Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini berdasarkan dugaan apakah ada hubungan kepentingan antara pengusaha dan penguasa dalam bisnis pers, pada saat perkembangan pers menjadi industri. Dugaan adanya hubungan kepentingan karena pers Indonesia menjadi industri berproses di era Orde Baru yang otoriter.Tesis ini meneliti keterlibatan konglomerat yang tidak mempunyai latar belakang penerbitan pers ke dalam industri pers yang sarat aturan. Di era Orde Baru, penerbitan pers termasuk bidang usaha yang berisiko tinggi, karena surat izin penerbitan setiap saat bisa dicabut, bila dianggap mengganggu stabilitas penguasa.Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah ada kepentingan tertentu pengusaha dalam bisnis pers yang penuh risiko? Bagaimana kepentingan penguasa? Penelitan ini mengkaji studi kasus bisnis pers Group Bakrie yang memiliki tabloid GO (Gema Olahraga), harian Sinar Pagi, harian Berita Buana dan harian Nusra.Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori-teori pendekatan hubungan antara pemerintah dan swasta, kapitalisme Orde Baru dan pers sebagai alat produksi ideologi. Pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam.Dari hasil penelitian ini menunjukkan izin penerbitan pers yang dikeluarkan pemerintah diberikan secara selektif dengan pertimbangan politis. SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) hanya diberikan kepada pengusaha yang mempunyai kedekatan hubungan dengan penguasa. Ini karena penguasa berkepentingan mengontrol pers.Selain itu, terungkap bahwa dalam proses pemberian SIUPP, muncul penyelewengan kekuasaan. Adanya praktek kolusi karena pengusaha yang ingin mendapatkan izin penerbitan harus memberi imbalan kepada penguasa. Pengusaha melakukan investasi ke bisnis pers, selain karena melihat ada peluang keuntungan, tetapi juga ada motivasi untuk melakukan sinergi pers dengan bisnis lainnya. Bisnis pers dianggap bisnis strategis yang bisa membangun citra."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"

Belum hilang dari ingatan kita semua, bahwa akhir akhir ini masalah hubungan pers dan pemerintah di banyak negara berkembang masih tetap menjadi topik pembicaraan, termasuk di Negara kita sendiri. Hubungan ini secara substantif sesungguhnya membicarakan hak esensi wartawan, yaitu kebebasan yang mereka miliki, atau tepatnya kebebasan pers. Kebebasan pers menjadi demikian penting karena sejauh pers itu bebas, sejauh itu pula tercermin kebebasan masyarakat (Reedy,1964). Kebutuhan akan pers bebas, menurut pendapatnya, berawal dari keyakinan bahwa tak seorangpun merasa perlu bahwa ia mengetahui kebenaran, dan karena itu kita harus mempunyai suatu masyarakat di mana segala gagasan dapat dikemukakan.

Isu kebebasan pers, dimanapun asalnya akan selalu menank perhatian, tidak saja bagi insan pers sendiri akan tetapi juga, dan bahkan bagi para pengamat perkembangan kehidupan politik di setiap bangsa. Kebebasan pers secara substantif tidak saja dijadikan indikator atau cermin tingkat kebebasan yang dinikmati masyarakat yang bersangkutan, ia juga akan merupakan cermin tingkat kematangan dan kedewasaan politik yang telah mereka perjuangkan.

Indikator tingkat kematangan dan kedewasaan politik ini oleh sementara kalangan, khususnya oleh mereka yang digolongkan dalam kelompok-kelompok yang memegang peranan penting di dalam masyarakat di manapun, seperti para wartawan, cendekiawan, para profesional maupun para politisi sendiri menganggap sangat penting di dalam menjamin bergulirnya roda suatu pemerintahan yang demokratis.

"

"Pers yang fungsi utamanya sebagai sarana penberitaan, mempunyai konsekuensi isi yang disajikan agar senantiasa menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Tapi dalam prakteknya, pers berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan kuatnya hegemoni negara melalui elit-elitnya, yang merambah ke berbagai aspek sosial politik, termasuk sebagai pembuat berita (news maker), dan sumber berita yang acapkali menentukan definisi realitas. Jadinya, kemandirian pers mengungkap berita menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah pers dalam menjalankan fungsinya mengungkap dan mendefinisikan realitas itu bertumpu pada kemampuan dan visinya sendiri, ataukah sudah tunduk kapada kekuatan elit negara yang hegemonik tadi? Melalui penelitian dengan metode analisis isi pada peraberitaan di Harian Kompas dan Republika, pernasalahan di atas dicoba dijawab. Kemandirian pers yang diteliti itu khususnya menyangkut kemandirian dalam mengungkap isu-isu kemasyarakatan yang pada akhir-akhir ini memang kebetulan banyak menenuhi agenda pemberitaan.Persoalan konflik tanah, perburuhan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, demokratisasi, SARA, dan isu-isu kemasyarakatan lain yang sejenis, menjadi fokus penelitian. Hasilnya, kemandirian pers dalam mengungkap berita sifatnya fluktuatif. Terkadang pers dapat menampilkan beritanya dengan kemadirian yang tinggi, terutama pada isu yang tidak sensitif, dan jenis tertentu yang memang menyangkut kepentingan yang mendasar, seperti persoalan tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan. Tapi pada kesempatan lain, pers terpaksa kompromi dengan kekuatan politis yang ada di luar diri mereka. Pada isu-isu yang sensitif menurut "kacamata" elit penguasa, definisi realitasnya lebih banyak ditentukan oleh sumber informasi yang berasal dari elit negara. Jadinya, kemandirian pers dalam mengungkap berita, bukan sekadar persoalan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dan perangkat peralatan yang dimiliki. Tapi persoalan kemandirian pemberitaan akhirnya lebih berkait dengan persoalan iklim politik. Yaitu siapa yang mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik tersebut."

"Keterkaitan pers, partai politik, dan pendidikan politik dapat dilihat pada saat-saat menjelang, pada waktunya, maupun sesudah pemilihan umum dilakukan. Hal ini wajar, karena pada saat itu pers sedang "gencar-gencar"nya menginformasikan fakta dan data terutama yang menyangkut politik kepada masyarakat pembacanya. Sedang partai politik di saat yang sama melakukan kampanye (promosi) tentang dirinya kepada masyarakat luas. Keterkaitannya dengan pendidikan politik adalah ketika kedua belah pihak (pers dan partai politik) melakukan "tugasnya" tanpa diiringi dengan etika politik secara profesional. Keduanya pada saat yang bersamaan bisa saja melakukan "kolusi", sehingga menguntungkan kepada keduanya. Bila hal itu dilakukan, maka akan meniadakan sama sekali pendidikan politik.Tesis ini membatasi waktu di sekitar pemilu 1999 yang masih merupakan era reformasi. Pada era ini sarat dengan kecenderungan semua pihak "mau menang sendiri", sehingga menafikan peran pihak lain. Pers, dalam hal ini, tidak dapat memaksakan diri untuk melakukan perannya secara bebas dengan cara "mati-matian" mendukung suatu parpol tertentu dan menyerang "habis-habisan" parpol yang lain. Begitu pun dengan parpol , tidak dapat mempengaruhi pers, sehingga pers bertindak sesuai keinginan dari parpol. Ketika hal itu dilakukan muncullah suatu pers yang partisan. Kemunculan pers partisan ini jelas tidak dapat mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakatnya.Oleh karena itu, studi ini ingin melihat pers partisan pada waktu pemilu 1999, pada saat masih gencarnya gerakan reformasi dilakukan di segala bidang. Keberpihakan suatu media cetak di saat itu sangat vulgar dilakukan tanpa mengindahkan etika profesionalisme. Yang lebih utama justru media massa harus sanggup melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Dan pada akhirnya, dapat menciptakan kebebasan dan demokrasi serta demi penguatan kepada pendidikan politik masyarakat yang semakin sadar politik."

"Pekerjaan wartawan di era Orde Baru sering dilukiskan "sulit", karena di satu sisi wartawan gigih menuntut kebebasan seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Pokok Pers, tetapi di sisi lain pemerintah menilai kebebasan pers tanpa pembinaan dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi stabilitas nasional; padahal stabilitas nasional diyakini sebagai persyaratan mutlak bagi keberhasilan pembangunan nasional. Bagaimana pers, yang direpresentasikan oleh majalah Tempo, mengatasi kendala struktur dalam menjalankan tugasnya, tetapi pada waktu yang sama berupaya agar eksistensi penerbitannya tetap terjaga, itulah masalah yang hendak diteliti. Teori interaksi simbolik dipakai sebagai instrumen. Tujuannya, kecuali untuk menguji kebenaran ketiga asumsi dasar interaksi simbolik (Blamer, 1969:2), juga untuk mengkaji kegunaan model aksi Charon (1998) yang bertumpu pada definisi situasi (definition of situation) dalam memahami perilaku wartawan Tempo dalam hubungannya dengan pejabat-pejabat Departemen Penerangan. Hubungan Tempo dan pemerintah dibatasi pada hubungan yang terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Pers No 21 tahun 1982 hingga pembredelan majalah tersebut pada Juni 1994. Ada empat pertanyaan penelitian yang diajukan: (1) Bagaimana obyek sosial didefinsikan sebagai berita? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi definisi obyek sosial sebagai berita? (3) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan keputusan publikasi berita? (4) Bagaimana proses terjadinya konflik antara Tempo dan pemerintah? Penelitian menggunakan desain kualitatif model interaksi simbolik (Muhadjir, 1990:125), mengambil majalah Tempo sebagai kasus studi. Data diperoleh dari wawancara mendalam (depth interview), analisis dokumen dan studi pustaka. Unit analisis adalah action, tindakan (Meltzer, 1964) dan dokumen; tindakan dari individu-individu yang berinteraksi sosial dan dokumen sebagai produk dari interaksi sosial. Duabelas informan Tempo dipilih dengan menggunakan teknik purposive dan snowball (Cresswell, 1994:148). Di kalangan pejabat, diwawancarai Subrata (mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika) dan Brigadir Jenderal TNI (Purnawirawan) Nurhadi Purwosaputro (mantan Kepala Pusat Penerangan ABM). Semua wawancara dilakukan oleh peneliti sendiri, berlangsung antara Juli 1996 sampai Nopember 1997, dengan menggunakan alat perekam. Dari hasil wawancara dibuat transcripts yang kemudian dituangkan ke dalam "kartu penulisan catatan" (Faisal, 1990) untuk dibuatkan kategori-kategori. Berita, laporan dan opini yang dianalisis, terutama, berita, laporan dan opini yang menimbulkan reaksi keras dari pemerintah. Sedang dokumen yang diteliti, antara lain, semua peringatan tertulis yang dikeluarkan Departemen Penerangan kepada Tempo, Keputusan Dewan Pers No 79/XIV/1974 tentang Pedoman Pembinaan Idill Pers, pidato-pidato Presiden Soeharto dan Menteri Penerangan Harmoko yang berhubungan dengan masalah pers. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) ketiga asumsi dasar teori interaksi simbolik dan model aksi Charon, secara umum, dapat menjelaskan hubungan majalah Tempo dan pemerintah yang bernuansa konflik. Namun, action sesungguhnya tidak selamanya ditentukan oleh makna obyek atau definisi situasi. Faktor kekuasaan dapat menghambat publikasi berita oleh wartawan serta tersumbatnya proses negosiasi. (2) Konflik Tempo dan pemerintah terutama disebabkan oleh perbedaan perspektif dan tidak adanya shared-meaning tentang simbol-simbol signifikan serta pemaksaan makna berita oleh pemerintah. (3) Faktor budaya kiranya juga dapat menghambat efektivitas aplikasi teori interaksi simbolik. Budaya Tempo yang individualistis tidaklah cocok dengan budaya Orde Baru yang bersifat kolektivistis, sehingga konflik pun tidak dapat dielakkan. Konflik yang berakhir dengan pembredelan Tempo.

---

Symbolic Interactionism as a Perspective In Understanding Press-Government Relations A Case Study on Tempo magazineA tough working condition was facing every journalist during New Order. Press freedom, while rigorously fought by journalists due to its guarantee in the Press Law, was not regarded as a positive factor in the maintenance of national stability. The government even constantly and systematically obstructing freedom of the press. How journalists fight against structural constraints, while not embarrassing the government officials, especially those in the Ministry of Information that is the core issue to be explored in this study. Symbolic interactionism is used as the instrument. Its objective is to make a further comprehension on the three basic assumptions of the interactionism (Blumer, 1969:2), as well as to see the relevance of Charon's (1998) action model which put a heavy stress on definition of situation in understanding social interaction, i.e. Tempo journalists' actions vis-a-vis government officials. The study is restricted to the era following the proceeding of 1982 Press Law (Law No 21/1982) up to the clamp down of Tempo license permit in June 1994. Four research questions are raised: (1) How social object is defined as news; (2) What factors influencing object definition as news; (3) What factors influencing decision in news publication and (4) How conflict between Tempo and government is proceeded. The study is qualitative in design using symbolic interactionism model (Muhadjir, 1990:125). Data is collected through in-depth interviews. Twelve Tempo journalists were selected according to the purposive and snowball techniques. The unit of analysis is action (Mmeltzer, 1964), individuals (journalists and government officials) interacting each other and documents, such as government press guidance policy, sanction letters issued by the Ministry of Information to Tempo and speeches by the President and Minister of Information relating to the press issue. On the government' side, two ex high-ranking officials were interviewed: Subrata, former Director General of Press and Graphics Guidance (Ministry of Information), and Army Brigadier General (retired) Nurhadi Purwosaputro, former Armed Forces spokesman. All interviews, conducted from July 1996 to November 1997 by the researcher himself, were taped. It was found that (1) symbolic interactionism perspective and Charon's action model are very relevant in explaining Tempo﷓government relation that is frequently colored by conflicts. Action, however, is not always determined by the meaning of object (assumption No 1). External power is also to be taken for granted in making decision on news publication. Power could make negotiation process obstructed, as well; contrary to the belief that meaning could always be negotiated through interaction (assumption No 2). (2) Conflict between Tempo and government is notably caused by perspective differences in interpreting political and social phenomena which, in turn, blocking the process of shared-meaning on significant symbols. (3) Cultural determinant also plays vital role in the effectiveness of symbolic interactionism. Tempo's orientation to Time magazine, heavily influenced by individualist culture, is not in line with New Order dominant collectivist culture. In the event of such cultural differences, conflict is unavoidable. And whoever in power is on the upper hand in conflict resolution."