Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 18660 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Untung Nugroho
"Proses pemberian independensi bank sentral di Indonesia dimulai dengan ditandatanganinya letter of intent kepada IMF tanggal 15 Januari 1998 oleh Presiden Soeharto. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keppres No.23/1998 tentang pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia 031) yang memberikan kebebasan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian moneter, penentuan suku bunga, kurs, dan kebijakan devisa. Langkah itu diikuti dengan keputusan untuk tidak lagi memasukkan Gubernur BI di dalam Kabinet Reforrnasi Presiden Habibie, akhir Mei 1998. Akhirnya pada bulan Mei 1999 dikeluarkan UU No.23 Tahun 1999 tentang BI yang secara resmi memberikan status BI sebagai lembaga yang independen.
Pemberian status independen kepada BI ternyata menimbulkan kontroversi karena independensi BI dinilai berlebihan bahkan muncul pendapat keberadaan BI seperti negara dalam negara. Gleh karena itu karya akhir ini berupaya untuk menjelaskan seberapa besar tingkat independensi BI saat ini (berdasarkan UU No.23 Tahun 1999) dibandingkan dengan independensi BI di masa lalu (berdasarkan UU No.13 Tahun 1968) serta membandingkannya dengan independensi bank sentral negara-negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, karya akhir ini akan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat independensi BI berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 lebih besar dibandingkan dengan tingkat independensi BI berdasarkan UU No.13 Tahun 1968.
Metode yang akan digunakan dalam pengukuran tingkat independensi BI adalah metode Cukiennan, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap 16 variabel dari 4 aspek independensi yang terkandung dalam UU BI yaitu aspek : (1) prosedur pengangkatan dan masa jabatan dewan gubernur; (2) formulasi kebijakan dan anggaran; (3) tujuan bank sentral; dan (4) pembatasan pemberian kredit kepada pemerintah. Masing-masing variabel akan dinilai dari angka 0 sampai dengan angka 1, semakin besar nilai variabel menunjukkan adanya tingkat independensi yang semakin tinggi. Cukierman mengakui bahwa penggunaan independensi legal saja sebagai indikator tingkat independensi bank sentral memiliki kelemalian yaitu, pertama, independensi legal tidak lengkap dan tidak dapat menjelaskan kondisi riil batasan wewenang antara bank sentral dan penguasa politik di suatu negara, kedua, apabila independensi legal menjelaskan cukup tegas dalam prakteknya mungkin berbeda.
Namun demikian independensi legal dapat digunakan sebagai indikator yang panting dengan alasan, pertama, independensi legal mengindikasikan tingkat independensi yang diberikan legislatif kepada bank sentral, kedua, hampir semua penelitian sistematis mengenai independensi bank sentral yang telah dilakukan para ahli mempercayakan semata-mata pada indikator independensi legal.
Selain pengukuran secara kuantitatif, karya akhir ini juga akan menganalisis secara kualitatif terhadap beberapa variabel independensi BI berdasarkan UU No.23 Tabun 1999 dengan menggunakan, pertama, pendekatan teoritis yang digunakan oleh Amtenbrink yaitu dengan menganalisis independensi bank sentral dari 4 (empat) aspek yaitu aspek institusional, fungsional, organisasional, dan keuangan. Kedua, interpretasi secara sistematis terhadap beberapa issue dalam UU BI yang menjadi bahan perdebatan publik.
Berdasarkan hasil pengukuran dengan metode Cukierman, tingkat independensi BI berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 memperoleh nilai 0.67 sedangkan berdasarkan UU No.13 Tahun 1968 hanya memperoleh nilai 0.21. Kenaikan tingkat independensi yang signifikan terutama disebabkan adanya peningkatan independensi dalam penentuan kebijakan moneter dan independensi dewan gubernur BI.
Tingkat independensi BI berdasarkan UU No.13 Tahun 1968 relatif rendah dibandingkan negara berkembang atau negara maju Iainnya. Bahkan urutan Indonesia masih di bawah Philipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun demikian berdasarkan UU No.23 Tahun 1999, tingkat independensi BI hampir sama dengan tingkat independensi negara Jarman dan melampaui tingkat independensi negara Amerika Serikat yang dianggap negara pelopor dalam independensi bank sentralnya.
Kenaikan independensi yang sangat signifikan dalam penentuan kebijakan moneter tercantum dalam Pasal 10 UU No.23 Tahun 1999 yang menyatakan bawwa BI menentukan laju inflasi sebagai sasaran kestabilan nilai rupiah. Sasaran ini harus diumumkan dan kemudian menjadi goal untuk dicapai. Menurut penjelasannya, sasaran ini ditentukan secara tahunan menurut tahun kalender dan dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang digunakan pemerintah dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di sini dapat menimbulkan masalah bagaimana kalau terjadi perbedaan tingkat inflasi yang dijadikan sasaran kebijakan moneter BI dengan asumsi pemerintah. Perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dan dunia usaha serta menambah ketidakpastian pasar yang justru harus dijaga.
Selain hal tersebut di atas, sistem yang memberikan kebebasan bank sentral menentukan sendiri sasaran yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya juga mengandung kelemahan yaitu dapat mengurangi rasa tanggung jawab bank sentral dan membuka kemungkinan kurang cermatnya lembaga tersebut rnenentukan sasarannya. Bank sentral dapat saja menentukan sasaran yang gampang dicapai, akan tetapi belum tentu sasaran yang ditentukan itu relevan bagi pasar.
Alternatif yang terbuka adalah bahwa sasaran laju inflasi ditentukan oleh pemerintah. Ini tidak menghilangkan independensi BI hanya saja independensinya bukan dalam penentuan sasaran tetapi dalam cara atau teknik mencapai sasaran termasuk menentukan sasaran antara dan pemilihan sarana (instrumen moneter) yang digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jadi BI bebas menentukan sasaran antara dan teknik bagaimana mencapai sasaran laju inflasi yang telah ditentukan pemerintah. Sistem ini telah diterapkan di Selandia Baru. Blinder mengatakan bahwa independensi bank sentral berarti bahwa lembaga ini bebas menentukan bagaimana cara mencapai sasaran yang telah ditentukan, dan keputusan-keputusan yang sudah dibuatnya sangat sukar bagi lembaga lain di dalam pemerintahan untuk mengubahnya. Akan tetapi kebebasan menentukan cara mencapai sasaran tidak berarti bank sentral menentukan sendiri sasaran tersebut. Sasaran ini ditentukan dalam sistem demokrasi oleh pejabat yang dipilih rakyat dan bank sentral menundukkan diri pada keinginan publik.
Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, presiden yang dipilih rakyat yang menentukan sasaran inflasi. Sistem penentuan sasaran moneter oleh presiden tetap memberikan kedudukan independen kepada bank sentral. Kebebasan yang diberikan kepada bank sentral bukan dalam menentukan sasaran moneter, tetapi dalam menentukan bagaimana cara mencapai sasaran tersebut. Fischer menyebutkan posisi bank sentral yang dernikian disebut sebagai instrument independence tetapi bukan goal independence.
Dalam menentukan sasaran tunggal laju inflasi tersebut hendaknya BI dan pemerintah secara tegas menerapkan kerangka .kerja inflation targeting framework. Hal ini terutama untuk menciptakan kredibilitas bank sentral dengan mengumumkan target inflasi secara eksplisit dan diumumkan kepada publik sehingga masyarakat akan mengetahui sejauh mana usaha bank sentral mencapai target yang sudah diumumkan tersebut. Kredibilitas bank sentral ini penting karena akan mempengaruhi publik dalam membuat ekspektasi inflasi. Jika publik percaya bahwa bank sentral akan memegang janjinya untuk mencapai target inflasi, publik akan mengkalkulasi kegiatan usahanya berdasarkan tingkat inflasi yang sudah dijanjikan yang pada gilirannya akan membantu usaha bank sentral untuk menjaga kestabilan harga."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T4981
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Infusia Damayanti
"Dengan pesatnya perkembangan perbankan di Indonesia, diperlukan suatu indikator untuk mengetahui efektifitas bank-bank yang ada Indikator yang digunakan adalah laba yang diperoleh bank Sehinqga peranan laba sanqatlah penting selain untuk mengukur efektifitas bank, juga penting bagi kelangsungan hidup bank Untuk dapat memaksimumkan laba, bank harus dapat memaksimumkan pendapatan dan meminimumkan biaya Dalam kegiatan usaha bank,
komponen terbesar dalam pendapatan adalah pendapatan atas bunga piniaman atau kredit yang diberikan kepada debitur. Dengan demikian penggunaan metode pengakuan pendapatan yang tepat sangat penting, karena metode
pengakuan pendapatan mempunyai pengaruh terhadap penetapan laba operasi bank dengan metode basis
aktual penilaian prestasi untuk setiap periode dengan mendasarkan pada angka pendapatan bunga akan
menghasilkan kesimpulan yang sesuai bila dikaitkan dengan segi lainnya (dalarn hal ini adalah ekspansi kredit) Selain itu dengan metode ini perkiraan Pendapatan Bunga Akan Diterima dapat merupakan alat pengendalian yang efektif untuk penciaasan pembayaran bunga piniaman dan membuat tindak lanjut yang
diperlukan serta menetapkan batas waktu penyelesaiannya. Kelernahan dari metode basis kasadalah apabila dikaitkan dengan kepentingan manajmen
untuk menilai prestasi yang lalu dan rencana tindakan
selanjutnya metode ini kuranq mampu menqhasilkan
informasi yang efektif untuk kepentingan tersebut.
Kelemahan lain adalah pada proses akuntansinya tidak
memunculkan suatu pos yang dapat digunakan sebagai pengawasan pembayaran bunga pinjaman. Makin luasnya kegiatan serta jaringan usaha bank maka bank
dituntut untuk dapat beroperasi secana sehat dan bertanggung Jawab serta hati-hati. Dengan kondisi tersebut pemerintah menghendaki bank di Indonesia bekerja secara hati-hati dengan memenuhi kriteria
kesehatan bank yang meliputi ketentuan untuk
permodalan, kualitas asset manajemen rentabilitas
serta. likuiditas,. sehingga kepentingan masyarakat
dapat terjamin dan dapat menunjang terciptanya stabilitas moneter dan tujuan pembangunan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
S18772
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kennedy, Walter
Boston, MA: Bankers Publishing Company , 1958
332.1 KEN b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Warman Djohan
Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000
332.1 Djo k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Arthesa
Jakarta: Indeks, 2006
332.1 Art b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Manila: ADB , 1976
332.15 ASI a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Kasmir
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000/2008
332.1 KAS b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Nejatullah Siddiqi
Bandung: Pustaka, 1984
332.1 SID it
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Media Indonesia , 2010
332.1 ERA
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Rinaldi Rustam
"Penelitian tesis ini mencoba menganalisis tingkat efisiensi teknis dari segi biaya bank devisa nasional Indonesia pada periode 1989 -- 1997. Model awal penelitian dikembangkan dari model Bettesse-Coelli yang ditulis kembali oleh Adreas Resti, mengunakan model translog cost function. Metode estimasi yang digunakan adalah metode full information maximum likelihood estimator/ FIMLE.
Metode FIMLE ini jauh lebih baik dari metode informasi terbatas/limited information atau dikenal juga sebagai metode persamaan tunggal, seperti halnya metode OLS, ILS, Two LS, Dsb. Kelebihan metode FIMLE; sensitif dengan adanya kesalahan spesifikasi. Bila ada miss spesifikasi pada persamaan penelitian maka hasil estimasi dengan mengunakan metode ini tidak akan konvergent dan tidak dapat dinalisis. FIMLE merupakan persamaan sistim sehingga metode ini memandang persamaan sebagai suatu kesatuan, bukannya terpisah-pisah secara individu seperti halnya persamaan tunggal.
Kelebihan lain metode FIMLE akan memberikan variance yang paling minimum
dan paling efisien dibanding persamaan tunggal. Sehingga penaksir parameter yang dihasilkan akan memberikan probabilitas signifikan terbesar dibanding mengunakan metode persamaan tunggal lainnya.
Tingkat inefisiensi teknis dari segi biaya didapat melalui dua tahap. Tahap pertama data yang ada diestimasi dengan metode FIMLE, hasil estimasi sebelum dianalisis dilakukan uji klasik, dan diperiksa pemenuhan restriksi biaya. Dari estimasi tahap pertama didapatkan Dari 20 variabel bebas yang diujikan 9 variabel bebas
signifikan mempengaruhi vraibel terikatny yaitu: variabel output fee based income (Iogy3), Biaya Tenaga kerja (logwl), Biaya Modal (logw2), variabel Iogyl *logyl, vari abet logwl *Iogwl,variabel wl*logw2, variabel logyl *logy 2, variabel logyl *logy3, variabel logyl*logy2, dan variabel bebas Ioglogy3*logy3,
Tahap kedua, hasil diatas dikeluarkan nilai residualnya dan dikelompokkan menurut bank. Nilai residual yang telah dikelompokkan kemudian diregesi dengan variabel bebas vektor waktu (0°, t', t2}, Persamaan hasil regresi yang didapat dimasukkan nilai vektor waktu untuk masing-masing tahun sehingga didapatkan "fitted value". Fitted value merupakan skor inefsiensi teknis bank perindividu untuk masing-masing tahun, yang kemudian dapat dicari nilai skor efsiensi teknis pembiayan perbankan secara rata-rata dari tahun 1989 - 1997.
Deegan menerapkan metode pengujian tahap kedua, didapatkan skor inefisiensi teknis bank devisa nasional sebesar 0.177221, bank milik pemerintah 0,142867, dan bank swasta devisa sebesar 0,1881.18. Dui basil empiris tersebut terlihat skor inefisensi perbankan nasioanal adalah rendah, hal «L-aebut sebaliknya berarti tingkat efisiensi teknis dari segi biaya perbankan devisa nasioanal adalah tinggi.
Dari hasil empiris diatas didapatkan tingkat efisiensi teknis dari segi biaya bank pemerintah lebih tinggi dari perbankan milik swasta. Hal tersebut diluar dugaan semula, adapun faktor penyebab diantaranya; masih banyak dana murah disimpan diperbankan pemerintah, karena "captive market" yang dijalankan perbankan pemerintah, dalam hal ini dana BUMN yang disimpan diperbankan pemerintah. Sehingga beban bunga yang harus dibayar perbankan pemerintah menjadi relatif lebih rendah.
Akan tetapi walaupun balas jasa bunga yang tawarkan bank pemerintah relatif rendah namun masyarakat tetap menyimpan dananya di bank pemerintah karena adanya jaminan pemerintah bahwa bank pemerintah tidak akan pernah dibankrutkan. Faktor penyebab lainnya karena besarnya kredit macet yang dihapus bukukan setiap tahunnya.
Hal yang menarik didapatkan dari penelitian empiris ini diantaranya; beberapa bank yang diambil alih pemerintah, bank yang likuidasildibekukan kegiatan usahanya, dalam hal ini diangap tidak efisien dalam operasionalnya, akan tetapi dari segi biaya dari penelitian ini ternyata bank-bank tersebut efisien dengan skor inefsiensi teknis yang rendah, diantaranya; BCA 0,027631 (bank take over) dan bank dilikuidasi diantaranya; BU Servitia 0,044 , BUN 0,0610, Bank Papan 0, 0971, Bank Surya 0,109, BDNI 0,108.
Dari basil empiris diatas berarti pengukuran efisiensi teknis perbankan dari segi biaya total ternyata tidak mampu menjelaskan adanya variasi dalam biaya bank itu sendiri, misalnya tidak mampu menjelaskan adanya pemborosan biaya, besamya biaya kd iena kredit macet, adanya mismanajemen dana, adanya praktek bank dalam bank.
Faktor lain yang diperkirakan penyebab hasil empiris tersebut menjadi berbeda dari yang diharapkan, karena disisi lain kriteria penglikuidasian bank/pengambil alihan bank oleh pemerintah tidaklah konsisten antara suatu periode dengan periude iain. Pada awal penglikuidasian kriterianya adalah; besarnya dana BLBI yang belum dikembalikan, kemudian pemenuhan ketentuan CAR, dsbnya.,
Rata-rata skor inefisiensi teknis 14 bank papan atas sebesar 0,1096945 yang berarti tingat efsiensi teknis dari segi biaya papan atas juga relatif tinggi. Dari penelitian itu juga tingkat inefisiensi perbankan pemerintah papan atas jauh lebih tinggi dibanding perbankan swasta papan atas yakni sebesar 0,142867 sedangkan perbankan swasta papan
atas hanya 0,07652. Rata-rata inefisiensi perbankan swasta nasional papan menengah 0,182041 dan bank papan bawah sebesar 0,197991 Hal tersebut berarti secara rata-rata tingkat efsiensi bank devisa berdasarkan pengelompokkan assetnya juga tinggi. Dari basil empiris diatas juga didapat tingkat efisiesi bank papan atas yang relatif lebih tinggi, hal tersebut diperkirakan terutama karena bank papan atas dapat lebih menekan beban biayanya dengan semakin retaif lebih banyaknya kantor cabang, lebih luasnya daerah cakupan dan relatif tingginya tingkat teknologi perbankan yang diterapkan.
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T20592
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>