Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tanggal 7 Juni 2000, RRI memasuki babak baru dalam sejarahnya, yakni dengan PP No. 37 Tahun 2000, RRI telah ditetapkan sebagai radio publik. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang ikut bergerak memperjuangkan reformasi, ini adalah suatu perubahan besar. Mereka semata memandang RRI selama masa Orde Baru sebagai state ideological apparatus. Sedang bagi sebagian angkasawan RRI, tuntutan untuk kembali ke radio publik ini sebetulnya hanya mengembalikan mereka kepada jejak sejarah mereka yang paling awal yakni terlahir sebagai radio perjuangan sejak 11 September 1945.Studi ini menganalisis proses negosiasi bentuk dan fungsi RRI dan perubahan-perubahan kebijakan visi dan misi RRI, sehubungan dengan transisi tersebut dengan pendekatan ekonomi-politik media. Sebagai sebuah studi kualitatif yang berupaya memahami bagaimana para nara sumber (pelaku berbagai konteks sejarahl/historical situatedness) membangun proses-proses berpikirnya dan merekonstruksi persepektif-perspektif mereka, make peneliti berusaha untuk mencoba "menempatkan diri" pada posisi nara sumber, untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang memiliki otentifikasi dari pada nara sumber. Penelitian ini dilakukan melalui metode indepth interview dengan 38 nara sumber terdiri dari kalangan RRI pusat dan daerah, DPR, DPRD, pemerintah daerah, akademisi dan LSM di 11 kota.Dengan analisis ekonomi-politik media, maka kedua cara pandang yang terdapat di kalangan masyaxakat dan RRI, dapat memperlihatkan bahwa para pengamat atau peneliti bisa memandang setiap historical situatedness atau "epoch" sebagai sebuah "still photo" yang berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan untuk menggambarkan sebuah penjelasan yang lebih komprehensif, peneliti dapat mengumpulkan konteks-konteks sejarah yang dianggap penting dan kemudian dilihat akurnalasi, komposisi, dan kekuatan bobot relatif hubungan kausalnya masing-masing untuk melahirkan konteks sejarah selanjutnya.PP No. 37 Tahun 2000 dapat dilihat sebagai sesuatu yang terkait dengan sejarah lahimya RRI, berbagai konteks sejarahnya pada masa RIS, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Pasca Orde Baru. Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa dan aktivis, jatuhnya Rezim Orde Baru 21 Mei 1998, serta dilikuidasinya Departemen Penerangan, merupakan historical situatedness mutakhir yang penting; dimana terhadap peristiwa-peristiwa awal tersebut angkasawan RRI relatif berada dalam posisi menunggu atau sekedar responsif. Namun serf historical situatedness selanjutnya memperlihatkan bagaimana angkasawan RRI mulai mencoba aktif dalam melakukan berbagai interaksi dengan struktur. Antara lain melalui gerakan-gerakan angkasawan muda RRI (poros Jakarta-Yogyakarta), interaksi RRI dengan LSM dan aktivis advokasi publik, lobi-lobi terhadap struktur politik Indonesia pada saat itu, serta (puncaknya) keluarnya PP No. 37 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan RRI. Beberapa titik sejarah panting lainnya dalam masa transisi RRI adalah upaya melakukan need assessment bersama publik, merubah dimensi proses produksi berita, serta mencermati kembali masalah siaran pedesaan yang pernah menjadi primadona atau puncak kontribusi RRI.Dalam setiap historical situatedness tersebut digambarkan interaksi antara struktur dan agensi, yang selalu diletakkan dalam interkontekstualitas antara faktorfaktor di level makro (faktor-faktor sosiokultural yang mempengaruhi), level meso (produksi dan konsumsi teks), dan mikro (isi teks program RRI). Dari berbagai interaksi tersebut, dikaji pula beberapa potensi kelemahan yang masih akan mewarnai perjalanan sari konteks sejarah selanjutnya. Antara lain: interaksi pusat-daerah, persoalan kepegawaian dan sumber daya manusia, belum adanya lembaga supervisi penyiaran publik, belum tumbuhnya upaya pembangkitan dana publik yang baik, serta belum dilakukannya riset pendengar dan promosi yang memadai. Analisis terhadap potensi kelemahan ini kemudian diformulasikan melalu implikasi teroretis menjadi sejumlah prediksi dan saran-saran.Dengan demikian selain mempunyai signifikasi teoretis (belum lazimnya penggunaan analisis ekonomi politik terhadap proses transisi sebuah radio negara menuju sebuah radio publik), penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi praktis untuk dapat dimanfaatkan pihak RRI dan pihak relevan lainnya dalam membantu kesuksesan proses transisi tersebut."

"Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik diantaranya pemberian ijin termasuk di bidang telekomunikasi yaitu perijinan radio siaran swasta lokal. Dengan semangat otonomi daerah, kualitas pelayanan publik harus memberikan kepuasan dan performansi yang prima. Dalam implementasinya terjadi kendala baik friksi antara pemerintah pusat dan daerah maupun dengan instansi lain seperti KPI mengenai kewenangan perijinan. Kondisi ini merugikan masyarakat karena terjadi ketidakpastian hukum dan pelayanan perijinan terganggu. Pemerintah daerah Jawa Tengah melalui Dinas Hubtel sebagai pemerintah terdekat dengan masyarakat menyelenggarakan perijinan radio siaran swasta lokal dengan tetap berpegang kepada alokasi spektrum frekuensi dari Ditjen Postel sesuai KM 15 tahun 2003 tentang Master plan radio siaran FM. Hal yang melatarbelakanginya ialah untuk mengatasi kevakuman pelayanan publik perijinan radio siaran.Untuk mengetahui apakah pelayanan publik perijinan radio siaran swasta lokal di Jawa Tengah telah sesuai dengan peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, maka perlu mengadakan penelitian penilaian dari tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan. Menggunakan metode performance analysis dan importance analysis untuk mengetahui persepsi seberapa puas dan seberapa penting atribut-atribut suatu suatu jasa pelayanan. Kemudian atribut-atribut tersebut dipetakan untuk melihat pemetaan tingkat kepentingan dengan quadrant analysis. Selain menganalisis itu juga akan dianalisis atribut-atribut kelokalan yang menjadi kekhasan radio siaran lokal.Berdasarkan penelitian diketahui nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar 70,95% dengan skala cukup puas kemudian dari aspek lokalitas radio siaran sudah dijadikan sarana aksesbilitas informasi yaitu 45 stasiun radio memberi separuh isi acara daerah, 40 stasiun radio memberikan porsi iklan 75%. Kemudian akses berpengaruh terhadap kemudahan ijin yang diinginkan responden dengan 41 stasiun radio menginginkan perijinan bisa diurus di instansi terdekat.

---

One of the government functions in public services is to give license including license of local private broadcasting radio. The quality of public services should provide good performance as well as satisfaction under the spirit of region autonomy. Unfortunately, there are some obstacles in its implementation among central and region government and other institutions, such as, KPI regarding license. As a result, this condition, of course, becomes disadvantages for society because of its uncertainty in laws and license services. Then, Central Java government via Dinas Hubtel, as the closest government to the society, arranges license of local private broadcasting radio with strictly referring to frequency spectrum from Ditjen Pastel based on KM 15, 2003 regarding master plan of FM broadcasting radio. This is to overcome stuck on public services of broadcasting radio license.

It is necessary to organize assessment of public satisfaction toward services in order to find out whether public services in local private broadcasting radio in Central Java are in line with increasing efficiency, effectiveness, and accountability. This research analyze satisfaction level of radio stations which have got license from Dinas Hubtel using performance and importance analyses methods to find out perception of satisfaction and other important attributes in services of broadcasting radio license. Then, the attributes are mapped to see the map of necessity level by quadrant analyses. It also analyses attributes of local character which becomes the characteristics of local private broadcasting radio.

Based on this research it is found that customer satisfaction index is 70,95% on satisfaction enough scale then radio station broadcasting has already become information accessibility that 45 stations give a half of the program on local program, 40 stations give 75% on advertisement on local content. The accesbility of licensing is important that 41 stations want the radio licensing could be proceed at the- nearest government institution."

"Penelitian ini membahas konstruksi sosial penyiaran publik terutama terkait dengan lahimya UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 yang memuat pasal-pasal panting tentang penyiaran publik sekaligus implementasinya terhadap penyiaran publik dalam masa transisi demokrasi yang diwarnai oleh relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya baik ekonomi politik yang tidak seimbang. Mengingat, dalam perumusan penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 berdasarkan proses-proses konstruksi sosial yang menjadikannya sebagai 'arena' pertarungan dan kepentingan antara struktur dan agency. Karena itu, realitas simbolis penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 menunjukan upaya mereproduksi legitimasi dan stabilitas rezim authoritarian bureaucratic yang berkelindan dengan rezim fundamentalisme pasar untuk melanggengkan kekuasaan politik dan ekonominya melalui institusi penyiaran publl Walhasil, terdapat makna ganda di mana di satu sisi membuka peluang bagi kehadiran penyiaran publik, namun di sisi lain terdapat kontradiksi konseptual dalam pasal-pasal tersebut yang merupakan faktor penghambat perwujudan penyiaran publik.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui document analysis, depth interviewing, dan zinstruchire observation. Dad data yang diperoleh baik berupa dokumen atau hasil wawancara selanjutnya dianalisis adalah Critical Political Economy yang mencoba membongkar kesadaran palsu false consciousness) yang ditimbulkan oleh "damaging arrangement" (Littlejohn, 1999) pada dua kondisi khusus. Pertama, kencenderungan peralihan masa transisi demokrasi dari sistem penyiaran dikontrol oleh rezim kekuasaan (seperti era Orde baru) kepada sistem penyiaran yang mengakomodasi penyiaran publik dalam UU Penyiaran sebagai ruang publik yang babas dan netral untuk mernposisikan publik menjadi sender sekaligus receiver berdasarkan keinginan dan kebutuhan publik.Kedua, terdapatnya kontradiksi internal di dalam struktur masa transisi demokrasi ini yang merasa paling mengetahui dan memahami berbagai kebutuhan dan keinginan publik dalam konsep penyiaran publik, sehingga proses perencanaan, perumusan, dan pengesahan yang tersimbolisasi pada pasal-pasal tentang penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 hanya dilakukan atau melibatkan sekelompok elit di lingkungan legislatif dan eksekutif dalam struktur politik tersebut yang disebut sebagai kecenderungan Paternalistik Meskipun memang sudah melalui forum konsultasi publik yang diposisikan sebagai legalitas formal dari proses keterlibatan publik semata.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa konstruksi sosial yang melibatkan pertarungan kepentingan antara struktur dan agency dalam konteks penyiaran publik dalam masa transisi ini rnenunjukan sebuah konsep penyiaran publik yang belum ideal implikasinya adalah pada tahap implementasi penyiaran publik secara kongkrit mengalami hambatan-hambatan ganda, yaitu di satu sisi konsep penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 masih didominasi oleh intervensi negara dan pasar, sedangkan di sisi lain secara ekplisit implementasi pasal-pasal tersebut (sejauh dimungkinkan untuk disepakati konseptualisasinya) juga terdapat dalam Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 60 yang menyebabkan terjadinya intervensi pada RRI sebagai lembaga penyiaran publik nasional dalam hal pergantian direksi yang secara nyata oleh Meneg BUMN (Laksaunana Sukardi) yang telah melanggar dari UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Namun, pelanggaran tersebut dianggap wajar terjadi pada masa penyesuaian selama 2 tahun untuk RRI sebagai penyiaran publik. Contoh pada Radio Berita Namlapanha dalam situasi yang serba transisi ini sesungguhnya mungkin untuk menjadi penyiaran publik, ketika secara konseptual dan prinsip-prinsip meleburkan diri pada penyiaran publik, dan harus didukung oleh payung undang-undang yang secara ekplisit dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 ini belum memberi tempat yang kondusif. Pada tataran inilah bahwa konstruksi sosial tentang penyiaran publik belum berakhir dan final, karena itu butuh perjuangan yang melibatkan interplay antara struktur dan agency dalam sebuah distribusi sumberdaya ekonomi politik yang seimbang (demokrasi).Historical situatedness lahirnya penyiaran publik terkait dengan apa yang disebut oleh Golding dan Murdock (dalam Barret, 1995) dengan perkembangan kapitalisme dalam sebuah konteks historis yang spesifik Dalam perkembangan kapitalisme, deregulasi di bidang penyiaran masa transisi demokrasi ini adalah upaya penghapusan terhadap state regulation (regulasi negara seperti yang terjadi pada Orde Baru, di mana negara melakukan kontrol preventif terhadap industri penyiaran), untuk digantikan oleh market regulation (regulasi melalui mekanisme pasar). Industri penyiaran akan sangat rentan dan akan senantiasa mendasarkan diri pada kaidah-kaidah penawaran-permintaan pasar, melalui dogma rasionalitas instrumental maksimalisasi produksi-konsumsi, dan logika never-ending circuit of capital acumulation: M-C-M (Money-Commodities-More Money)."

"Gerakan bersepeda tengah mengalami kenaikan yang signifikan seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, jumlah pengguna sepeda juga mengalami peningkatan. Meski belum tersedia data yang akurat, namun pemerintah provinsi DKI Jakarta memperkirakan dari 9,6 juta, sekitar seratus ribu warganya menggunakan sepeda. Programprogram untuk menggalakkan penggunaan sepeda juga dilakukan oleh pemerintah, diantaranya dengan membangun lajur sepeda serta mengadakan Car Free Day di setiap akhir pekan. Dengan adanya dukungan-dukungan tersebut, berbagai komunitas sepeda menjamur di seluruh Indonesia. Pada tanggal 16-18 Juli 2010 lalu, 50 ribu pesepeda dari berbagai komunitas membentuk Kongres Sepeda Indonesia. Kongres sepeda pertama ini menghasilkan Komite Sepeda Indonesia (KSI). KSI memiliki visi mempersatukan dan memperjuangkan hak-hak pesepeda di seluruh tanah air. Untuk mewujudkan visi tersebut, KSI mendirikan Radio Komite Sepeda Indonesia (KSI). Apalagi melihat banyaknya pengguna sepeda dan besarnya potensi penggunaan sepeda di masa depan, muncul sebuah kebutuhan masyarakat akan berita dan informasi seputar sepeda. Prototipe program dibuat berlandaskan kepada kebutuhan tersebut. Program adalah Air Magazine tentang berita dan informasi seputar sepeda dan diberi judul "It's a Bike World After All!".

---

After All! in Radio Komite Sepeda Indonesia (KSI) Within the last years, cycling movement has been significantly increasing all over the world. In Indonesia, the numbers of cyclist is also increasing. Even though, an accurate data is not available yet, but the government of DKI Jakarta estimates, out of 9.6 million, approximately one hundred Jakarta citizens are using bicycle. Programs to encourage people to use bicycle are implemented by the government. Building the bike lane across the city and Car Free Day during the weekends are some of them. With those supports, many bicycle community are formed all across the country.

On July 16-18 2010, 50 thousands cyclist from various bicyce community held Indonesian Bicycle Congress. The first bicycle congress results in Indonesian Bicycle Committee (KSI). The committee has a vision to unify and fight for cyclist's rights throughout the country.

To bring the vision itu reality, KSI built KSI Radio. Moreover, seeing the numbers of cyclist and the potential that bicycle has, a need for news and information about cycling world emerged. This prototype is made according to that need. The program is made in the form of Air Magazines concerning news and information about cycling world, and is titled "It's a Bike World After All!"."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian segmentasi yang telah ditetapkan oleh stasiun radio dan mengidentifikasi karakteristik stasiun radio yang dipersepsikan mirip. Positioning berhubungan dengan strategi komunikasi, yaitu bagaimana konsumen memberikan persepsi akan suatu produk atau jasa di dalam otaknya. Salah satu teknik analisis data untuk mengetahui persepsi konsumen adalah dengan menggunakan Multi Dimensional Scaling (MDS). MDS merepresentasikan persepsi dan keinginan dari responden.Unit analisis dari penelitian ini adalah radio yang komposisi isi siarannya minimal 20% berisi news atau talk Dari data pada Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) didapatkan ada sembilan buah radio yang masuk dalam kategon ini. Populasi unit pengamatan adalah mahasiswa FISIP UI yang masih kuliah mulai dari angkatan 1998 sampai dengan angkatan 2002. Unit pengamatannya sendiri adalah individu. Teknik penarikan sample menggunakan teknik Cluster Sampling. Metode pengumpulan data primer menggunakan teknik survey dengan kuesioner sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi dokumen.Secara keseluruhan Radio Elshinta dinilai sebagai Radio yang paling memenuhi tuntutan untuk Faktor Akurasi serta Faktor Aktualitas dan Relevansi. Pada urutan kedua diduduki oleh Radio Sonora dan Radio ARH pada urutan ketiga.Radio yang dipersepsikan mirip oleh responden adalah Radio ARH dengan Radio Sonora. Radio MS Tri dipersepsikan mirip dengan Radio Ramako. Radio MS Tri dipersepsikan mirip dengan I Radio dan Radio Pas dipersepsikan mirip dengan Radio Ramako. Penelitian ini menunjukkan bahwa radio-radio yang mengelompok pada satu kuadran mempunyai ciri-ciri segmentasi pendengar yang hampir sama.Positioning radio dengan format apapun yang dipilih, harus memperhatikan empat buah aspek yaitu : quality, originality, interactivity dan availability.Quality, meliputi keseluruhan komponen yang ditawarkan oleh stasiun radio tersebut. Kualitas jasa dan pelayanan terhadap stake holder stasiun radio harus selalu menjadi pertimbangan utama dari pihak manajemen. Kualitas utama dari stasiun radio adalah program yang ditawarkan kepada para pendengarnya. Selain itu juga berhubungan dengan unsur people yaitu pekerja radio itu sendiri dan para pendengar radio yang memberikan persepsi akan jasa yang diberikan stasiun radio tersebut.Originality sebuah stasiun radio berhubungan dengan penciptaan dan mutu dan program-program yang dibuat oleh stasiun radio tersebut. Makin banyaknya stasiun radio yang mengudara dengan segmen pendengar yang beraneka ragam membuat stasiun radio mempunyai kesutitan untuk membedakan diri mereka dengan stasiun radio lain yang mempunyai format yang mirip. Stasiun radio perlu membuat suatu program yang dapat mengisi ceruk yang kosong "Niche Programming".Interactivity berhubungan dengan komunikasi antara stasiun radio dengan para pendengarnya. Karma radio merupakan media satu arah maka stasiun radio harus mengupayakan para pendengamya untuk memberikan input maupun saran dengan penciptaan program yang dapat melibatkan para pendengarnya.Availability berhubungan dengan place, lokasi pemancar dan daerah cakupan yang dapat diliput oleh sebuah stasiun radio, selain itu lama waktu siaran juga memegang peranan dalam hal ini. Jika saran dan prasarana serta faktor keuangan dapat mendukung maka sebuah stasiun radio seharusnya siaran 24 jam.Jika kita lihat dari segi target pendengar setiap stasiun radio maka yang paling mendekati format stasiun radio News-Talk adalah Radio Elshinta dengan target pendengar berusia 30 - 50 tahun. Jika dilihat berdasarkan pada format isi siaran maka Radio Sonora paling tidak sesuai dengan format Radio Informasi karena pada saat prime time di pagi hari, radio ini justru tidak menyiarkan berita melainkan menyiarkan acara talk dan pada saat prime time di sore hari, justru diisi dengan acara musik dengan selingan program interactive.Format siaran Radio Elshinta pada saat prime time di pagi dan sore baru menyiarkan berita (news) . Acara dibuka dengan relay berita dari BBC Siaran Indonesia padsa pukul 06.00 dan dilanjutkan dengan relay berita dari Stasiun TV Indosiar jam 06.30 sampai 07.00. Pada sore harinya ada relay berita dari BBC Siaran Indonesia pukul 18.00 dan dilanjutkan dengan relay berita dari Stasiun TV Indosiar jam 16.30 sampai 17.00.Selain waktu prime time di pagi dan sore hari, Radio Elshinta juga menyiarkan berita dan perbincangan. Jika kita lihat berdasarkan format stasiun Radio Informasi dengan spesialisasi News-Talk maka dapat dikatakan bahwa Radio Elshinta yang paling mendekati konsep radio News-Talk."