rate in the District of Subang was obtained the need of bed quantity for hospital in the district of Subang were 2145 beds (including the number of beds in RSUD Subang as much as 150 beds), and the need of bed quantity fOr inpatient class were 243 beds. However, based on the available land and room standard from MOH was obtained 40 beds, in details distributed as follows: 10 beds in the VIP room, 14 beds in the Main 1 room, and 16 beds in the Main II room by using average length of stay: 3 days.
The agribusiness and agro industry development in the District of Subang becomes a big opportunity for RSUD Subang in developing its inpatient beds quantity. The morbidity pattern in RSUD Subang was also a market potential that could not be ignored. So, the preliminary step of health care development in RSUD Subang was focused on inpatient service. Furthermore, it would be held the activities that follow the hospital development itself and supporting administration management activities.
Based on the financial projection was obtained the scheme of investment cost and financing as much as Rpl.994.762.000,00. Besides, NPV for 15 year-period was Rp2.021.249,00. NPV was obtained from this calculation showed more than 0 (zero). It means that the investment plan is feasible. Benefit cost ratio that obtained was 2,01. Internal rate of return that obtained was 27,92%. The IRR was higher than investment interest rate: 17,90%, it means that the project is feasible.
In order to the realization of inpatient bed development plan could work out, it is recommended to the management of RSUD Subang to look for investors to conduct the collaboration in medical equipment investment by using profit sharing concept between the owner and the hospital management side. Such collaboration will decrease the investment cost and the revenue that gained will not disturb the cash flow. Suppressing operational cost will give cost benefit ratio for the hospital.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003
T10820
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sutomo
"Program JPKMM (Askeskin) yang dimulai awal tahun 2005 belum ada yang mengevaluasi, padahal program sebelumrrya banyak menimbulkan masalah. Semcntara itu banyak isu ncgatif terhadap peran serta rumah sakit swasta dalam hal pelayanan' masyarakat miskin. Salah satu cara untuk mengevaluasi adalah dengan meiakukan review utilisasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum pemanfaatan perawatan kelas Ill oleh masyarakat miskin di RSUD dan RS. Krakatau medika. Review juga untuk mengetahui komponen kegiatan pelayanan serta biaya perawatan yang timbul sehubungan dcngan perawatan masyarakat miskin di kelas lil. Komponen tersebut adalah Iama hari rawat, pemeriksaan radiologi, iaboratorium, tindakan operasi, pemberian resep.
Penelitian ini bersifat deskriptif , dan didukung oleh wawancara dengan pejabat terkait di dua rumah sakit dengan tujuan untuk memperjclas dalam pembahasan.Waktu penelitian adalah bulan Februari sampai April 2006, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dari hasil wawancara. Populasi dan sampel adalah semua pasien rawat inap kelas I Il di kedua rumah sakit.
HasiI penelitian yang didapat adalah pemanfaatan pelayanan rawat inap kelas lil di dua rumah sakit masih rendah untuk masyarakat miskin , rata -rata kurang dari 30% dibandingkan dengan total rumah sakit. Biaya perawatan pasien .IPKMM 55% dari total biaya perawatan kelaa Ill, sedangkan pasien umum 44%. Alcan tetapi jumlah pasien JPKMM 40,7% sedangkan pasien umum 58,6% dari total pasien kelas lIl.Hal ini membuktikan bahwa pclayanan RSUD Cilegon tidak efisien. Hari rawat pasien JPKMM 6 hari per pasien sedangkan untuk pasien umum 3 hari per pasien. Di RS. Krakatau Medika untuk pasien umum 5 hari per pasien, sedangkan untuk pasien miskin 7 hari pcr pasien. Biaya obat non DPI-[O dua kali lebih besar dibandingkan dengan biaya obat DPHO. Terdapat perbedaan penyakit terhanyak di kedua rumah sakit, RSUD terbanyak adalah TBC Paru sedangkan di RS. Krakatau medika adalah Demam Tifeid.
Disarankan kepada rumah sakit agar mampu mengevaluasi pelaksanaan program JPKMM ini sehingga lebih efektif dan efisien, untuk PT- Askes agar lebih fleksibel dalam dalam penghitungan biaya rawat inap dan pembenahan dalam sistem infbnnasi untuk mempercepat proses klaim.

JPKMM program which started on 2005 has not been evaluated yet, eventhough it has caused a lot of problems. At the same time, there are a lot of negative responds to private hospital involvement in services to the poor. One way to evaluate it is by reviewing it?s utilization.
This research is aimed to capture general picture of class Ill serivice utilization by the poor at RS. Krakatau Medika and RSUD. lt also reviews service activity and cost components of class Ill sen/iees for the poor. These components are hospital stay, radiology observation, laboratorium, surgeries and recipes.
This research is descriptive and supported by interviews with related officers on two hospitals for clarification. This research is conducted on February through April 2006, and data being used are secondary and primary data from interviews. Population and sampling are from all patients staying at class III ofboth hospitals.
The result of this research is that utilization of class III for the poor in both hospitals is still very low, less than 30% on average compare to all patient. Cost of the JPKMM patient service is 55% of total cost for Class lll, while for general patient is 44%. On the other hand total quantity of' .IPKMM patient is 40.7% and for general patient is 58% from all class Ill patient. These prove that RSUD Cilegon services is not efficent. Staying period for JPKMM patient is 6 day per patient and for general patient is 3 day per patient. ln RS Krakatau Medika it is 5 day per person, and for the poor it is 7 day per patient. Non-DPHO Medication cost twice as much as DPI-IO medication. There is also difference: in the most disease being treated in both hospitals. In RSUD it is Lung TBC while in RS Krakatau Media it is Typhoid fever.
It is advisable that hospitals have to be able to evaluate their JPKMM programs so that it could be more effective and efhcient. lt is also advisable for P'I` Askes to be more flexible in calculating the cost of medical stay and to improve their infomration system for claim system.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006
T34489
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mariatul Fadilah
"Penetapan tarif ruang rawat inap kelas III RSUD Palembang Bari selama ini belum memiliki keseragaman metode, sehingga dalam kebijakan penetapan tarif ruang rawat inap (ranap) kelas III untuk gakin memakai PPE sedangkan untuk pasien umum memakai Perda kota Palembang tanpa memperhitungkan dan menganalisa biaya satuan layanan. Bagaimana metode penetapan tarif ranap kls III di RSUD Palembang Bari bila dilihat dengan analisa biaya yang berbasis aktifitas, maka dilakukan suatu penelitian/studi tentang hal ini.
Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental (survey) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bagian keuangan dan catatan medis RSUD Palembang Bari dan data primer didapat dengan wawancara mendalam. Perhitungan dan analisis biaya satuan layanan dilakukan dengan metode pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing) sedangkan kebijakan tarif ruang rawat inap kls III ditetapkan sesuai dengan biaya satuan layanan.
Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif ruang rawat inap kls III di RSUD Palembang Bari (BOR 32.83 % tahun 2002) dengan menggunakan biaya satuan layanan yang berbasiskan aktifitas adalah tarif ranap kls III rata-rata sebesar Rp 77.938 dengan rincian tarif ranap kls III Anak sebesar Rp 62.540. tarif ranap kls III Kebidanan sebesar Rp 165.742 dan tarif ranap kls III Perawatan Umum sebesar Rp 61.000, hal ini lebih besar dari tarif yang ditetapkan pada ranap kls III sebesar Rp 10.000.
Sehingga untuk tahun 2002, Pemda Kota Palembang telah mensubsidi pasien yang menggunakan ranap kls III sebesar Rp 260.545.964, dimana sebesar Rp 107.981.610 diberikan pada pasien umum yang bukan gakin. Kesalahan pemberian subsidi ini akan meningkat bila disimulasikan dengan BOR 80 % (normatif, di isi semua oleh pasien umum) sebesar Rp 205.454.996.
Hasil penelitian ini diharapkan merupakan informasi awal dan dapat ditindaklanjuti oleh RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Palembang serta DPRD Kota Palembang.

Tariff Analysis for Poverty in In-Patient Unit at RSUD Palembang Bari, in 2002RSUD Palembang Bari has been applied various methods for coming to a decision for the in-patient tariff in class III. The hospital has been exercised Essential Service Package (PPE) for poverty group as well as for regular patient using local government policy without analyzing its unit cost. Due to the situation, this study is conducted in order to evaluate how tariff for the inpatient unit in RSUD Palembang Bari may be analyzed using unit cost analysis.
This non experimental (survey) research is descriptive using qualitative approach. Data provided is divided into two types: secondary and primary data. Secondary data is presented from hospital's financial department and medical record. Primary data is provided using in-depth interview. Unit Cost analysis employs activity based costing method, while tariff for class III will be analyzed based on unit cost per services.
Research has indicated that the inpatient unit should consider the average tariff for class III is Rp. 77.938,- including Rp. 62.540 for pediatric and Rp. 165.742,- for the obsgyn and Rp. 61.000,- . This number is more than the existing tariff which is Rp. 10.000,-.
This eventually causes high number of cost subsidizing the non poverty patient which is Rp. 107.981.610 out of Rp. 260.545.964 cost of services. Assuming 80% of BOR, government may subsidize the non poverty group of Rp. 205.454.969,-.
Hopefully, this research may become the initial information as well as following up decision by RSUD Palembang Bari, Dinas Kesehatan Kota Palmbang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota Kota Palembang and DPRD Kota Palembang.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T 10924
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aritonang, Juliana
"Rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dalam penyelenggaraannya rumah sakit tidak terlepas dari pelayanan farmasi. Kebutuhan akan penyediaan dan pemakaian obat-obatan yang berkualitas dan rasional diatur dalam sistem formularium dimana obat-obatan yang dipakai terdapat dalam buku formularium. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa formularium RSUD Cimacan dilihat dari penyusunan, pemeliharaan dan evaluasi obat formularium. Evaluasi obat formularium dengan melakukan analisis ABC pemakaian, investasi, indeks kritis dan VEN sehingga didapatkan hasil berupa usulan revisi formularium RSUD Cimacan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasilnya adalah proses penyusunan formularium RSUD Cimacan belum optimal, prosedur pemeliharaan formularium sudah ada namun belum lengkap, pengadaan dan peresepan belum sesuai formularium. Ditemukan 495.690 pemakaian obat non formularium dan 201 jenis obat non formularium yang disediakan di instalasi farmasi. Ada 322 jenis obat formularium yang dipakai (43%), ada 21 jenis obat dengan nilai investasi RP. 3.001.658.694. Hanya 31 jenis obat yang sangat kritis dan 39 jenis obat yang Vital terhadap pelayanan pasien.

Hospitals must provide comprehensive, integrated and sustainable health services which in the organization of the hospital is inseparable from pharmaceutical services. The need for the provision and use of qualified and rational medicines is regulated in the formulary system where the drugs used are contained in the formulary book. The purpose of this study was to analyze the formulary of RSUD Cimacan seen from the preparation, maintenance and evaluation of formulary drugs. Evaluation of formulary drugs by performing ABC analysis of use, investment, critical index and VEN to obtain the result of proposed revision formulary of RSUD Cimacan. This research uses qualitative approach.
The result is the process of formulary of RSUD Cimacan not optimal, procedure of maintenance of formulary already exist but not yet complete, procurement and prescription not according to formulary. 495,690 non-formulary drug use and 201 kinds of non-formulary drugs were provided in pharmaceutical installations. There are 322 kinds of formulary drugs used (43%), there are 21 types of drugs with an investment value of RP. 3.001.658.694. Only 31 types of drugs are very critical and 39 types of drugs are Vital to patient care.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017
T48599
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurlaili Maya Ramadhanty
"Kualitas pelayanan yang baik merupakan hal krusial bagi Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih. Selain melalui aspek pengobatan, aspek lain yang dapat  memengaruhi persepsi kualitas layanan adalah lingkungan fisik. Pasien akan menilai kualitas jasa rumah sakit yang tidak berwujud melalui lingkungan fisik yang konkret. Maka dari itu perhatian pada dimensi lingkungan fisik terbilang penting, mengingat pengaruhnya pada pembentukan persepsi kualitas layanan.

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan lingkungan fisik dan dimensi-dimensinya terhadap persepsi kualitas layanan di rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih.

Metodologi penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional (potong lintang). Data primer diperoleh dari pengisian kuisoner sebanyak 200 orang. Lingkungan fisik dinilai dengan aspek kondisi lingkungan, tata letak fungsionalitas, tanda symbol, desain dan kebersihan, dan persepsi kualitas layanan dinilai dengan kualitas fungsional dan teknikal

Hasil penelitian : Hasil analisis menunjukan terdapat korelasi sedang antara lingkungan fisik dengan persepsi kualitas layanan, dimana aspek lingkungan fisik yang paling berhubungan dengan persepsi kualitas layanan adalah kondisi lingkungan. Sedangkan desain dan tanda symbol tidak terdapat hubungan.

Kesimpulan : Peningkatan lingkungan fisik melalui peningkatan kondisi lingkungan, tata letak ruang dan fungsionalitas dan kebersihan dapat membantu membangun hubungan yang kuat terhadap persepsi kualitas layanan, oleh karena itu perlu untuk meningkatkan lingkungan fisik melalui peningkatan pengelolaan fasilitas yang telah.


Background: Achieving good service quality is crucial for the Prabumulih General Hospital. Apart from the treatment, another aspect that can influence the perception of service quality is the servicescape. Patients will assess the quality of intangible hospital services through the concrete physical environment. Therefore, attention to the dimensions of the servicescape is important, considering its influence on the formation of perceived service quality.

Objective: This study aims to examine the relationship between the servicescape and its dimensions on the perceived service quality in inpatient unit at the Prabumulih General Hospital.

Methods: This study uses a quantitative approach with a cross-sectional design. Primary data was collected from a questionnaire filled out by 200 individuals. The physical environment was assessed based on environmental conditions, functional layout, symbols, design and cleanliness, and the perception of service quality was evaluated in terms of functional and technical quality.

Results: Based on statistical tests, it was found that the servicescape had a significant correlation between the physical environment and the perception of service quality, with environmental conditions being the physical aspect most associated with the perception of service quality. Meanwhile, there is no correlation found between design and symbols and the perception of service quality.

Conclusion : Improving the physical environment through the enhancement of environmental conditions, spatial layout, functionality, and cleanliness can help build a strong relationship with the perception of service quality. Therefore, it is necessary to improve the physical environment by enhancing the management of existing facilities"

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Heri Iswanto
"Rumah sakit harus berorientasi pada kemandirian pembiayaannya untuk dapat bertahan dan berkembang. Seringkali terjadi bahwa pendapatan rumah sakit belum dapat memenuhi kebutuhan keuangannya. Hal ini dikarenakan rumah sakit kurang bisa menciptakan produk / jasa yang diinginkan konsumennya atau karena harga jual dari produk / jasa telah minimal.
Rumah sakit Aneka Tambang - Kijang merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) rumah sakit milik PT. Aneka Tambang Tbk. Rumah sakit ini menjadi Unit Swa Kelola berdasarkan Nota Dinas Direktur Utama PT. ANTAM Tbk No.161D/020/1996.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang sejauh mana potensi kemandirian keuangan RSAT-K. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitik, studi ini melakukan analisis biaya, analisis laporan keuangan dan analisis rasio keuangan untuk tahun anggaran 2000, 2001, dan 2002.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unit produksi instalasi farmasi (perlengkapan kesehatan) memberikan kontribusi terbesar di rumah sakit, yaitu sebesar Rp. 3.403.594.168 atau (71,5%). Pendapatan dari penjualan obat terbesar didapat dari perusahaan (95.8%) dan sisanya bersumber dari pihak ketiga (4,2%). Biaya satuan aktual terbesar adalah unit kamar operasi sebesar Rp. 7.620.818 dan normatifnya sebesar Rp. 5.198.317 sedangkan tarifnya hanya Rp. 3.500.000. Unit produksi yang sudah mandiri adalah instalasi farmasi (perlengkapan kesehatan) dengan nilai CRR sebesar 123,28%.
Hasil analisis laporan keuangan tahun 2002 menunjukkan komponen aktiva lancar terbesar adalah persediaan obat sebesar Rp. 302.274.554 atau 43,4% sedangkan 91,34% pasiva bersumber dari modal. Tahun 2001 menunjukkan komponen aktiva lancar terbesar adalah persediaan obat sebesar Rp. 264.656.470 atau 61,6% sedangkan 95,9% pasiva bersumber dari modal. Tahun 2000 menunjukkan komponen aktiva lancar terbesar adalah persediaan obat sebesar Rp. 201.275.675 atau 83,1% sedangkan 98,9% pasiva bersumber dari modal. Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan Rasio Likuiditas yang semakin turun dari tahun ketahun dari 10,23 pada tahun 2000 menjadi 1,98 pada tahun 2002, Rasio Leverage semakin meningkat dari tahun ketahun dari 1,01 pada tahun 2000 menjadi 8,66 tahun 2002, Rasio Aktivitas juga semakin meningkat dari 0,89 pada tahun 2000 menjadi 1,42 tahun 2002 begitu juga halnya dengan Rasio Profitability dari - 41,34% pada tahun 2000 menjadi --16,09 % tahun 2002.
Atas dasar hasil penelitian ini, potensi RS. Aneka Tambang - Kijang untuk mandiri bisa, namun harus dengan melakukan berbagai upaya seperti melakukan pengontrolan dalam pembelian investasi, menciptakan produk yang bermutu, memperbaiki prosedur yang ada dan melakukan kegiatan pemasaran yang lebih luas, agar dapat menjaring pasar yang dapat meningkatkan penerimaan.

Financial Independency Analysis of Aneka Tambang - Kijang Hospital Year 2002 in Preparation of Self Management Post Bauxite MiningHospital must be oriented to its financial independency to survive and developed. Often happened, that hospital revenue could not fulfill it financial needs. This is due to the lack of creativity of it to provide services that demanded by it customers or the price of the service itself has minimized.
Aneka Tambang - Kijang Hospital is one of four hospitals owned by PT. Aneka Tambang Tbk. This hospital has now become self-managed unit based on Nota Dinas Direktur Utama PT. ANTAM Tbk. No.16/D/020/1996.
This research objective is to obtain information of the potential limit of RSATK financial independency. The research method of Descriptive Analytical is best suited method to study cost analysis, financial report analysis, and financial ratio analysis from the year period of 2000, 2001, and 2002.
The result of this research indicates that pharmacy installation production unit (health equipment) had provided the biggest contribution for the hospital the amount of Rp. 3.403.594.168 or 71.5%. The biggest hospital revenue came from the medicine sales by the company --- PT. Aneka Tambang Tbk -- (95.8%) and the other came from the third party (4.2%).
The biggest actual unit cost is surgery unit that costly Rp.7.620.818,- and normative Rp.5.198.317 with its tariff only Rp.3.500.000,-. The production unit that already independent is pharmacy installation (health equipment) with 123.28% of CRR rate. The financial report of the year 2002 indicates the biggest liquid asset component of the hospital is the medicines stock which is Rp. 302.274.554 or 43.4% while its 91.34% fixed assets with the hospital capital as it sources. In the year of 200I indicates that the biggest liquid asset components of the hospital is the medicines stocks which is Rp_264.656.470,- or 61.6% while its 95.9% fixed assets came from the hospital capital. And in the year 2000, the biggest liquid asset component is the medicines stocks which are Rp.201.275.675,- or 83.1% fixed assets came from the hospital capita.
The calculation result of financial ratio indicates that liquidity ratio decreasing within years, start from 10,23 in the year of 2000 decrease into 1.98 in the year of 2002. Leverage ratio increasing within year from 1.01 in the year 2000 increase into 8.66 in the year 2002. Activity ratio also increasing within years, start from 0.89 in the year 2000 increase into 1.42 in the year 2002, the same thing also happened to Profitability ratio from (41.34%) increase into (16.69%) the year 2000 until 2002.
Based on this result, Aneka Tambang - Kijang Hospital is potential to be independent, somehow it has to do significant actions such as controlling in purchasing for investment, providing best services, renewing the current operational procedures, and intensify marketing activities to gain more customers which generate hospital revenues."
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T 10921
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febindra Eka Widisana
"Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomer 40 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah adalah Rumah' Sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah/kota, berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) maka Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam membuat kebijakan di bidang kesehatan dengan mendorong kemandirian RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagai LTD dari setingkat Kantor menjadi setingkat Badan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut mengingat kemarnpuan dari segi sarana dan prasarana, kemampuan pelayanan maupun ketenagaan yang dimiliki RSUD Besemah belum mencukupi untuk menjadi setingkat Badan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar peningkatan status RSUD Besemah dari kantor menjadi Badan, baik komponen faktor ekstemal dan faktor internal. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses perubahan RSUD Besemah Kota Pagar Alam menjadi Badan belum mempertirnbangkan faktor internal RSUD Besemah.
Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pagar Alam dan RSUD Besemah dapat membuat master plan ketenagaan Rumah Sakit, sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan perubahan status RSUD Besernah yang dijadikan setingkat badan, antara lain dengan membuat perencanaan pengembangan SDM, Meningkatkan pengetahuan pejabat Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam membuat kebijakan serta melibatkan berbagai pihak dalam membuat kebijakan clan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut.

To follow up Act Number 32nd in the year 2004, Government Regulation Number 8th in the year 2003, Presidential Decree- Number 40th in 2001, and Minister for Domestic Affairs decree number lth in the year 2002 which stated that situated in the region or in the city as regional technical institution (RTD. Based on those reasons, Pagar Ala_m government makes a policy of health to encourage autonomy of Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alarn City as regional Technical Institution (RTI). Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City still has poor capacity of means and infrastructure, low service quality, low human resources performance to be an Agency or Institution. Threfore, it is necessary to undertake efforts to meet requirements to be in the same level with Agency or Institution.
The objective of this research is to know any factors that should be the basic to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution, both external and internal factors. These research uses Qualitative approach. Indepth interview and explore references are the techniques used in this research to collect data. In this research found that the process to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution is not consider yet. Internal factors of Besemah Regional Public Hospital such as human resources, meas, and infrastructures.
Hopefully, the results of this research in future that the government of Pagar Al= City and Besemah Regional Public Hospital could make master plan of hospital human resources, means, and infrastructure of hospital accordance with status changes of Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution. The master plan would cover among others human resources development planning, knowledge improvement of Pagar Alam city Officers to make policy, involved concerned parties in making policy, and other related factors.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007
T34308
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surahman
"Pembangunan kesehatan di negara sedang berkembang pada umumnya menghadapi masalah rendahnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Hal ini diperberat dengan tingginya laju inflasi di bidang kesehatan. Faktor lain yang mengakibatkan meningkatnya biaya kesehatan adalah transisi epidemiologi, semakin tingginya proporsi usia lanjut, meningkatnya teknologi kedokteran, serta sistem pembiayaan dan pembayaran yang tidak efisien.
Ketika pasien tidak menanggung biaya karena dibayar oleh perusahaan tempat bekerja atau oleh perusahaan asuransi komersial dan pembayaran dilakukan secara fee .for service maka dengan mudah provider menciptakan permintaan baru. Situasi ini mendorong permintaan yang lebih tinggi oleh konsumen dan memberi insentif kepada provider untuk memberikan pelayanan kesehatan secara berlebihan.
Untuk memotret perbedaan biaya dari ke tiga jenis pembayar dalam penanganan pasien penyakit demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta tahun 2001. Dilakukan studi perbandingan penanganan pasien antara ke tiga jenis pembayar tersebut.
Desain penelitian ini menggunakan desain non eksperimental dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan terhadap pasien demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta pada tahun 2001. Jumlah pasien 65 orang karena adanya kriteria inklusi penelitian maka jumlah populasinya tinggal 56 orang. Oleh karena populasinya yang relatif kecil maka dilakukan pengambilan sampel secara total sampling.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Tidak ada perbedaan pemberian pemeriksaan penunjang medis dan biaya pemeriksaan penunjang medis antara ke tiga jenis pembayar, di antara subvariabel pengobatan dan jenis pembayar ditemukan satu perbedaan bermakna dalam pemberiaan obat antitusive dan ekspektoran namun secara keseluruhan tidak ada perbedaan dalam pemberiaan obat dan biaya obat antara ke tiga jenis pembayar tersebut, tidak ada perbedaan rata-rata lama hari rawat dan biaya sewa kamar antara ke tiga jenis pembayar. Tidak ada perbedaan total biaya perawatan pada ketiga jenis pembayar.
Saran yang diberikan adalah bagi rumah sakit sebaiknya perlu kehati-hatian dalam menulis resume kelas perawatan dan kode ICD pasien yang di rawat, bagi pihak asuransi perlu melakukan kesepakatan dengan rumah sakit dalam hal penentuan biaya administrasi dan penetapan jenis obat yang diberikan pada pasien, sedangkan bagi rumah sakit perlu mengadakan resume medis bila rata-rata biaya perawatan demam tifoid melebihi rata-rata total biaya perawatan demam tifoid di kelas satu.

Treatment Cost Analyses for Typhoid Fever Patient at Inpatient Hospitalized at MMC Jakarta Based on type of Payment Determined for Year 2001Health development in developing country in general is facing the problem of low budget allocation for health sector. It also burdened by the high rate of inflation on the field of health. Which also affect the risk of epidemiological transition, the proportion of elderly, and medical technology, also inefficiency on the fee and payment system.
When the patient is not paying for the fee since it is paid by the company where they work or the health insurance company and the payment is conducted by fee of service, so the provider easily create new request. This situation in encourages to the high of request by consumer and gives the provider incentive in providing unnecessary health services.
To describe the different cost form three kinds of payment in handling the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001, it has been conducted comparison study in handling the patient among the three kinds.
The study design used non-experimental with quantitative approach. This study is conducted on the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001. The number of patient is 65 people, since there were criteria in inclusion study, so the population is only 56 peoples. Because the sample is relatively small, so the study is conducted on the sample total sampling.
Based on this study, it can be concluded that there is not many different in giving medical support examination and the fee of medical supporting examination among the three kinds of payment system. Between sub-variable of treatment and the kind of payment, it was found one significant different in giving antitusive medicine and expectorant, however in the entire perspective there is no different in giving medicine and medicine fee among the three kinds of payment system. There is no different on the average between the day of hospitalized and fee of room rental among the three payment system. So it can be concluded that there are no significant different in on the total fees of treatment on the three kinds of payment system.
It is recommended to the Hospital that it code ICD patient must be written with care. For insurance party should conduct agreement with the hospital in stating the administration fee and kind of medicine that should be given to the patient. While for hospital, should conduct medical summary if the average cost of treatment of typhoid fever went over the average total cost of treatment of typhoid fever at I-class.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T11481
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Leni Hendrayani
"Dengan makin berkembangnya suatu rumah sakit, maka semakin kompleks pula jenis kegiatannya. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan dari manajemen bagian di rumah sakit, salah satu diantaranya adalah bagian penerimaan pasien (Admission), yang dirancang sesuai dengan kebutuhan untuk membantu pengelolaan rumah sakit dalam pencapaian tujuan dari manajemen rumah sakit itu sendiri.
Bagian penerimaan pasien (Admission) sebagai salah satu bagian di rumah sakit boleh dikatakan merupakan pintu gerbang rumah sakit dan juga sebagai ujung tombak arus pasien, karena bagian admission (disingkat menjadi admisi) mempunyai tugas antara lain : menerima pasien rawat Inap, menerima pembayaran pasien yang akan pulang rawat,dan juga memberikan informasi yang dubutuhkan oleh pasien.
Masalah dalam penelitian ini adalah : Belum berfungsinya sistem admisi sebagai pelayanan administrasi dan informasi rawar inap, dimana dirumuskan masalahnya sebagai berikut : Bagaimana keadaan SDM, sarana dan fasilitas serta prosedur (SOP), dan bagaimana proses pelaksanaan admisi selama ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan sistem admisi fungsinya sebagai pelayanan administrasi dan informasi rawat inap.
Metodologi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitik dengan pendekatan sistem, melalui pengkajian terhadap sistem yang sedang berjalan serta merujuk ke literatur yang berkaitan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga di bagian admisi tidak tetap dan merangkap (double job). Belum mendapatkan pendidikan/pelatihan yang terencana, pemberian informasi belum optimal, belum diterapkan pengenalan SOP kepada petugas, belum diadakan evaluasi terhadap SOP, belum ada susunan uraian tugas (Job Description), belum ada reward untuk petugas admisi, dan adanya perbedaan honor untuk petugas yang dinas di bagian admisi.
Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kekurangan-kekurangan dari setiap permasalahan yang sesuai dengan teori yang ada. Penerapan upaya ini diharapkan dapat meningkatkan proses pelayanan terhadap pasien rawat inap.

Analysis Of In-Patients Admission System In RSUD Koja. The growth of a hospital makes the activities of it becomes more complex. Therefore, there is a need to develop department management in hospital, one of them is the admission, which is designed to fill the need for helping the hospital management to achieve the goal of the hospital itself.
The admission department is a hospital gate. It has several functions, such as : patient registration for in patient care : Admission system is still not functioning as an administration services and in patient information, which can be formulate problem as follows : How about Human Resources, Facilities as well as Standard Operational Procedure (SOP), and how the process the management of in patient care admission department.
The research goal is analysis the management of in patient care admission department. Research is analytic descriptive with qualitative approach through study of the system on and refer it to the approach literature.
The result shows that quantity of human resources not constants and double job, the identification and evaluation of the SOP that has never been done, while facilities are still not operated effectively and efficiently because of the lack of human resource and no developing program for the human resource.
All of these problems can be solved by repairing the weaknesses of each problem with the existing theory. Implementation of this will improve the quality of service for the patient in patient care department.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2000
T2549
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Erni Kurniati
"Tesis ini membahas analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Ciamis Sebelum Dan sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah di Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih.
Hasil penelitian menunjukkan dari aspek SPO, SDM, sarana prasarana pada instalasi rawat inap sesudah menjadi BLUD lebih lengkap dari segi kuantitas maupun kualitas meskipun dari aspek SPO masih ada tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, sedangkan dari aspek SDM masih kekurangan dokter spesialis, dan dari aspek sarana dan prasarana masih kurang dalam sistem pemeliharaannya. Kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di instalasi rawat inap belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih mempunyai kelemahan dan kekurangan.
Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Ciamis diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diperlukan evaluasi berkala SPM agar pelaksanaannya lebih baik.

This thesis studied an analysis of the implementation of Hospital Minimum Service Standards of Ciamis District General Hospital at Inpatient Care Unit which was held before and after becoming Local Public Service Institution in 2013. This research used a qualitative approach by conducting detailed interview to selected interviewees.
The result of the research showed that aspects of SPO, Human Resources, infrastructures at Inpatient Care Unit, viewed after the hospital's becoming Local Public Service Institution are more quantitatively and qualitatively complete although if viewed from SPO there are still acts which are not appropriate with SPO, meanwhile viewed from Human Resources, it is still lack of specialists, and from its infrastructures, it’s maintenance system is regarded still inadequate. The Minimum Service Standards implementation at Inpatient Care Unit has not been maximally implemented because of the hospital's weaknesses and lack.
The researcher suggestion for Ciamis District General Hospital is that hopefuly there will be more cooperative good coordination with the local government in order to find the best solution, and the Minimum Service Standards periodic evaluations is required so that the implementation will be better conducted.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T33733
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>