Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara yang pernah menempatkan reforma agraria sebagai agenda bangsauntuk menata agraria pedesaan melalui pelaksanaan UUPA 1960. Namun, Reforma Agrariatidak berlanjut seiring naiknya kekuasaan Orba. Pada 1980-an tumbuh kembali gerakanmasyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh konflik agraria dan perampasan tanah. Gerakantersebut tumbuh bersama kalangan aktivis mahasiswa yang kelak menjadi pelopor gerakanreforma agraria dan sebagian juga menjadi scholar activist. Posta Soeharto, kesempatanpolitik membuat gerakan sosial mampu mendesakkan agena reforma agraria melaluipembaruan hukum agraria. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahah SBY(2004-2014) hingga era Jokowi (2014-2019) aktivis memiliki kesempatan menjadiInstitutional Activist yang bekerja dalam kekuasaan negara. Pada saat bersamaan, wacanadan agenda reforma agraria dan pembangunan pedesaan juga diadopsi oleh lembaga BankDunia yang berpengaruh besar kepada K/L di Indonesia. Tesis ini membahas tentang perananinstitusional aktivis dan gerakan sosial dalam kebijakan Perpres 86/2018 tentang ReformaAgraria dan kontestasi gagasan antar aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Temuanpenelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan institusional aktivis ditentukan olehkemampuan mereka memanfaatkan arena (institusi), reputasi secholar activist dan dinamikaantar aktor baik yang beradan di dalam dan di luar kekuasaan pada perumusan menimbulkandinamika di kalangan aktivis dan gerakan sosial dalam mendorong perubahan kebijakan dankepiawaian dalam memanfatkan peluang politik yang tersedia.

---

Indonesia is a country that once put agrarian reform as the nation's agenda to reform ruralbased

agrarian structure through the implementation of the 1960 Basic Agrarian Law

(BAL). However, these efforts did not continue as the New Order's power rose. In the

1980s, the wakening of rural-based social movement caused by agrarian conflicts and

land grabbing. The movement grew along with student activists who later became

pioneers in the agrarian reform movement and some also became scholar activists. After

the fall of Soeharto era, political opportunity made social movements able to push for

agrarian reform agenda through the reform of agrarian law. Later on, during the SBY era

(2004-2014) until the Joko Widodo era (2014-2019), activists had the opportunity to

become institutional activists who worked in state power. At the same time, the discourse

and the agenda of agrarian reform and rural development were also adopted by the World

Bank institutions which had a strong influence on the ministries and or state’s institution

in Indonesia. This thesis discusses the policy formulation that contested each other in the

formulation of agrarian reform policy in Indonesia until the birth of the Presidential

Decree No.86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA). The contestation continued after

the endorsement. This situation leads to dynamics among activists and social movements

in encouraging a policy change on agrarian reform until the birth of the decree, including

on how the movement took advantage in regards to legal opportunity of the Perpres RA

at the national level to the village level"

"LPM (Landless people's Movement) is a social mpvement in South africa. This movement was foundeted on July 24, , 2001. LPM represents South African people movement opposing Land Reform post apartheid. After the collapse of apparteid regime, the new government of South Africa estabilished Land Reform to finish the problem of Land. The program consisted of three subprograms namely Land restitution, redistribution of land rights and tenure reform."

"Kajian ini membahas bagaimana strategi Forum Komunikasi Waria Indonesia dalam membantu anggota-anggotanya menghadapi eksklusi sosial. Dikarenakan identitas gender yang tidak sesuai dengan nilai gender normatif, waria dihadapkan pada penolakan, diskriminasi dan bahkan eksklusi sosial. Eksklusi yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan negara, menyebabkan mereka harus hidup dalam perjuangan. Akibatnya, sebagian besar dari mereka putus sekolah dan bekerja di jalan sebagai pekerja seks. Skripsi ini menggunakan kerangka eksklusi sosial untuk menggambarkan berbagai bentuk penindasan yang dihadapi oleh waria. Dengan mengadaptasi kerangka eksklusi sosial dalam melihat kehidupan waria, maka dapat dipahami bagaimana waria telah dieksklusikan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Studi ini mengarah pada kesimpulan bahwa eksklusi sosial pada waria merupakan permasalahan yang sistemik dan struktural. Melihat hal tersebut, maka peran organisasi penting adanya untuk dapat merubah hidup waria. Strategi Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) dalam menghadapi eksklusi, akan dibahas melalui kajian gerakan sosial, seperti sistem keterbukaan politik, framing, serta mobilisasi sumber daya.

---

This thesis discusses how the strategy of Forum Komunikasi Waria Indonesia in helping its members to confront social exclusion. Due to the gender identity that does not conform to normative gender values​​, waria (transsexuals) faced rejection, discrimination and social exclusion. Exclusion which conducted by families, communities and state, lead them to live in struggle. As result, most of them decide to drop out of school and working on the street as a sex worker. This thesis uses social exclusion framework to describe the various forms of oppression faced by waria. By adapting the framework of social exclusion, it can be understood how waria has been excluded from the social, economic, and political life. This study leads to the conclusion that social exclusion on transsexual is systemic and structural problems, thus presence of an important organizational role can change life for waria. The strategies of Forum Komunikasi Waria Indonesia to confront exclusion will be discussed through the study of social movements, such political opprtunity structure, framing, and resources mobilization."

"ABSTRAK‘Aisyiyah merupakan suatu gerakan sosial yang menggunakan bentuk organisasidalam mencapai tujuannya. Asumsi utama penelitian ini adalah ‘Aisyiyah gagalmelakukan gerakannya di level grassroot. Pengelolaan sumber daya dankegagalan ‘Aisyiyah melakukan framing isu penyantunan anak yatim dan dhuafamerupakan dua hal yang menyebabkan ‘Aisyiyah gagal melakukan gerakan ditingkat grassroot. Hal ini dibuktikan melalui penelitian ini yang melihat pantiasuhan sebagai salah satu kegiatan ‘Aisyiyah di tingkat grassroot. Pengelolaansumber daya panti asuhan yang tidak baik serta ketidakmampuan ‘Aisyiyah dalammem-framing panti asuhan sebagai ikon penyantunan anak yatim dan dhuafamerupakan cerminan kinerja ‘Aisyiyah di level bawah, meskipun ‘Aisyiyahmembawa nama besar Muhammadiyah.

---

ABSTRACTAisyiyah is a social movement that uses a form of organization in achieving itsgoal. The main assumption of this study is ‘Aisyiyah failed to perform at the levelof grassroots. Failure in managing resources and failure in doing framing of theissue of orphans are two things that cause 'Aisyiyah to fail at grassroots level. Thisis proven by this study by seeing orphanage as one of ‘Aisyiyah’s activities atgrassroots level. Bad resource management in the orphanage as well as theinability of Aisyiyah in framing orphanage as an icon their movement reflectsAisyiyah at grassroot level, although 'Aisyiyah carries the well-known name ofMuhammadiyah."

"Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi teoritis pada ranah gerakan sosial dan ranah studi mengenai teori framing. Dari ranah studi gerakan sosial, studi mengenai gerakan sosial selama ini lebih banyak memfokuskan pada aktor dan struktur politik. Keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial selalu dikaitkan dengan sumber daya yang dipunyai oleh aktor atau dari sisi struktur kesempatan politik Gerakan sosial sangat jarang dilihat dari perspektif bagaimana aktor-aktor mengemas, mengkonstruksi pesan-pesan politik. Di sini keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial dilihat bagaimana aktor mengkonstruksi dan mengemas peristiwa untuk disajikan kepada anggota gerakan dan khalayak luas. Pada titik ini, disiplin ilmu komunikasi bisa memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah studi mengenai gerakan sosial. Pada ranah studi framing, studi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada analisis teks. Tetapi teori dan analisis framing jarang dipakai untuk melihat bagaimana seseorang mengkonstruksi, mengemas suatu peristiwa. Penelitian ini melihat gerakan sosial dalam perspektif framing. Ada dua teori yang dipakai, yakni teori framing dan teori gerakan sosial. Teori framing yang dipakai adalah teori dari Erving Goffman. Bagi Goffman, individu tidak bisa mengerti dunia atau realitas tanpa menghubungkannya dengan pengalaman hidup agar realitas tersebut bisa masuk ke dalam skema pikiran individu. Sementara teori gerakan sosial yang dipakai adalah teori yang dikemukakan oleh William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford.Teori gerakan sosial dari William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford mempunyai perspektif yang berbeda dengan teori resource mobilization dan kesempatan politik. Jika kedua teori tersebut lebih menitikberatkan pada struktur, maka teori gerakan sosial dalam perspektif framing lebih menekankan pada budaya (kultur). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Desain studi kasus yang dipakai adalah studi kasus instumental. Kasus dipakai untuk menjelaskan fenomena lebih besar, yakni posisi framing dalam gerakan sosial di Indonesia. Kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah sengketa KPK-Polri Jilid I (2009) dan Jilid II (2012). Penelitian ini dilakukan atas 10 isu atau perdebatan penting kasus sengketa KPK-Polri tahun 2009 dan 2012. Data lapangan dikumpulkan lewat empat teknik, yakni observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen dan analisis teks. Studi ini mengambil kasus sengketa KPK-Polri, baik Jilid I tahun 2009 (kasus Bibit-Chandra) ataupun Jilid II tahun 2012 (kasus simulator SIM). Pada kedua kasus ini, gerakan sosial yang berhasil "menang" adalah pro KPK. Ahliahli gerakan sosial umumnya melihat tiga elemen yang penting dan saling berkaitan, yakni (a)aktor gerakan sosial; (b)media dan (c)khalayak. Aktor gerakan sosial dilihat dalam perspektif framing sebagai pihak yang secara aktif bersaing dan bertarung dalam memperebutkan makna atas peristiwa. Sementara media dilihat sebagai entitas yang berperan dalam menyebarkan frame atas peristiwa sehingga pemaknaan dari masing-masing aktor gerakan sosial bisa tersebar luas ke masyarakat. Sedangkan elemen khalayak berkaitan dengan sumber dukungan dari gerakan sosial. Para ahli umumnya melihat elemen aktor gerakan sosial, media dan khalayak secara linear. Atau secara sederhana dibahasakan dengan: aktor gerakan sosial mempengaruhi media selanjutnya media mempengaruhi khalayak. Hasil studi ini memperlihatkan, ketiga elemen (aktor gerakan sosial, media dan khalayak) tidak harus digambarkan secara linear. Masing-masing elemen itu pada dasarnya subjek yang mempunyai pemahaman dan penafsiran tersendiri atas peristiwa. Selain tidak linear, hasil studi ini juga memperlihatkan masing-masing elemen juga bisa saling memberikan pengaruh. Frame atas suatu peristiwa itu hasil konstruksi yang dilakukan oleh aktoraktor gerakan sosial. Frame yang muncul atas suatu peristiwa karena itu tidak dipahami sebagai proses alamiah, tetapi dilihat sebagai proses strategik (strategic frame). Proses strategik ini meliputi jembatan frame (frame bridging), penguatan frame (frame amplification), perpanjangan frame (frame extention) hingga transformasi frame (frame transformation). Proses terbentuknya frame dilihat oleh para ahli gerakan sosial lahir dari dinamika tertentu. Aktor gerakan sosial melakukan pendefinisian atas peristiwa. Tetapi proses ini tidak statis karena ketika membentuk frame, aktor gerakan sosial juga menggunakan pemberitaan media dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Media mempunyai keterkaitan dengan gerakan sosial. Media membutuhkan aktor gerakan sosial sebagai sumber berita. Sebaliknya, aktor gerakan sosial membutuhkan media agar pemaknaan mereka atas peristiwa lebih mendominasi pemberitaan media sehingga masyarakat lebih mendukung gerakan mereka. Penelitian ini memperlihatkan tidak ada upaya khusus dari aktor gerakan sosial pro KPK untuk mendekati media. Pandangan jurnalis sendiri sejak awal memang lebih pro terhadap KPK dibandingkan kepolisian, sehingga media lebih banyak memberi tempat kepada versi KPK dibandingkan kepolisian. Peneliti mengusulkkan suatu model yang melihat keterkaitan antara aktor gerakan sosial, media/jurnalis, frame media dan frame khalayak. Model ini merupakan pengembangan dari model Gamson, Scheufele dan Benford and Snow. Ada dua hal yang membedakan model yang ditawarkan penulis dengan model lain. Pertama, aktor gerakan sosial, khalayak dan media harus dilihat sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas. Jurnalis dan media mengkonstruksi peristiwa, hal yang sama juga aktor gerakan sosial dan khalayak. Khalayak harus dilihat sebagai entitas yang mempunyai pemikiran, keberpihakan dan pada akhirnya secara aktif mengkonstruksi peristiwa. Kedua, aktor gerakan sosial, khalayak dan media, selain dilihat sebagai subjek, juga harus dilihat saling mempengaruhi. Misalnya, keterkaitan antara frame media dengan frame khalayak. Pandangan khalayak kemungkinan bisa dipengaruhi oleh frame yang disajikan dalam pemberitaan media, tetapi pada saat bersamaan media juga mengangkat frame khalayak yang sejak lama antipati terhadap korupsi.

---

It is hopeful that this study contributes some theoretical significance in the social movement as well as framing studies. In the previous social movement studies, the focuses were more on the actors and political structure;where the success and failure of the social movement were mostly associated with resources owned by the actors or from the perspective of political opportunity. Social movements are very rarely viewed from the perspective of how actors frame, and construct political messages. In this research, the success or failure of social movements is not seen from the resources and opportunity structures owned by the actor, but instead, is viewed from the results of the constructing and framing of the events prior to the publication to members of the movement and to other wider audience. At this point, communication discipline has itscontribution in enriching the study of social movements. The study of framing is usually emphasizing on text analysis and is rarely used to see how people construct and frame an event or phenomena.

The research looked at the social movement using framing perspective. Two theories are used, namely the theory of framing and social movement theory. The framing theory of Erving Goffman is applied in this research. For Goffman, individual cannot understand the world or reality without relating it with one?s life experience, in so doing the reality can then be digested into the mind of the individual. While the social movement theory used is the one proposed by William A. Gamson, David A Snow and Robert D. Banford. In their theory, Gamson et al. proposed a different perspective to the resource mobilization and political opportunities. Both theories are more focused on the structure, while the theory of social movement in framing perspective is more emphasizing on the construction of the message.

This research uses the case study method, i.e.: instrumental case study. A case is used to explain the larger phenomenon, namely the position of framing in social movements in Indonesia. The cases analyzed in this study are the 10 important issues of KPK-POLRI dispute Part I (2009) and Part II (2012). Field data are collected through observation, in-depth interviews, documents review, and text analysis. This study analyzed two parts of KPK-POLRI disputes, i.e.: part I in 2009 in the case of Bibit-Chandra and Part II in 2012 in the case of SIM (Driving License) Simulator case. In both cases, the successful social movements that ?win? is the one pro KPK. Experts in social movements generally look at three interrelated and essential elements, as follows: (a) the social movement actors; (b) the medium; and (c) the populace or audience. The actors of the social movement are viewed as those who are actively competing and fighting over the meaning of events. Media is seen as an entity that plays a role in spreading the frame of the events so that the meaning constructed by each social movement actor can be spread to the community. The audience is associated as the supporting resource of the social movement. The scholars see those three elements (the actor, the media, and the populace) as linear sequence of influence. Simply say: the actor influences the media and further on the media influences the audience. The research findings in this dissertation show otherwise. Those three elements do not necessarily be potrayed as a linear sequence. Thus, each element is basically a subject that has its own understanding and perception on an event. Furthermore, this study suggest that each element can be influencial to each other in a non linear way.

Frame of the event is the result of deliberate construction process performed by actors of social movements. Frame is not understood as a natural process, but is seen as a strategic process (strategic frame). This strategic process includes frame bridging, frame amplification, frame extention to transform frame (frame transformation). The process of forming the frame is seen by scholars of social movements as rooted on a certain dynamics. However, this study shows that social movement actors define the events, andthe process of it is not merely statical as only done by the social movement actors themselves, rather it is a dynamic process involving and using the flourishing news in the media and the perception of the public on that particular issue.

The media is linked with social movements. Media need actors of social movements as a source of news. On the other hand, the social movement actors need the media so that their potrayal of the events can dominate the news in the media, and thus will attract more people to support their movement. However, this study shows that there is no special effort from ?pro KPK? social movement actors (i.e.: the public relations of KPK) to approach or influence the media, in order to put their version of news having more place in the media. From the very beginning, the perception of thejournalists on this issue tend to be ?pro KPK? rather than ?pro POLRI?, and therefore the media give more attention and placement to the ?pro KPK? news. This findings proofs that the success of social movements in the KPK-POLRI disputes, where the news in the media is dominantly show ?pro KPK? is not due to the success of social movement actors in approaching the media, but rather because of the congruence of values between journalists and social movement actors.

Results of this study have implications for theories on the relationship between frames, media and social movements. Researcher proposes a model to potray the connection between the actors of social movements, media / journalists, media frames and audience frames. This model is a development of the model proposed by Gamson, Scheufele, Benford and Snow. There are two things that distinguish the models as offered by authors compared to other models. First, each party (social movement actors, audiences and media) should be seen as a subject that constructs reality. Journalists and media construct events, the same is done by the social movement actors and audiences. Audiences should be seen as an entity that has a thought, alignments and eventually actively construct events. Second, each of the entities (social movement actors, audiences and media) is seen as a subject that can influence and be influenced or be affected by each other. This interconnectedness is evident in this research findings. For example, the relationship between media frame and audience frame. The perception of the audience might be influenced by the frame presented in the news media, however, at the same time, the media also raised the issue of a long time audience frame of against corruption or an antipathy to it."

"ABSTRAKTesis ini membahas strategi intervensi sosial dalam pengembangan potensipemuda di Purna Caraka Muda (PCMI) DKI Jakarta. Pemuda yang tergabungdalam organisasi ini telah memiliki potensi dasar, namun jika tidak dikembangkandan berhenti setelah program tanpa ada keberlanjutan maka perkembangan potensidalam diri pemuda tidak akan maksimal. Dalam upaya pengembangan potensitersebut dilakukan berbagai strategi yakni empiris-rasional, normatif-re-edukatifdan power.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PCMI DKI Jakarta masih cenderungmempergunakan strategi empiris-rasional, namun dalam pelaksanaannya jugatelah menerapkan strategi normatif-re-edukatif namun belum terstruktur danterlembaga dengan sistematik. Penelitian ini menyarankan bahwa penerapanstrategi yang paling efektif dalam pengembangan potensi yakni strategi normatifre-edukatif berupa program-program pendidikan dan pelatihan sehingga bisa lebihmendorong perubahan pada diri individu dalam kelompok secara berkelanjutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the strategies of social intervention in the potentialdevelopment of youth in Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) DKI Jakarta. Youth whoare members of this organization has had the basic potential, but if it stop after theprogram without sustainability the potential in the young man will not be maximized. Indeveloping the potential of various strategies that do empirical-rational,normative-re-educative and power.This study is a descriptive qualitative research design. Based on the survey resultsrevealed that the PCMI Jakarta still tended to use empirical-rational strategy, but inpractice also has implemented a strategy of normative-re-educative but has not beensystematically structured and institutionalized. This study suggests that the application ofthe most effective strategies in the potential development is a normative-re-educative,programs such as education and training so they can push changes to the individual in agroup on an ongoing basis."

"Tahap identifikasi kebutuhan dan permasalahan (assessment) adalah tahapan kedua dalam pemberdayaan masyarakat setelah melakukan 'proses menjalin relasi' (engagement). Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan merupakan tahapan yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tanpa hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang memadai, tujuan pengembangan masyarakat sulit tercapai. Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam proses pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak menjadi langkah awal yang kaku dalam sebuah proyek kegiatan. Sebaliknya, tahapan tersebut merupakan salah satu langkah yang ada dalam siklus kegiatan program berkelanjutan dalam rangka upaya pembelajaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahannya.Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (Puska Kesos UI) di salah satu wilayah binaannya di Kelurahan Cinangka, Depok. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai saat ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan program pemberdayaan membutuhkan siklus pemberdayaan yang dinamis dan tidak linear. Upaya assessment non liner terus dilaksanakan oleh Puska Kesos UI. melibatkan berbagai pemangku kepentingan di komunitas (anak, pemuda, orang tua dan tokoh masyarakat). Artikel ini menemukan bahwa identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, rasa memiliki dari anggota komunitas--pemuda dan anak-anak, membantu pengembangan cakupan program dengan menggandeng pemangku kepentingan yang lebih luas di komunitasnya. Pada saat ini, komunitas di Kelurahan Cinangka, Depok, memiliki pusat belajar komunitas kini yang telah beroperasi penuh dengan berbagai kegiatan untuk anak-anak dan keluarga.

---

In a community development program, assessment is the second step conducted following the engagement process. Assessment is a crucial process. Without sufficient data deriving from the assessment process, the community development goals will be challenging to achieve. In its implementation, an assessment process in the community development is not a rigid step. Conversely, it is a continuous step in the planning and implementation of a program towards sustainability. Assessment is also a learning effort for the community in meeting needs and solving issues. This article describes the community development initiative led by Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (Puska Kesos UI) in Cinangka, Depok. Through this initiative, that was started in 2014; we learned that the empowerment process within a community development is dynamic and non-linear. Identification of issues and resources is a continuous process that the organization conducts. Through this initiative, we found that a comprehensive assessment is essential towards planning and implementation of sustainable community development. Moreover, a sense of belonging from youth and children as part of the community enhanced the program's sustainability through engaging broader networks in the community. Currently, the community organizes a learning center that is in full operation with various activities for children and families."