Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang manfaat program pelayanan kesehatan (P2K) yang diperoleh pekerja wanita pada PT.Mandom Indonesia Tbk. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah semakin meningkatnya angkatan kerja wanita yang masuk dalam dunia kerja sehingga diperlukan perlindungan terhadap resiko terhentinya sementara penghasilan mereka misalnya yang disebabkan oleh keadaan sakit. Disamping itu, hanya program pelayanan kesehatan (P2K) atau jaminan pemeliharaan kesehatan (dari empat jenis program Jamsostek) yang dapat diselenggarakan sendiri oleh suatu perusahan sehingga perlu dikaji sejauhmana manfaatnya bagi tenaga kerja wanita.Jenis penelitian yang dipergunakan untuk dapat memperoleh gambaran yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatannya kualitatif. Untuk teknik pemilihan informan, dipergunakan teknik purposive dengan informan sebanyak 13 orang. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan, observasi dan in depth interview. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemahaman tenaga kerja wanita tentang program pelayanan kesehatan (P2K), pelaksanaan program P2K bagi tenaga kerja wanita dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program P2K bagi tenaga kerja wanita. Dalam penelitian ini konsep yang dipergunakan untuk menambah wawasan peneliti adalah konsep tentang jaminan sosial. Selain itu, dikemukakan juga teori yang dipergunakan untuk menganalisa data, antara lain konsep tentang kebutuhan, jaminan sosial tenaga kerja, kesehatan kerja dan konsep tentang tenaga kerja wanita.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat digambarkan bahwa pemahaman karyawan tentang program P2K cukup baik karena disosialisasikan dengan berbagai cara yaitu melalui ketua regu, kepala bagian dan buku KKB. Meskipun ada karyawan yang mengatakan prosedur untuk mendapatkan pelayanan P2K ini cukup mudah namun ada pula yang mengatakan agak sulit. Namun demikian semua karyawan memahami bahwa kesehatan sangat penting untuk menciptakan produktivitas kerja yang optimal.Mengenai tanggapan karyawan terhadap pelaksanaan program P2K ada yang mengatakan cukup baik dan mudah diperoleh namun ada pula yang mengatakan agak sulit. Umumnya karyawan langsung berobat ke poliklinik meskipun hanya sakit influenza ringan, namun ada pula yang mencoba untuk berobat sendiri dengan obat flu biasa atau dengan menggunakan obat tradisional baru kemudian bila tidak kunjung sembuh ia akan berobat ke poliklinik. Adapun tindakan yang diambil karyawan wanita apabila perusahaan tidak mampu memberikan pelayanan yg dibutuhkan antara lain meminta resep obat lain dan dokter poliklinik atau berobat ke dokter luar. Meskipun terdapat kesulitan, karyawan merasa senang, bersyukur dan merasa terbantu, setelah mendapatkan pelayanan dad poliklinik perusahaan.Hambatan yang paling dirasakan oleh karyawan wanita adalah dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bersifat spesifik berkaitan dengan kondisi fisik kewanitaannya serta permasalahan perbedaan santunan pelayanan kesehatan antara karyawan wanita dengan karyawan laki-laki yang berstatus menikah. Selain itu ada pula karyawan wanita yang merasakan hambatan untuk mendapatkan ijin bila sudah sakit dari rumah, proses rujukan dan obat yang diberikan dokter yg tidak cocok, dokter tidak datang tepat waktu, terbatasnya dana untuk pelayanan kesehatan dan terbatasnya fasilitas serta waktu yang tersedia bagi pelaksana pelayanan untuk memberikan pelayanan. Namun demikian, disamping ada karyawan yang mengalami hambatan untuk mendapatkan pelayanan poliklinik ini, ada pula karyawan lainnya yang merasa tidak mengalami hambatan yang berarti.Berkaitan dengan permasalahan diatas, ada beberapa saran yang disampaikan guna perbaikan program di masa mendatang. Bagi pihak pelaksana program P2K, perlu mensosialisasikan prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan perlu mendiagnosis penyakit karyawan secara tepat sehingga proses rujukan dan obat yang diberikan juga sesuai dengan penyakit yang dirasakan oleh karyawan. Bagi pihak perusahaan, perlu mengupayakan agar tersedia dokter poliklinik perusahaan yang dapat bekerja secara tetap di PT.Mandom, meningkatkan dana yang dialokasikan ke bagian kesehatan serta perlu mengembangkan fasilitas pelayanan yang lengkap dan waktu pelayanan yang lebih intensif. Disamping itu perusahaan juga harus menyesuaikan beberapa program P2K dengan standar dari jamsostek sehingga pelayanan yang diperlukan karyawan wanita berkaitan dengan kondisi fisiknya yang khas, dapat dilaksanakan.Kemudian juga perlu mempertimbangkan agar pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada anggota keluarga karyawan wanita yang berstatus menikah, sehingga ia memperoleh hak yang sama dengan karyawan laki-laki. Bagi SPSI unit kerja PT.Mandom sebaiknya dapat membantu perusahaan untuk mendata kondisi kehidupan karyawan wanita sehingga SPSI dapat menjadi social control yang baik bagi perusahaan. Begitu pula dengan pihak pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menyelenggarakan sendiri kegiatan pelayanan kesehatan, sehingga pekerja tidak dirugikan."

"Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Hukum dan Flak Asasi Manusia RI Col Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Salah satu fungsinya adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang ada dapat dirumuskan : "Bagaimana tingkat kepuasan narapidana saat ini terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan bagaimana tingkat kepuasan narapidana menurut dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphty serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan". Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasikan dan menganalisa seberapa besar tingkat kepuasan narapidana saat ini terhadap kualitas pelayanan kesehatan menurut dimensi tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty serta menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Wanita Tangerang. Model yang digunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan menggunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari lima dimensi yaitu Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, pengukuran tingkat kepuasan dan analisa dimensi prioritas pelayanan. Tehnik pengambilan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang sehingga didapatkan 150 responden sebagai sampel data penelitian. Hasil Penelitian menunjukan bahwa tingkat kepuasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang berdasarkan dimensi SERYQUAL adalah dimensi tangibility mempunyai tingkat kepuasan -0,62 (81,27%), Reliability mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -1,14 (69,52%), Responsiveness mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0,69 (80,99 %), Assurance mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0,59 (84,22%), dan Emphaty mempunyai tingkat rata-rata -0,71 (81,46 %). Hal ini menunjukan bahwa dimensi Assurance mempunyai tingkat kepuasan yang paling rendah dan dimensi Tangible mempunyai tingkat kepuasan tertinggi. Alternatif prioritas perbaikan layanan yang disarankan dilihat dari tingkat kepentingan menurut narapidana adalah melakukan perbaikan mulai dari dimensi Assurance, Emphaty, Responsiveness, Reliability dan Tangibility.

---

Lembaga Pemasyarakatan Klas HIA Wanita in Tangerang is the one of Divison from technical implementer in Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia. The one of function is to execute pembinaan to the prison who have punishment in Lembaga Pemasyarakatan.

The purpose of research is to ascertain the degree of customer's satisfaction in Lembaga Pemasyarakatan, if viewed from the following dimensions Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Emphaty, as wel as efforts can be made in order to enhance the degree of customer satisfaction in Lembaga Pemasyarakatan, Department of Law and Human Rights, Republic of Indonesia.

Results from the analysis indicates that the degree of customer's satisfaction in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang, based on SERVQUAL dimension are: the dimension of Tangibility, which has an average degree of satisfaction of -0,62 (81,27%), Reliability has an average degree of satisfaction of -1,14 (69,52%), Responsiveness has an average degree of satisfaction of -0,69 (80.99%), Assurance has an average degree of satisfaction of -0,59 (84.22%), and Emphaty has an average degree of satisfaction of - 0,71 (81,46%). This indicates that the dimension of Assurance has the highest degree of satisfaction and dimension of Reliability has the lowest level of satisfaction.

An alternative priority that is suggested for improvement of services, if viewed from the interest from the part of customer is making improvement, starting from the dimensions of: Assurance, Emphaty, Responsiveness, Reliability and there after Tangibility."

"Perlindungan terhadap pekerja di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan buruh dalam bidang kesehatan reproduksi. Di dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa tidak ada pembedaan dalam hal memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam bidang pekerjaan, oleh karena itu dalam hal perlindungan pun antara perempuan dan laki-laki harus diberikan tanpa adanya perbedaan gender. Kesehatan reproduksi merupakan hak yang harus diberikan bagi perempuan tidak terkecuali bagi tenaga kerja perempuan. Seseorang yang bekerja harus diberikan suatu perlindungan yang baik bagi kesehatan reproduksinya, baik perlindungan pada saat haid, pada saat hamil dan pemberian waktu menyusui. Disinilah peranan dari Pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk secara bersama-sama duduk dalam satu meja guna membahas pelaksanaan dari perlindungan terhadap kesehatan dan hak-hak reproduksi tenaga kerja perempuan. Peranan peraturan yang jelas dan penjatuhan sanksi yang tegas juga akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan perlindungan kesehatan reproduksi sehingga peraturan yang ada saat ini sebaiknya harus dilakukan berbagal revisi yang dikondisikan dengan keadaan perburuhan saat ini."

"ABSTRAKMortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar di negara berkembang.Sebagian besar penyebab utama kematian ibu di Indonesia (60-90%) adalah akibat komplikasi persalinan (persalinan lama, diikuti oleh ketuban pecah dini, perdarahan dan demam). Kualitas pelayanan antenatal diduga sebagai faktor risiko kejadian komplikasi persalinan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan antenatal terhadap kejadian komplikasi persalinan di delapan propinsi di Indonesia setelah dikendalikan seluruh confounding. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah ibu yang mempunyai bayi/balita di delapan propinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 2823 . Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah multistage sampling. Analisis multivariat yang digunakan adalah cox regression.Hasil analisis multivariat menunjukkan tidak ada pengaruh kualitas pelayanan antenatal terhadap kejadian komplikasi persalinan setelah dikendalikan variabel penolong persalinan dan cara/metode persalinan dengan prevalence ratio (PR) sebesar 0,89 (CI 95% : 0,59- 1,34). Perlunya peningkatan kualitas pelayanan antenatal terpadu dan terintegrasi agar dapat mencegah, mendeteksi dini dan menanggulangi kejadian komplikasi persalinan serta diharapkan adanya penelitian selanjutnya yang meneliti spesifik jenis ANC yang dapat menurunkan komplikasi persalinan.

---

ABSTRACT

Mortality and morbidity on pregnant women and maternity is still big problem in developing countries. Mostly caused of maternal mortality in Indonesia are delivery complication (prolonged labor, water broke, vaginal bleeding, and fever). Quality of antenatal care may be a risk factor of delivery complications.

The purpose of this study to know how much effect quality of antenatal care to delivery complications after adjusted all confounding. This study used the cross sectional design. Respondent of this study are mother who had infant/children under five years at eight provinces in Indonesia and number of respondent were 2823 took with multistage sampling.

The multivariate analysis used cox regression. There was not effect of antenatal care to delivery complications after adjusted delivery helper and methods of delivery with prevalence ratio (PR) sebesar 0,89 (CI 95% : 0,59-1,34). Needed to increasing the comprehensive and integrated quality of antenatal care to prevent, early detection, and to controlled of delivery complication and another similar studies was still needed that examined specific of ANC which can reduced delivery complications."

"Kematian ibu masih mengambil porsi yang besar di antara kematian seluruh kelompok penduduk. Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga 1986, diperkirakan angka kematian ibu di Indonesia adalah 450 per 100.000 kelahiran hidup. Di samping itu lebih dari 50% kematian perinatal berasal dari bayi-bayi yang lahir dari ibu-ibu dengan kehamilan risiko tinggi, dan 75% sampai 85% dari kematian ibu di Indonesia berhubungan dengan perdarahan, infeksi dan eklamsi. Dalam GBHN 1988 disebutkan bahwa peningkatan kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas pada Repelita V. Banyaknya kematian seperti tersebut merupakan sebagian dari masalah kesehatan ibu, yang umumnya berhubungan dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan pelayanan kesehatan yang tersedia. Sedangkan penyebab kematian tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan pemeliharaan dan pengawasan antenatal sedini mungkin dan secara teratur oleh tenaga kesehatan. Penelitian ini menggali lnformasi mengenai sejauh mana pengetahuan dan perilaku ibu-ibu pasangan usia subur (PUS) terhadap kebutuhan dan keinginan dalam penggunaan pelayanan antenatal di tempat pelayanan kesehatan yang tersedia. Penelitian ini ditujukan sebagai dasar untuk studi intervensi pada tahap selanjutnya, yaitu mobilisasi peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu khususnya ibu hamil. Penelitian dimulai pada bulan Juli 1993 dan berakhir bulan Oktober 1993, di Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Sawangan. Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumlah responden adalah 100 yang diambil secara purposif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur terhadap ibu-ibu PUS dan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap petugas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil panelitian menunjukkan, bahwa secara umum pengetahuan responden terhadap kebutuhan ibu hamil dalam penggunaan pelayanan antenatal dan keinginan dalam penggunaan pelayanan antenatal cukup memadai hampir seluruh responden (83%) mengetahui bahwa pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil perlu dilakukan selama kehamilannya, walau untuk jenis pelayanan seperti timbang badan, pemeriksaan tekanan darah, pemberian tablet hasil vitamin dan imunisasi, persentasenya untuk masing-masing tersebut masih di bawah 50%. Sehingga program penyuluhan tentang KIA (Kesehatan Ibu & Anak) dan Imunisasi TT perlu dilakukan dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan antenatal. Dengan demikian, pemeriksaan antenatal bagi ibu hamil sangat penting dalam menurunkan angka kematian ibu, yang mana hal ini sangat tergantung dari pelayanan kesehatan ibu hamil yang baik serta partisipasi masyarakat dalam penggunaan pelayanan antenatal yang tersedia."

"Masih tingginya AKI di Indonesia mencerminkan bahwa intervensi untuk menurunkan AKI masih belum berjalan maksimal. Intervensi tersebut melalui antenatal care. Sayangnya, masih terdapat perbedaan cakupan antenatal care K6 yang cukup besar antara perkotaan dan pedesaan Indonesia. Cakupan K6 ditemukan lebih tinggi pada wilayah perkotaan (56.1%) bila dibandingkan dengan wilayah pedesaan (41.9%). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan kunjungan antenatal care (K6) pada ibu hamil di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia. Sampel penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur yang tinggal di Indonesia serta memenuhi kriteria inklusi dengan jumlah sampel 6790 responden untuk wilayah perkotaan dan 7013 responden untuk wilayah pedesaan. Penelitian ini menggunakan uji chi square dan regresi logistik ganda dalam analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa determinan kunjungan antenatal care (K6) pada wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia tahun 2017, yaitu usia, paritas, tingkat pendidikan ibu, pengetahuan terkait komplikasi kehamilan, indeks kekayaan rumah tangga, dukungan suami/pasangan, dan pengambil keputusan terkait perawatan kesehatan ibu. Paparan dengan media massa hanya berhubungan dengan kunjungan antenatal care (K6) pada wilayah perkotaan saja. Sementara, tempat/fasilitas pelayanan kesehatan hanya berhubungan dengan kunjungan antenatal care (K6) pada wilayah pedesaan saja. Tingkat pendidikan ibu menjadi variabel yang berhubungan paling dominan dengan kunjungan antenatal care (K6) pada wanita hamil di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia.

---

The still high MMR in Indonesia reflects that interventions to reduce MMR have not run optimally. The intervention is through antenatal care. Unfortunately, there are still quite large differences in coverage of K6 antenatal care between urban and rural Indonesia. K6 coverage was found to be higher in urban areas (56.1%) when compared to rural areas (41.9%). This study aims to identify the determinants of antenatal care (K6) visits to pregnant women in urban and rural areas of Indonesia. The sample for this study were all women of childbearing age living in Indonesia and meeting the inclusion criteria with a sample size of 6790 respondents for urban areas and 7013 respondents for rural areas. This study uses the chi square test and multiple logistic regression in its analysis. The results of this study indicate that the determinants of antenatal care visits (K6) in urban and rural areas of Indonesia in 2017, namely age, parity, education level of the mother, knowledge related to pregnancy complications, household wealth index, husband/spousal support, and decision makers regarding care mother's health. Exposure to the mass media is only related to antenatal care (K6) visits in urban areas. Meanwhile, health service places/facilities are only related to antenatal care (K6) visits in rural areas. Maternal education level is the most dominant variable related to antenatal care (K6) visits to pregnant women in urban and rural areas of Indonesia."

"ABSTRAKDalam rangka pengurangan kemiskinan sebagai bagian daripada pencapaianTujuan Pembangunan Milenium 2015, Indonesia makin memantapkan programpelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Diawali tahun 1998 denganprogram Jaring Pengaman Sosial pasca krisis moneter yang berfokus padapeningkatan supply, fokus program beralih pada sisi demand di tahun 2005.Perkembangan kebijakan pada tahun 2005 yang mengarah pada penerapan sebagianUndang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diiringidengan pendanaan publik yang membesar 12 kali lipat dibandingkan tahun-tahunsebelumnya, mendorong perlunya kajian pelaksanaan program guna mengawalkebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah gambaran dan menemukan modelyang mengandung faktor-faktor paling berkontribusi terhadap utilisasi pelayanankesehatan dalam program jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, guna memberimasukan bagi penyempurnaan kebijakan publik yang peduli kemiskinan. Utilisasipelayanan rumahsakit dipilih sebagai pokok studi, mengingat perannya dalammengatasi penyakit serius yang dibutuhkan namun sulit dijangkau masyarakat miskinbila tidak ada jaminan kesehatan. Desain studi bersifat potong lintang, menggunakandata Susenas 2005, dilengkapi dengan studi kualitatif tentang penatalaksanaanprogram 2005. Lokasi penelitian mencakup 6 kabupaten dan 6 kota di 6 provinsi.Sampel mencakup 32028 penduduk, dengan 20% penduduk termiskin (kuintail satu)berjumlah sekitar 6406 jiwa. Proporsi penduduk miskin yang menggunakan pelayanan rumahsakit masihsekitar 0,4% untuk rawat jalan dan 0,4% untuk rawat inap. Angka tersebut merupakansepertiganya utilisasi rawat jalan dan seperlimanya utilisasi rawat inap pendudukterkaya. Angka berbasis populasi ini jauh lebih rendah dari data berbasis fasilitasyang mencapai sekitar 4,32% RJTL dan 1,66% RITL, yang memperhitungkan jugafrekuensi kunjungan. Penduduk miskin yang memiliki kartu pada pertengahan tahun2005 hanya 17%. Analisis statistik menemukan bahwa faktor~faktor yang berkontribusi padamodel utilisasi rawat jalan rumahsakit oleh penduduk miskin pada tingkat individuadalah faktor terganggu akibat sakit dan pada tingkat rumahtangga adalah faktorpengeluaran rumahtangga untuk non-makanan. Sedangkan pada utilisasi rawat inaprumahsakit oleh penduduk miskin, berperan faktor status kawin, terganggu akibatsakit, kepemilikan kartu, pengeluaran non-makanan dan IPM. Penelitlan ini merekomendasikan perbaikan targeting atau penetapan sasaranpenduduk miskin yang tepat, perluasan sosialisasi pada sasaran penduduk miskinbukan hanya pada level birokrat dan provider, dukungan kelancaran penyaluran dana,pengembangan sistem penanganan keluhan, pemantapan monitoring dan evaluasidengan sistem pemantauan berbasis wilayah, peningkatan partisipasi, tranparansi,akuntabilitas dan peningkatan kepuasan pemakai rumahsakit sebagai indikator mutupelayanan bagi penduduk miskin.

---

AbstractWithin the effort to attain the Millenium Development Goals of 2015,Indonesia has further expanded free medical services to the poor. Started with SocialSafety Net program following the monetary crisis in 1998, the program?s focusdeparted from supply improvement to demand oriented mechanism in 2005. Thepolicy that has moved towards the implementation of National Act No.40 of 2004 onthe National Social Security System, with the I2 times increased funding support ascompared to those of previous years, has driven the improtance of progam assessmentfor the improvement of that pro-poor public policy. This study aims at examining the picture and model development containingcontributing factors to the utilization of health services within the health protectionprogram for the poor; as inputs to the pro-poor policy. The utilization of hospitalservices is selected as focus of this study for its rol in combating serious illness thatis demanded but difficult to reach by the poor if there is no health protection scheme.The study design is cross-sectional, using the 2005 Susenas data with primary datacollection Bom a rapid assessment done of 2005 program implementation. The studysites cover 6 regencies and 6 municipalities in 6 provinces. The sample includes32028 population, with 20% of the poorest quintile amounted to 6406 subjects. The proportion of the poorest that utilize hospital services was 0.4% foroutpatient and 0.4% for inpatient care. These figures are one-third for outpatient andone-fifth for inpatient of the richest quintail. The rates are far lower compared tofacility based data amounted to 4.32% for outpatient and 1.66% for inpatient care,due to the inclusion of frequency measures in them. Only 17% of the poor admittedhealth card in their possesion. Statistical analysis found that factors attributable to the outpatient hospitalutilization model of the poorest at individual level was disability resulted ti°om theillness; and at the household level was non-food expenditure. Contributing factors forinpatient hospital utilization were marital status, disability resulted from the illness,the possession of health card, non-food household expenditure, and the district humandevelopment index. This study recommends prompt targetting of the poor, extended socializationto the beneficiaries, not limited to bureaucrats and providers, the timely support offlow of funding, the proper management of complaints and grievance procedures,improvement in monitoring and evaluation with a stakeholder-friendly local areamonitoring, and enhancement of participation, transparancy and accountability. Lastbut not least, the improvement of health services quality, in particular the satisfactionlevel ofthe health care beneficiaries, as the indicator of program effectiveness.Keywords: health services utilization, hospital, the poor."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN khususnya kepala keluarga perempuan dari keluarga miskin. Program Jaminan Kesehatan JKN di Indonesia secara umum belum efektif pelaksanaannya karena masih banyak warga yang memiliki Kartu JKN namun tidak dapat menggunakannya sebagaimana mestinya. JKN memprioritaskan warga yang memang memiliki masalah finansial sehingga tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai kebutuhannya dengan memberikan bantuan iuran. Serta membuka akses pelayanan bagi semua kalangan masyarakat. Namun, kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah. Bahkan di DKI Jakarta sebagai ibukota negara kualitas pelayanan JKN bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin masih memperoleh kritik. Penelitian ini memilih lokus penelitian di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk miskin tertinggi setelah Kepulauan Seribu dan memiliki kepala keluarga perempuan paling tinggi. Perempuan menjadi salah satu pihak yang paling rentan terhadap kemiskinan sehingga tujuan dalam skripsi ini untuk menggambarkan tentang akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan kepala keluarga perempuan dalam program JKN di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan kuantitatif berupa survei. Penelitian ini menggunakan teori yang menyatakan bahwa akses dapat ditinjau dari 5 dimensi yakni, availability, acessability, affordability, adequacy, dan acceptability. Hasil penelitian menemukan bahwa indikator akses telah terpenuhi pada semua dimensi kecuali dimensi affordability.

---

ABSTRACT This study aims to analyze about the access of women as head of the family in poor households. Generally, National Health Insurance in Indonesia is not as effective as it should be because many citizens with JKN membership cannot access health services. National Health Insurance prioritizes poor citizen who could not afford the health service they deserve by providing financial assistance. Even in DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, the problem about health services and JKN are still remaining. The locus of this study is Kapuk village, Cengkareng Sub district, West Jakarta that has one of the most poorly populated areas after the Kepulauan Seribu and has the highest female head of household. Women are one of the most vulnerable group to poverty, hence, this study discusses health service access for poor families with women as the head of the family in National Health Insurance in Kapuk village Cengkareng Sub district, West Jakarta. This study uses a positivist approach, with both qualitative and quantitative design through in depth interviews and survey. The theory in this study is a ldquo five dimensional theory rdquo which includes availability, accessibility, affordability, adequacy, and acceptability. Furthermore, the result of this study shows that all accessibility dimension are fulfilled except the affordability dimension. "

"Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena narapidana wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Narapidana wanita memiliki akses lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perawatan kesehatan reproduksi dan berbagai materi promosi kesehatan, informasi, dan pengobatan sering lebih terbatas di lembaga pemasyarakatan wanita. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; (2) Bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; (3) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu ruangan bersama narapidana wanita lainnya. Ini terjadi karena memang tidak tersedianya ruangan khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; selain itu kuantitas petugas kesehatan belum terpenuhi secara proposional; anggaran perawatan kesehatan yang belum memadai; dan sarana serta prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang belum dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita sebagai hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan narapidana wanita serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan kepada narapidana wanita merupakan hak bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

---

Women prisoners are part of the community of nations. As a human, she has statutory rights to be respected and upheld by the state, government, law, and everyone for the respect and protection of human dignity. In performing the training of women prisoners, should be distinguished from coaching on the men prisoners because women have a difference both physically and psychologically with male prisoners. Women prisoners have less access to health services compared with male prisoners. Reproductive health care is also limited and various promotional materials, information, health and medicine is often more limited in the women's correctional facility. For that purpose, the problems presented in the present study included: (1) How is the protection of women prisoner are reviewed from the perspective of human rights, (2) How does the role of correctional officers in helping to fulfilment the health rights of women prisoners, (3) How is the fulfillment of women prisoners health rights. This research was conducted at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang using a judicial normative research supported by a field research in the form of interviews with competent respondent.

From the result of the study, the author concludes that a state correctional facility is insufficient and the lack of adequate care and facilities. During this time, if there are women prisoners who are pregnant and giving birth along with the born child to remain in one room with other women prisoners. This occurs because the unavailability of special rooms for women prisoner who are pregnant, giving birth, and breastfeeding. Next, is seen that the implementation of health services to women prisoners have not been performing well and optimally because health workers have not been fulfilled proportionally; budgeted fund health care still less proportional; also facilities and infrastructures is still very limited, so that the fulfillment of women prisoners health rights at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang has not been implemented maximally. in an effort to the fulfillment of the health rights of women prisoners as human rights, government has the duty and authority for the welfare of women prisoners and have an obligation to respect, protect, and fulfill those rights. One of the implementation is the responsibility of the government budget to provide adequate to health development. The fulfilment of the right to health is the right of women prisoners for everyone to increase the degree of optimal health."