Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan sebagai strategi nasional menuju "Indonesia sehat 2010". Untuk itu diperlukan organisasi kesehatan yang mendukung terlaksananya program pembangunan kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Dan cakupan program kegiatan Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2000 diketahui bahwa angka pencapaian Hepatitis B ke-3 (HB 3), kunjungan ibu hamil ke-4 (K 4), pemberian tablet besi (Fe) dan imunisasi U 2 masih rendah, ada program kegiatan yang angka cakupannya telah mencapai target namun terdapat selisih yang cukup tinggi antara cakupan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain (K 4 dan Fe 3), pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat belum optimal dan belum diketahuinya kegiatan manajemen Puskesmas dalam rangka pencapaian program.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran sistem manajemen input Puskesmas yang meliputi SDM (jumlah pegawai, pengetahuan, motivasi, sikap dan kepemimpinan), dana, sarana serta kebijakan. Disamping itu dilihat juga sistem manajemen proses di Puskesmas yang meliputi PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas dan informasi tentang penampilan kerja dari cakupan program.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan kepala divas kesehatan, Kepala Puskesmas Sei Lala dan Puskesmas Kuala Cinaku, serta camat dimana kedua Puskesmas berada, DKT dengan peserta kepala tata usaha dan kepala unit di kedua Puskesmas, melakukan telaah dokumen untuk mendapatkan ukuran kinerja cakupan program Puskesmas. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam dan DKT, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisa isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pegawai dikedua Puskesmas kurang, pegawai dikedua Puskesmas merasa perlu tambahan pengetahuan, gaya kepemimpinan kedua kepala Puskesmas adalah gaya kepemimpinan sistem IV (gaya kepemimpinan partisipatif). Ada perbedaan cara memotivasi kerja dikedua Puskesmas. Pegawai dikedua Puskesmas memiliki sikap kerja yang positif. Pendanaan dan saran yang ada dikedua Puskesmas masih kurang. Kedua Puskesmas melaksanakan kebijakan dengan fleksibel. Diketahui juga bahwa kedua Puskesmas tidak melaksanakan PTP sesuai dengan pedoman. Kedua Puskesmas kurang memahami lokakarya mini dan pada tahun lalu lokakarya mini tidak dilaksanakan. Adapun stratifikasi Puskesmas dilaksanakan oleh kedua Puskesmas sebatas hanya melaksanakan instruksi dari dinas kesehatan. Pembinaan yang kurang dari dinas kesehatan dalam melaksanakan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas. Dari telaah dokumen diketahui bahwa hanya ada 1 cakupan yang memenuhi target pada Puskesmas Kuala Cinaku, sebaliknya hanya 1 cakupan yang tidak memenuhi target pada Sei Lala.Disarankan agar dinas kesehatan lebih sering memberikan kesempatan terutama kepada pegawai Puskesmas Kuala Cinaku untuk mengikuti pelatihan, melakukan pembagian hari kerja dokter gigi dan atau perawat gigi yang bekeda di Puskesmas yang terdekat dengan kedua Puskesmas, segera melakukan pengadaan Puskesmas keliling roda 4 untuk Puskesmas Kuala Cinaku, melakukan pelatihan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas, meminta keseriusan pemegang program di dinas kesehatan dan pegawai Puskesmas dalam melaksanakan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas, mengusulkan kepala Puskesmas dengan status PTP dengan kinerja yang baik untuk menjadi pegawai negeri. Agar pegawai dikedua Puskesmas selalu bertanya kepada teman-teman di Puskesmas lain ataupun dinas kesehatan apabila ada kegiatan yang tidak dimengerti.

---

Qualitative Analysis to Performance of Public Health Center at Sei Lala and Kuala Cinaku, in Indragiri Hulu Distric on 2002Health development is an integral part of the national development. The Government has declared health, as a development movement to be the national strategy, which leads to "Healthy Indonesia 2010". In order to support the health development program, one of health organizations needed is public health center (PHC). It is found out that in 2000 scope of activity program of PHC in the region of Indragiri Hulu achieved Hepatitis B 3'(HB 3), pregnant mother visiting 4th (K 4), iron tablet (Fe) and immunization second TT giving a low rate in a certain program, however, it achieved the target in other program(K 4 and Fe 3). This showed a high rate ration in one activity compared to other activity. The community had not taken the advantage of PHC optimally and not been aware of its program management in the purpose of program achievement.

This research was conducted to gain information on the system of PHC input management, which covered human resources development (number of employee, knowledge, motivation, attitude and leadership), fund, facility and policy. Beside that we also looked into the system of process management, which covered PTP, small workshop, PHC stratification and work performance of the program.

This research used a qualitative approach by interviewing informant of the head of health department, the head of PHC Sei Lala and Kuala Cinaku, and both its sub district heads, FGD with the administrators and the unit head of both government PHC and by doing document study to get performance measurement of the PHC program. Data processing is made in the form of matrix obtained from interview transcript and FGD. Analyze technique used is essay analyze technique, namely it is analyzed by topics and identified into some topics.

The result of the research showed that both PHCs have lack of number of employees and they need additional knowledge. Type of leadership of both PHC use system IV Leadership (participative management). There was a difference in the work motivation, however they had a positive work attitude and implemented a flexible policy. Both PHCs were lack of funding and facility, not implementing PTP in accordance to the guidance and lack of understanding small workshop and PHC stratification. It was found from document study that only one scope fulfill the target at PHC Kuala Cinaku, on the other hand, only one scope did not fill the target PHC Sei Lala.

It is suggested that health service give an opportunity more often, especially to the employee of PHC Kuala Cinaku to attend training and to divide good description of work day for the dentist and nurse who work at the nearest PHC from both PHCs. It is recommended that there be a mobile PHC for PHC Kuala Cinaku to conduct PTP training, small workshop and PHC stratification. It is asked that program holder in the health service and the PHC employee conduct PTP seriously, small workshop and PHC stratification. It is suggested that the head of PHC have PTP status and good work performance to be a civil servant. All employees of both PHC should keep asking questions to their colleagues form other PHC about ongoing activities that are not understandable."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kinerja puskesmas akreditasi yaitu PuskesmasKarang Kitri dan puskesmas yang belum terakreditasi yaitu Puskesmas PerumnasII di kota Bekasi, dengan menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige. KriteriaBaldrige dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas mutu yang diterapkan olehkedua puskesmas ini dengan pendekatan tujuh kriteria, yaitu kepemimpinan,perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengukuran, analisis danmanajemen pengetahuan, fokus pada tim, fokus pada proses dan hasil kinerjapuskesmas.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desaincross sectional. Sampel penelitian ini adalah seluruh karyawan puskesmassebanyak 34 responden di Puskesmas Karang Kitri dan 27 responden diPuskesmas Perumnas II. Penelitian Kualitatif dilakukan observasi dan wawancaramendalam, dengan informan sebanyak tiga informan pada Puskesmas KarangKitri dan tiga informan Puskesmas Perumnas II.Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kinerja kedua puskesmas inikategori baik, dan tidak ada perbedaan yang signifikan akan tetapi kinerja yangbaik mengharuskan tercapainya hasil-hasil terbaik bagi pasien, karyawan maupunorganisasi puskesmas itu sendiri, sehingga disarankan untuk menambahkelengkapan alat-alat dan sumber daya manusia baik dalam pelayanan maupunadministrasi. Terlebih pada Puskesmas Perumnas II tidak terlayani pelayananlaboratorium disebabkan karena tidak adanya tenaga analis laboratorium.

---

ABSTRACTThis study discusses the performance of puskesmas accredited that isPuskesmas Karang Kitri and puskesmas which not yet accredited is PuskesmasPerumnas II, using Malcolm Baldrige approach. The Baldrige criteria can be usedto assess the effectiveness of the quality applied by both public health centers withseven criteria approaches leadership, strategic planning, customer focus,measurement, analysis and knowledge management, workforce focus, operationsfocus and outcomes of puskesmas performance.This study with cross sectional design. The sample was conducted to allpuskesmas employees as many as 34 respondents in Puskesmas Karang Kitri and27 respondents in Puskesmas Perumnas II. Qualitative research was conducted byobservation and in depth interviews, with three informants at Puskesmas KarangKitri and three informants of Puskesmas Perumnas II.The results illustrate that the performance of both puskesmas is goodcategory, and there is no significant difference, but good performance requires theachievement of the best results for patients, employees and organizationspuskesmas itself, so it is advisable to increase the completeness of tools andhuman resources both in service and administration. Especially in PuskesmasPerumnas II not served by laboratory service caused by lack of laboratory analyst."

"ABSTRAKProgram gizi di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Keschatan RepublikIndonesia bemxjuan menurunkan angka penyakit kurang gizi yang terdiri dari GangguanAkibat Kekurangan lodium (GAKI), Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi(AGB) dan Kekgrangan Vitamin A (KVA). Upaya ini diharapkan dapat mcndukungakselerasi penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).Petugas Gizi Puskcsmas sebagai salah sam tenaga terdepan dalam memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di bidang gizi harus mernpunyaiupaya yang baik agar program gizi bisa berhasil, tetapi temyata di Kota Pontianak danKabupalen Pontianak pcncapaiannya masih rendah akibat proses pelaksanaan kcgiatanoleh Petugas Gizi Puskesmas masih mcnunjukkan kinerja rendah. Bcrkenaan dengan haltersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan mengetahui falctor-faktoryang diperkirakan mempunyai hubungan dengan kinexja Petugas Gizi Puskcsmae diKota Pontianak dan Kabupaten Pontianak.Penelitian ini diiakukan d§ Puskesmas Kota Ponnanak dan KabupatenPontianak pada bulan Oktober sampai Nopember 2000. Sampel penelilian adalah seluruh petugas gizi utama yang benugas di`Puskesmas Kota Pontia|1ak dan KabupatenPontianak sebanyak 62 orang. J enis penelitian yang digunakan adalah cross sectional.Analisis yang digunakan adaiah analisis univadat, bivariat dan multi variat :distribusi fre!-ruensi, chi-square dan rcgresi logistik. I-Iasil pcnclitian ini menunjukkanbahwa kinerja petugas gizi masih rendah. Dari analisa bivariat didapat faktor yangberhubungan dengan kinelja petugas gizi (p < 0,05) adalah motivasi, pcngetahuan,pendidikan, kcterpencilan, p¢mbinaan, rekan kezja dan kondisi kesja, sedangkan faktoryang tidak herhubungan dengan kinenja adalah umur, pengalaman, sosial budaya,keterjangkauan, pelatihan. Dari analisa multivariat, didapat bahwa variabel yang palingdominan berhubungan dengan kinerja petugas gizi adalah pendidikan dan sosial budaya.Dari hasil ini disarankan lerutama kepada Dinas Kesehatan Kota danKabupaten Pontianak serta Kanwil DepkcsfDinas Kesehatan Propinsi Kalimanlan Baratagar melakukan pcnempatan dan pengadaan tcnaga gizi sesuai dengan Iatar belakangpendidikan dan mcmbuat pcdoman yang jelas tentang tugas pdkok dan tugas khusussesuai dengan permasalahan gizi di wilayah kenja puskesmas.Daliar Bacaan 43 (I974 _ 2000) PERPUST U 5 2 lAKA/EN PUIINKVERSEMS ,szfsomgggEgmbdiin/i'5§c§ah dar!

---

AbstractABSTRACTNutrition Program in Indonesia carried out by Indonesian HealthDepartement has the objective to decrease the morbidity rate of malnutrition whichinclude Disturbances of lodium Deiiciency, Protein Deficiency, Anemia of Fen-umDeficiency, and Vitamin A deficiency. 'I`his effort is expected to support thcacceleration of The Infant Mortality Rate and The Mother Mortality Rate.The Nutritional oflicial of Public Health Clinic as the frontline staffpractitioner/official in providing health services to public especially in the Held ofnutrition must have good effort in sueceding the Nutrition Program. However, theachievement of the program in Pontianak City and Pontianak Distric has been low asthe result ofthe poor perfomtance ofthe Nutrition Oflicial. Dealing with this matter,this research has thc objective to obtain and know the factors considered to haverelation with the performance of Nutrition Ofiicial of Public Health Center inPontianak City and Pontianak DistrictThis study was conducted at Health Cenue in Pontianak City and PontianakDistric in October until November 2000. The sudy sample were 62 nutrition mainstaffs who worked at Health Centre in Pontianak City and Pontianak Distric. T`hisstudy employed a cross sectional method. ~The analysis techniques used were univariat, bivariat, multivariat analysis :iiequency distribution, ch-square, and logistic regression. This study reveals that theperfonnance ofthe nutrition staff is low. The bivariat analysis shows that factors thatcorrelate with low performance of the nutrition staff (p < 0,05) were motivation, knowledge, education, remoteness, couclting, workmates end worltatmosphere, whilefactors that do not cotrelate with the performance are age, experience, social andcultural background, accessibility, and training. The multivariat analysis indicatesthat variables mostly correlating with thc perfonnance of the nutrition staffs areeducation background and social and cultural background.Based on the study, it is recommended that health departemcnt ofthe city anddistrict as well as the provincial oflice ofthe health dcpartcment of West Kalimanlanprovince should recntit and assign nutrition stat? according to their educationbackground and should estabilish explicit guidelines concerning the staB`s'major andminor duties based on the nutrition issues within the puskesmas service area.References 43 (1974-2000)"

"Pada saat ini tuntutan akan pelayanan kesehatan yang bermutu semakin meningkat seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu sebagai upaya antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi, maka Departemen Kesehatan telah melaksanakan jaminan mutu di puskesmas melalui proyek kesehatan IV bantuan Bank Dunia. Puskesmas dilatih dalam dua tahapan yaitu tahapan pelatihan analisa sistem dan tahapan pelatihan team based. Kedua pelatihan ini merupakan satu rangkaian pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja tim puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat_ Sebagai tindak lanjutnya tim puskesmas yang dilatih dapat menerapkan hasil pelatihan di puskesmas. Kinerja tim jaminan mutu diukur dengan melihat hnsil-hasil yang telah dicapai oleh puskesmas sesuai dengan indikator keberhasilan jaminan mutu di puskesmas menurut Departemen Kesehatan. Laporan tahunan proyek kesehatan IV propinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja tim jaminan mutu puskesmas di Kabupaten Ketapang.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi bagaimana gambaran kinerja tim jaminan mutu puskesmas setelah melaksanakan program jaminan mutu. Di samping itu dilihat juga bagaimana gambaran komitmen pimpinan dinas kesehatan, pelaksanaan supervisi, kepemimpinan kepala puskesmas, motivasi, pengetahuan, sikap dari petugas serta dinamika kerja tim jaminan mutu puskesmas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi terhadap pimpinan, staf yang sudah dilatih dan staf yang belum dilatih jaminan mutu di Puskesmas Sei Awan dan Puskesmas Sukabangun masing-masing 5 orang. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam, sedangkan analisis data dilakukan terhadap isi dengan melakukan eksplorasi sesuai dengan teori kemudian dibandingkan antara harapan dengan kenyataan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tim jaminan mutu Puskesmas Sukabangun dan Puskesmas Sei Awan pada tahapan analisa sistem sudah baik. Tetapi tingkat adopsi pelayanan kesehatan dasar masih statis. Tim jaminan mutu Puskesmas Sukabangun telah mampu menemukan dan memecahkan dua masalah kompleks sejak dilaksanakan program jaminan mutu di puskesmas. Komitmen pimpinan yang masih kurang, supervisi yang kurang efektif serta pengetahuan yang kurang memadai tentang jaminan mutu menjadi alasan yang dapat mempengaruhi kinerja tim jaminan mutu pada puskesmas.Komitmen pimpinan yang terus menerus dalam pelaksanaan program jaminan mutu di puskesmas sangat diharapkan. Oleh sebab itu disarankan seiring dengan telah dimulainya pelaksanaan otonomi daerah maka kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi perlu diperhatikan seperti upaya menciptakan sistem penghargaan dan imbalan untuk meningkatkan kinerja tim jaminan mutu puskesmas, sehingga kesinambungan program jaminan mutu tetap berlangsung dengan baik

---

Qualitative Analysis to Performance Quality Assurance Team of Public Health Center at Sei Awan and Sukabangun, in Ketapang District on 2000This recent time quality health service demand has increase as well as level educational of community. That is way anticipation efforts toward the changes are going faster, so that Department of Health employed quality assurance in Public Health Center or called Puskesmas by Health Project IV contributed by World Bank.Puskesmas is trained by two stages are system analysis training and team based training. Both of them is a chain of expecting training to increase team performance of puskesmas in health service, in priority at basic health services to community. The Puskesmas team trained is expecting to implement their knowledge at Puskesmas. The performance of quality assurance team assessed by the achievement results of the puskesmas according the success of quality assurance by the Department of Health. Annual report of Health Project IV on 1999/2000 in West Kalimantan showed the performance of quality assurance team of puskesmas in Ketapang District is still low.This research purpose is to get information on how the performance of quality assurance team of puskesmas after employ quality assurance program. Beside, it also observe the commitment of leader, the realization of supervision, the leadership of puskesmas leader, motivation, knowledge, attitude of puskesmas officer and also work dynamics of quality assurance team in puskesmas.This research used qualitative approach by interviewed and observed the head, trained staff and untrained staff in Puskesmas Sei Awan and Puskesmas Sukabangun, 5 people for each. Data processed in metric which get from the interview transcript, while data analyzed by doing theoretical exploration then compared between actual and expectation.The results showed performance of quality assurance team at both puskesmas in system analyse stage is quite good. But the adoption level of basic health services still static. Quality assurance team in Puskesmas Sukabangun can find and solve two complex problems since the realization of quality assurance program in puskesmas. The less of head commitment, less effectiveness of supervision and unknowledgeable to quality assurance become the reason influenced the force of quality assurance team.The continually of head commitment in realization of this program is really expecting. As the regional autonomy begins, the activity to increase the motivation is suggested to be noticed as well as the efforts to create recognition and reward system to increase the performance of quality assurance team in puskesmas. At last the continually of quality assurance program in Puskesmas can be held adequately."

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."

"Puskesmas merupakan satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, serta dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk melaksanakan kegialannya, pembiayan puskesmas selama ini sebagian besar bersumber dari pemerintah pusat, sedangkan sebagian lagi dibiayai oleh pemerintah daerah.Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu semakin tinggi, sementara alokalasi biaya operasional puskesmas yang diberikan oleh pemerintah semakin menurun. Untuk itu, pihak departemen kesehatan menetapkan konsep swadana sebagai satu jalan keluarnya.Puskesmas swadana diberikan kewenangan mengelola scluruh dana penerimaan fungsional puskesmas untuk digunakan bagi pembiayaan operasional puskesmas sehari-hari. Selain itu, konsep swadana merupakan penjabaran dari tujuan otonomi daerah dalam meningkatakan mutu pelayanan secara efektif dan efisien.Pada saat ini,. Puskesmas Putri Ayu memiliki kunjungan pasien yang tinggi, lokasi yang strategis dan sumber daya manusia yang cukup berkualitas. Kondisi yang cukup kondusif ini menjadikannya layak dikembangkan menjadi puskesmas swadana sekaligus menjadi contoh puskesmas swadana di Kota Jambi. Dalam upaya pengembangan ini diperlukan sualu perencanaan strategi yang disesuaikan dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam mencapai Jambi sehat 2008. Untuk dapat menyusun perencanaan strategi dilakukan penelitian operasional dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah pihak penentu kebijakan kesehatan. Sejumlah pihak tersebut adalah Walikota, DPRD, Kepala Dinas Kesehatan Kota, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan unsur pelaksana Puskesmas Putri Ayu.Consensus Decision Making Group (CDMG) yang beranggotakan para pelaksana inti Puskesmas Putri Ayu menetapkan beberapa strategi terbaik dengan menggunakan SWOT matrik dan QSPM sebagaimana yang ditelili dalam penelitian ini. Hasil penelitian pemilihan alternatif strategi berdasarkan hasil IE memperlihatkan bahwa posisi Puskesmas Putri Ayu berada pada kuadran II. Hal itu menunjukan bahwa posisinya berada dalam grow and build sesuai dengan rategi intensif dan integrative yang dianjurkan. Strategi intensif yang dimaksud adalah market penetration, market development dan product development, sedangkan strategi integratif mencakup backward integration, and forward integration dan horizontal integration.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Puskesmas Putri Ayu memiliki peluang yang besar dengan dukungan internal dan eksternal yang kuat, walaupun masih menghadapi pesaing yang cukup kompetitif. Dengan demikian, berbagai upaya masih diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Sebagai saran dan tindak lanjut, strategi yng telah dipilih hendaknya dioperasikan dengan optimal dengan dukungan berbagai pihak.Daftar bacaan: 40 (1982-2002)Strategy Planning Of Developing Putri Ayu Public Health Service In Jambi Municipality Into Self Financing Public Health Service In 2002 Public health center (PHC) is functional organizational unit, which conducts health services in comprehensive, integrated and well-distributed way, also both accepted and accessible to the society. So far, it is mostly financed by Central Government to perform its activity. Province Authority pays only little amount.

The society requirement to the qualified health service gets higher and higher, meanwhile PHC operational finance allotment given by the government decreases. Therefore, Health Department establishes self-financing concept as one of solutions.

Self-financing PHC manages its functional revenues to cover its daily operational finance. In addition, the concept is enforced from district authority purpose in order to improve the service quality effectively and efficiently.

Now that Putri Ayu PHC has high patient visit, strategic location and adequate human power, if is worth being developed into self-financing PHC, even self-financing PHC model in Jambi Municipality.

As for its development, it is important to set strategy planning matched the vision and mission of Jamb Municipality Health Office in order to reach Healthy Jamb 2008. In this respect, there should be an operational research by using qualitative analysis through dept interview to the certain health decision-making officers. The officers are Mayor, District parliament, Head of Municipality Health Office, Head of Provincial Health office, operating officers of Putri Ayu PHC.

Consensus Decision Making Group (CDMG) whose membership are chief operating officers of Putri Ayu PHC decides some best strategic based on SWOT matrices and QSPM as revealed in this research. The research result of deciding alternative strategy based on IE result show that Putri Ayu PHC position is at quadrant II. It shows that its position is on growing and building phase fulfilling the recommended intensive and integrative strategies. The intensive strategy covers market penetration, market development and product development, while integrated strategy consists of backward integration, forward integration and horizontal integration.

The research concludes that Putri Ayu PHC has great chance with internal and external support, meanwhile it is facet with competitive rivals. Therefore, it needs developing efforts in order to improve its service quality. As for advice and follow up, officers should implement the chosen strategies with others' supports."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya. Puskesmas di Kabupaten Bogor telah menerapkan BLUD sejak tahun 2018 dengan cakupan 39,6% pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penerapan BLUD dengan kinerja pelayanan puskesmas di Kabupaten Bogor tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional menggunakan Profil Kesehatan Kabupaten Bogor dan data rutin Kementerian Kesehatan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor yang berjumlah 101 puskesmas. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pelayanan, variabel independen utama BLUD, dan variabel kovariat proporsi bayi, proporsi balita, proporsi penduduk usia produktif, proprosi penduduk usia lanjut, kategori wilayah kerja, ketenagaan, sarana, prasarana, alat kesehatan, prevalensi TB, prevalensi hipertensi, dan prevalensi DM. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelayanan puskesmas sebesar 73,68%. Tidak terdapat perbedaan kinerja pelayanan antara puskesmas BLUD dengan puskesmas non BLUD setelah dikontrol oleh variabel kovariat (p = 0,33). Saran kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor agar melakukan pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan BLUD. Pemangku kepentingan agar menyusun strategi penguatan puskesmas yang telah menerapkan BLUD.

---

Public health center (puskesmas) is a healthcare facility that held public and individual health services in their work area. Puskesmas has strategic role in Indonesia’s health care system, but still has many challenges, including financial management. BLUD offers solutions for this problem through its flexibility to improve puskesmas service performance. Starting in 2018, there were 39,6% puskesmas implementing BLUD in Bogor District in 2021. The purpose of this study was to determine the relationship between BLUD implementation and puskesmas service performance in Bogor District in 2021. This research was a cross-sectional study using the Bogor District Health Profile and routine data of the Ministry of Health. The population and the sample of this study were all puskesmas in Bogor District, 101 puskesmas. The dependent variable was service performance, the main independent variable was BLUD, and the covariate variables were baby proportions, under 5 years old children’s proportions, productive age population proportion, elderly population proportion, work area category, human resources, facilities, infrastructure, medical devices, TB prevalence, hypertension prevalence, and DM prevalence. The results showed that puskesmas service performance in Bogor District was 73,68%. There weren’t differences of service performance between puskesmas implementing BLUD and puskesmas wasn’t implementing BLUD after being controlled by covariate variables (p = 0,33). Suggestion to puskesmas and Bogor Distict health office are to carry out internal control and to evaluate BLUD implementation. In addition, stake holders are expected to build a strategy strengthening puskesmas that implementing BLUD."

"Peran kepemimpinan memiliki arti yang sangat penting dalam peningkatan mutu melalui akreditasi pada organisasi pelayanan kesehatan primer. Kepemimpinan yang efektif berpengaruh terhadap proses menuju keberhasilan akreditasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepala puskesmas dalam persiapan akreditasi puskesmas di Puskesmas Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat tahun 2016. Puskesmas Beber merupakan puskesmas yang telah melalui tahap persiapan akreditasi dan puskesmas pertama di Jawa Barat yang akan dilakukan survei akreditasi nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan prinsip kecukupan dan kesesuaian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Puskesmas Beber dan focus group discussion (FGD) terhadap 16 staf Puskesmas Beber yang terbagi dalam dua kelompok FGD. Untuk keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, metode dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan peran kepemimpinan kepala puskesmas merupakan hal yang utama dalam persiapan akreditasi. Dari informasi yang didapatkan dari hasil FGD dan wawancara mendalam, peran kepemimpinan dalam persiapan akreditasi adalah penetapan tujuan organisasi dengan komitmen dan visi yang jelas, membangun pondasi organisasi dengan tim yang kuat dan memiliki kapabilitas, membangun kemauan staf untuk berpartisipasi dengan menunjukan nilai-nilai kepemimpinan, menghasilkan ide-ide termasuk melakukan kajibanding untuk perbaikan mutu, dan melakukan perubahan dengan menggerakan semua sumberdaya yang ada. Secara umum dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan kepala puskesmas dalam persiapan akreditasi merupakan kunci utama. Peran kepemimpinan tersebut pada akhirnya mendorong sistem yang kuat yang dapat membawa seluruh staf puskesmas untuk bersamasama dalam satu visi, meningkatkan mutu pelayanan melalui akreditasi puskesmas.

---

The process of communication, collaboration and coordination have a major impact on the effectiveness of the organization and an important element in the achievement of quality health services. The purpose of this study to analyze patterns of communication, collaboration and coordination in Puskesmas Ibrahim Adjie - Bandung, which has implemented a quality standard ISO 9001: 2008 and as the best health center in 2016 in West Java.

The research method uses a qualitative approach is confirmatory. To maintain the validity of the data was performed using triangulation sources and methods of data collection is done by in-depth interviews to four people who are important in the process, focus group discussions by six staff, observation and study of the document.

The results showed there is a pattern of all levels and channels of communication. The pattern of broad-spectrum collaboration is secondary. Coordination patterns are strengthening and expansion. Barriers that often happens, the choice of priority delivery of information, the dual role, misunderstanding, trouble harmonize time activities with other agencies, the repetition of the process of coordination when there is change of officials such as district or village heads, the delay in the approval of program activity reports from the district and village.

Suggestions are to continue to maintain the existing pattern and increase, the need for advocacy for the strengthening of human resources, the need for a MoU, it is necessary to transfer the pattern of the process that has been ongoing basis to the health center personnel. Outside agencies similar to apply the pattern of the existing processes."

"Puskesmas sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat perlu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal salah satunya adalah menjaga ketersediaan farmasi yang ada di Puskesmas. Analisis ABC adalah suatu analisis yang dapat digunakan dalam menganalisis pola konsumsi perbekalan farmasi, sedangkan analisis VEN (vital, essential, dan non-essential) adalah suatu sistem untuk menentukan seleksi, pengadaan, dan penggunaan perbekalan farmasi. Berdasarkan hasil analisis ABC terhadap obat yang terdapat di Puskesmas Pasar Rebo, hasil yang dapat diketahui adalah kelompok pareto A memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 503.625.772,- atau 69,96% dari total investasi dengan jumlah produk 21 item obat atau 14,19% dari total item obat. Kelompok pareto B memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 146.844.183,- atau 20,40% dari total investasi dengan jumlah produk 30 item obat atau 20,27% dari total item obat. Kelompok pareto C memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 69.398.334,- atau 9,64% dari total investasi dengan jumlah produk 97 item obat atau 65,54% dari total item obat. Pemilihan obat ke dalam kelompok vital, esensial dan non esensial mengacu pada DOEN, Formularium Nasional, dan Formularium Puskesmas, dilihat berdasarkan pertimbangan akan kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan penyediaan obat-obat yang dibutuhkan untuk pasien dengan menimbang resiko yang mungkin terjadi apabila sampai terjadi kekosongan stok obat. Jumlah obat yang termasuk kategori gabungan AV sebanyak 0 jenis obat, AE sebanyak 16 jenis obat, AE sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 21 jenis obat. Gabungan BV sebanyak 3 jenis obat, BE sebanyak 21 jenis obat, BN sebanyak 6 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 30 jenis obat. Gabungan CV sebanyak 24 jenis obat, CE sebanyak 68 jenis obat, dan CN sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 97 jenis obat.

---

As a unit responsible for public health, the public health center needs to provide maximum service to the community. To provide maximum service, one of which is to maintain the availability of pharmacy in the Public health center. ABC analysis is an analysis that can be used in analyzing consumption patterns of pharmaceutical supplies. In contrast, VEN analysis (vital, essential, and non-essential) is a system for determining the selection, procurement, and use of pharmaceutical supplies. Based on the results of the ABC analysis of the drugs available at the Pasar Rebo Health Center, the results that can be seen are that the pareto group A has an investment of Rp. 503,625,772, - or 69.96% of the total investment, with a total of 21 drug items or 14.19% of the total drug items. Pareto group B has an investment of Rp. 146,844,183, - or 20.40% of the total investment, with a total of 30 drug items or 20.27% of the total drug items. Pareto group C has a total investment of Rp. 69,398,334, - or 9.64% of the total investment, with a total of 97 drug items or 65.54% of the total drug items. The selection of drugs into vital, essential, and non-essential groups refers to NLEM, the National Formulary, and the Puskesmas Formulary, seen based on consideration of the need for health services for the community by providing the medicines needed for patients by considering the risks that might occur if a vacancy occurs drug stock. The number of drugs included in the combined AV category was 0 types of drugs, 16 types of AE, 5 types of AE, and a total of 21 types of drugs. A combination of 3 types of BV, BE 21 types of drugs, BN of 6 types of drugs, a total of 30 types of drugs. A combined CV of 24 types of drugs, CE of 68 types of drugs, and CN of 5 types of drugs, a total of 97 types of drugs."

"Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisi sehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudah mempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskesmas Ciomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhi oleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melalui inventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya, dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatih asuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasi akupresur untuk keluhan ringan.

---

Increasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines. Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side of conventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility that prioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be said implementing traditional health if they meet one of the criteria: have traditional medicine-trained staff, carry out coaching, and perform self-care traditional medicine. West Java Province has a smaller number of health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor (District of Bogor) as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nurses certified in acupressure in these Puskesmas: Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discover information of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods: document review, observation, and in-depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those three puskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidance could be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional health services in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas did not implement self-care traditional medicine because they do not have trained independent care staff but can be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minor complaints."