Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem perpajakan hendaknya didasari oleh azas-azas perpajakan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Azas-azas perpajakan yang disarankan para ahli antara lain equity, convenience, certainty dan economy. Dari azas-azas tersebut yang sering menjadi persoalan adalah azas keadilan karena keadilan sendiri mengandung pertentangan, dalam arti adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain.Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan Multilevel Marketing (MLM). Sampai saat ini masih banyak perbedaan pandangan antara wajib pajak dalam hal ini perusahaan dan distributor yang melakukan kegiatan Multilevel Marketing dengan Direktorat Perpajakan. Perbedaan pandangan menyangkut rasa keadilan yang menurut Wajib Pajak tidak ada karena pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan bruto, padahal ada biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan MLM.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif artinya penelitian ini tidak menghubungkan variabel satu dengan variabel lain, hanya memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang diajukan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan Multilevel Marketing, Pejabat Direktorat PPh Direktorat Jenderal Pajak dan kuesioner bagi distributor yang melakukan kegiatan Multilevel Marketing.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh distributor Multilevel Marketing memenuhi hakekat ekonomi untuk dikenakan pajak Penghasilan Pasal 21. Mekanisme yang digunakan dalam memungut pajak adalah melalui perusahaan Multilevel Marketing yang paling mengetahui bagaimana jaringan bisnis distributor beserta groupnya. Ketentuan Perpajakan yang mengatur pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari kegiatan Multilevel Marketing telah memberikan kepastian hukum.Saran yang bisa diberikan setelah dilakukan analisis adalah memberikan pengurangan berupa biaya jabatan kepada distributor MLM dan mengintensifkan pemungutan PPh badan bagi Perusahaan MLM dan bagi distributor yang sudah mencapai PTKP tetapi belum memiliki NPWP agar diefektifkan dengan menghimbau agar memiliki NPWP atau secara Jabatan."

"Payment Current Income Tax Installment For Stock Market Company (Research at PT X Tbk Retail Industry)The attraction of the investment in Indonesia not only being existed as directly by establishing The Company of Foreign Capital Investment or Permanent Establishment, but also by investing in a stock market. Since the booming of stock market in 1988, the company that listed in a stock market becoming larger. As well as tax regulation on activity in the stock exchange also becoming more differ. One of the payment obligation tax that generally done by the tax payer include stock market tax payer is the payment of the current tax obligation or the installment of income tax, section 25.

The main problem is how to fulfill the tax obligation in the current year at the company that listed in the stock market, and also how it suppose being executed the payment of current tax obligation that fit for the company in a stock market.

The goal of this research is to give the explanation about the execution of tax payment system in current year for the company that listed in a stock market and the explanation' of the calculation system itself. The method of the research that being used is library research and field research, that is to analyst tax payer?s data and to do the interview with the important side.

The country needs continually income to cover the continually outcome, one of them is accepted from tax income. As the smooth factor of estate income from the tax itself, many country need the system of current payment, that consist of withholding tax system and estimated tax payment system. Estimated tax payment system needs the estimation of the tax that will be debt in current year, that can be based on last income, yearly income, planned income for a year, or estimated income for a year.

The way of tax income payment in a current year matches with the regulation of rules No. 7 year 1983 about income tax as well as being changed with rules No.17 year 2000 that is part of estimated tax payment system, can be specify in 2 rules, in the section 25 paragraph 1, that is generally done for the tax payer, and in the section 25 paragraph 7, that is specifically done for the special tax payer that already being arranged. The system of calculation in section 25 for the tax payer that listed in the stock market in the income regulation itself uses the rules of section 25 paragraph 1 that is generally used.

Based on the research, the fulfillment of income tax obligation section 25, for the tax payer that listed in the stock exchange is better uses the rules in section 25 paragraph 7 like the one that usable for the tax payer using this rules (the example of bank tax payer), because the market listed tax payer has the same of specification with bank tax payer. Bank tax payer is obligated to use the rule of section 25 paragraph 7 by using three month finance report because they have the obligation to give the three month finance report to the bank of Indonesia, so that the obligation of income tax payment section 25 uses three month report as a basic character in order to get closer to the reality. The market listed tax payer has the same with bank tax payer, that is, they also being obligated to give the finance report continually to all stock executor, the Board Of Capital Market Supervisor and Jakarta Stock Exchange Company, so that it will be better to get close to the reality of the obligation income tax section 25 paragraph 7. This condition can be done by changing the rules, the regulation and execution rules or by emphasizing the definition of "other tax payers" like the one that being explained in section 25 paragraph 7 itself."

"Skripsi ini membahas tentang analisis pengenaan Pajak Penghasilan terkait pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero) selaku badan yang ditunjuk pemerintah sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ditinjau dari asas kepastian hukum serta kendala yang ditmbulkan karena diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008, namun tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintah yang terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penentuan dasar pengenaan pajak terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan apakah dasar pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT Jamsotek berdasarkan PP 149 Tahun 2000, masih sesuai dengan asas kepastian hukum. Selain itu juga Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Jamsostek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 tentang Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua masih sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak penghasilan atas pembayaran Jaminan hari Tua yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero), serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Jamsostek Persero adalah tidak adanya kepastian aturan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua saat awal mula diberlakukan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, namun kendala tersebut dapat diselesaikan oleh PT Jamsostek Persero

---

This thesis deals with analysis related to the imposition of income tax payments Old Aged Benefits by PT Jamsostek (Persero) as a government-appointed bodies as providers of social security agencies in terms of the principle of legal certainty and the constraints that ditmbulkan since enactment in 2008 of Law Number 36 Year, but not accompanied by the relevant government regulation Old Days Security payments. This has resulted in uncertainty in determining the tax base related to the Old Days Security payments. The objective is to clarify whether income tax base for the payment of Old Aged Benefits paid by PT Jamsotek based PP 149 of 2000, still in accordance with the principle of legal certainty. It is also to explain the constraints faced and the steps carried out by PT Jamsostek. This study was a descriptive qualitative research. Based on the research results can be stated that the Government Regulation no. 149 of 2000 on revenue of Severance Money, Money Ransom Pensions, and Benefits or Old Aged Benefits is still in accordance with the Principle of Legal Certainty and have permanent legal force which may form the basis of income tax for the payment of Old Aged Benefits made by PT. Jamsostek (Persero), and the constraints faced by PT. Jamsostek Persero is no certainty about the rules governing the imposition of income tax for the payment of Security Day at the beginning of the Old Law applied the Income Tax No. 36 of 2008, but these constraints can be solved by PT Jamsostek Persero"

"Melihat pesatnya industri MICE di Indonesia, aspek dan kewajiban pajak pada industri tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang bagi penerimaan negara. PT. X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada industri MICE yang dijadikan studi kasus pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan jasa event organizer yang dilakukan oleh customer PT. X. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan pada Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, lampiran dokumen penagihan PT. X yang kurang jelas yang mengakibatkan perbedaan pemotongan PPh oleh customer.

---

Seeing the rapid growth of MICE industry in Indonesia, it is expected that the taxaction aspect on the industry could be one of the sources of state revenue in Indonesia. The aim of this research is to analyze the difference in income tax withholding PT. X rsquo s customers on the event organizer services. PT. X is one of the companies that engages in MICE industry that operates in Indonesia. The research method is qualitative method. The result of this research shown that this distinction happened because of the attachments of the invoices that resulted different perception on each customer."

"Obyek Pajak yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan bersifat "Global Taxation" yaitu sistem pengenaan pajak atas penghasilan dengan cara menjumlahkan semua jenis tambahan kemampuan ekonomis dimanapun didapat, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kemudian atas jumlah seluruh penghasilan tersebut diterapkan suatu struktur tarif progresif yang berlaku atas semua Wajib Pajak. Penghasilan yang diperoleh dari bunga yang berasal dari deposito/ tabungan, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang merupakan obyek pajak. Namun dalam pelaksanaannya, atas penghasilan itu dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah dengan tarif flat dan bersifat final, kecuali yang diperoleh oleh Wajib Pajak Bank. Dengan demikian menimbulkan permasalahan yaitu apakah pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas bunga deposito dan tabungan yang diperoleh Wajib Pajak selain Bank sudah sesuai dengan azas keadilan, dan bagaimana akibatnya terhadap Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak yang bersangkutan. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut telah tepat ditinjau dari azas keadilan, dan apakah akibatnya terhadap penghasilan kena pajak serta pajak penghasilan yang seharusnya terutang apabila tidak diberlakukan ketentuan tersebut. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis, dengan tehnik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait. Dari hasil pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan tidak memenuhi azas keadilan, baik keadilan horisontal maupun vertikal. Selain itu ketentuan final mempunyai akibat terhadap penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan yang seharusnya terhutang. Menerapkan kembali tarif umum yang progresif dan tidak final lebih mencerminkan keadilan. Selanjutnya perlu ditinjau kembali ketentuan dalam Undang-undang yang memberi wewenang terlalu besar kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur sendiri perlakuan PPh atas jenis-jenis penghasilan tertentu."

"Krisis ekonomi melanda perekonomian negara, sehingga pemerintah memerlukan pembiayaan yang cukup tinggi khususnya dalam melunasi hutang luar negeri, berarti diperlukan penerimaan dari sektor pajak yang cukup banyak. Penerimaan pajak atas penghasilan dari artis sinetron masih belum optimal, karena penerapan tarif yang masih rendah dan masih rendahnya kepatuhan para artis sinetron dalam kepemilikan NPWP dan pelaporan pajak penghasilannya, sehin g a pokok permasalahan di sini adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak atas penghasilan artis sinetron, dan bagaimana hambatan-hantbatan untuk mendapatkan penerimaan yang optimal itu dapat dihilangkan.Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang merumuskan kebijakan perpajakan, direksi Production House selaku pemotong pajak atas penghasilan artis sinetron, dan para artis sinetron sebagai penerima penghasilan atas honorarium yang diterima dari Production House selaku pembuat sinetron. Penelitian dokumen dilakukan, atas karya-karya ilmiah, peraturan perpajakan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pelaksana dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak rnaupun peraturan pelaksananya.Supaya sistem pemungutan pajak atas penghasilan dapat mencapai hasil yang dapat membiayai belanja negara harus dibebankan secara adil kepada semua Wajib Pajak. Dan salah satu jenis penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diperoleh karena melakukan kegiatan pribadi, dalam hal ini penghasilan artis sinetron menurut Perpajakan International dikategorikan sebagai employe income atau income from dependent personal service dan income from independent personal service atau profesional income yaitu penghasilan dari pekerjaan bebas.Analisis pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan artis sinetron dihubungkan dengan azas-azas perpajakan yang paling mendasar adalah berdasarkan azas kepastian hukum bagi artis sinetron sangat panting artinya, karena keadilan tanpa kepastian hukum bisa tidak adit dalam penerapannya khususnya dalam hal penerapan Pasal 21 UU PPh bahwa PH sebagai pemotong pajak dapat menerapkan pemotongan pajak atas honorarium kepada pegawai tidak tetap yang bersifat Dependent Personal Service atau penghasilan berdasarkan hubungan kerja dan terhadap pegawal lepas atau Independent Personal Service. Keadilan bagi artis sinetron adalah pada saat pengenaan tarif Pasal 17, dimana artis sinetron Iangsung dipotong PPh Pasal 21 alas honorarium yang diterimanya pada saat setelah menyelesaikan satu episode tanpa dapat membebankan biaya-biaya dalam rangka memperoleh penghasilan seperti pengurangan yang diperoleh bagi pegawai tetap lainnya. Untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak penghasilan atas honorarium artis sinetron maka perlu adanya suatu ketentuan khusus yang mengatur mengenai tarif pemotongan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PH selaku pemotong pajaknya, agar mudah dalam penerapan dilapangan baik yang dilakukan oleh PH selaku pemotong pajak maupun artis sinetron dalam meningkatkan kepatuhan memiliki NPWP dan melaporkan pajak penghasilannya dalam SPT Pribadinya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak atas penghasilan artis sinetron rnempunyai peranan penting bagi penerimaan nasional, masih ada peraturan pelaksana yang kurang sesuai bagi artis sinetron sebagai pegawal tidak tetap atau karyawan lapis dari sebuah rumah produksi, dan kepatuhan artis sinetron atas kewajiban mempunyai NPWP dan melaporkan pajaknya dengan benar masih sangat rendah.Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak disarankan agar kepatuhan artis sinetron dan Production House sebagai pemotong pajak ditingkatkan melalui sosialisasi, pengawasan dari DJP. Menerapkan peraturan tentang ketentuan PPH pasal 21 dengan kombinasi tarif perkiraan penghasilan netto agar efektif dan efesien dalam pengenaan pajak atas honorarium artis sinetron dan telah mempernitungkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh artis sinetron yang tidak sama dengan pegawai tetap atau pegawai lepas yang melakukan pekerjaan bebas."

"[Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak;ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.;ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation., ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.]"

"Penelitian ini membahas mengenai keuntungan harga jual yang diperoleh distributor Multi Level Marketing. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana seharusnya proses perpajakannya, masalah, dan alternatif pemajakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan PPh atas keuntungan harga jual yang diperoleh Distributor MLM tidak berjalan baik dikarenakan ketidaktahuannya para distributor MLM bahwa keuntungan atas harga jual yang diperoleh Distributor termasuk dalam penghasilan yang harus ditambahkan di SPT Tahunan dari Distributor tersebut. Lebih lanjut, adanya PP 46 tahun 2013 menjadikan usaha dagang yang dilakukan Distributor MLM termasuk di dalam kriteria yang termasuk di dalamnya. Dalam hal ini Distributor MLM dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria-kriteria Hard to Tax.

---

This research discusses the advantages derived by the sale price Multi Level Marketing Distributors. This study was conducted to get an idea of how the process is supposed to be taxed, about its issues, and its alternatives taxes. This research uses a qualitative approach for data collection through in depth interview and study literature. These results indicate that the application of income tax on gains income earned selling prices MLM distributors are not going well due to ignorance of the MLM distributors to add its gain to their annual income tax return. Furthermore, the presence of PP 46 in 2013 makes trading business conducted MLM Distributors included in the criteria included in it. In this case MLM Distributor can be categorized as Tax Payer that "Hard to Tax"."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penjualan Konten Ring Back Tone (RBT) antara Perusahaan Operator (Provider) dengan Partner (Studi Kasus : PT XYZ). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan aspek Pajak Penghasilan (PPh) yang timbul dari penjualan konten Ring Back Tone (RBT) antara PT XYZ dengan Partner dan menjelaskan permasalahan dari ketidakjelasan peraturan yang masih didasarkan kepada persepsi masing-masing Provider. Hasil dari penelitian ini adalah: penerapan aspek Pajak Penghasilan atas penjualan konten Ring Back Tone (RBT) bisa berbeda-beda antar perusahaan operator (Provider) tergantung pada kontrak kerja sama dengan Partner. Pada studi kasus di PT XYZ, pembayaran dari PT XYZ kepada Partner dapat dikategorikan sebagai royalti karena bebagai macam ciri-ciri yang disebutkan oleh berbagai konsep dan juga dianalisis kembali dengan didasarkan kepada peraturan terkait yang mengatur. Oleh sebab itu, PT XYZ berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 sebesar 15%. Hasil penelitian yang kedua adalah terjadi perbedaan penerapan aspek PPh di masing-masing Provider yang dapat mengakibatkan adanya kerugian adanya penundaan penerimaan negara (time value of money).

---

This thesis discusses the analysis of the Income Tax Treatment on Sale of Content Ring Back Tone (RBT) between the Company Operator (Provider) and Partner (Case Study: PT XYZ). The study was a qualitative research design with descriptive analysis. The purpose of this study is to explain aspects of the Income Tax arising from sales of content Ring Back Tone (RBT) of PT XYZ with partners and explain the problem of uncertainty regulatory that is still based on the perception of each Provider.

The results of this study are: the application of income tax on the sales aspect of the content Ring Back Tone (RBT) can vary from operator companies (Provider) depending on the contract of cooperation with partners. On a case study in PT XYZ, XYZ to the payment of a partner can be categorized as royalties due to the characteristics mentioned by the various concepts and also re-analyzed with the relevant regulations based on the set. Therefore, PT XYZ is obliged to cut income tax art 23, 15%. The second result is there differences in the application of income tax aspects of each Provider which can result in the loss of state revenue delays (time value of money)."

"Pokok permasafahan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan pajak penghasilan berkenaan dengan penyusutan dan pembayaran lease pada finance lease sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 mempunyai dampak yang sama terhadap pajak penghasilan.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganafisis perbedaan yang sepadan (comparable) antara penyusutan pada barang modal yang dibeli dan deduktibiltas pembayaran lease pada finance lease dan melihat pengaruhnya terhadap pajak penghasilan.Suatu transaksi finance lease dapat ditinjau dari perspektif form over substance atau substance over form. Di dalam penentuan peristiwa kena pajak perpajakan lebih menekankan makna ekonomis daripada bentuk yuridis transaksi tersebut (substance over form).Metode penelttian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan pada perusahaan leasing dengan sampel 4 data pembayaran lease yang mewakili masing-masing kelompok harta sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasiian.Dan hasil analisis diketahui bahwa pembayaran lease pada finance lease meliputi biaya penyusutan dan biaya bunga, di samping itu semakin panjang perbedaan antara masa lease dengan masa manfaat barang modal, maka semakin besar penghematan pajak dari penyusutan dengan menggunakan finance lease.Wajib pajak dapat memanfaatkan ketentuan pajak penghasilan berkenaan dengan pembebanan finance lease sebagai sarana tax planning untuk mendapatkan penghematan pajak dari penyusutan dengan cara membandingkan total niiai sekarang biaya penyusutan barang modal alternatif membeli dan finance lease. Di samping, itu Otoritas pajak disarankan untuk mengeluarkan addendum atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMk. 01/1991 yang berkenaan dengan masa manfaat aktiva yang disewa guna usaha yang dibeli oleh lessee (pelaksanaan hak opsi) untuk keperiuan penyusutan sehingga ada kepastian dan keseragaman perhitungan sisa masa manfaat dan tarif penyusutan."